Kabar gembira bagi pelaku UMKM. OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau fintech peer to peer lending (fintech P2P Lending). Aturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum untuk meningkatkan batas pinjaman bagi UMKM dari semula Rp 2 miliar menjadi Rp 10 miliar. Sebuah angka yang cukup besar dan seharusnya cukup memadai untuk mengembangkan  usaha UMKM. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini menghadapi kendala permodalan dari, khususnya dari perbankan. Apalagi, banyak masyarakat yang memang saat ini membutuhkan dana untuk bisa menjalankan usaha yang terpukul akibat  dihantam pandemi Covid-19. Dengan sokongan pendanaan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat modal, sehingga bisa agresif mengembangkan bisnis. (Yetede)

Para pelaku usaha dan pengamat meminta Pemerintah memerhatikan industri Petrokimia imbas gempuran impor akibat pemberlakuan Permendag No.8/2024. Penerapan bea masuk antidumping (BMAD) impor poduk petrokimia hingga memberlakukan kembali Permendag No.36/2023 diperlukan untuk penyelamatan industri dalam negeri dari hulu hingga hilir. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin , Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, mengimbau agar pemerintah segera melakukan tindakan pengamanan dan perlindungan terhadap industri petrokimia dalam negeri sehingga tidak semakin tergerus oleh impor. "Utilitas petrokimia hilir yang memproduksi barang jadi sudah mendekati 60%, sedangkan di hulunya sudah dibawah 70%. Itu artinya sudah injury," ujar Fajar. (Yetede)

Rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk menaikkan platform pendanaan produktif financial technology peer to peer lending (fintech P2P) atau pinjaman online (Pinjol) menjadi Rp 10 miliar dari semula hanya Rp 2 miliar dinilai bakal memberi banyak dampak positif ke industri keuangan, termasuk perbankan. Bila nanti benar diberlakukan, ketentuan itu justru bisa mendorong kolaborasi yang kian masif antara pinjol dan perbankan. Pendapat sejumlah pihak bahwa rencana itu bisa menjadi ancaman bagi bisnis perbankan, dibantah bagi kalangan bankir. "Mengenai apakah peningkatan limit pinjaman fintech P2P lending ini akan menjadi saingan bagi perbankan, dapat kami sampaikan bahwa meskipun ada kebersamaan, segmen penerimanya berbeda," ujar Corporate Secretary PT BNI (Persero) Tbk (BNI) Oki Rushartomo kepada Investor Daily. (Yetede)

Kendati instrumen beli sekarang bayar nanti alias paylater belakangan naik daun, kalangan perbankan rupanya tidak kehilangan asa di bisnis kartu kredit. Sejumlah bank menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan bisnis kartu kredit sebagai salah satu mesin cuan bank, beriringan dengan bisnis paylater yang juga mereka jalankan. Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Jahja Setiaatmadja, mengatakan bahwa meskipun sudah memiliki bisnis paylater, BCA tetap mengandalkan kartu kredit sebagai kontributor terbesar di segmen personal loan. Buktinya, per Juni 2024, segmen personal loan perseroan tumbuh 20,2% year on year (YoY) menjadi Rp17,8 triliun. Di segmen ini, paylater baru menyumbang sekitar Rp250 miliar, selebihnya dari kartu kredit dan kredit perorangan lainnya. “Bagi kami, ini bukan produk yang saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Ini sarana bagi masyarakat yang membutuhkan belanja barang, tetapi kemampuan tunai belum ada, sehingga dibantu dengan mekanisme paylater,” katanya, Rabu (24/7). PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), misalnya. Setelah mengakuisisi portofolio konsumer Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) pada akhir 2023 lalu, perseroan optimistis bisnis kartu kreditnya bisa tumbuh 15%-20% tahun ini. Consumer Lending Business Head of Bank Danamon Enriko Sutarto mengatakan bahwa Danamon juga manfaatkan ekosistem pemegang saham pengendalinya dari Jepang yakni Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menggunakan strategi kemitraan dengan Samsung dan menerbitkan Co-Branding Kartu Kredit BRI-Samsung. Perseroan meyakini strategi ini bisa mengerek pertumbuhan transaksi hingga double digit dengan pengguna tembus 100.000 nasabah. Card, Digital Lending & Asset Product Development Division Head BRI Dewi Andjarsari mengatakan BRI sudah menikmati pertumbuhan bisnis kartu kredit hingga 30% pada pertengahan tahun ini. Hal ini didorong oleh daya beli masyarakat yang membaik. Memang menurut data Bank Indonesia, nilai transaksi kartu kredit sempat anjlok 30,28% YoY menjadi Rp239 triliun saat pandemi 2020. Namun, pada 2023, nilainya sudah mencapai Rp405 triliun, atau tumbuh rata-rata 19,2% dalam 3 tahun terakhir. Pada periode Januari hingga Mei 2024, nilai transaksinya sudah naik 8,54% YoY menjadi Rp175 triliun, dari Rp161 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, volume transaksi melonjak 15,86% YoY menjadi 180,96 juta transaksi. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menilai bisnis pembiayaan belanja konsumtif masih akan bertahan dalam jangka panjang. Alhasil, baik alat pembayaran maupun skema model bisnisnya akan terus berkembang sesuai zaman.

