BEI mengeluarkan daftar 50 saham yang terancam dicoret dari pencatatan (delisting), karena sudah disusppensi selama enam bulan lebih. Sejumlah kalangan lantas meminta BEI memperketat seleksi  perusahaan yang berencana  menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Dengan memperketat seleksi IPO, hanya emiten berkualitas yang bisa melantai di bursa. Ini akan mencegah kerugian para investor ritel. Sebab, ketika suatu saham terkena delisting, pemegang saham ritel akan sulit  mendapatkan dananya kembali, apalagi jika perusahaan terkait bangkrut. Pada prinsipnya, perusahaan yang bangkrut dan dilikuidasi, prosesnya harus melalui penetapan pengadilan. (Yetede)

Memasuki paruh kedua tahun ini, kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hal tersebut menunjukkan optimisme perbankan dimana pertumbuhan kredit dua digit di akhir 2024 bisa dicapai. CEO Citibank N.A (Citi Indonesia) Batara Sianturi mengatakan, pihaknya meyakini secara keseluruhan industri perbankan masih bisa mencetak  kinerja yang baik. Seperti target dari BI untuk pertumbuhan kredit berkisar 10-12% di akhir tahun ini. "Kredit optimis di double digit 10-12%, cukup terjaga, mungkin DPK (dana pihak ketiga) 5-10% digit, tapi semua price in ada rat cute satu kali atau dua kali proyeksi market, ujungnya lower interest," imbuh Barata. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) atau PTVI bakal menjual produk nikel kadar tinggi (saprolite) dan rendah (limolite) kepada BUMN Holding Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID, mulai 2026 mendatang. Kepastian adanya pembeli produk NICO ini menjadi sentimen segar di tengah proyeksi harga nikel yang menantang.  Kepastian MIND ID bertindak sebagai pembeli (offtaker) produk-produk nikel INCO tersebut diperoleh setelah  kedua belah pihak bersepakat  menandatangani perjanjian kerangka kerja offtaker bijih 28 Juni 2024. Sekretaris Perusahaan Vale Indonesia Natasya Suherto menjelaskan, perseroan akan memberikan hak kepada MIND ID untuk memilih sekaligus membeli bijih saprolit dan atau limonit tertentu yang diproduksi INCo sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. (Yetede)

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) telah merilis hasil laporan akhir penyelidikan antidumping pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap impor Indonesia ubin keramik yang  berasal dari China. Diharapkan gerak cepat pemerintah  untuk segera merilis aturannya. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menernagkan, pihaknya mendapat info dari Komisi Anti Dumping Indonesia  akan menerapkan besar BMAD mulai 100,12% sampai dengan 155% untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199% untuk mereka yang tidak kooperatif. "Kelompok yang dimaksud tersebut adalah para importir. Asaki memohon atensi dan gerak cepat dari Mendag dan Menkeu untuk segera mengeluarkan PMK BMAD untuk produk ubin keramik impor dari China," kata dia. (Yetede)

Alarm keras berbunyi dari industri manufaktur Indonesia! Industri tekstil bahkan jauh-jauh hari sudah berteriak SOS, kencang. Impor tekstil dari bahan baku sampai pakaian jadi menyerbu pasar Indonesia. Kelebihan pasokan di Negara Panda itu membuat mereka mencari pasar baru. Indonesia menjadi pasar empuk bagi China. Regulasi yang longgar serta pengawasan yang loyo membikin serbuan tekstil dana barang-barang lain dari China sulit dibendung. Apalagi Indonesia juga membuka lebar-lebar pintu investasi langsung dari China. Kondisi ini menjadi dilematis. Satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi langsung, sisi lain jika tanpa pengaturan serius, industri manufaktur kita sulit bisa mengembang. Penanaman modal asing (PMA) asal China menempati posisi ketiga pada kuartal I-2024 senilai US$ 1,87 miliar. Di tahun-tahun sebelumnya, PMA asal China selalu menempati urutan kedua setelah pemodal dari Singapura. Pun dengan hubungan dagang, China selama ini menjadi mitra utama dagang kita. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas Indonesia ke China dari Januari-Mei 2024 senilai US$ 22,37 miliar atau 22,92% total ekspor nonmigas, terbesar dibanding negara lain. Purchasing Managers Index (PMI) bulan Juni yang dirilis S&P Global juga menunjukkan, meski dustri manufaktur kita masih berada dalam zona ekspansi (tecermin dari angka indeks di atas 50), PMI Juni itu mendekati ambang batas menuju kontraksi, yakni 50,7. 

Salah satu kebijakan yang jadi momok industri adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024, yang merevisi Permendag No. 37/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini menjadi bumerang industri nasional, terutama di sektor tekstil, alas kaki, barang elektronik, hingga keramik. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyodorkan enam poin masukan. Salah satunya, merekomendasikan pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Impor Ilegal untuk menertibkan barang impor ilegal yang kini membanjiri pasar. "Kami berharap jalur masuk ilegal (illegal import) ditindak tegas," kata Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Wisnu W. Pettaloloa, kemarin. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) juga minta pemerintah bergerak cepat, termasuk merilis BMAD untuk ubin keramik impor dari China. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto bilang, mendapat laporan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) bahwa China terbukti melakukan dumping berdasarkan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke negara itu. Meski begitu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengingatkan kebijakan bea masuk tak dapat menjawab masalah untuk menangkal gempuran impor. Bukan mustahil, malah menimbulkan masalah baru.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong Indonesia untuk bisa mengimplementasikan ekonomi sirkular untuk mewujudkan ekonomi hijau. Menteri PPN/.Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bilang, penerapan ekonmi sirkular pada lima prioritas yaitu pangan, elektronik, kemasan plastik, konstruksi dan tekstil akan mendorong produk domestik bruto (PDB) Indonesia, "Peningkatan PDB hingga Rp 638 Triliun pada tahun 2030," kata dia, Rabu (3/7).