Pemerintah sedang membidik dana investor ultrakaya dunia untuk diinvestasikan di Indonesia dalam bentuk family office. Satgas family office dibentuk Juli ini. Family office merupakan konsep menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Family office memberi kesempatan bagi kalangan jutawan dan ultrakaya (UHNW) di dunia untuk menyimpan dana di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi pada proyek di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, saat ini ada sekitar 11 triliun USD aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal dan diproyeksikan terus meningkat. Dana itu banyak ditempatkan di Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Luhut mengatakan, The Wealth Report memperkirakan populasi individu ultrakaya di Asia tumbuh 38,34 % selama periode 2023-2028.

Untuk Indonesia, pertumbuhannya diperkirakan 34 %. Asia diprediksi memiliki pertumbuhan individu ultrakaya terbesar dibanding kawasan lain. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kondisi politik stabil, dan geopolitik yang netral dinilai berpeluang untuk menarik aset asing dan menjadi alternatif penempatan dana. Luhut mencontohkan, orang ultrakaya dapat menyimpan dana di Indonesia 10 juta-30 juta USD. Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air. ”Mereka tidak dikenai pajak, tetapi harus investasi, dan investasinya itu yang nanti akan kita pajaki. Kemudian dia (investor) harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujar Luhut, seperti dikutip dari laman Instagram-nya, Selasa (2/7).

Dalam rapat terbatas 1 Juli 2024, Presiden Jokowi sudah memberi arahan untuk menyiapkan satgas family office dalam tiga minggu hingga satu bulan ke depan, yang terdiri atas lintas kementerian, melibatkan Bank Dunia. Pemerintah juga akan menyusun regulasi secara terpadu untuk membuat Indonesia lebih kompetitif dengan family office. Banyak proyek investasi di Indonesia yang bisa ditawarkan, seperti hilirisasi dan rumput laut. Luhut menyebutkan, studi sedang dilakukan dengan pilihan family office di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bali menjadi pilihan karena memiliki dua kawasan ekonomi khusus (KEK), yakni KEK Kura-kura Bali dan KEK Kesehatan Sanur. ”Ini sekarang kita sedang garap dengan cermat,tetapi kita menghindari pencucian uang. Dia (investor) harus datang kemari, investasi sekian juta USD, dan harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujarnya. (Yoga)

Manajemen PT Matahari Department Store Tbk menutup dua gerainya di WTC Serpong dan Mall Balekota Tangerang, Banten. Pihak manajemen mengatakan tengah melakukan optimalisasi bisnis dan masih akan membuka gerai baru tahun ini. Dalam siaran pers resmi yang diterima pada Selasa (2/7), perwakilan manajemen Matahari menyebutkan, pihaknya sedang melakukan optimalisasi strategis terhadap portofolio gerai. Ini melibatkan penutupan beberapa gerai yang tidak berkinerja baik dan pembukaan gerai baru di area dengan tingkat kunjungan konsumen yang tinggi untuk memberikan pengalaman ritel terbaik bagi pelanggan. ”Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang kami dan praktik operasional standar,” ujar perwakilan perusahaan dalam siaran pers.

Matahari terus berfokus pada rebranding dan modernisasi gerai-gerai utamanya, melanjutkan pembukaan sembilan gerai pada tahun lalu. Tahun ini Matahari juga masih akan membuka gerai baru, termasuk penambahan gerai terkini di AEON Deltamas pada Maret 2024. Mengutip laporan keuangannya, pada triwulan pertama 2024, emiten berkode saham LPPF ini mencatat laba bersih Rp 326 miliar, meningkat 221 % dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 101 miliar. Laba bersih mencapai Rp 3,7 triliun, meningkat 35,9 % secara tahunan. Sampai triwulan pertama 2024, Matahari memiliki 155 toko yang tersebar di 82 kota. Selain itu, Matahari juga memiliki lebih dari 600 pemasok barang yang terdiri atas 94 % pelaku lokal. Perusahaan mempekerjakan 9.092 orang. (Yoga)

