Angka pembunuhan sejumlah provinsi di Indonesia tergolong tinggi dibanding daerah lain. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dianggap sebagai salah satu faktor pencetus. Di Sumut, berita tentang pembunuhan atau penganiayaan hingga tewas seperti tidak putus-putusnya. Berdasarkan Publikasi Statistik Kriminal 2023 yang diterbitkan BPS, Sumut tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kejahatan pembunuhan kedua tertinggi di Indonesia. Yang terbaru, wartawan Sempurna Pasaribu (47) bersama istri, anak, dan cucunya meninggal karena dibunuh dengan cara dibakar di rumahnya di Kabupaten Karo, 27 Juni 2024.

Diduga, kematian itu terkait erat dengan pemberitaan Sempurna tentang maraknya rumah judi. Dua orang yang diduga membakar rumah kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Di Sumut, kasus pembunuhan paling sering terjadi di kawasan aglomerasi Medan, yakni Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro). Medan merupakan pusat industri dan perdagangan yang cukup maju. Sebagian besar warganya bekerja di kawasan perdagangan di pusat kota atau di pabrik-pabrik di kawasan industri. Ketua Laboratorium Sosiologi USU, Muba Simanihuruk menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus pembunuhan di Sumut.

Ketiganya meliputi peredaran gelap narkoba, ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum, dan kesenjangan ekonomi. Di tingkat mikro, warga enggan memercayakan penyelesaian kasusnya kepada penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk penyelesaian masalah, termasuk melakukan tindakan kriminal. Menurut Muba, banyak kasus pembunuhan terjadi di daerah sub-urban, seperti di daerah satelit pinggiran Kota Medan. Setiap pagi dan sore, jalan-jalan menuju daerah sub-urban, seperti Sunggal, Binjai, Tanjung Morawa, Percut, dan Belawan, dipenuhi warga yang bersepeda motor.

Mereka tinggal di kawasan padat penduduk. Berbeda jauh dengan kawasan Polonia, Petisah, dan Setia Budi di pusat Kota Medan yang dipenuhi rumah-rumah mewah. Potret riil ketimpangan dan tingginya angka pembunuhan di Sumut ini sesuai dengan catatan WHO bahwa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu faktor risiko pembunuhan. Analisis data BPS 2022 oleh Tim Jurnalisme Data Kompas, ditemukan adanya korelasi antara kemiskinan dan tingkat pembunuhan per 100.000 penduduk di Indonesia. Ketika kemiskinan meningkat, kasus pembunuhan juga akan semakin banyak. (Yoga)

Kepala sekolah se-DKI Jakarta menolak disalahkan dalam polemik pemecatan atau cleansing ratusan guru honorer. Mereka beralasan selama ini terpaksa merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan dinas pendidikan karena kekurangan guru di sekolah. Hal itu diungkap Mutia, Kepala SMA Negeri 112 Jakbar, yang mewakili kepala sekolah se-DKI Jakarta, dalam rapat bersama dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakpus, Selasa (23/7). Mereka tidak pernah berniat untuk memberhentikan ratusan guru honorer karena tenaga mereka masih dibutuhkan di sekolah.

Mutia menjelaskan, pemecatan ratusan guru honorer secara sepihak adalah keputusan Dinas Pendidikan DKI, bukan kemauan kepala sekolah. Sekolah membutuhkan guru untuk mengatasi kurangnya pengajar karena banyak guru yang pensiun, tetapi tak kunjung digantikan oleh guru baru. Upaya kepala sekolah meminta guru baru untuk menggantikan yang pensiun ke dinas pendidikan sudah dilakukan. Namun, tidak selalu bisa dipenuhi karena rekrutmen guru ASN belum bisa memenuhi kebutuhan guru di DKI Jakarta.

