Indonesia Terancam Defisit Kembar Lagi
Posisi keuangan Indonesia menghadapi tekanan akibat defisit kembar. Daya tahan Indonesia dalam menghadapi efek gejolak global pun bakal menurun. Sebagai gambaran, pada kuartal II-2024, Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), serta defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI). Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), posisi CAD pada kuartal kedua tahun ini mencapai US$ 3,02 miliar atau setara 0,9% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal di kuartal sebelumnya posisi CAD Indonesia sebesar US$ 2,4 miliar atau 0,7% dari PDB. Masih menurut laporan BI, surplus neraca perdagangan barang pada kuartal II-2024 tercatat US$ 9,96 miliar, naik dari kuartal sebelumnya sebesar US$ 9,28 miliar. Pun dengan surplus pendapatan sekunder yang naik dari US$ 1,32 miliar menjadi US$ 1,47 miliar. Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan defisit neraca jasa dipengaruhi oleh defisit jasa perjalanan (travel) seiring pelaksanaan ibadah haji 2024. Adapun kenaikan defisit neraca pendapatan primer dipengaruhi pembayaran dividen dan bunga atau kupon obligasi. "Ini sesuai dengan pola triwulanan," kata Erwin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8).
Kinerja positif ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing ke sejumlah instrumen portofolio investasi di pasar keuangan. Selain itu kata Erwin, surplus transaksi modal dan finansial juga ditopang oleh arus masuk investasi langsung.
Namun secara umum, posisi surplus transaksi modal dan finansial belum mampu menutup defisit transaksi berjalan. Alhasil, neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan defisit sebesar US$ 557 juta, meski membaik dibanding defisit pada kuartal I-2024 yang senilai US$ 5,97 miliar.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, CAD pada tahun ini berada pada kisaran 1% dari PDB, lebih lebar dibanding tahun 2023 yang sebesar 0,16% dari PDB. "Ekspor komoditas juga masih cenderung lemah dalam jangka pendek," kata David, kemarin. Makanya, surplus neraca perdagangan pada awal semester II tahun ini pun menyusut.
Ekonom Bank Danamon Hosianna Situmoriang menilai, CAD tersebut masih terkendali dan sesuai dengan perkiraan BI. Alhasil, nilai tukar rupiah berpotensi menguat dan posisi cadangan devisa bisa optimal.
BEI Dorong Transaksi SSF dengan Insentif
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan volume transaksi Single Stock Futures (SSF) bisa menembus 1 juta kontrak di 2025. Namun pada tahap awal, BEI akan lebih gencar melakukan sosialisasi atas produk investasi derivatif baru ini. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis BEI 1, Firza Rizqi Putra menjelaskan, produk SSF akan dirilis resmi pada September mendatang. Sebelumnya, BEI telah melakukan soft launching SSF pada 12 Agustus 2024. "Target kami tahun ini lebih pengenalan produk SSF ke investor," katanya, dalam edukasi wartawan secara daring, Kamis (22/8). Untuk menggencarkan transaksi SSF, BEI juga aktif melakukan sosialisasi dengan menggelar roadshow bersama anggota bursa (AB) derivatif dan kantor perwakilan BEI yang tersebar di berbagai kawasan. BEI turut memasukan produk SSF dalam materi Sekolah Pasar Modal (SPM) untuk calon investor. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menambahkan, untuk menarik minat investor melakukan transaksi SSF, BEI akan memberikan sejumlah insentif.
Antara lain, potongan biaya transaksi derivatif kepada broker sebesar 75% dari Rp 1.000 per kontrak.
Artinya, anggota bursa derivatif hanya dikenakan biaya Rp 250 per kontrak. "Kami memberikan insentif dalam bentuk biaya transaksi yang lebih murah. Ada diskon di tahap awal ini sebesar Rp 250 per kontrak. Insentif biaya ini belum ditetapkan batas akhirnya," jelas Jeffrey.
BEI juga memberikan insentif berupa dukungan sistem kepada calon AB derivatif baik, sistem trading maupun online trading. Harapannya, dapat menekan biaya investasi yang dikeluarkan AB jika ingin terjun ke produk derivatif. Dengan begitu, jumlah AB derivatif bisa bertambah.
