Berbagai tekanan, seperti beban pajak dan kenaikan harga barang terus membayangi warga kelas menengah. Padahal kelompok ini paling dominan menggotong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Akibat sejumlah tekanan, jumlah warga kelas menengah di Indonesia menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta dan tahun ini turun menjadi 47,85 juta. Di sisi lain, jumlah masyarakat menuju kelas menengah di periode yang sama meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai, kelas menengah adalah pendorong perekonomian Indonesia karena belanja kelompok ini besar. "Mereka senang spending dan juga cepat mengeluarkannya," kata dia, Jumat (28/8). Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, beban pajak atau iuran kelas menengah tahun ini setara 4,53% dari total pengeluaran, mendekati pengeluaran pajak masyarakat kelas atas sebesar 4,84%. Pembayaran pajak itu di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (STNK), asuransi. Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan periode 2014-2016 menilai, penurunan jumlah kelas menengah akan mengurangi daya beli. Hal ini akan berefek ke setoran PPh seirama penurunan kelas menengah yang bekerja di sektor formal. 

Alhasil, tekanan daya beli turut menghambat ekonomi. "Kalau pekerja formal kena PHK dan pindah ke sektor informal, berarti tak lagi menjadi pembayar PPh Pasal 21," kata dia, kemarin. Untuk menyelamatkan kelas menengah, investasi perlu didorong demi menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Pemerintah juga harus menjaga agar biaya hidup dasar seperti pangan, rumah, transportasi, tidak memberatkan masyarakat kelas menengah. "Ditambah insentif pajak seperti PPN untuk rumah sederhana dan subsidi terkait kebutuhan dasar seperti bahan bakar, tapi harus yang terbarukan," ucap Bambang. Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, kelas menengah telah terabaikan selama lima tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah terlalu fokus pada kelompok 20% terbawah dan 10% teratas dalam hal pendapatan. Alih-alih bansos, ia bilang, kelas menengah butuh pekerjaan yang dapat memutar pendapatan. "Temuan kami menunjukkan, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hanya sekitar 19% adalah kunci," tegas Fithra.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengharapkan penggunaan mata yang lokal atau local currency transaction (LCT) antar negara terus meningkat demi melepas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Targetnya, rasio penggunaan LCT sebesar 10% pada 2024 dan 2025. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, rasio transaksi LCT sejak penandatanganan nota kesepahaman (NK) antara pemerintah dan BI pada 5 September 2023 telah meningkat signifikan. Hingga semester I-2024, rasio transaksi LCT mencapai 7,89% dari total transaksi perdagangan dengan empat negara mitra utama. "Ke depannya, pemerintah berharap untuk terus memperluas implementasi LCT, baik dengan negara mitra yang sudah berjalan seperti Thailand, Malaysia, Jepang dan Tiongkok, maupun dengan empat mitra baru seperti Singapura, Korea Selatan, India dan Uni Emirat Arab," tutur Ferry kepada KONTAN, Jumat (30/8). Pada Jumat pekan lalu, pemerintah melalui sembilan kementerian dan lembaga (K/L) dan BI juga telah meneken perjanjian kerja sama dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal. 

Penandatanganan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) awal September 2023. Adapun sembilan K/L tersebut antara lain Kemko Perekonomian, Kemko Marves, Kementerian Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Analis Senior Departemen Internasional BI Veny Tamarind menyampaikan, langkah pertama yang akan dilakukan Satgas untuk memperkuat mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra adalah menyusun rencana strategis (Strategic Business Plan/SBP), program kerja dan quick wins yang akan dimulai dari masing-masing komite kerja. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, target rasio 10% bisa mengurangi volatilitas rupiah, juga menahan pelemahan tajam rupiah. Dia menyebut, sebenarnya ide adanya penggunaan mata uang lokal bukan untuk mengurangi ketergantungan rupiah terhadap dolar AS. Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets Maybank Indonesia Myrdal Gunarto bilang, target penggunaan mata uang lokal sebesar 10% belum berdampak signifikan terhadap rupiah.