”Kami tiap bulan meminta ke dinas, tapi, tidak serta-merta saat ada guru pensiun, ada penggantinya. Sementara sekolah saya, tahun 2023 ada tiga orang pensiun. Tahun 2024 empat orang pensiun. 2025, lima orang pensiun. Sementara kegiatan belajar mengajar jalan terus,” kata Mutia.  Menurut data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, total guru di Jakarta 42.018 orang, dibagi menjadi 18.885 guru PNS, 16.414 guru PPPK, 4.065 guru kontrak kerja individu (KKI), 2.654 guru honorer, dan 1.473 tenaga kependidikan honorer. Jumlah ini masih tak sebanding untuk mengajar 505.549 peserta didik se-Jakarta. Karena itu, para kepala sekolah memohon agar guru honorer yang terdampak cleansing diberikan afirmasi untuk diutamakan dalam seleksi guru KKI yang akan dilakukan dinas pendidikan.

Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, 141 guru honorer yang dipecat telah diminta kembali ke sekolah untuk mengajar dan dibayar dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Mereka akan diarahkan untuk mengikuti seleksi guru KKI pada Agustus 2024 dengan kuota 1.700 guru dan 2.300 kuota guru KKI pada 2025. DKI juga akan membantu 2.654 guru honorer untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan membuka kuota 1.900 guru dalam seleksi PPPK yang berlangsung bertahap hingga akhir 2024. Seleksi PPPK ini bisa diikuti semua guru honorer ataupun guru lulusan baru. (Yoga)

Pemerintah lokal Spanyol membuat kebijakan membatasi jumlah wisatawan. Mereka menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan. Seperti diberitakan Kompas.id, Spanyol memiliki sejumlah destinasi wisata yang populer di kalangan wisatawan mancanegara, seperti Barcelona, Mallorca, Malaga, dan Kepulauan Canaria. Namun, warga di wilayah-wilayah itu mengeluhkan terlalu banyaknya wisatawan mancanegara dan mengurangi peran penduduk lokal. Di Barcelona, rata-rata 158.610 wisatawan dating setiap hari berdasarkan data tahun 2023. Barcelona adalah kota seluas 101,4 kilometer persegi dan berpenduduk 1,6 juta jiwa, artinya jumlah wisatawan 10 % dari penduduk Barcelona.

Untuk membatasi jumlah wisatawan, Wali Kota Barcelona Jaume Collboni berencana menerapkan pajak kunjungan. Sasarannya, wisatawan yang datang dengan kapal pesiar dan singgah di bawah 12 jam. Mereka akan dikenai retribusi 7 euro per hari kunjungan. Pemerintah Kota Barcelona juga memutuskan, per 2028, semua izin penyewaan penginapan jangka pendek dihapus. Selama ini para pemilik properti menyewakan rumah dan apartemen untuk wisatawan dalam jangka pendek. Dampaknya, warga lokal kesusahan mencari tempat tinggal. Mereka terusir ke pinggiran kota sehingga biaya transportasi untuk bekerja dan sekolah bertambah. Collboni ingin mengubah pola pariwisata agar menarik para wisatawan yang berkualitas.

Hal ini dimaknai dengan wisatawan yang datang menghormati kebudayaan lokal, menikmati keindahan kota dengan memanfaatkan waktu secara baik, dan memberi pemasukan kepada warga lokal. Apa yang akan dikembangkan Collboni disebut pariwisata berkelanjutan, yang konsepnya digagas di Spanyol tahun 1995. Saat itu, sebuah konferensi internasional digelar Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), UNESCO, dan Program Lingkungan PBB (UNEP), yang menghasilkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan dengan definisi sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. (Yoga)

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik semua negara, termasuk Indonesia. BPS mencatat angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Meski mengalami peningkatan saat pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali turun pascapandemi. Pada 2023, tercatat sembilan dari 100 orang masuk dalam kategori miskin. Meski secara persentase rendah, jika dilihat dari jumlahnya, 25,9 juta jiwa masih hidup dalam kemiskinan. Jumlah ini setara 2,5 kali lipat penduduk DKI Jakarta. Berdasar kategori umur, persentase kemiskinan anak menunjukkan angka lebih tinggi, yaitu 11,80 %.

