Daya beli masyarakat kala kena pukulan bertubi-tubi mulai kuartal IV tahun ini hingga 2025. Ini dikhawatirkan menggerus laju pertumbuhan ekonomi hingga di bawah 5%.  Pukulan pertama akan datang dari pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya mulai Oktober 2024, tarif pajak penambahan nilai (PPN) naik menjadi 12% dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan rencananya diberlakukan. Saat ini saja, sejumlah indikator menunjukkan daya beli masyarakat melemah. Pada Agustus 2024, deflasi kembali terjadi, yakni 0,03%, melanjutkan tren tiga bulanan sebelumnya. Beberapa ekonom menyebutkan,  ini merupakan penanda daya beli melemah, kendati Badan Pusat Statistik (BPS) menilai deflasi dipicu suplai berlebih komoditas pangan. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja keuangan yang sangat impresif pada kuartal II 2024. Per Juni 2024, laba bersih BSI mencapai Rp 3,4 triliun, tumbuh 20,28% secara tahunan, menjadikan perseroan menorehkan pertumbuhan tertinggi di antara Top 10 bank di Indonesia. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan Perseroan berhasil menjaga kinerja keuangan dan bisnis secara sehat dan berkualitas sepanjang kuartal II tahun 2024, di tengah makro ekonomi cukup menantang yang dintandai dengan naiknya suku bunga acuan seperti BI Rate yang naik ke level 6,25% pada kuartal II 2024 untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. "Alhamdulillah pertumbuhan BSI dalam berbagai indikator kunci, seperti aset, DPK, laba bersih, dan rasio CASA, merupakan yang tertinggi di industri perbankan nasional. Prestasi ini adalah  bukti bahwa BSI sebagai bank syariah mampu bersaing dan unggul ditengah  dinamika industri yang semakin kompetitif. Pertumbuhan yang konsisten di berbagai  aspek ini juga mencerminkan solidnya kinerja BSI yang berkelanjutan," kata Herry. (Yetede)

Lembaga Penjamin Simpana (LPS) mencatatkan simpanan jumbo di perbankan mulai mengalami pertumbuhan yang lebih rendah pada Juli 2024, sebesar 10,4% secara tahunan  (year on year/yoy). Melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang masih tumbuh 11,7% (yoy). Adapun, tiering nominal  simpanan di atas Rp 5 miliar per akhir Juli 2024 mencapai Rp4.671,31 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp4.738,71 triliun, atau terkontraksi 1,4% secara  yoy. Penyusutan simpanan nasabah kelas kakap tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Sebab, pada semester I-2024 nasabah korporasi yang memiliki simpanan jumbo di perbankan masih wait and see, sehingga dananya masih disimpan di bank. Namun, memasuki semester II, yakni pada Juli mulai terlihat ada penarikan simpanan pada tiering di atas Rp 5 miliar. (Yetede)

Presiden Jokowi secara resmi membuka  Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP) di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin, (2/9/2024). Indonesia siap menjadi mitra yang andal bagi Afrika berbagai agenda pembangunan. Selain itu, Indonesia terus memperkuat kerja sama Utara-Selatan sebagai solidaritas global. "IAF membawa semangat baru Afrika. Indonesia siap bermitra dengan siapa pun di kawasan Afrika untuk mengangkat agenda pembangunan  ke tingkat yang lebih tinggi," kata Jokowi. Presiden Jokowi juga menyampaikan pencapaian  penting dari forum ini, yaitu peningkatan nilai kesepakatan bisnis antar Indonesia dan negara-negara Afrika. "Dalam IAF kali ini, kita telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya  mencapai US$ 3,5 miliar. Jumlah tersebut jauh meningkat 6 kali lipat dibanding IAF pertama yang diselenggarakan pada tahun 2018," ungkapnya. (Yetede)

Emiten menara telekomunikasi (tower) Grup Djarum, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) atau SMN dikabarkan ditengah menjajaki aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue. TOWR dalam riset terbaru BRI Danareksa Sekuritas disebutkan, berpotensi menghimpun dana rights issue sekitar Rp 8 triliun, di antaranya untuk mengakuisisi aset kabel milik PT Indosat Tbk (ISAT). Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margonis dan Christian Sitorus dalam riset yang dipublikasikan Senin (2/9/2024) mengungkapkan, TOWR sedang mempertimbangkan  untuk melaksanakan rights issue dengan potensi nilai sekitar Rp 8 triliun untuk mengatasi terjadinya tekanan finansial. Right issue tersebut bertujuan untuk menjaga kepemilikan mayoritas Grup Djarum pada harga saham TOWR saat ini, serta mengurangi rasio Net Debt/Ebitda perseroan menjadi di bawah 4x. (Yetede)

