Harga kopi robusta di Tanah Air menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Buah kopi dipetik dengan antusias oleh petani karena tebalnya ”cuan”. Rabu (3/7) ratusan warga bersiap memasukkan buah merah kopi dari karung ke mesin pengupas kulit. Rumah-rumah panggung berjejeran dipenuhi hamparan biji kopi yang dijemur di halaman rumah. ”Kalau harga kopi tinggi, bangga juga dibilang anak petani kopi,” ucap Muhammad Pesi (65).. Petani di Desa Kota Besi, Lampung Barat, bersama istrinya, Mazni(64), anak, menantu, dan cucu memetik buah kopi. Pesi mengatakan, harga kopi tahun ini adalah harga tertinggi yang pernah ia rasakan selama menjadi petani.

Biji kering kopi robusta asalan Rp 70.000-Rp 75.000 per kg dan biji kering kopi robusta petik merah Rp 100.000-Rp 120.000 per kg. Ia telah menjual biji kopi 550 kg dan mengantongi uang Rp 50 juta. Pesi memperkirakan bisa mendapat 1,4 ton biji kopi dari 1.750 pohon kopi di kebun seluas 2 hektar. Semarak dirasakan di kebun hingga pasar. Hiruk-pikuk warga memanggul karung kopi, membolak-balik kopi di pengeringan, hingga menjual kopi ke lapak. Jalan lintas barat Sumatera yang biasanya lengang kini padat oleh truk dan pikap mengangkut kopi. Geliat kopi juga terasa di sentra kopi robusta di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang, Sumsel. ”Sekarang, di mata kami, buah kopi di pohon adalah lembaran uang sedang menempel di pohon,” ujar Novian Fazli (50), pemilik kebun kopi seluas 1,5 hektar di Kecamatan Pagar Alam Utara.

Terlambat panen kopi ibarat ”maut” bagi petani karena saat ini rawan pencurian. Kebun Novian tak luput dari incaran pencuri. ”Jumlah kopi yang dicuri 80 kg, nilai kerugiannya Rp 5 juta,” katanya. Demi menjaga kebun, Juhairi (41), petani lainnya, tinggal di pondok yang ada di tengah kebun bersama keluarga. Ia menggarap kebun 3 hektar di Kecamatan Dempo Selatan dengan sistem bagi hasil. Ia baru menjual 327 kg biji kopi kering di gudang kopi dengan harga Rp 70.500 per kg, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sekolah anak-anak, hingga melunasi utang. Padahal tahun lalu, rata-rata petani kopi hanya mendapat 300-600 kg kopi per hektar dengan harga jual Rp 30.000-Rp 40.000 per kg. Sumsel dan Lampung merupakan daerah penghasil kopi robusta terbesar di Tanah Air. (Yoga)

Semua anak berhak mendapat pendidikan. Negara wajib menjamin dan melindungi hak tersebut, terutama pendidikan bagi anak-anak kaum marjinal. Dalam pidatonya saat menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar terhindar dari putus sekolah tahun pada 23 Januari 2024 di Blora, Presiden Jokowi mengatakan, semua anak Indonesia harus bersekolah, termasuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Diluncurkan sejak 2014, anggaran PIP dan jumlah siswa yang disasar terus meningkat. Anggaran PIP 2024 meningkat menjadi Rp 13,4 triliun, tahun sebelumnya Rp 9,6 triliun. Jumlah siswa usia 6-21 tahun yang disasar pun meningkat, dari 17,9 juta siswa pada 2023 menjadi 18,6 juta siswa pada 2024.

Namun, itu hanya sedikit dari total anak miskin di Indonesia yang mencapai 32,5 juta atau 11,8 % dari jumlah penduduk (BPS, 2022) dan masih banyak anak putus sekolah. Hingga 22 Juli 2024 sebanyak 1,422 juta anak usia PAUD-SMA/SMK dan 1,386 juta anak lulus tidak melanjutkan sekolah (Kompas.id, 22/7/2024). Tak sedikit anak-anak yang harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Dalam keseharian, terutama di perkotaan, sering kita jumpai anak-anak yang bekerja di jam-jam sekolah, memulung; mengamen; menjajakan tisu, minuman, atau makanan; dan meminta belas kasihan orang lain. Umumnya anak-anak itu beserta keluarganya adalah pendatang yang berusaha mengadu nasib di kota (Kompas, 24/7/2024). Bukan hanya sangat miskin, mereka juga termarjinalkan dari bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan potensi mereka.

Mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan di tempat asal karena tidak tinggal di sana ataupun di tempat baru karena tidak tercatat sebagai penduduk. Anak-anak itu akan tetap termarjinalkan. Menyediakan pendidikan yang layak bagi mereka juga tidak bisa sekadar memberikan bantuan pendidikan karena sering kali permasalahannya lebih dari itu. Mereka diandalkan untuk membantu menopang perekonomian keluarga. Tak jarang orangtua mereka juga kurang mempunyai kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Perlu ada program yang holistik dan membuka sekat-sekat tersebut. Jika bangsa ini ingin maju, jalan utama yang harus ditempuh adalah dengan menempatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kaum marjinal ini sebagai program prioritas. (Yoga)

Layanan pendidikan formal atau nonformal harus dapat dirasakan masyarakat dalam berbagai kondisi. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dibutuhkan untuk menjangkau semua anak, terutama anak yang berasal dari keluarga marjinal, agar mereka dapat mengakses pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Plt Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbudristek, Aswin Wihdiyanto, Rabu (24/7) di Jakarta, mengatakan, pemerintah serius memastikan anak-anak bangsa mendapatkan layanan pendidikan. Pendataan anak tidak sekolah, baik yang putus sekolah atau drop out di jenjangnya maupun lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang di atasnya, dilakukan berikut dengan skema penuntasannya. Skema penuntasan ini dilakukan melalui beberapa jalur, baik pendidikan formal maupun nonformal.

”Pemerintah juga menyediakan pendidikan layanan khusus memastikan pendidikan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat bagaimanapun kondisinya,” ucapnya. Aswin mengingatkan, penanganan pendidikan tentu merupakan kerja kolaborasi antara Kemendikbudristek, pemda, kementerian/lembaga lain, dan masyarakat. Anak-anak yang tidak terlayani pendidikan formal dapat dilayani lewat pendidikan nonformal yang nantinya dapat disetarakan dengan pendidikan formal. Pemerintah juga menyediakan bantuan operasional satuan pendidikan untuk lembaga pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang terkendala ke sekolah formal. Selain belajar, para siswa diberi beragam keterampilan untuk bekal mandiri.

Sekjen Kemendikbudristek Suharti mengatakan, negara menjamin bantuan sosial bagi anak usia sekolah untuk keberlangsungan pendidikan mereka. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi bukti keberpihakan negara dalam menjamin bantuan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia. ”Kami meminta semua elemen pendidikan bergotong royong mendukung pembelajaran yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan peserta didik,” ujar Suharti dalam puncak perayaan Hari Anak Nasional 2024, Selasa (23/7), di Jayapura, Papua. Pada akhir tahun 2023, ada 18 juta anak menerima PIP. Memasuki tahun 2024, pemerintah memberikan bantuan PIP untuk jenjang SD senilai Rp 450.000 per tahun dan SMP Rp 750.000 per tahun. Khusus pelajar SMA dan SMK, setiap anak menerima Rp 1,8 juta per tahun. Beti Cicilia Tokoro, siswa kelas 8 di SMPN 6, Sentani, Jayapura, bersyukur karena menerima PIP sehingga meringankan beban perekonomian keluarga. (Yoga)

Pemerintahan Jokowi memiliki ”cita-cita” menjadikan Indonesia anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau ”klub negara maju” dalam tiga tahun. Keanggotaan di OECD diharap bisa mempermudah Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 kelak. Status Indonesia yang saat ini belum negara maju membuat proses aksesi sebagai anggota OECD lebih sulit. Ada setumpuk PR yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar negara maju yang dipegang OECD. Berdasarkan laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, isu yang perlu dibenahi adalah perpajakan. Meski meningkat secara nominal, rasio perpajakan (tax ratio) RI masih jauh dari standar dan potensi semestinya.

Laporan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia menyebut, Indonesia memiliki rasio pajak yang ”masih sekelas negara miskin”. Selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi, rasio  perpajakan Indonesia hanya mampu menyentuh level 10 % terhadap PDB. Terakhir, pada 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah 10,31 % dari PDB. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap PDB nasional. Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang.

OECD dalam kajiannya pada tahun 2024 menggaris bawahi, walau keuangan publik Indonesia masih baik, dengan tingkat utang yang relatif aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya rendah, hanya sedikit di atas 10 %. Peneliti The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, berdasar studi empiris di China, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak 12,8 % atau 13 % untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). ”Penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari negara maju, bahkan dari emerging economies di kisaran 20 %. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini tragisnya berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (low income developing countries) tiga dekade yang lalu,” katanya, Rabu (24/7).