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memperbesar peluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Hal ini otomatis meningkatkan pendapatan sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Indonesia sedang mengalamifase bonus demografi dengan rasio ketergantungan berada di titik terendah. Jika initak dimanfaatkan, pada masa akan datang, bonus demografi yang kini sedang berlangsung akan menjadi bencana demografi, karena kelompok penduduk usia produktif yang ada sekarang tak dikelola dengan baik sehingga menjadi beban pada masa yang akan datang.

Salah satu yang harus diselesaikan adalah mengatasi kemiskinan anak. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi komponen utama mewujudkan Indonesia Maju 2045. Kemiskinan pada anak akan menghambat masa depannya. Hasil riset kuantitatif dari Smeru menunjukkan bahwa anak yang terlahir dari keluarga miskin cenderung berpenghasilan rendah dibandingkan sebayanya ketika dewasa. Selain itu, riset kualitatif Smeru juga menunjukkan bahwa anak-anak miskin sangat sulit keluar dari kemiskinan karena kondisi kemiskinan keluarganya.

Keterbatasan atau ketiadaan sumber daya menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki akses dan kesempatan mendapatkan pendidikan atau keterbatasan sumber daya penunjang pendidikan, seperti fasilitas-fasilitas yang bisa disediakan orangtua dari anak keluarga tidak miskin. Pendidikan merupakan solusi mengatasi kemiskinan, tapi pendidikan masih berharga mahal di negara ini. Padahal, sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 bahwa penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dilakukan melalui program percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Artinya, PR pemerintah mengatasi kemiskinan anak masih sangat panjang, mengingat target wajib belajar belum tercapai. Masih ada 21,61 % anak usia 16-18 tahun yang seharusnya mengenyam bangku SMA/sederajat, tetapi tidak bersekolah. (Yoga)

Masyarakat kelas menengah bawah merasa keberatan dengan adanya tambahan pungutan melalui program asuransi wajib kendaraan terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Mereka keberatan terlebih karena selama ini tidak pernah tahu prosedur atau tata cara klaim atas iuran yang dibayar setiap tahun. Asuransi wajib kendaraan yang dimaksud merupakan asuransi terkait tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (third party liability/TPL) yang akan menanggung risiko terhadap pihak yang dirugikan akibat kelalaian berkendara oleh pihak tertanggung atau peserta asuransi. Pertanggungan risiko tersebut meliputi biaya santunan apabila mengakibatkan korban jiwa, biaya perawatan, dan ganti rugi atas kerusakan material.

Salah satu usulan skema penarikan program asuransi wajib tersebut akan dikenakan melalui perpanjangan STNK, layaknya iuran asuransi terkait kecelakaan lalu lintas yang dikelola PT Jasa Raharja (Persero) berupa sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Kuntoro (49) pengemudi taksi daring, mengatakan selama ini tidak pernah tahu bagaimana cara memperoleh manfaat atas iuran SWDKLLJ yang setiap tahun ia setorkan melalui perpanjangan STNK. Berdasarkan cerita-cerita dari sesama pengemudi, manfaat klaim atas asuransi Jasa Raharja tersebut tidak pernah dirasakan.