Produk SSF mulai ditransaksikan Binaartha Sekuritas pada 22 Juli 2024. Sebagai catatan, per Rabu (21/8), nilai transaksi futures di BEI mencapai Rp 123,29 juta dengan volume sebanyak 348 kontrak.
BEI telah memilih saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) sebagai underlying atau aset dasar produk SSF.
Bisnis Astra Masih Berpeluang Melaju
Kinerja PT Astra International Tbk (ASII) tertekan lesunya penjualan otomotif dan alat berat pada semester I-2024. Sentimen pemangkasan suku bunga diharapkan memulihkan kinerja induk grup Astra tersebut. Mengingatkan saja, ASII mencetak pendapatan sebesar Rp159,96 triliun di periode Januari -Juni 2024, turun 1,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Analis OCBC Sekuritas, Budi Rustanto mengatakan, hasil kinerja ASII mencerminkan pelemahan pada segmen alat berat dan pertambangan. Ini disebabkan merosotnya harga batubara. Segmen otomotif juga lesu, akibat volume penjualan yang lebih rendah di pasar otomotif yang lemah. Untungnya, lima segmen lain masih mencetak pertumbuhan laba bersih. Budi menyoroti, penjualan mobil yang lesu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti daya beli yang lemah, sikap wait and see di tahun pemilu, depresiasi rupiah, non performing financing (NPF) yang lebih tinggi, hingga tingkat suku bunga tinggi. Alhasil, OCBC Sekuritas merevisi asumsi penjualan mobil domestik dari sebelumnya 1 juta menjadi 900.00 unit untuk tahun 2024. Penjualan mobil hingga akhir tahun akan didukung oleh perbaikan musiman di semester kedua dan pameran otomotif GIIAS.
Di segmen roda empat, manajemen ASII berkomitmen terus meluncurkan produk
battery electric vehicle
(BEV), dengan Toyota Astra Motor akan memperkenalkan 3 model BEV selama dua tahun ke depan. Astra juga akan meluncurkan model
hybrid electric verhicle
(HEV) baru.
Equity Analyst
Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty mencermati, segmen otomotif dan properti ASII akan mulai pulih. Terutama jika tingkat suku bunga dipangkas dalam waktu dekat ini. Tingkat suku bunga rendah dihadapkan membuat pengajuan kredit kendaraan bermotor dan kredit perumahaan kembali meningkat.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Richard Jerry mengamati, harga saham ASII telah meningkat sebesar 15% selama satu bulan terakhir. Peningkatan itu terjadi di saat penjualan mobil ASII terus menunjukkan pemulihan.
Richard mempertahankan rekomendasi beli saham ASII dan menaikkan target harga saham ASII menjadi Rp 5.700 per saham dari sebelumnya Rp 5.100 per saham. Di sisi lain, risiko bagi saham ASII adalah tidak adanya model baru yang signifikan pada semester kedua 2024, penetrasi pasar yang agresif dari China untuk segmen roda empat, serta kurangnya dampak dari pameran GIIAS.
BI Prioritaskan Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%, tertinggi dalam 7 tahun terakhir, untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penantian penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menguat, BI memilih langkah hati-hati untuk mencegah volatilitas yang berlebihan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mendukung keputusan BI karena dianggap lebih baik dibanding spekulasi penurunan suku bunga di tengah kondisi ekonomi AS yang masih tidak stabil. Chandra Wahjudi, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), juga mengakui bahwa pelaku usaha menginginkan penurunan BI Rate, namun memahami alasan BI mempertahankannya untuk mengantisipasi ketidakpastian global.
Ryan Kiryanto, ekonom Associate Faculty LPPI, menyebut keputusan BI sebagai langkah tepat dan taktis dalam menjaga stabilitas moneter, khususnya dalam memperkuat nilai tukar rupiah. BI diperkirakan akan menurunkan suku bunga pada kuartal IV/2024, setelah The Fed menurunkan suku bunganya pada bulan September mendatang.
