Prospek emiten yang bergelut di bisnis komoditas nikel masih loyo. Sejumlah tantangan masih menghalangi emiten nikel dalam memacu kinerja di tahun ini. Riset terbaru RHB Sekuritas Indonesia menurunkan rekomendasi sektor ini dari overweight menjadi netral. Tingginya tingkat persediaan beberapa logam dasar telah menimbulkan kekhawatiran tentang prospek yang tidak stabil. Terlebih, harga komoditas masih menunjukkan sentimen ketidakpastian. Harga nikel sempat menembus level US$ 20.000 per ton pada periode April-Mei, sebelum kembali melandai ke level US$ 16.000-US$ 17.000 per ton. Penurunan estimasi harga rata-rata nikel ini mempertimbangkan isu surplus persediaan, antusiasme terhadap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang turun, hingga potensi penurunan pangsa pasar baterai berbasis nikel terhadap alternatif lainnya. 

Research Analyst Phintraco Sekuritas, Arsita Budi Rizqi mengamini, outlook komoditas nikel pada semester II-2024 masih oversupply dan cenderung minim sentimen. Namun harga nikel yang masih bertahan di atas level US$ 16.550 per ton pada Agustus. Menjelang akhir tahun 2024, Arsita memprediksi, harga nikel akan menanjak di kisaran US$ 17.500 per ton. Sentimen terdekat yang dapat memengaruhi harga nikel adalah mulai masuk musim puncak produksi stainless steel pada September-Oktober 2024. Fauzan dan Wafi memprediksi, emiten nikel khususnya pemain smelter, akan lebih fokus pada risiko penurunan margin dan akan mengejar pertumbuhan laba bersih. Dus, para pelaku di sektor ini bakal menggenjot efisiensi biaya, khususnya energi, sambil berusaha meningkatkan output untuk mempertahankan pendapatan utama. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya melihat, permintaan EV bakal jadi katalis positif emiten nikel. Pendongkrak lain, datang dari tren kecerdasan buatan yang butuh lebih banyak produksi cip, serta efek pemangkasan suku bunga The Fed terhadap harga komoditas logam.

Melalui satu hari pembahasan, delapan fraksi di DPR dan pemerintah setuju terhadap revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Hanya Fraksi PDI-P yang menyatakan tidak sependapat dan akan menyampaikan nota keberatan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (22/8) ini. Materi yang disepakati dalam pembahasan itu antara lain menghidupkan kembali ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada Selasa (20/8). Dalam pembahasan itu juga disepakati aturan syarat usia calon kepala dan wakil kepala daerah dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik. Padahal, MK telah menegaskan penghitungan usia itu dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan, revisi UU Pilkada yang digelar secara kilat di Kompleks Parlemen, menunjukkan pembangkangan terhadap nilai-nilai konstitusional, karena UUD 1945 menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengingatkan, Indonesia telah memiliki MK selama 21 tahun. Artinya, sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa apa yang sudah dibatalkan MK tak dapat dihidupkan kembali. ”Karena itu, tindakan semacam itu (revisi UU Pilkada) berpotensi menimbulkan krisis konstitusional. Karena tidak ada ujungnya. Tidak ada kepastian hukum dan akan berakibat pada bagaimana legitimasi dari pilkada itu sendiri nantinya. Saya bayangkan, dari DPR nanti diundangkan, diuji lagi ke MK, dibatalkan lagi, diatur lagi. Siklusnya tidak berhenti,” kata Bayu. (Yoga)

Pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, didakwa membantu perwakilan PT Refined Bangka Tin, Harvey Moeis, untuk menampung uang yang diduga hasil korupsi dari tambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Uang dikutip dari sejumlah perusahaan tambang berdasarkan perhitungan setiap ton timah yang dikeruk dan disamarkan seolah dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dakwaan terhadap Helena dibacakan di PengadilanTipikor Jakarta, Rabu (21/8) yang dipimpin hakim ketua Rianto Adam Pontoh. Selain Helena Lim, dua terdakwa lain di kasus timah, yakni Suparta dan Reza Andriansyah, juga dibacakan dakwaannya kemarin.