Kontraksi yang dialami manufaktur terus berlanjut menjadi 2 bulan berturut-turut. Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Purchasing manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Agustus mencapai 48,9 atau turun 0,4 poin dari Juli yang sebesar 49,3. Menurut rilis S&P Global, kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 dipengaruhi oleh penurunan pada output dan permintaan baru yang paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan asing juga turun semakin cepat hingga paling tajam sejak januari 2023. Economics Director S&P Global Market Intellegence Paul Smith memaparkan, penurunan pada perekonomian sektor manufaktur Indonesia pada Agustus lalu mengakibatkan perusahaan menanggapi dengan mengurangi kariawan.  "Tidak mengherankan, perusahaan merespons dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, meskipun banyak yang menekankan bahwa ini bersifat sementara," kata dia. (Yetede)

Kinerja industri manufaktur makin terseok. Mereka kelimpungan mempertahankan bisnis di tengahnya beratnya masalah yang harus dihadapi. Selain dihadapkan pada pelemahan daya beli masyarakat, pelaku industri manufaktur harus berjibaku melawan dominasi produk impor di pasar lokal. Sementara industri berorientasi ekspor juga harus gigit jari lantaran permintaan di pasar global juga sedang lesu darah. Kombinasi masalah itu menyeret aktivitas produksi manufaktur terjerembab ke titik terendah sejak Agustus 2021. Indikasi kemunduran manufaktur ini terekam di survei S&P Global tentang Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Agustus 2024. S&P Global melaporkan, PMI Indonesia Agustus 2024 di level 48,9, turun 0,4 poin dari bulan sebelumnya di 49,3. Artinya, dua bulan beruntun industri manufaktur nasional di zona kontraksi. PMI sebenarnya telah mengalami tren penurunan selepas Maret 2024 hingga kini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai, penurunan PMI manufaktur disebabkan melemahnya permintaan pasar domestik. Sudah lemah, pasar domestik pun terus digempur produk-produk impor ilegal. Wakil Ketua Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Bobby Gafur Umar memperkirakan, penurunan PMI akan berlanjut. Banyak fasilitas produksi beroperasi dengan utilisasi kurang dari 40%. "Ini berbahaya dan dapat menyebabkan gelombang PHK lebih lanjut," jelasnya, Senin (2/9). Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, pekerja Indonesia yang terkena PHK mencapai 46.240 orang pada Januari-Agustus 2024, naik 23,71% secara tahunan. 

Industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) jadi subsektor manufaktur yang paling banyak melakukan PHK. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menambahkan, sampai saat ini pasar domestik terus dibanjiri produk impor TPT ilegal.Para produsen lokal sulit bersaing karena produk impor dijual dengan harga miring tanpa dikenakan pajak. Industri otomotif juga terdampak pelemahan daya beli. Ini tercermin pada tren penjualan wholesales (pabrik ke diler) dan retail mobil nasional yang masing-masing turun 17,5% dan 12,2% secara tahunan hingga Juli 2024. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kebijakan relaksasi atau penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil produksi lokal dengan kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi. Apindo minta stimulasi produksi. Wujudnya bisa kemudahan mendapat bahan baku, kemudahan pembiayaan, akses pembiayaan ekspor, pencegahan tumpang tindih kebijakan, hingga fasilitas izin investasi.