Menurut dia, menggenjot penerimaan pajak krusial dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Pasalnya, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang kuat untuk mendanai belanja sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti salah satu instrumen yang disoroti OECD dalam proses aksesi. Selain itu, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung Indonesia dengan menjadi anggota OECD. ”Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara yang menerima bantuan pembangunan, tetapi sebaliknya jadi negara yang bertanggung jawab memberi bantuan (ke negara lain),” kata Victoria. (Yoga) 

Kementerian BUMN mengonfirmasi, ditunjuknya sejumlah sosok terafiliasi partai politik pendukung presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, ke dalam jajaran komisaris BUMN merupakan bagian dari proses transisi pemerintahan. Di kompleks Gedung Filateli Jakarta, Rabu (24/7), Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pemerintah selaku pemegang saham utama, sewajarnya memilih komisaris BUMN yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan. Ia mengakui penunjukan sejumlah nama komisaris BUMN yang dianggap publik terafiliasi secara politik dengan presiden terpilih Prabowo mempunyai motif agar proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru dapat berjalan berkesinambungan.

”Setiap pemerintah itu punya arah kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan BUMN. Maka, wajar demi terjadinya kesinambungan, BUMN juga akan mengikuti arah (transisi) pemerintah,” ujarnya. Terhitung sejak KPU menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, April lalu, ada 10 nama sukarelawan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) ataupun kader Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN, antara lain, Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID.

Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero); Siti Nurizka Putri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Fauzi Baadila sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), Isra Daming Pramulya sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), Grace Natalie Komisaris MIND ID, dan Condro Kirono Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Dua tokoh yang baru ditunjuk sebagai dewan komisaris BUMN pekan ini adalah Ketua Dewan Pakar Gerindra yang juga mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) dan kader Partai Demokrat Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Arya memastikan penunjukan setiap sosok yang dipilih sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kompetensi yang mereka miliki. Di luar itu, operasionalisasi BUMN selalu membutuhkan dukungan secara politik. Pasalnya, setiap kebijakan dan keputusan besar di BUMN, mulai dari aksi merger, pembentukan holding, IPO, penempatan modal negara, hingga pembubaran entitas BUMN, perlu mendapatkan persetujuan legislatif. (Yoga) 

Kopi arabika Sumatera di ambang kritis. Harganya meroket di pasar, tapi petani terpuruk di kebun lantaran hasil panen terus anjlok. Persoalan ini tak kunjung diatasi dari tahun ke tahun. Saat ini, produksi kopi arabika di Sumatera hanya 600 kg per hektar per tahun. Jauh dari potensi 2,5 ton. Lesunya pertanian kopi arabika Sumatera tampak di berbagai sentra penghasil kopi arabika di dataran tinggi sekeliling Danau Toba, mulai dari Kabupaten Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, hingga Karo. Harga beras kopi (greenbean) yang berkisar Rp 110.000-Rp 120.000 per kg tak membuat petani bergairah. Sebagian besar kebun kopi di daerah itu didominasi tanaman tua, batangnya meranggas, daunnya menguning, dan lahannya dipenuhi gulma.

Lambok Siburian (46), petani kopi di Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, sudah berbulan-bulan tak mengurus kebunnya yang tinggal 1,5 hektar. Mengenakan masker dan mantel hujan, dia menyemprot pestisida di ladang cabai merah yang bersebelahan dengan kebun kopi itu. ”Dulu ladang ini juga saya tanam kopi, tapi saya babat karena hasilnya sangat rendah dan terus berkurang. Harga kopi memang sedang tinggi, tetapi tetap tak cukup untuk biaya dapur dan sekolah anak karena produksinya sedikit,” kata Lambok. Begitulah nasib para petani penghasil kopi spesialti yang sangat dihargai di pasar dunia.