Sidang kedua terdakwa ini digelar terpisah dengan Helena yang didakwa memperkaya diri sendiri bersama Harvey hingga Rp 420 miliar, dan Helena memperoleh keuntungan Rp 900 juta. Helena juga didakwa memperkaya sejumlah orang dengan nilai Rp 325 juta hingga Rp 4,5 triliun per orang dan memperkaya lebih dari 375 mitra usaha tambang lebih dari Rp 10 triliun. Harvey juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Sidang dakwaan untuk Harvey sudah digelar pekan lalu. Helena juga didakwa ”mencuci” uang Harvey. Keuntungan dari pencucian uang digunakan untuk membeli rumah, ruko, dan satu bidang tanah di kawasan PIK, Jakut. Selain itu, untuk membeli sejumlah mobil mewah serta 29 tas bermerek terkenal. (Yoga)

Beban utang pemerintah semakin mengkhawatirkan. APBN telah menanggung utang jumbo di era kepemimpinan Jokowi dan berpotensi semakin ”disesaki” oleh utang di bawah rezim Prabowo Subianto. Beban utang yang semakin berat itu akan menggerus kualitas pembangunan. Berdasarkan data Kemenkeu, sampai akhir Juli 2024, total utang (outstanding) pemerintah mencapai Rp 8.502,69 triliun dan bisa bertambah lagi. Sesuai target APBN 2024, posisi utang pemerintah per akhir tahun ini diperkirakan mencapai Rp 8.700 triliun. Menurut rencana anggaran dalam Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintahan Prabowo akan menarik utang baru Rp 775,9 triliun.

Meningkat 40 % dari outlook pembiayaan utang pada APBN 2024 sebesar Rp 553,1 triliun. Sebanyak 82,8 % utang baru itu akan berbentuk obligasi atau surat berharga negara (SBN) dan 17,1 % dalam bentuk pinjaman (loan). Ekonom senior Faisal Basri memperkirakan, berdasar rencana utang yang sudah diatur dalam RAPBN 2025, total utang pemerintah akan meningkat menjadi Rp 9.460 triliun pada tahun depan. Angka tersebut bisa bertambah seiring kebutuhan mengakselerasi sejumlah program unggulan pemerintahan baru.

Sebagai perbandingan, pada 2014 ketika Jokowi baru mulai menjabat, total utang pemerintah hanya Rp 2.609 triliun. ”Utang pemerintah di era Jokowi sampai 2024 saja sudah naik 3,3 kali lipat dan tahun depan (di bawah Prabowo) akan bertambah lagi secara signifikan,” kata Faisal dalam diskusi publik yang digelar hibrida, Rabu (21/8/2024). Total outstanding utang yang tinggi itu otomatis berdampak pada pembayaran bunga utang yang mesti ditanggung APBN setiap tahunnya. Dalam satu dekade terakhir ini, beban pembayaran bunga utang telah meningkat drastis 274 %. Kenaikannya paling tinggi disbanding belanja lain di komponen belanja pemerintah pusat. (Yoga)

Di tengah pesatnya perkembangan inovasi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), Indonesia diperkirakan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Pasifik, karena populasi penduduk dan pengguna jasa teknologi besar jumlahnya. Dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2019–2024, pemerintah menyebut, perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mentransformasi struktur ekonomi dan bisnis. Peluang dan tantangan yang dihadapi negara, antara lain, penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin dan kesenjangan infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) di Indonesia. Dalam ringkasan eksekutif Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyatakan, akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri, termasuk hilirisasi dan ekosistem industri kendaraan listrik; penguatan sektor jasa; penguatan reformasi structural untuk meningkatkan ease of doing business; serta memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Kendati demikian, dari hasil penelusuran, detail anggaran dan fokus kebijakan strategis khusus bidang TIK relatif tidak banyak berubah selama lima tahun terakhir, termasuk dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Pada bagian tugas kerja Kemenkominfo, khususnya, pembangunan infrastruktur TIK secara merata ke seluruh daerah selalu muncul di urutan teratas daftar kebijakan strategis kementerian. Tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 pada bagian Kemenkominfo, total anggaran pada 2020 Rp 7,9 triliun, naik menjadi Rp 23,4 triliun pada 2021, turun menjadi Rp 21,3 triliun pada 2022, dan kembali turun menjadi Rp 14,2 triliun pada 2023. Anggaran pada 2024 Rp 14 triliun. Pada 2024, 83,9 % anggaran Kemenkominfo dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional. Sisanya 16,1 % untuk mendukung prioritas lainnya, seperti pengelolaan infrastruktur TIK melalui menara pemancar 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) dan Satria-1.