Menanti Strategi Efektif Penurunan Tarif
Tarif penerbangan domestik yang tinggi di Indonesia telah menjadi perhatian serius, karena dapat menghambat mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun penerbangan bertarif rendah diharapkan membawa dampak positif, kenyataan di lapangan menunjukkan harga tiket yang lebih mahal, terutama pada beberapa rute domestik dibandingkan rute internasional. Faktor penyebabnya meliputi biaya operasional maskapai yang tinggi, keterbatasan kapasitas bandara, tingginya harga bahan bakar, hingga regulasi pemerintah dan sistem perpajakan yang menambah beban biaya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti masalah kekurangan pesawat sebagai salah satu penyebab tingginya harga tiket. Indonesia masih membutuhkan sekitar 200 pesawat tambahan untuk memenuhi permintaan penerbangan domestik pasca pandemi Covid-19. Meskipun maskapai seperti Garuda Indonesia, Pelita Air Service, dan AirAsia Indonesia sudah merencanakan penambahan pesawat, langkah ini merupakan solusi jangka menengah dan panjang.
Untuk solusi jangka pendek, opsi seperti pemangkasan pajak, pengaturan ulang slot penerbangan, peningkatan frekuensi penerbangan, hingga pemberian subsidi dapat dipertimbangkan. Pemerintah diharapkan dapat segera merumuskan langkah-langkah efektif melalui Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat.
Investasi Dana Pensiun Tertarik pada SRBI
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) semakin populer di kalangan dana pensiun dan lembaga keuangan non-perbankan sebagai pilihan investasi jangka pendek yang menawarkan bunga tinggi. Data per Juni 2024 menunjukkan bahwa outstanding SRBI meningkat signifikan menjadi Rp721,06 triliun, naik 29,16% dari bulan sebelumnya. Khusus untuk dana pensiun, terdapat lonjakan aset yang disimpan di SRBI sebesar 221% dari Rp1,9 triliun menjadi Rp6,1 triliun dalam periode yang sama, terutama berasal dari DPLK.
Bedie Roesnadi, Direktur Investasi Dapen BNI, menjelaskan bahwa meningkatnya minat dana pensiun terhadap SRBI disebabkan oleh ekspektasi yield yang menarik serta risiko yang relatif kecil dan fleksibilitas dalam pengelolaan cash flow. Hal ini kontras dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang hanya mengalami kenaikan 1,8% dalam periode yang sama.
Budi Sutrisno, Direktur Utama Dapen BCA, menambahkan bahwa SRBI adalah pilihan investasi jangka pendek dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan deposito, sementara SBN tetap menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang. Tondy Suradiredja, Ketua Umum Asosiasi DPLK, mencatat bahwa SRBI banyak diborong oleh DPLK dari perusahaan BUMN, dan Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan pentingnya edukasi dan kehati-hatian dalam strategi penempatan investasi agar sesuai dengan profil risiko dan regulasi yang berlaku.
DMO Minyak Goreng Sawit: Penurunan yang Tepat
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penurunan volume domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai bahwa volume DMO yang baru sudah ideal dan menganggap bahwa penurunan ini adalah langkah yang tepat.
Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 yang mengubah kebijakan sebelumnya, termasuk memberikan insentif tambahan seperti faktor pengali hak ekspor untuk wilayah distribusi tertentu. Eddy juga mengapresiasi insentif tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi. Dengan tambahan insentif ini, diharapkan produsen akan lebih termotivasi dalam menjalankan DMO dan menyalurkan MinyaKita ke wilayah yang lebih luas.
Persaingan Dana Memanas, Biaya Utang Kian Meningkat
Menjelang suksesi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih cawe-cawe mencari utang untuk pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu terlihat membengkaknya nilai penerbitan surat berharga negara (SBN) yang dipatok pemerintah pada tahun 2025. Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun. Nilai penerbitan SBN tersebut naik 42,2% jika dibanding dengan APBN tahun 2024 sebesar Rp 451,85 triliun. Tak tanggung-tanggung, untuk menarik minat investor, pemerintah mematok yield atau imbal hasil SBN tinggi. Contoh, SBN dengan tenor 10 tahun, besaran yield dipatok 7,1% dalam RAPBN 2025. Target yield ini lebih tinggi dari outlook di APBN 2024 yang hanya 6,7%. Head of Economic Research Division Pefindo, Suhindarto menilai, besaran target yield SBN tersebut lebih dipengaruhi oleh prediksi bahwa pemerintah akan melakukan penerbitan surat utang yang cukup tinggi pada tahun depan. Selain itu, ada sekitar Rp 722,5 triliun surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo.
Jika ditotal, pemerintah perlu untuk menggalang pembiayaan dengan nilai mencapai sekitar Rp 1.338,7 triliun untuk refinancing surat utang yang jatuh tempo maupun membiayai defisit anggaran baru.