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi selama empat bulan beruntun. Data teranyar, pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan atau month to month (mtm). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyampaikan, fenomena deflasi selama empat bulan berturut-turut tahun ini memang bukan kali pertama. Pada 1999, Indonesia pernah mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut yaitu selama Maret hingga September akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan penurunan harga berbagai jenis barang. Kemudian pada 2020 juga terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut yaitu Juli hingga September 2020 karena kelompok makanan, minuman dan tembakau, alas kaki, kelompok transportasi serta kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan. Hal itu diindikasikan adanya penurunan daya beli awal periode pandemi Covid-19. Sementara deflasi pada tahun ini, menurut Pudji, lebih disebabkan penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Catatan BPS, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau. Ia mencatat kelompok ini deflasi 0,52% dan memberikan andil deflasi 0,15%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampik deflasi selama empat bulan beruntun lantaran daya beli masyarakat menurun. Pasalnya, inflasi inti pada Agustus justru naik. Catatan BPS, inflasi komponen inti pada bulan lalu 2,02% yoy. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,95% yoy. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara meramal, deflasi masih bisa berlanjut hingga September 2924. Hal tersebut lantaran rendahnya dorongan inflasi dari sisi permintaan dan ditambah melandainya harga pangan. "Kelas menengah yang jumlahnya menyusut membuat demand pull inflation -nya kecil," ungkap dia, Senin (2/9). Menurut Bhima, ke depan pemerintah perlu memperhatikan risiko pembalikan arah inflasi jika pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan ketat pada Oktober 2024. Artinya, mitigasi inflasi yang lebih tinggi dari sisi harga yang diatur pemerintah perlu dikompensasi melalui perluasan dana bantuan sosial ke kelas menengah rentan.

Pemerintah mematok anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 911,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Alokasi ini naik 7,7% dibandingkan outlook 2024 yang senilai Rp 854 triliun. Meski begitu, porsi anggaran TKD tersebut tercatat hanya sekitar 25% dari total anggaran belanja negara yang direncanakan Rp 3.613,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, alasan porsi TKD tidak mencapai 30% dari total belanja negara lantaran anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang ada dalam belanja pemerintah pusat sudah semakin besar. Anggaran tersebut juga sudah menyalurkan banyak program yang berdampak ke perekonomian daerah. Sri Mulyani bilang, porsi TKD sebesar 25% bukan berarti pemerintah pusat tidak mendukung pembangunan di daerah. Akan tetapi, kebanyakan anggaran pemerintah pusat yang justru dibelanjakan di daerah. Anggaran TKD dalam RAPBN 2025 di antaranya akan disalurkan dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) Rp 192,3 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 446,6 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 185,2 triliun, dana otonomi khusus (DOK) Rp 17,5 triliun, Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta Rp 1,2 triliun, dana desa Rp 71 triliun dan insentif fiskal Rp 6 triliun.

Seiring gerak menanjak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), posisi indeks saham sektoral pun mengalami pergeseran sepanjang Agustus. Dalam sebulan terakhir, indeks saham energi masih unjuk gigi dengan akumulasi kenaikan tertinggi secara year to date. Sektor energi memimpin dengan performa positif 26,75% hingga akhir perdagangan Agustus. Performa sektor energi melonjak dibandingkan posisi per akhir Juli yang saat itu naik 16,69%. Artinya, sektor energi mendaki 10,06% dalam sebulan. Memasuki bulan September, Research Analyst Stocknow.id Emil Fajrizki menilai, pergerakan sektoral masih dibayangi oleh sejumlah faktor. Sentimen terbesar datang dari potensi pemangkasan suku bunga Federal Reserve yang diprediksi mulai terjadi bulan ini. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera Daniel Agustinus menaksir, tidak semua sektor sensitif suku bunga akan terdongkrak naik akibat pelonggaran kebijakan moneter ini. Saham sektor teknologi misalnya, diprediksi masih sulit mendaki. Alasannya, kinerja dan valuasi emiten sektor teknologi masih belum menarik. 

Di sisi lain, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menilai, bagi sektor keuangan, penurunan suku bunga berpotensi mengurangi risiko kenaikan non-performing loan (NPL). Bagi sektor properti, pemangkasan suku bunga yang dibarengi perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpeluang mendongkrak marketing sales pada kuartal IV-2024. Pengamat Pasar Modal dan Founder WH Project William Hartanto memperkirakan, sektor yang telah naik di bulan Agustus yakni energi, konsumsi non-primer, properti, keuangan dan infrastruktur masih bisa lanjut menanjak meski terbatas. William menjagokan saham PTBA, ADRO, SRTG, MPMX, ITMG, WIKA, TOTL, CTRA, dan BSDE. Daniel menjagokan sektor keuangan dan properti, dengan rekomendasi saham BBRI, BBTN, BTPS, BSDE, dan SMRA. Sedangkan Ike menyarankan saham berfundamental sehat dan secara teknikal menarik di sektor keuangan, seperti BBRI, BBCA, BBNI, BFIN, dan ARTO. Sedangkan Emil menjagokan saham sektor keuangan, properti, konsumsi non-primer dan sektor energi.