Pada RAPBN 2025, rencana pagu anggaran Kemenkominfo turun menjadi Rp 7,7 triliun, 59,6 % untuk mendukung prioritas nasional. Sisanya, untuk prioritas lain, di antaranya penguatan infrastruktur TIK dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, serta penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif. Kebijakan strategis ini dijanjikan berlanjut pada periode 2026–2029. Total anggaran infrastruktur lintas sektoral dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 400,3 triliun, mencakup anggaran untuk layanan dasar dan pangan, konektivitas dan transportasi, energi dan ketenaga listrikan, serta infrastruktur TIK. Anggaran infrastruktur TIK lagi-lagi terutama dipakai untuk operasional dan pemeliharaan satelit Satria-1. Alokasi berikutnya masih terkait pemerataan infrastruktur TIK, yakni penyediaan akses internet untuk layanan publik di 36.830 lokasi dan sistem penyiaran digital di enam lokasi. (Yoga)

Meskipun 70 % alat kesehatan masih impor, industri ini terus bertumbuh. Pada awal 2020 atau awal pandemi Covid-19, jumlah perusahaan alkes di Tanah Air 150 perusahaan. Pada 2024, naik hampir delapan kali lipat menjadi 1.199 perusahaan dalam waktu empat tahun terakhir. Pengembangan industri ini perlu terus didorong karena penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri diyakini bisa menurunkan biaya pengobatan pasien. Ketimbang alkes impor yang lebih mahal dan rentan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah, alkes produksi dalam negeri harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang tak jauh berbeda.

”Kami harapkan biaya pengobatan pasien bisa lebih terjangkau jika fasilitas kesehatan menggunakan alkes produksi dalam negeri. Ada biaya yang lebih efisien ketimbang penggunaan alat kesehatan impor. Kualitas produk dalam negeri pun tidak kalah dengan impor,” ujar Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia dalam acara Health Connect di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (21/8). Ia menjelaskan, biaya alkes mencakup 30-50 % komponen biaya pengobatan pasien.

Harga alkes dalam negeri lebih terjangkau dibanding produk impor, karena produk lokal tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah. Alkes memang masih mendominasi pasar dalam negeri. Lucia memperkirakan penggunaan alkes dalam negeri baru 30 % dari total pasar, sisanya masih impor. Mengutip data Kemenkes, sampai Juni 2024, produk alkes impor mencapai 1.549 jenis, sementara produk alkes dalam negeri hanya 422 jenis. Izin edar impor alkes mencapai 54.127 izin, sementara izin edar alkes dalam negeri hanya 14.208 izin. (Yoga)

Pasar utama ekspor produk turunan kelapa sawit diperkirakan masih lemah hingga akhir tahun ini, yang berpotensi menyebabkan hak ekspor komoditas andalan utama Indonesia tersebut menumpuk lagi. Hak ekspor merupakan insentif pemerintah bagi para eksportir produk turunan sawit yang memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak goreng rakyat. Dengan hak ekspor itu, mereka bisa mengekspor CPO dan turunan sebanyak empat kali volume penyaluran DMO. Mereka juga bisa memperoleh pengali ekspor dari pengemasan dan distribusi minyak goreng ke luar Jawa masing-masing 2-2,25 kali dan 1,3-1,65 kali. Hal itu merupakan amanat Pasal 11 Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Rabu (21/8) mengatakan, saat ini, hak ekspor CPO dan produk turunan 3,6 juta ton, berkurang cukup signifikan dari Maret 2024 di 5,58 juta ton. ”Ini berkat lonjakan ekspor produk turunan sawit pada Juni 2024. Namun, peningkatan ekspor tersebut tidak bertahan lama dan justru turun pada Juli 2024,” ujarnya. BPS mencatat, volume ekspor CPO tertinggi sepanjang Januari-Juli 2024 hanya terjadi pada Juni 2024, yakni 2,67 juta ton. Selain itu, kisaran volume ekspornya hanya 1,4 juta-1,8 juta ton. Pada Juli 2024, volume ekspor CPO dan produk turunan hanya 1,62 juta ton, turun 64,81 % secara bulanan.