Nama kopi Lintong diambil dari nama Kecamatan Lintong Nihuta, satu dari enam kecamatan penghasil kopi spesialti di Humbang Hasundutan. Namun, nasib petaninya tidak setenar nama dan cita rasa kopinya yang mendunia. Hal serupa dialami kopi Mandheling, kopi spesialti dari Mandailing Natal dan sekitarnya. Dari lahan kopinya, ia panen 80 kg kopi (gabah kering) per bulan. Dengan harga Rp 50.000 per kg, Lambok memperoleh Rp 4 juta per bulan selama dua kali panen raya dalam setahun. ”Panen raya hanya berlangsung 2-3 bulan. Dari kopi saja, tidak cukup untuk dapur dan biaya sekolah anak,” ujar Lambok. Tanaman kopi diserang hama dan penyakit tanaman, khususnya penggerek buah dan karat daun. Produktivitas kopi yang diserang hama menurun dan harganya murah. (Yoga) 

Pengabdian Profesor Surip Mawardi (68) pada kopi tak berhenti setelah pensiun dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jauh dari tanah kelahiran di Klaten, dia membangun kebun kopi edukasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumut. Hampir setiap hari petani kopi ”bersekolah” di kebun kopi arabika Sumatera itu. ”Industri kopi berisik di hilir, tetapi sunyi di hulu. Banyak yang berinvestasi membangun kafe, sekolah barista, hingga rumah sangrai dengan modal besar. Tapi, pertanian kopi di hulu ditinggalkan,” kata Surip di kebun kopinya di Silangit, Siborongborong, Jumat (21/6). Hal itu tergambar di perkebunan kopi di dataran tinggi sekitar Danau Toba. Kebun-kebun kopi didominasi tanaman tua, meranggas, dipenuhi gulma, dan tak ada pohon penaung. Hasil buah kopi pun seadanya. Kebun kopi yang dibangun Surip di ketinggian 1.413 meter di atas permukaan laut, kontras dibanding kebun lain.

Kopi arabika dari berbagai varietas berbuah sangat lebat dan teduh di bawah pohon-pohon lamtoro. Produktivitas kopi arabika Sumatera sangat rendah, di Sumut, produktivitasnya hanya 600 sampai 700 kg per hektar per tahun, jauh dari potensi 2.300 kg. Surip menunjukkan hal-hal mendasar yang harus diperbaiki dan sudah diterapkan di kebun kopi seluas 2,5 hektar yang dia tanami secara bertahap sejak 2020. ”Petani harus melihat sendiri hasilnya baru mau menerapkannya,” kata Surip yang sudah 43 tahun bergelut di dunia kopi. Prinsip utama yang dia terapkan adalah kembali pada filosofi Batak, sinur na pinahan, gabe na niula (peternakan dan pertanian terpadu memberi hasil melimpah). Filosofi itu satu tarikan napas dengan climate smart coffee dan regenerative coffee farming yang sudah diterapkan Surip. Kebun kopi itu terintegrasi dengan peternakan sapi dan kuda.

Perbaikan pertanian kopi dilakukan dari penggunaan bibit unggul. Ada 20 varietas kopi arabika yang ditanam, yang mendominasi adalah Andungsari 1 dan Komasti (Komposit Andungsari Tiga), penerus varietas Sigarar Utang yang mendominasi tanaman kopi di Sumut. ”Sigarar Utang adalah varietas kopi yang bagus pada masanya. Penerusnya, Andungsari 1 dan Komasti, varietas bandel yang dihasilkan Puslitkoka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) melalui penelitian selama 27 tahun,” kata Surip. Kebun kopi itu, dalam 1 hektar memuat 2.810 lubang, yang ditanami dua tanaman sehingga 1 hektar bisa ditanami 5.620 batang kopi. Kebun kopi itu masih bisa tumpeng sari. Jauh lebih efisien dibanding yang diterapkan petani, yakni 2.000 tanaman per hektar. Yang tidak kalah penting adalah penggunaan pohon penaung, yakni lamtoro.

Tanaman penaung membuat produksi lebih tinggi dan aroma kopi lebih kuat. Dengan pertanian terpadu dan terintegrasi dengan peternakan, kebun kopi menjadi subur. Tantangan terbesar pengembangan kopi di Sumut, petani tidak percaya kopi bisa membawa kesejahteraan. Hasil kopi dianggap tak menguntungkan sehingga banyak kebun kopi dibiarkan terbengkalai. Surip membuktikan, kopi bisa memberikan kesejahteraan. Dengan hasil 2,3 ton beras kopi (green bean) per hektar per tahun dan harga Rp 100.000 per kg, pendapatan petani bisa mencapai Rp 230 juta per tahun. Penghasilan bersih petani bisa mencapai Rp 161 juta per tahun setelah dipotong biaya operasional dan investasi 30 %. Syaratnya, petani harus professional dalam bertani kopi dengan menerapkan prinsip pertanian terpadu dan cara budidaya yang baik (good agriculture practice). Petani harus berpegang pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. (Yoga) 