Masalahnya, lanjut dia, korporasi akan terbebani jika yield SBN 10 tahun di level 7,1% pada tahun 2025. Sebab, kupon obligasi korporasi biasanya memakai obligasi pemerintah sebagai
benchmark. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan, sentimen di pasar obligasi akan mixed tahun depan. Sentimen positif datang dari pemangkasan suku bunga. Sedang sentimen negatif dari suplai di pasar obligasi yang akan meningkat.
Dengan adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga, yield SBN akan kembali turun. Dus, kata Josua, yield yang ideal di bawah 7%. "Sekitar 6,3%-6,6%," sebutnya.
Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto menimpali, derasnya arus dana asing dan likuiditas yang masih baik, turut memberi efek terhadap pergerakan yield.
Rupiah Kuat, Menanti Langkah The Fed
Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Agustus 2024. Di saat yang sama, nilai tukar rupiah bergerak dalam tren menurun. Rupiah kemarin di posisi Rp 15.456 per dolar AS, atau menguat 0,16% dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam dua bulan terakhir, rupiah sudah menguat 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, keputusan menahan BI Rate dalam upaya memperkuat rupiah. "Kebijakan ini [menahan bunga acuan] untuk penguatan lebih lanjut rupiah," tutur dia dalam konferensi pers, Kamis (20/6). Perry mencatat, rupiah selama tiga pekan terakhir menguat menguat 5,34%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan penguatan mata uang regional seperti baht Thailand, yen Jepang, peso Filipina dan won Korea, yang masing-masing sebesar 4,22%, 3,25%, 3,20% dan 3,04%.
Meski rupiah belakangan ini berotot, kondisi itu tak sejalan dengan target yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yang sebesar Rp 16.100 per dolar AS. Angka ini lebih rendah daripada outlook 2024 yang senilai Rp 16.000.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, target nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 mencerminkan antisipasi pemerintah. Ia mengatakan pemerintah juga masih terus memantau kondisi global.
Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman meramal, Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga dengan total 50 basis poin (bps) pada 2024 menjadi 5,75%, dan 75 bps pada 2025 menjadi 5%.
Tahun depan inflasi diharapkan terjaga meskipun ada potensi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penerapan bea cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Sejalan dengan ekspektasi pasar saat ini terhadap penurunan suku bunga The Fed dan daya tarik negara berkembang, menurut Faisal, investor asing berpotensi mengalihkan aset mereka ke negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.
Saham BUMN Masih Berpotensi Menguat
Sejumlah saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menguat belakangan ini, sejalan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun jika dilihat sejak awal tahun ini, indeks BUMN20 masih turun sebesar 1,87%, Rabu (21/8). Beberapa saham BUMN masih punya potensi upside dan valuasi yang menarik untuk dikoleksi pada tahun ini. Beberapa di antaranya adalah sektor perbankan, infrastruktur, dan energi. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy mengatakan, memilih saham BUMN harus lebih selektif. Saat ini, tercatat masih lebih banyak saham yang masih menurun dibandingkan yang naik harganya. Namun, Budi menilai, kinerja indeks BUMN20 akan lebih positif pada semester kedua ini. Beberapa emiten konstituen penghuni indeks ini masih punya kinerja fundamental dan performa saham yang bagus. Misalnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Head of Investment Information
Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina menilai, kinerja IDXBUMN20 sempat terhambat oleh koreksi saham Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang memiliki bobot besar di indeks ini. Namun, rencana penurunan suku bunga Federal Reserve, akan membuat kinerja saham BUMN lebih positif di sisa tahun ini.
Target setoran BUMN ke pemerintah yang lebih tinggi, juga bisa mempengaruhi gerak saham emiten BUMN. Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen dari laba tahun buku 2024 bisa mencapai Rp 85,5 triliun. Target ini naik Rp 5 triliun dari target sebelumnya yang sebesar Rp 80,8 triliun.
Head Customer Literation and Education
Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi mengatakan, beberapa saham BUMN20 masih layak beli. Di antaranya, saham BBRI dengan target harga Rp 5.500, BMRI Rp 7.350, BBNI Rp 5.525, TLKM Rp 3.750, dan PGAS Rp 1.660 per saham.









