Aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan dalam negeri berdasarkan data transaksi 19-22 Agustus 2024 sebesar Rp15,91 triliun, mayoritas masukan ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Adapun Bank Indonesia (BI) menilai ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda dengan risiko yang masih tetap harus diwaspadai ke depan. Data Bank Indonesia pada Jumat (23/8/2024) menunjukkan, capital inflow sebesar Rp 15,91 triliun tersebut terdiri atas beli neto sebesar Rp11,45 triliun di pasar SBN, di pasar saham Rp4,13 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp0,33 triliun. Adapun selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 22 Agustus 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp185,29 triliun di SRBI, Rp6,40 trliun di pasar SBN. Berdasarkan data setelmen sampai dengan 22 Agustus 2024  pada semester II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp54,94 triliun di SRBI, Rp 40,35 triliun di pasar SBN, dan Rp6,06 triliun di pasar saham. (Yetede)

Sebanyak 64 % kaum muda atau 2 dari 3 orang kaum muda berusia 15-29 tahun di tingkat global mencemaskan kehilangan pekerjaan. Kawasan dengan persentase tertinggi kaum muda yang merasa sangat cemas tentang stabilitas pekerjaan selama enam bulan ke depan adalah Afrika, yakni 35 %. Disusul negara-negara Timur Tengah (31 %), Amerika (25 %), Asia Pasifik (23 %), serta Eropa dan AsiaTengah (18 %). Demikian laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) bertajuk ”Global Employment Trends for Youth 2024”. Dalam laporan yang dirilis secara global pada 12 Agustus 2024 itu, ILO menyebutkan, banyak kaum muda merasa tertekan. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan dan stabilitas pekerjaan, keadaan ekonomi, kurangnya mobilitas sosial lintas generasi, dan prospek mencapai kemandirian finansial pada masa tua.

ILO, memperkirakan, tingkat pengangguran di negara-negara Timur Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, serta Pasifik diperkirakan tetap berada di atas tingkat sebelum pandemi Covid-19 dalam dua tahun mendatang. Sementara, tingkat pengangguran kaum muda yang secara historis rendah di Amerika bagian utara dan di Eropa bagian utara, selatan, dan barat diperkirakan akan merangkak naik. Untuk Indonesia, menurut Program Officer ILO Indonesia dan Timor Leste Dina Novita Sari, Jumat (23/8) di Jakarta, isu ketenagakerjaan saat ini tidak hanya menyangkut jumlah lowongan pekerjaan, tetapi juga kerja layak. Sebab, porsi tenaga kerja sektor informal cenderung lebih besar dibanding yang for mal sehingga menimbulkan persoalan perlindungan jaminan sosial dan pekerja.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkualitas semakin susah diakses kaum muda Indonesia. Hal ini bisa berdampak pada kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja yang semakin mensyaratkan pendidikan dan keterampilan tinggi. Isu lainnya, kalangan anak muda yang sudah bekerja merasa satu sumber pendapatan cenderung tidak lagi cukup seiring naiknya biaya hidup sehari-hari. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menambahkan, tingkat pengangguran di Indonesia saat ini tergolong paling tinggi se-ASEAN. Padahal, setiap tahun Indonesia masih membukukan pertumbuhan ekonomi 5 % dan termasuk paling tinggi di ASEAN. (Yoga)

Pemerintah menegaskan akan mengikuti putusan MK terkait pengaturan pencalonan kepala daerah. Bukan hanya menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada, pemerintah juga memastikan tidak akan mengeluarkan Perppu. Meski demikian, unjuk rasa mengawal putusan MK serta menuntut pencabutan revisi UU Pilkada masih berlangsung di sejumlah daerah. DPR telah memutuskan tidak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang atas perubahan UU no 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (RUU Pilkada), setelah rapat paripurna pengesahan gagal digelar, Kamis (22/8). Keputusan itu juga diambil setelah gelombang unjuk rasa masyarakat menolak revisi UU Pilkada digelar di sejumlah daerah, termasuk di depan Kompleks Parlemen, Jakarta.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan mengikuti putusan MK. Presiden juga menyampaikan tidak ada rencana untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. ”Enggak ada (penerbitan perppu). Pikiran saja enggak ada,” ujar Presiden saat menghadiri pembukaan Kongres VI, PAN di Jakarta, Jumat (23/8) malam. Menkumham Supratman Andi Agtas sebelumnya juga menegaskan, posisi pemerintah hanya mengikuti agenda DPR. Sebab, RUU Pilkada juga merupakan usul inisiatif DPR. Karena itu, ketika DPR memutuskan untuk mengikuti putusan MK, pemerintah juga akan memutuskan hal serupa. ”DPR sudah menyatakan bahwa hal ini (RUU Pilkada) ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Karena itu yang jadi harapan kita semua, kan,” kata Menkumham Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. (Yoga)