Petugas terlihat sedang melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite di SPBU 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024). Pemerintah dalam 1-2 minggu ke depan akan mengumumkan proyeksi anggaran subsidi energi yang perlu ditanggung APBN hingga akhir 2024 sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi sampai pertengahan tahun ini. Hingga saat ini  pemerintah masih  menahan harga BBM di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD. (Yoga)

Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton tahun ini. Namun, enam bulan berlalu, serapan pupuk bersubsidi baru terealisasi 32,6 %. Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar juga belum menebus pupuk. Kondisi ini terjadi kala produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan turun 2,25 juta ton dibanding Januari-Agustus 2023. Untuk itu, akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi dan penambahan luas tanam perlu dilakukan. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/7). Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, per 30 Juni 2024, sebanyak 97 % kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerbitkan surat keputusan (SK) bupati/wali kota tentang alokasi pupuk bersubsidi. Sisanya belum melakukan alokasi. 

Mereka adalah daerah yang alokasi pupuk subsidinya kecil, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. ”Patut menjadi catatan, ada satu daerah yang menjadi lumbung beras nasional belum menerbitkan SK bupati, yakni Banyuwangi,” ujarnya. Per 30 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 3,11 juta ton atau baru 32,8 % dari total alokasi 9,55 juta ton. Jumlah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang belum menebus pupuk juga masih banyak. Dari 14,28 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK, baru 6,7 juta petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi. Artinya masih ada 7,58 juta petani atau 53 % dari jumlah petani terdaftar dalam e-RDKK yang belum menebus pupuk tersebut. Rahmad mengaku, perseroan sudah berkoordinasi dengan Kementan untuk mencari penyebab dan solusi persoalan itu.

Hal itu bisa jadi karena ada daerah yang belum memasuki musim tanam berikutnya dan ada juga petani yang pindah lahan, tetapi datanya belum termutakhirkan. ”Kami telah sepakat dengan Kementan untuk memutakhirkan data petani dalam e-RDKK empat bulan sekali,” katanya. Rahmad juga meminta pemda terlibat mengatasi persoalan tersebut. Itu penting mengingat pupuk sangat dibutuhkan petani di setiap daerah untuk meningkatkan produktivitas padi. Selama ini, pupuk berkontribusi besar terhadap produktivitas pertanian, yakni 56 %. Secara khusus, pupuk bersubsidi mampu menurunkan biaya produksi padi sebesar 9 % sehingga pemerintah berupaya menjaga harganya tidak naik. Di tengah masih rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi, Indonesia dibayangi penurunan produksi beras nasional lantaran dampak El Nino tahun lalu dan kondisi cuaca ekstrem pada tahun ini. (Yoga)

Pekerja menata ikan tongkol yang diasinkan untuk dijemur di kawasan Muara Angke, Jakarta, Senin (1/7/2024). Musim pancaroba yang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya membuat proses pengeringan ikan asin menjadi lebih lama dari biasanya. Normalnya, pengeringan dilakukan selama satu hingga dua hari. Namun, saat musim pancaroba, pengeringan ikan asin bisa memakan waktu hingga tiga hari. Satu kilogram ikan asin itu dijual Rp 33.000. (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait relaksasi pajak untuk industri kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/7). Selama ini pengenaan bea untuk komponen alat kesehatan ataupun biaya tak terduga membuat industri kesehatan Indonesia sulit bersaing dengan produk impor. Presiden Jokowi meminta supaya harga alat kesehatan dan obat-obatan produksi dalam negeri bisa sama denganproduk impor. Selain itu, Presiden juga meminta supaya industri farmasi dan industri alat kesehatan dalam negeri bisa dibangun, demikian disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin seusai rapat, Indonesia semakin tangguh, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti pandemi. Masalahnya, saat ini harga obat produksi Indonesia bisa tiga sampai lima kali lebih mahal dari obat impor. Harga alat kesehatan buatan dalam negeri juga cenderung lebih mahal. Industri alat kesehatan Indonesia pun tak maju. Penyebabnya, menurut Budi, adalah inefisiensi di jalur perdagangannya.

