Anggaran Tak Akan Dipangkas Hingga Rp.7.500
Semester I, Kredit Konsumsi Tembus Rp 2.000 Triliun
Asbisindo Dorong Pengutan Ekosistem Haji dan Umroh
BUMN Logistik, Beri Dividen ke Negara Rp 31 Miliar
Runtuhnya Cerita Pembunuhan Vina dan Eky Versi Polisi
Strategi Bertahan Roti Rumahan
Cuan Industri Rokok yang Merugikan Negara
Angin Segar SMA tanpa Jurusan
Resesi Selektif AS dan Nilai Tukar
Angka inflasi AS bulan Juni 2024 turun dari 3,1 % di bulan Mei ke 3 %, yang terbantu deflasi makanan, barang-barang elektronik, dan perjalanan. Ini memperkuat ekspektasi di pasar obligasi dan saham bahwa bank sentral AS (The Fed) akan menurunkan suku bunganya pada September atau bahkan lebih awal, disebabkan pernyataan The Fed yang lebih menginginkan pendaratan mulus (soft landing) bagi perekonomian AS daripada hard landing. Soft landing di sini adalah inflasi turun dibarengi perlambatan pertumbuhan PDB AS, di bawah 1 % atau bahkan mendekati nol, tapi tidak sampai memasuki zona kontraksi atau pertumbuhan negatif. Berbagai kemungkinan dapat terjadi karena pada triwulan I-2024, setelah mengalami koreksi ke bawah tiga kali, pertumbuhan AS tercatat 1,4 %, yang terendah sejak pertengahan 2022 ketika pertumbuhannya negatif.
Per definisi resesi AS terjadi jika dua triwulan berturut-turut pertumbuhan PDB mengalami kontraksi. Ada istilah baru ’resesi selektif’ yang terjadi pada kelas menengah bawah AS. Survei JP Morgan menemukan 70 % dari kelompok ini merasakan kesulitan mencukup kebutuhan pokok (Sor, Business Insider, Juni 2024). Sekitar 67 % dari sampel mengatakan perekonomian AS sudah mengalami resesi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat turun ke 1,5 % pada triwulan I-2024 dari 3,3 % pada triwulan sebelumnya, karena pertumbuhan konsumsi barang yang minus 2,3 %. Tingkat pengangguran bulan Juni 4,1 %, melebihi angka ’normal’ 4 %, tertinggi sejak November 2021. Situasi ini menambah tekanan pada The Fed untuk segera menurunkan suku bunga.
Perkembangan terbaru ini berdampak langsung pada pelemahan indeks dollar AS, karena pemodal portepel global mulai mendiversifikasikan penempatan asetnya,tak lagi menganggap dollar AS sebagai satu-satunya instrumen investasi yang dianggap safe heaven. Indeks dollar melemah signifikan dari 106 pada 26 Juni ke 103,8 pada 19 Juli atau 2,1 %. Nilai tukar berbagai mata uang dunia, seperti yen dan won, mengalami imbas positif setelah melemah signifikan Juni lalu. Sampai 19 Juli, yen menguat 2,6 % dari 161,57 pada 10 Juli ke 157,4. Won menguat dari 1.391 pada 27 Juni ke 1.380 atau 0,8 %. Sementara rupiah menguat dari 16.499 pada 20 Juni ke 16.177 atau 2 %. (Yoga)
MITIGASI, Sejumlah Proyek Strategis di Daerah Rawan Bencana
Pada 2021, Kemenko Bidang Perekonomian melakukan penilaian cepat terhadap 86 obyek proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia. Hasilnya, 90 % PSN tersebut berada di dekat atau di wilayah rawan bencana alam. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi (KKPT) Kemenko Bidang Perekonomian Muksin dalam seminar bertajuk ”Infrastruktur untuk Masa Depan Berkelanjutan”, di Bogor, Jawa Barat, Senin (22/7). Mencuplik informasi BNPB, Muksin mengatakan, hampir 75 % infrastruktur industri dasar dan konektivitas serta prasarana pendukungnya di Indonesia dibangun pada zona rentan atau bahaya bencana.
Sebagian infrastruktur di Indonesia kemungkinan juga berdekatan atau berada di jalur sesar. Muksin menyebut, potensi tingginya kerugian ekonomi salah satunya dipengaruhi tingkat kerusakan infrastruktur. Bencana ini juga berpotensi mengganggu perekonomian secara lebih luas dalam skala regional ataupun nasional. Jadi, bencana merupakan ancaman terbesar yang secara langsung dapat menggoyahkan dan menurunkan ketahanan wilayah. Hasil analisa Asisten Deputi KKPT Kemenko Perekonomian menunjukkan, bencana di Indonesia merugikan ekonomi puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Kerugian ekonomi saat banjir dan longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 2007, diperkirakan mencapai Rp 252,9 triliun.
”Mempertimbangkan tingginya kerugian ekonomi tersebut, kami mendukung perlunya mengutamakan pertimbangan risiko bencana terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur vital atau kritis, di antaranya kelistrikan dan telekomunikasi, untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan resilien,” katanya. Dalam mendukung tujuan ini, ujarnya, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memperkuat investasi berbasis risiko. Salah satunya, PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang menekankan pentingnya tata ruang berkelanjutan berbasis risiko bencana. Selain itu, untuk mewujudkan infrastruktur yang berketahanan dan berkelanjutan diperlukan juga sejumlah elemen pendukung, seperti adanya standar infrastruktur baik terhadap bencana maupun perubahan iklim. Kemudian, perlu juga mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam rencana pembangunan serta solusi berbasis alam dan teknologi. (Yoga)