”Keberatan (untuk iuran asuransi wajib) sebenarnya, yang ada saat ini, kan (Jasa Raharja), enggak  ada orang yang tahu bagaimana cara klaimnya,” katanya di Jakarta, Selasa (23/7). Menurut Kuntoro, pemerintah sebaiknya memberi penjelasan secara rinci kepada masyarakat atas program-program jaminan yang telah dipungut selama ini. Sebab, masih banyak masyarakat, termasuk dirinya, yang tidak paham betul mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Amir (50) pengemudi ojek daring roda dua, bahkan, baru tahu bahwa SWDKLLJ yang selama ini dikenakan saat memperpanjang STNK merupakan bagian dari program asuransi kecelakaan lalu lintas. ”Malah baru tahu itu (SWDKLLJ) bisa jamin kalau kecelakaan. Selama ini kalau ada apa-apa di jalan mengurus sendiri. Kalau ada tambahan lagi, pastinya keberatan,” katanya. (Yoga)

Dalam perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi, pemerintah memproyeksikan sejumlah daerah di Indonesia akan terlebih dahulu lolos dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Ini menunjukkan laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia belum merata antardaerah. Untuk lepas dari jerat negara berpendapatan menengah, Indonesia harus bisa mengerek pertumbuhan ekonominya ke level 6-7 % sejak tahun 2025. Sementara sudah 11 tahun terakhir ekonomi Indonesia masih tumbuh stagnan di level 5 %. Pemerintah masih memasang target pertumbuhan ekonomi relatif moderat di kisaran 5,3-5,6 % pada tahun 2025, belum menyentuh ”syarat” level minimum 6 % yang diharuskan untuk lolos dari middle income trap.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (23/7) menilai, prospek Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) tidak terlalu jauh di depan mata. Saat ini beberapa daerah di Indonesia pun sebenarnya sudah terhitung lepas dari perangkap tersebut. Ia menjelaskan, pendapatan per kapita Indonesia per akhir tahun 2023 adalah 5.000 USD atau Rp 81 juta per tahun. Sementara pendapatan per kapita DKI Jakarta sudah mencapai 21.000 USD atau Rp 340,4 juta per tahun.

Ada kabupaten/kota lain yang pendapatan per kapitanya saat ini sudah melampaui level nasional dan nyaris lepas dari middle income trap, antara lain Palembang dan Ogan Komering Ilir di Sumsel yang pendapatan per kapitanya mencapai 10.000 USD atau Rp 162,1 juta per tahun. Kondisi serupa juga ditemukan di Balikpapan, Kaltim. ”Jadi, kalau mau melihat bagaimana gambaran Indonesia kalau lolos middle income trap, lihat saja Jakarta dan daerah-daerah tersebut,” kata Airlangga saat berpidato di acara BJ Habibie Memorial Lecture bertajuk ”Strategi Indonesia Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah dan Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta. Secara jangka panjang, pada 2045, bertepatan dengan momentum Indonesia Emas, pendapatan per kapita nasional Indonesia ditargetkan 26.000-30.000 USD atau Rp 421,5 juta-Rp 486,4 juta per tahun. (Yoga)

Berwisata merupakan kebiasaan yang disukai banyak orang. Banyak destinasi yang menjadi andalan para wisatawan karena beragam daya tarik daerahnya. Di balik kesuksesan itu, pemerintah dan warga lokal tengah berjuang menolak kedatangan wisatawan. Mereka berupaya merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Sebagian besar masyarakat, tak terkecuali para pelaku wisata, mulai terusik karena derasnya permintaan dan mobilitas orang-orang yang berdatangan. Ada yang mengatakan, mereka bahkan menjadi korban dari kesuksesan pariwisata. Berdasar data Badan Pariwisata Dunia (United Nations Tourism) pariwisata internasional telah pada jalur yang tepat untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi pada 2024 ini.

Pada 2023, barometer pariwisata internasional telah mencapai 88 % level prapandemi dengan estimasi 1,3 miliar kedatangan internasional. Permintaan yang terus bertambah seiring peningkatan konektivitas udara membuat sektor pariwisata kian pulih, didongkrak oleh pasar-pasar dan destinasi Asia yang pulih lebih kuat. Kedatangan turis internasional pada kuartal I-2024 mencapai 97 % dari level prapandemi. Lebih dari 285 juta turis bepergian pada Januari-Maret, 20 % lebih banyak dari kuartal I-2023. ”Pemulihan sektor ini merupakan kabar sangat baik bagi ekonomi kita dan jutaan mata pencarian. Namun, kondisi ini mengingatkan kebutuhan untuk memastikan kebijakan pariwisata dan manajemen destinasi yang memadai,” ujar Sekretaris Umum UN Tourism Zurab Pololikhasvili dikutip dari laman resmi UN Tourism.

