Hilirisasi sumber saya alam (SDA) yang digeber pemerintah tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, melainkan juga bisa mengerek pertumbuhan  kredit korporasi perbankan  nasional. Ini terjadi di tengah tingginya tingkat suku bunga acuan dan ketidakpastian global. Per Mei 2024, kredit korporasi melonjak 15,9% secara tahunan menjadi Rp 3.884 triliun. Salah satu pemicunya pertumbuhan kredit korporasi per Mei 2024  adalah tingginya permintaan kredit investasi dari perusahaan yang tengah menggarap proyek hilirisasi. Memang, berdasarkan data uang beredar yang dirilis BI pertumbuhan kredit korporasi per Mei 2024 melambat dari bulan sebelumnya sebesar 17%. Akan tetapi, pertumbuhan itu lebih tinggi dari kredit  perorangan yang hanya 6,5% sekaligus total kredit nasional sebesar 13,09%. (Yetede)

Presiden Jokowi telah memerintahkan pemulihan pelayanan publik terdampak serangan siber ransomware kembali normal pada akhir Juli 2024. Saat ini, tim teknis dari pemerintahan sedang berupaya keras untuk membuka dan memulihkan data  layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang di enskripsi oleh peretas tersebut. Kelompok peretas Brain Cipher diketahui telah memberikan kode/kata kunci (password) untuk membuka data terenskripsi pada PDNS 2 pada Rabu (3/7/2024) malam, sekitar pukul 22.00 WIB seperti dijanjikan. Upaya untuk membuka data yang tersimpan pada PDNS 2 sangat penting dilakukan. Sebab, terdapat pada guna mendukung layanan publik pada 44 instansi/lembaga pemerintah. Jika data bisa diakses, semua layanan publik pemerintah tersebut pun akan bisa dipulihkan kembali. Sebab, sebanyak 39 instansi/lembaga di antaranya tidak punya data cadangannya untuk pemulihan layanan. (Yetede)

OJK terus meningkatkan pelaksaan (BPD NTT) fungsi penyidikan sektor jasa keuangan. Hingga akhir Juni 2024, OJKK telah menyelesaikan penanganan 127 berkas perkara yang dinyatakan lengkap (p.21) oleh Kejaksaan RI. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 102 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana IKBN, dan lima perkara tindak pidana pasar modal dengan rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun. Dalam konteks ini, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki non performing loan (NPL). Terbaru, OJK juga menyelesaikan pendidikan dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT).

PT Indofarma Tbk (INAF) menghadapi perseroan berat mulai dari dugaan indikasi kecurangan (fraud) yang berujung rugi, restrukturisasi utang, hingga gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Nasibnya kini berada di ujung tanduk antara dipertahankan atau dilikuidasi. Uraian permasalahan emiten BUMN farmasi  ini terperinci dalam laporan tahunan yang dipublikasikan INAF pada Rabu (3/7/2024). Dari laporan tersebut, INAF menderita kerugian  kecurangan total mencapai Rp436 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi dari kecurangan kerugian perseroan akibat pengelolaan pendapatan, beban dan kegiatan investasi perseroan sejak 2020 sampai semester 1-2023. Berlanjut, INAF juga menghadapi PKPU sementara yang diajukan dua kreditor separatis dengan tagihan jumbo sebesar Rp 301 miliar, sehingga total kreditur tercatat perseroan sebanyak 104 kreditur. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang, 

Peran perusahaan negara yang dilindungi undang-undang sebagai alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian membuat entitas ini punya kekuatan besar untuk mengintegrasikan potensi dan kapasitas sektor swasta demi meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Total nilai aset milik seluruh BUMN yang pada 2022 tercatat mencapai 622 miliar USD (Rp 10.185 triliun) bukanlah modal yang kecil untuk memacu terbukanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sayangnya, dalam pemanfaatan dan pengembangan aset itu, banyak BUMN yang belum optimal bersinergi dengan perusahaan-perusahaan swasta. Padahal, kolaborasi kedua entitas dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Dirut PT Hotel Sahid Jaya International Tbk Hariyadi Sukamdani menilai, terdapat perbedaan karakteristik pengembangan bisnis antara sektor swasta dan BUMN. Dalam merumuskan strategi dan arah bisnis, pihak swasta selalu mengedepankan perhitungan yang didasarkan pada mekanisme pasar. Sementara BUMN memiliki penugasan khusus dari mandat yang diberi negara untuk menjadi perintis, sekaligus membangun fondasi untuk keberlanjutan. Dari rintisan tersebut, kata Hariyadi, pasar akan tercipta dan para pelaku usaha serta industri di sektor swasta akan tergerak membantu.

”BUMN dan swasta bisa saling mengisi. Dibutuhkan kerangka kerja sama yang saling menguntungkan,” ujar Hariyadi. Namun, kondisi yang terjadi saat ini, kerja sama atau kemitraan antara pihak swasta dan BUMN belum optimal. Di sektor pariwisata, misalnya, holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, belum pernah menggandeng pihak swasta untuk sama-sama merancang target pertumbuhan bisnis. ”Kalau mau bersinergi, harus ditetapkan dulu tujuan bersamanya. Kemudian, programnya dibuat dan dibagi, lini mana yang digarap InJourney dan lini mana yang digarap swasta. Ini akan sangat ideal jika ditentukan bersama,” ucap Hariyadi. (Yoga)