Seperti tersadar dan merasa tertampar saat Britania Sari (40) melihat langsung seorang anak berusia tujuh tahun dalam kondisi gizi buruk. “Realitas menampar wajah sendiri melihat sejumlah tetangga hidup dalam kesusahan dan kekurangan secara ekonomi sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan harian, mulai dari makan hingga pendidikan anak-anak,” kata Sari saat di rumahnya di Perumnas 2, Parung Panjang, Bogor, Jabar, Sabtu (10/8). ”Saya mau lihat yang dekat dulu. Masih banyak yang belum beruntung,” ucapnya. Rasa sakit, sedih, dan kasihan bercampur menjadi satu itu mendorong Sari untuk berbuat sesuatu dengan membantu orang-orang sekitarnya. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu titik balik Sari melakukan gerakan sosial dengan membagikan sayur atau pangan sehat mentah, agar warga bisa mengaktivasi dapurnya. Makan enak dan bergizi berawal dari dapur sendiri.

Dengan mengonsumsi sayur, mereka bisa meningkatkan imunitas. Ia melihat masih banyak keluarga prasejahtera di sekelilingnya memilih membeli makanan jadi, bahkan mengonsumi banyak makanan olahan, yang memperburuk kondisi kesehatan, terlebih pada masa pandemi dan menyebabkan anak mengalami gizi buruk. Program aktivasi dapur berkembang menjadi program kebun warga. Dari membagikan sayur bergeser memproduksi sayur di halaman sendiri. Dibantu suaminya, Stephanus Iqbal (41), halaman rumah warga mereka sulap menjadi kebun produktif dengan aneka tanaman, cabai, sawi, dan beragam sayuran lain. Iqbal dan Sari bermimpi, dari hasil kebun itu, warga bisa mandiri secara pangan. Sejumlah halaman warga juga disulap menjadi kandang ayam. Pakan ayam, dibeli murah dari sayur dan buah yang tidak laku terjual pedagang sayur langganan mereka.

Hasil ternak dan telur itu bisa menambah variasi makanan warga. Tak sekadar dibuatkan kebun, warga juga diajarkan menanam dan merawat tanaman. ”Selain mandiri dan meningkatkan ketahanan pangan warga, juga meningkatkan interaksi. Kami ingin nularin ’rumput tetangga lebih hijau’ agar warga lainnya juga mau berkebun. Semakin banyak kebun lebih bagus karena warga akan saling berbagi. Kalau setiap kebun tanamannya variatif, warga juga bisa menikmatinya saling bertukar. Terus, kalau ada telur lebih bisa ditukar dengan sayur. Artinya, tiap-tiap tetangga tahu kondisi tetangga lainnya,” tutur Sari yang diamini Iqbal. Ada pula kebun posyandu. Hasilnya akan diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam kebun posyandu tersebut diselipkan juga edukasi terkait pangan sehat dan cara mengelola berbagai macam pangan itu.

“Kami juga ada rekanan dokter untuk membantu ibu-ibu hamil. Program ini agar posyandu menjadi garda terdepan untuk kesehatan para ibu dan anak. Jangan sampai ada yang stunting,” kata Sari. Kami membagikan paket pangan dengan anggaran Rp 10.000 per anak untuk 120 anak balita. Ada sayur, telur, tahu/tempe, dan buah. Bahan-bahan dibeli dari tukang sayur langganan dan hasil kebun,” ujarnya. Ada pula paket pangan sehat untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok lansia senilai Rp 15.000 per paket. Terbaru, mereka membagikan paket pangan sehat keluarga prasejahtera setiap Senin dan Kamis dengan anggaran Rp 25.000 per paket, berisi aneka sayur, seperti wortel, kangkung, oyong, dan jagung. Lalu ada buah, telur, hati ampela, dan ikan. ”Semua dibagikan gratis. Makan sehat bergizi dan murah. Makan tidak asal kenyang, tetapi bisa makan kenyang dan bergizi,” katanya. (Yoga)

Berbagai elemen masyarakat akan tetap mengawal putusan MK dan pembatalan pembahasan RUU Pilkada. Gelombang aksi masyarakat bukan tidak mungkin kembali terjadi jika pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mematuhi putusan MK dalam Pilkada 2024 tidak dilaksanakan. Pada Kamis (22/8), unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Unjuk rasa yang dilakukan berbagai elemen masyarakat itu untuk menuntut DPR mematuhi Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 dan No70/ PUU-XXII/2024 mengenai ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan titik penghitungan batas usia minimum calon kepala daerah. Mereka juga mendesak DPR menghentikan pengesahan RUU Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan norma yang telah diputuskan oleh MK.