Dua pekan lalu, warga Barcelona, Spanyol, menggelar protes besar-besaran karena fenomena turis berlebih alias overtourism. Mereka melakukan berbagai hal sebagai bentuk penolakan terhadap para wisatawan. Melansir dari Forbes, mereka menembakkan air melalui pistol mainan kepada para turis yang sedang duduk bersantai di depan restoran hingga pemerintah setempat akhirnya menjanjikan untuk membekukan penyewaan apartemen jangka pendek. Aksi ini bagian gerakan yang lebih masif, melibatkan ribuan orang yang memprotes sembari membawa spanduk bertuliskan ”Cukup! Mari beri batas pada pariwisata”. Para pendemo menuntut pemerintah mengendalikan jumlah pendatang dan mengimplementasikan model keberlanjutan.

Kebanjiran wisatawan tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga Asia yang mengalami fenomena serupa. Jepang merupakan negara yang getol menyuarakan overtourism hingga melakukan berbagai upaya guna membatasi pergerakan turis di kota-kota populer. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang atau Japan National Tourism Organization mencatat 25,1 juta kedatangan pengunjung pada 2023, setara 78,6 % dibanding 2019 sebelum pandemi Covid-19. Pada 2024, proyeksi pengunjung menyentuh 32 juta kedatangan, melampaui rekor 2019 sebesar 31,9 juta kedatangan sekaligus tertinggi sejak 1964. Fujikawaguchiko di Prefektur Yamanashi, terkenal karena pemandangan Gunung Fuji. Namun, turis yang berbondong-bondong ke sana dianggap mengganggu bisnis, lalu lintas, dan kehidupan penduduk lokal. (Yoga)

Transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo Subianto dibayangi tekanan eksternal dan internal. Ekonomi negara mitra dagang utama tumbuh lambat di tengah pelemahan konsumsi domestik.  Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (23/7) mengatakan, saat ini, Indonesia tengah dibayangi sejumlah risiko ekonomi di sektor perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Di sektor perdagangan, permintaan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti China dan AS, tengah melemah. China, sejak awal tahun ini, industri manufaktur di negara tersebut tengah mengalami pelemahan permintaan dan kelebihan pasokan.

Produk manufaktur China telah melebihi permintaan dalam negeri sehingga diekspor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. ”Tak mengherankan jika Indonesia kebanjiran produk impor dari China, terutama tekstil dan produk tekstil,” ujarnya dalam webinar Tinjauan Tengah Tahun CORE Indonesia bertema ”Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru,” di Jakarta. CORE Indonesia mencatat, pada Januari-Mei 2024, ekspor China meningkat 7,6 % secara tahunan, sedangkan impornya hanya tumbuh 1,8 %. Sebaliknya, ekspor Indonesia ke China pada triwulan II-2024 justru terkontraksi 4,2 %, sedang impor dari China tumbuh 5,1 %. Adapun nilai impor tekstil dan produk tekstil dari China meningkat signifikan 35,5 %.

Menurut Faisal, pelemahan permintaan China turut menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tumbuh lambat. Nilai ekspor Indonesia sejak awal 2023 hingga triwulan II- 2024 hanya tumbuh 1,8 % secara tahunan. Ekspor sejumlah produk hasil hilirisasi tambang, seperti produk turunan nikel serta besi dan baja, ke China justru turun. Nilai ekspor besi dan baja, tumbuh negatif 26,9 % pada triwulan II-2024. ”Hal itu menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap China sangat besar. Porsi ekspor Indonesia ke China selama semester I-2024 sekitar 22,5 %, jauh lebih tinggi dari porsi ekspor Thailand, Filipina, dan Malaysia ke China di kisaran 10-12 %,” tuturnya.