Tiba-tiba Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan fraud terkait dengan tagihan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Temuan kasus ini membuka tabir gelap kejahatan rumah sakit yang selama ini hanya sebatas kasak-kusuk saja. Nilai dugaan korupsi tidak sebesar kasus-kasus yang sedang ditangani penegak hukum. KPK mengindikasikan kerugian keuangan negara sekitar Rp43 miliar dari kasus itu. Namun, disinyalir tersebut bukan kasus pertama. Tim gabungan dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS.Upaya tim mengungkap dugaan fraud itu berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat pada 2017. Di Negeri Paman Sam, praktik fraud sistem jaminan kesehatan, seperti ObamaCare disebut-sebut mencapai 3%—10% dari total klaim. Modusnya, oknum di RS diduga menggunakan phantom billing, atau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Namun, tim menduga ada modus lain yang digunakan di tempat lain. Secara terperinci, satu RS di Jawa Tengah memiliki klaim fiktif atas pembayaran JKN sekitar Rp20 miliar dan Rp30 miliar. 

Kemudian, satu rumah sakit di Sumatra Utara terindikasi fraud Rp1 miliar—Rp3 miliar, serta satu rumah sakit lainnya Rp4 miliar—Rp10 miliar. Temuan itu didapatkan dari audit atas klaim BPJS Kesehatan. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes, dan BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan ke lapangan. Hasil pulbaket itu disampaikan ke pimpinan KPK. Seperti diketahui, phantom billing adalah praktik klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Adapun, manipulation diagnosis adalah memberikan diagnosis yang berbeda dengan hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Sementara itu, enam modus lainnya yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifikasi, dan iur biaya. Temuan praktik fraud ini tentu membuat publik kesal. Mengonfirmasi sejumlah keluhan layanan rumah sakit yang memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Berdasarkan data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan, baik pada tahapan proses klaim atau verifikasi dan pascaverifikasi klaim, melalui audit November 2023, terdapat biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN sebesar Rp866,8 miliar, dan pascaverifikasi sebesar Rp397,9 miliar.

Perkara kecurangan (fraud) terus menerus merongrong pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional (DJKN). Upaya pengendalian dan pengawasan seakan tak berkutik menghadapi lubang kebocoran terus mendapatkan celahnya. Teranyar, hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap enam RS di tiga provinsi mencatatkan tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatra Utara terindikasi fraud atas klaim JKN. Oknum di ketiga rumah sakit diduga bermodus phantom billingatau merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Perinciannya, satu RS di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif sebanyak Rp20 miliar—Rp30 miliar, satu RS di Sumatra Utara terindikasi curang Rp1 miliar—Rp3 miliar, dan satu RS di Sumatra Utara lainnya Rp4 miliar—Rp10 miliar. Phantom billing merujuk praktik klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan. Sedangkan, manipulation diagnosis yakni memberikan diagnosis berbeda dengan hasil pemeriksaan demi mendapatkan klaim lebih tinggi. 