Ada biaya-biaya yang tak transparan dan tak terduga. Akibatnya, harga jual produk jadi tak masuk akal. Ujung-ujungnya yang membeli juga pemerintah. ”Layanan kesehatan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, kalau (biaya layanan kesehatan) mahal, nanti pemerintah yang akan bayar (mengeluarkan biaya). Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin,” kata Budi. Selain itu, penerapan pajak tidak mendukung perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Contohnya, produk alat kesehatan impor tak dikenai bea masuk. Namun, komponen pembentuk alat kesehatan yang masih impor dikenai bea 15 %. Ketika ditambah biaya-biaya tak terduga lainnya, harga produk alat kesehatan dalam negeri menjadi tak bisa bersaing. Untuk itu, tambah Budi, perlu ada transparansi jalur perdagangan alat kesehatan dan produk farmasi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Langkah kedua adalah mengefisienkan sistem perpajakan. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. Salah satu cara: menutup celah penghindaran pajak, termasuk pajak dari wajib pajak yang asetnya di luar negeri. Padahal, potensi kerugian Indonesia akibat penyalahgunaan pajak terbilang besar. Di tingkat global ditaksir bisa mencapai US$ 2,81 miliar per tahun. Nilai ini setara 2,6% terhadap total penerimaan pajak Indonesia. Agar potensi itu bisa diraup, pemerintah tahun ini memperluas persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, sesuai dengan Multilateral Instrument (MLI). Langkah ini, antara lain untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba alias base erosion and profit shifting (BEPS). 

Adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024 pada 13 Juni 2024 lalu yang menjadi dasar pemerintah menyigi aset-aset wajib pajak itu. Beleid ini sejatinya merevisi aturan lama, Perpres No. 77/2019. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan, Indonesia meneken MLI dengan memasukkan klausul pencegahan penggerusan basis pajak melalui BEPS di beberapa P3B alias tax treaty yang selama ini belum ada. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menerangkan, Perpres 63/2024 pada dasarnya memperluas P3B Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI. Adapun MLI adalah mekanisme perubahan isi P3B secara simultan tanpa proses negosiasi bilateral agar efisien. Pengamat dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menambahkan,. Indonesia dapat merevisi banyak P3B secara serentak dan multilateral. Alhasil, efisiensi waktu perundingan lebih singkat. Selain itu, sebagian pengaturan P3B yang disepakati sebelum era ekonomi digital dapat dimutakhirkan seiring peningkatan praktik penghindaran pajak ala BEPS.  

Semester satu berlalu, otoritas bursa masih punya sederet pekerjaan rumah untuk mengakselerasi kinerja pasar modal. Salah satunya yakni mendorong lahirnya emiten baru, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Apalagi, sejumlah kalangan menilai kinerja emiten baru sepanjang semester satu tak terlalu ciamik. Menilik data bursa, realisasi initial public offering (IPO) pada semester I/2024 hanya mencapai 25 perusahaan, atau lebih sedikit ketimbang semester I/2023 yang tercatat sebanyak 43 perusahaan. Adapun dari sisi kinerja, hanya 10 saham dari 25 emiten anyar tersebut yang menguat.Saham emiten baru yang mencatatkan penurunan harga paling dalam yakni PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) yang ambles -80,60% ke level Rp52 per saham per 1 Juli 2024, dari harga IPO di level Rp268 pada 7 Februari 2024. 