Selain sektor perdagangan, Indonesia tengah dibayangi risiko pelemahan konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke bawah, sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Karena itu, lanjut Faisal, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan. Indonesia perlu serius menggarap pasar-pasar ekspor selain China. Indonesia juga perlu menggarap hilirisasi industri manufaktur selain tambang. Di antaranya adalah sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang sumber daya alam dan serapan tenaga kerjanya sangat besar. ”Ke depan, pastikan program Makan Bergizi Gratis dapat berdampak ganda pada perekonomian rakyat. Jangan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar atau justru menambah impor,” ujarnya. (Yoga)

Perdagangan karbon di Indonesia oleh pelaku industri secara perlahan terus meningkat. Namun, insentif untuk menggairahkan transaksi tersebut dinilai masih minim. Hal ini dibutuhkan oleh sektor swasta yang mulai sadar untuk menurunkan emisi karbon dengan menjalankan bisnis berkelanjutan atau ramah lingkungan. Perdagangan karbon yang salah satunya dikerjakan dengan mekanisme pengimbangan (offset) unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan kegiatan manusia atau industri dikerjakan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) PT Bursa Efek Indonesia Tbk di bawah OJK. Sejak peluncuran bursa tersebut pada 26 September 2023 hingga 19 Juli 2024, jumlah kredit karbon yang dijualbelikan mencapai 609.005 ton unit karbon dioksida senilai Rp 36,8 miliar.

”Sementara untuk pengguna jasa karbon yang terdaftar di IDXCarbon sudah mencapai 68 entitas institusi dari 16 partisipan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi saat memberi sambutan dalam webinar ”Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia” yang diselenggarakan Gatra, Selasa (23/7).  Tiga di antara partisipan adalah penjual unit karbon, yakni Pertamina New and RenewableEnergy (PNRE) lewat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Karang, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMh) Gunung Bugul. Adapun 65 partisipan lainnya adalah pembeli unit karbon dari proyek rendah emisi itu sebagai komplementer untuk memenuhi kewajiban pengurangan emisi karbon.

IDXCarbon juga telah memfasilitasi aktivitas pembelian unit karbon untuk pemenuhan kewajiban penurunan emisi oleh 168 individu, 96 perusahaan, dan 1 kegiatan acara dengan total volume 417.753 ton karbon dioksida. ”Perdagangan unit karbon di bursa karbon tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dibanding perkembangan bursa karbon di kawasan, seperti Malaysia dan Jepang, yang memerlukan waktu. Namun, tetap perlu upaya-upaya untuk meningkatkan transaksinya,” ujarnya. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan, di subsektor pembangkit listrik juga sudah dilakukan perdagangan karbon sejak awal 2023 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong transisi energi ke arah keberlanjutan. (Yoga)

Rencana OJK yang akan mengizinkan platform fintech peer to peer (P2P) lending memberi pinjaman online hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar, dinilai bagus untuk perkembangan P2P lending dan memperkuat tata kelola dan kepercayaan pengguna fintech. Namun, kebijakan ini harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Berdasarkan catatan OJK per Mei 2024, porsi pendanaan yang disalurkan oleh perusahaan fintech P2P  lending kepada sektor produktif serta UMKM baru mencakup 31,52% dari total outstanding pinjaman yang mencapai Rp64,56 triliun. laporan terakhir BI menerangkan, ratio kredit bermasalah dari UMKM berada di level 4,25% pada April 2024. Namun fintecf P2P lending bisa mengendalikan rasio gagal bayar atau tingkat  wanprestasi 90 hari pada April 2024 menjadi sebesar 2,79%. (Yetede)