Hamzah Haz adalah seorang politisi yang komplet. Kiai, ahli ekonomi, pembaca yang tekun, pemikir, dan penulis. Beliau juga lebih banyak membagi senyuman khasnya daripada kekesalannya. Guru, teman debat, serta teman diskusi dan bergurau. Mendiang amat kaya pengalaman dan pengetahuan. Entah siapa yang pertama kali memberikan predikat kepada Hamzah Haz sebagai ”Ayatollah APBN”. Di zaman beliau di DPR, sudah lazim, setiap menjelang pengajuan RAPBN oleh pemerintah ke DPR, Pak Hamzah sering kali dimintai pendapat tentang perkiraannya terhadap RAPBN. Bahkan, beliau sering menuliskan opininya di Koran Kompas. Pandangan-pandangan beliau, terlebih kalkulasinya atas penerimaan negara, jarang meleset.

Pak Hamzah telah terlembagakan dan otoritatif menyebutkan perkiraan postur RAPBN. Begitu juga kritik beliau terhadap ”pengeluaran pembangunan” yang sesungguhnya sebagian besar didanai utang luar negeri. Kala itu, model APBN masih berbentuk T-account, bukan seperti sekarang I-account. Pak Hamzah selalu mengingatkan soal hubungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan negara. Jika ekonomi tumbuh, tetapi rasio pajak tak ikut tumbuh, artinya, ”Pertumbuhan itu tak mampu meningkatkan belanja untuk kesejahteraan rakyat atau jangan-jangan menambah utang.” Beliau menuturkan, ”Berutang boleh asal produktif.” Pada 1999, beliau menerima Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Hubert Neiss.

Pak Hamzah menyampaikan sangat mengada-ada IMF menghentikan IPTN (Dirgantara Indonesia). ”Alasan Anda sungguh irasional, apakah Anda mau membunuh masa depan Indonesia?” katanya. Argumentasi Pak Hamzah, ”Bukankah di balik IPTN itu akan tumbuh industri-industri pendukungnya dan juga menguntungkan industri-industri pemasok dari luar negeri, termasuk dari negara Anda.”  Selain rasio pajak, Pak Hamzah juga penuh perhatian terhadap isu kesehatan, pendidikan, pangan, dan energi. Beliau menyarankan agar rumah sakit dibangun menyebar sesuai kepadatan penduduk, bukan kepadatan dompet pasien. Pendidikan mesti menjadikan seseorang menciptakan kerja minimal untuk dirinya sendiri, bukan menjadi pencari kerja.

Pangan itu bukan kebutuhan yang bisa ditunda karena itu memerlukan kepastian, bukan perkiraan. Pada pemilihan wapres.dalam Gedung Nusantara di Kompleks DPR, pada putaran ketiga, Hamzah Haz mengungguli Akbar Tandjung dengan posisi 340 lawan 237 suara. Pemilihan itu berjalan penuh drama, tiga putaran. Semua lawannya ia kenal dengan baik. Beliau menceritakan kehebatan masing-masing. Mereka adalah Akbar Tandjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Siswono Yudo Husodo. Dengan yakin sesuai perhitungannya, ia mengatakan, ”Saya insya Allah menang, jangan coba-coba menunda takdir-Nya, tetapi jemputlah.” Dan, 24 Juli 2024 pukul 09.30, Pak Hamzah menjemput takdir-Nya, kembali ke hadapan-Nya. (Yoga)

Berdasarkam inflasi yang menurun dan meningkatnya pengangguran di Amerika Serikat, Investor bertaruh bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunganya. Bagaimana peluangnya?. Pada saat tulisan ini ditulis, harga pasar menyiratkan peluang kurang dari 2%. The Fed tidak akan menurunkan suku bunga pada pertemuan penetapan kebijakannya pada September tahun ini, serta menunjukkan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada bulan ini.  Argumen untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan berikutnya pada bulan ini. Argumen untuk menurunkan suku bunga sangatlah jelas. Diukur dengan indeks harga konsumen (CPI), AS tidak mengalami inflasi pada Mei 2024. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran  cenderung meningkat sejak musim panas lalu. Pada tingkat 4,1%, ini adalah 70 basis poin diatas level terendah pascapandemi. (Yetede)