”Jika kondisinya tetap sama hingga akhir tahun ini, pertumbuhan ekspor CPO RI bakal melambat dan bakal menyebabkan hak ekspor menumpuk lagi,” katanya. Pada Maret 2024, hak ekspor produk turunan sawit menumpuk hingga mencapai 5,58 juta ton atau setara 2,5 bulan kebutuhan ekspor komoditas-komoditas tersebut. Penumpukan itu terjadi lantaran pasar ekspor CPO melemah (Kompas, 13/3/2024). Kendati begitu, ekspor CPO RI masih berpeluang tumbuh hingga akhir tahun ini. Utamanya jika ada gangguan panen raya biji bunga matahari dan rapeseed di UE pada akhir Agustus-September 2024. (Yoga)

Kawasan industri Cirebon-Patim ban-Kertajati atau Rebana di Jabar berkembang menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 5,8 %, lebih tinggi dari nasional. Kawasan industri Rebana meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Rebana menghubungkan Cirebon, Pelabuhan Patimban di Subang, hingga Bandara Internasional Jabar Kertajati, Majalengka. Menurut rencana, terdapat 13 kota baru berbasis industri di Rebana, mulai dari Cipali Subang Barat, Cipali Subang Timur, Patimban, hingga Kertajati-Jatitujuh. Total luas kota baru itu mencapai 43.913 hektar atau 80 kali luas Alam Sutera, kawasan metropolitan di Jabodetabek.

”Di sini akan diisi hunian baru dengan berbasis industri dan legal,” kata Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana Bernardus Djonoputro dalam diskusi terarah di Hotel Horison Ultima Kertajati, Majalengka, Rabu (21/8). Diskusi yang digelar BP Kawasan Metropolitan Rebana itu menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, yakni pengembang kawasan industri, akademisi, perwakilan media, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Menurut Bernardus, hasil pembangunan di kawasan industri Rebana pun mulai tampak. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 5,8 %, lebih tinggi dari nasional. Pada periode sama, realisasi investasinya menyentuh 8,5 % dibanding tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun ini ada 40.000 pekerja yang terserap di Rebana.

”Rebana sebagai kutub pertumbuhan ekonomi sudah mulai berjalan,”  ucapnya. Bahkan, dari 13 kota baru, dua di antaranya telah berkembang, yaitu Cipali, Subang dan Kertajati Aetropolis. Di Kota Kertajati terdapat tiga pengembang, yakni Metland, BIJB Aerocity Development, dan Kertajati International Industrial Estate Majalengka (KIEM). Pihaknya pun siap melahirkan SDM unggul untuk mendukung Rebana dengan menyesuaikan kurikulum perkuliahan sesuai kebutuhan industri. Pemerintah juga membangun Kampus 2 Politeknik Manufaktur Bandung di Majalengka yang beroperasi tahun depan. Direktur Polman Bandung Mohammad Nurdin mengusulkan agar pelaku industri di Rebana menyerahkan cetak biru terkait kebutuhan SDM hingga 10 tahun ke depan. Dengan demikian, lembaga pendidikan bisa menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. (Yoga)

Pembiayaan menjadi faktor kunci pengembangan energi terbarukan dalam rangka pemenuhan target dekarbonisasi menuju emisi nol bersih atau NZE 2060. Salah satu pendukung terbukanya akses pembiayaan ialah melalui kemitraan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapsel, Sumut, berkapasitas total 510 megawatt (MW) menjadi contoh. Sempat terkendala pembiayaan, proyek PLTA tipe peaker atau dijalankan untuk memenuhi beban puncak kelistrikan itu berjalan kembali dan ditargetkan beroperasi komersial pada 31 Desember 2026. Nilai investasi proyek sebesar 1,67 miliar USD (Rp 25,9 triliun). PLTA berbasis run-of-river atau sesuai kondisi debit sungai dioperasikan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sebagai special purpose company. Kepemilikan saham saat ini ialah State Development and Investment Corporation (SDIC) Powerm, badan usaha milik Pemerintah China, sebanyak 70 %; PT PLN Nusantara Renewables, anak usaha PT PLN Nusantara Power (25 %); dan ASIA Hydria (5 %).