Adapun, enam modus lain yaitu self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, suap/gratifi kasi dan iur biaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan kecurangan terkait dengan tagihan klaim JKN, dengan indikasi kerugian keuangan negara antara Rp25 miliar—Rp43 miliar. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa tim gabungan menemukan dugaan sejumlah pihak yang mengajukan klaim fiktif atas JKN dan menggembosi pengeluaran BPJS. Atas temuan itu, KPK, Kemenkes serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) ke lapangan. Hasil pulbaket itu lalu diakui Pahala telah dipaparkan ke pimpinan KPK. Adapun, upaya tim mengungkap dugaan kecurangan berawal dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada 2017, praktik kecurangan terkait dengan sistem jaminan kesehatan seperti ObamaCare mencapai 3%—10% dari total keseluruhan klaim. AS pun membentuk Healthcare Fraud Unit. Sementara itu, BPJS Kesehatan tak segan memutus kerja sama dengan pihak RS yang terindikasi curang. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, setidaknya ada lebih dari lima RS yang diputus kerja sama lantaran kasus kecurangan atau klaim fiktif. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan klaim palsu menjadikan beban bagi pembiayaan JKN. Bila tak diatasi, defi sit tak terhindarkan.Timboel melihat kecurangan terjadi karena ada kesenjangan pengawasan dan komunikasi langsung BPJS Kesehatan dengan pasien.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan telah memasuki tahap pengadaan. Targetnya, proyek senilai US$850 juta itu bisa beroperasi pada 2028. Saat ini, kata dia, PLN terus melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mencari jalan tengah dari problem TKDN yang menghambat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), termasuk PLTA Upper Cisokan. “Saat ini PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , serta Kementerian Perindustrian untuk menyelesaikan isu terkait dengan TKDN,” katanya, Rabu (24/7). Eksekusi proyek PLTA Upper Cisokan memang sempat molor, kendati PLN telah mengamankan pinjaman dari Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sejak 2022. Secara bersamaan, Kementerian ESDM juga sedang meyakinkan sejumlah lender multilateral untuk menyalurkan pinjaman pada proyek EBT di Indonesia. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, dirinya telah meyakinkan sejumlah lender ihwal perubahan regulasi TKDN di dalam negeri saat ini.

Persaingan bunga simpanan tinggi kembali terjadi pada industri bank digital. Bagi Anda para pemilik dana, ini mungkin menjadi kesempatan menarik untuk menangguk cuan dari produk simpanan bank digital. PT Super Bank Indonesia menjadi bank digital yang cukup getol menawarkan bunga simpanan tinggi. Baru-baru ini, bank milik grup PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek) ini meluncurkan produk deposito dengan tawaran bunga 7,5% per tahun, dan setoran minimal Rp 500.000. Sebelumnya, Superbank meluncurkan produk tabungan Celengan by Superbank dengan tawaran bunga tinggi, mencapai 10% per tahun. "Kami optimistis dapat mendukung pengelolaan finansial nasabah secara aman serta membantu menikmati keuntungan simpanan secara optimal," kata Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan, beberapa waktu lalu. Imbal hasil jumbo simpanan juga ditawarkan oleh bank digital lain. Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk (BBHI) Indra Utoyo menyebut juga sedang mempertimbangkan meningkatkan suku bunga deposito. Perencana keuangan menilai, penawaran bunga tinggi ini menarik. Pasalnya instrumen deposito dan tabungan lebih terukur risikonya ketimbang investasi di saham. Lihat saja, indeks LQ45 justru turun 4,7% selama setahun terakhir. 

Bahkan jika dibandingkan saving bond retail (SBR) 13 tenor 2 tahun yang menawarkan bunga 6,45%, sejumlah tabungan digital tetap lebih menguntungkan. Sebab, setelah dipotong pajak, bunga bersih SBR013 tenor 2 tahun ada di 5,8%. Direktur Bisnis PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) Aditya Windarwo menyebut, pihaknya menawarkan deposito dengan bunga 5,5% hingga 8% per tahun untuk memikat nasabah baru. Namun, tidak semua nasabah bisa mendapat bunga tinggi. Tapi Senior Vice President Research LPPI Trioksa Siahaan mengingatkan, tawaran bunga tinggi juga memiliki risiko yang tinggi. Nasabah tidak bisa mendapat bunga tinggi dengan mudah. Biasanya, ada syarat dan ketentuan tertentu. Produk deposito bank digital memberi imbal hasil tinggi tapi risikonya relatif rendah. Mike menyarankan, pemodal bisa menyimpan dana di bank digital dengan jangka waktu di bawah satu tahun. Deposito memang lebih dipilih karena jangka waktu pendek, berbeda dengan obligasi pemerintah, terutama SBR, yang lebih menarik jika dipegang hingga jatuh tempo. Perencana Keuangan OneShildt Consulting Budi Rahardjo juga mengingatkan risiko bunga yang dijamin LPS juga ikut diukur. "Jangan hanya tergiur imbal hasil tinggi," tegas dia. Sebab, bukan tidak mungkin, bila bank gagal bayar, maka dana yang disimpan dalam deposito tidak terjamin dan hilang.