Kala itu, MPIX meraup dana IPO Rp83,75 miliar.Selanjutnya, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) atau Ayam Goreng Nelongso juga mencatatkan koreksi -80,22% dari harga IPO Rp278 pada 15 Februari 2024, ke posisi Rp55 per saham pada 1 Juli 2024. BAIK meraih dana hasil IPO sebesar Rp62,55 miliar. Direktur PT Panin Sekuritas Tbk. (PANS) Prama Nugraha mengatakan kondisi ekonomi dan pasar global yang menantang menjadi pertimbangan perusahaan melakukan IPO. Dalam kondisi suku bunga tinggi, perusahaan mengkaji ulang strategi pendanaan yang tepat. Selain itu, industri pasar modal juga diharapkan terlepas dari bayang-bayang wait and see ekspansi akibat Pemilu/Pilpres 2024. Pada semester II/2024, PANS menargetkan memboyong 2 perusahaan IPO. Saat dimintai tanggapan perihal kinerja IPO, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo mengatakan pihaknya akan memantau kondisi pasar sebelum memboyong perusahaan ke lantai bursa. Pasalnya, sepanjang semester I/2024 mayoritas harga saham IPO mengalami penurunan signifikan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merekam tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tengah terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi. Tercatat, ada penurunan 46.001 peserta di sektor ini sejak Januari 2023. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut. Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023. Kendati demikian, sempat terjadi kenaikan kepesertaan selama momen Idulfi tri. “Setelah itu kembali ke posisi normal sehingga kelihatan di grafik itu ada yang naik sedikit, turun lagi, tahun ini juga begitu,” jelas Anggoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7). 

Tren penurunan juga terjadi di sektor industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, peserta aktif di sektor ini turun 6% atau 21.005 peserta sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Total peserta aktif yang berasal dari industri tekstil hanya 319.326 peserta per Mei 2024 dari sebelumnya 340.331 peserta di Januari 2023. Menurutnya, sebanyak 31 perusahaan dilaporkan tutup dan 21 perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya. Adapun, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berkomunikasi dengan 57 perusahaan dengan 321.966 peserta aktif yang mewakili 21,37% pekerja di sektor industri pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki. Lebih lanjut, 

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sepanjang semester I/2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim. Hal tersebut mengakibatkan pekerja terutama yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tidak eligible. Data sementara 2024, ada 27.222 pekerja yang terkena PHK, sementara klaim JKP mencapai 24.453 pekerja. Secara nominal, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim JKP sebanyak Rp184 miliar sampai dengan Juni 2024. Pada 2023, klaim JKP tercatat sebesar Rp366 miliar. Adapun, Ketua Dewan Pengurus Nasional, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Tajudin menilai total klaim yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang saat ini di PHK. Terkait klaim JHT oleh pekerja, Tajudin menyebut sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai kendala saat mencairkan JHT. Pasalnya, para pekerja yang tergabung dalam KSPN sudah cukup familiar dengan program tersebut. Dalam perkembangan lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Rabu (3/7) di depan Istana Negara, Jakarta. Presiden KSPI, Said Iqbal salah satu tuntutan utama aksi kali ini menuntut pemerintah menghentikan PHK di industri tekstil.

Usulan legislatif tingkat provinsi di Bali untuk menaikkan tarif pungutan wisatawan mancanegara (wisman) perlu kajian serius agar tidak menghambat laju pemulihan sektor pariwisata Pulau Dewata. Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai bahwa rencana itu harus dikaji dengan matang agar menghasilkan kebijakan yang tepat bagi semua pihak. Dia tidak ingin peningkatan tarif pungutan wisman justru memberikan impak negatif bagi pariwisata Bali. Bisnis mencatat, usulan peningkatan tarif pungutan wisman muncul pertama kali dari Ketua Komisi II DPRD Bali Ida Kresna Budi. Politikus Golkar ini mengusulkan agar pungutan wisman naik dari US$10 menjadi US$50. DPRD Bali juga meminta Perda No. 6/2023 direvisi dengan menambahkan pasal tentang pemberian insentif bagi pihak-pihak yang membantu kelancaran pungutan tersebutAkan tetapi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberi sinyal jika usulan ini tidak dapat dilaksanakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta agar Pemprov Bali membuktikan terlebih dahulu soal realisasi pungutan wisman. Deputi Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini mengatakan, Pemprov Bali harus membuktikan terlebih dahulu pungutan wisman bermanfaat bagi penataan pariwisata Bali. Jika terealisasi dengan baik, mungkin baru dibuka opsi selanjutnya.