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial PT PLN Nusantara Power (NP) Muhamad Reza, Rabu (7/8) mengatakan, pembiayaan dibutuhkan karena masifnya target PLN mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN NP mendapat penugasan membangun pembangkit energi terbarukan berkapasitas total 6.300 MW. ”Artinya, kami memerlukan pendanaan serta teknologi. Kemitraan diperlukan. Energi terbarukan bukan sesuatu yang telah kami miliki dengan pengalaman panjang. Kami juga membutuhkan pengalaman mereka (mitra) perihal sosial, lingkungan, tata kelola, dan lainnya,” kata Reza. PLTA Batang Toru adalah bagian dari proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Mei 2015. (Yoga)

Frans Witjaksono (58) meninggalkan gemerlap kehidupan Jakarta untuk mengolah kebun kopi warisan di Kota Pagar Alam, Sumsel. Dari ilmu yang dipelajari otodidak, Frans mampu meningkatkan standar pengolahan sehingga cita rasa kopi Pagar Alam mendapat pengakuan luas dan menembus pasar internasional. Frans tak terlahir dari keluarga petani. Karena dinamika pekerjaan, pada awal 2014, Frans cuti dan menyegarkan pikirannya ke kawasan Rimba Candi, daerah pegunungan terpelosok di Pagar Alam. Di sana, ayahnya, Soeparman berwasiat agar Frans melanjutkan usaha mengolah kopi di Rimba Candi. Ia diminta membantu mengangkat nama kopi Pagar Alam yang punya potensi besar tapi masih dipandang sebelah mata. ”Sejak dahulu, ayah sadar bahwa kopi Pagar Alam punya potensi, tetapi belum terlalu dikenal di pasaran penikmat kopi,” ujar Frans, Kamis (4/7).

Pada Oktober 2014, Frans keluar dari tempatnya bekerja dan menetap di Rimba Candi. Menurut Frans, akar masalah yang dihadapi kopi Pagar Alam ataupun kopi Sumsel terletak pada cita rasa kopi. Ada lima faktor yang memengaruhi cita rasa kopi, meliputi pemilihan benih, proses prapanen, panen, pascapanen, hingga tingkat kematangan pemanggangan (roasting). Kopi Pagar Alam unggul, karena kaya beragam varietas atau klon dalam suatu hamparan. Pasalnya, petani setempat memiliki kebiasaan mencampur berbagai jenis varietas atau klon dengan cara setek dalam satu batang. ”Itu pula yang membuat saya bisa menemukan kopi robusta kuning (yellow canephora) pada 2018. Sejauh ini, kopi robusta kuning menjadi kopi masa depan yang bisa memperkenalkan Rimba Candi ataupun Pagar Alam,” kata Frans.

Frans meminta 11 petani yang bekerja dengannya merawat kebun secara intensif, hanya melakukan panen petik merah, dan mengeringkankopi di ruang pengeringan khusus atau greenhouse. ”Greenhouse menjaga suhu pengeringan stabil 40 derajat Celsius, tak terganggu perubahan cuaca. Alas pengeringnya memungkinkan kopi kering merata dan terhindar dari polusi kotoran ternak atau kendaraan bermotor,” kata Frans yang mendapat hasil panen 12 ton per tahun dari 15 hektar kebunnya. Berkat semua itu, termasuk sentuhan alat roasting modern di bagian hilir, kopi yang dihasilkan Frans mendapatkan respons positif dari pasar. Kopi robusta Frans mendapatkan predikat fine robusta atau skor 80-84,99 skala SCAA. ”Kopi saya jadi sampel klon kopi robusta Besemah 1 (klon lokal Sumsel yang ditetapkan Mentan pada Juli 2019),” ucapnya.

Hal itu membuat kopi Frans dihargai 30 % lebih tinggi dibanding kopi asalan. Saat harga kopi asalan Rp 65.000-Rp 70.000 per kg pada 27 Juli 2024, harga kopi fine robusta Frans Rp 92.500 per kg. Kopi Frans pun sukses menembus beberapa kota besar di Pulau Jawa. Dia juga sempat menembus pasar internasional, saat rutin mengirim kopi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, sebanyak 1 ton per tahun mulai 2017 hingga 2020, sebelum terhenti akibat pandemi Covid-19. Belakangan, komunitas kopi di Palembang memasukkan kebun Frans sebagai destinasi prioritas dalam paket wisata trip kopi yang pesertanya mayoritas dari luar Sumsel hingga luar negeri. Kebun dan cara pengolahan kopi yang diterapkan Frans dianggap sebagai contoh ideal untuk mempromosikan kopi Sumsel. (Yoga)