Selain di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, unjuk rasa, juga terjadi di depan Gedung DPRD Jateng di Semarang; Titik Nol Kilometer Yogyakarta; Gedung DPRD Jabar di Bandung; Tugu Pahlawan, Surabaya, Jatim; dan Kantor DPRD Kota Malang, Jatim. Unjuk rasa serupa juga digelar di depan Kantor DPRD Sultra di Kendari; Balai Kota Surakarta di Jateng; Kampus Universitas Mulawarman di Samarinda, Kaltim; DPRD Sumbar di Padang; dan DPRD Sulsel di Makassar. Di Jakarta, tidak lama setelah pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan RUU Pilkada batal disahkan dan pendaftaran Pilkada 2024 mengikuti putusan MK, pengunjuk rasa di depan Gedung DPR mulai beranjak membubarkan diri sekitar pukul 19.30 WIB. (Yoga)

Seiring pulihnya kepercayaan bisnis secara bertahap, iklim investasi di sektor properti diharapkan kian pulih. Subsektor perumahan, pusat data, dan kawasan industri dinilai masih menjadi unggulan pertumbuhan sektor properti. Berdasar data Kementerian Investasi, selama semester I (Januari-Juni) 2024, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran merealisasikan investasi sebesar Rp 62,9 triliun. Dari jumlah itu, penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 36,6 triliun dan penanaman modal asing Rp 26,3 triliun. Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menduduki peringkat keempat sektor dengan realisasi terbanyak.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengemukakan, investor properti selektif dalam memilih aset. Ini berkaitan dengan kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih. Dalam kuadran siklus properti, sejumlah subsektor properti baru dalam tahapan mulai pulih. Meski demikian, beberapa subsektor sudah bangkit lebih dulu, seperti kawasan industri, perumahan, pusat data, dan hotel. Salah satu pertimbangan utama investor dalam menanamkan modal adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Selain itu, potensi imbal hasil dari investasi properti. Semakin besar pasarnya, minat investor untuk berinvestasi semakin tinggi.

Investasi di sektor perumahan dan pusat data dinilai paling berpotensi tumbuh. Investor antara lain membidik pusat data di kawasan dalam kota yang telah dilengkapi infrastruktur. Kendala yang muncul adalah ketersediaan jaringan listrik berkapasitas besar. ”Kendalanya lebih ke suplai tenaga listrik berkapasitas megawatt. Sebenarnya banyak permintaan pembangunan pusat data di dalam kota, tapi kebutuhan listrik menjadi kendala utama,” ujar Ferry, Kamis (22/8). Sementara, gedung perkantoran yang kosong tetap dilirik investor untuk diakuisisi. Beberapa gedung perkantoran yang beralih kepemilikan merupakan gedung grade A di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta. Sepanjang semester I-2024, setidaknya ada akuisisi kepemilikan 3-4 gedung perkantoran. (Yoga)

Isu ketidakpastian hukum pascaputusan MK dan revisi UU Pilkada memicu keresahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Para pengusaha memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik dapat merusak keyakinan investor dan mengganggu aktivitas ekonomi nasional, terutama di tengah situasi politik yang memanas. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, Kamis (22/8) di Jakarta, mengatakan, isu ketidakpastian hukum yang terjadi pascaputusan MK dan revisi UU Pilkada oleh DPR bisa berdampak pada iklim berusaha di Tanah Air. Apalagi, saat ini isu ketidakpastian hukum itu telah menyulut keresahan sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, penyelenggaraan pilkada yang kondusif dibutuhkan sebagai syarat menjaga keyakinan investor dan kepercayaan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah dan elite partai politik diharapkan bisa menjaga kondusivitas situasi dan tidak menambah ketidakpastian hukum. ”Isu ketidakpastian hukum ini harus dijawab bersama karena ini bisa menyangkut kondisi dunia usaha juga nantinya. Ini menyangkut tingkat kepercayaan dari investor terhadap pasar keuangan kita dan kondisi ekonomi kita.

Kami sangat berharap elite politik bisa menjaga situasi kondusif,” kata Sarman. Ia mengingatkan, saat ini sedang banyak tekanan ekonomi yang mesti dihadapi pelaku usaha. Keresahan kondisi sosial dan politik di dalam negeri serta ketidakpastian hukum dikhawatirkan hanya akan menambah tekanan terhadap ekonomi. ”Jakarta ini kota jasa, kota dagang. Kalau sampai isu ini menyulut aksi unjuk rasa terhadap isu UU Pilkada ini mengganggu aktivitas ekonomi Jakarta, ekonomi nasional juga akan terganggu. Jadi, kami berharap marilah elite politik bersama menjaga kondusivitas Indonesia dan jalannya pilkada,” kata Sarman. (Yoga)