Bank Indonesia (BI) mencatat, terdapat aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan dalam negeri pada pekan keempat Agustus 2024. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun BI, pada periode 26 hingga 29 Agustus 2024 nonresiden di pasar keuangan domestik mencatatkan pembelian neto Rp 6,21 triliun. Dana asing tersebut, masuk ke pasar surat berharga negara (SBN), pasar saham, serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Terdiri dari beli neto Rp 3,89 triliun di pasar saham, Rp 1,56 triliun di SRBI, dan Rp 0,76 triliun di pasar SBN," kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/8). Lebih lanjut, selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 29 Agustus 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp 187,66 triliun di SRBI, Rp 12,79 triliun di pasar saham, dan Rp 9,20 triliun di pasar SBN.

Setelah berkali-kali mencetak rekor sepanjang masa alias all time high (ATH) di sepanjang Agustus lalu, pada September ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan diuji untuk bisa mencetak rekor serupa. Memasuki awal September, IHSG melangkah dari posisi 7.670,73. Level ini didapat usai IHSG melonjak 4,96% dalam sebulan terakhir dan menembus ATH 7.715,75 pada Agustus. Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas, Isfhan Helmy menilai, setelah menanjak di Agustus, investor perlu waspada. Sebab, September bukan jadi bulan ceria bagi IHSG. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi mencatat, secara historis, performa IHSG melambat di bulan September. 

Founder Stocknow.id, Hendra Wardana menyoroti hal yang sama. Dalam 10 tahun terakhir bulan September, IHSG hanya mampu menguat pada 2017 dan 2021. Pada September ini, sentimen utama yang akan menentukan arah IHSG adalah kebijakan suku bunga The Fed. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi, Agung Ramadoni mengamini, keputusan The Fed akan menjadi sentimen penting, bersamaan dengan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Namun, jika pemangkasan suku bunga hanya 25 basis points (bps), efeknya cenderung flat. Sebab, sentimen ini sudah cenderung priced in atau diantisipasi pelaku pasar. Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, Reza Priyambada berharap, tren kenaikan IHSG masih berlanjut. "Namun harus realistis, jika pelaku pasar mulai profit taking dan ada sentimen negatif, IHSG bisa melemah," kata Reza.

Sejumlah emiten sektor teknologi di sektor e-commerce masih mencatatkan kerugian. Tetapi berbagai inovasi, seperti meningkatkan biaya layanan, membuka peluang bagi emiten e-commerce meningkatkan pendapatannya di masa depan. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis dan Sabela Nur Amalina melihat ada dinamika positif di industri e-commerce yang ditandai dengan sejumlah e-commerce yang kompak akan menaikkan biaya layanan bagi penjual pada September 2024 ini. Riset BRI Danareksa 29 Agustus 2024 menyebut, platform e-commerce yang akan menaikkan biaya layanan adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Shopee dan Lazada terakhir kali menyesuaikan biaya mereka pada Desember 2023. Sementara Tokopedia terakhir kali menaikkan biaya pada Mei 2024. Tokopedia telah tiga kali menaikkan biaya sejak 2023, dengan total peningkatan sekitar 108 basis poin (bps) secara agregat. Penyesuaian biaya ini sejalan dengan panduan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) untuk mencapai target EBITDA diperkirakan US$ 40 juta atau sekitar Rp 610 miliar dalam proyeksi di akhir 2024. Selain itu BRI Danareksa memperkirakan, Tokopedia akan terus menggunakan TikTok sebagai layanan outsourcing untuk kegiatan operasionalnya. Biaya marketplace di Tokopedia misalnya akan meningkat menjadi 1%-8% setelah menerapkan diskon 20% pada batas atas, dari sebelumnya 1,0%-6,5% yang berlaku sejak 24 Mei). 

Kisaran biaya baru ini akan berlaku untuk semua produk mulai 16 September. Selain itu, biaya komisi untuk toko mall akan berbeda dari biaya untuk penjual marketplace mulai 24 September. Sebelumnya biaya keduanya sama. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menilai, kenaikan biaya merchant punya sisi negatif untuk beberapa merchant kecil karena akan kesulitan menanggung biaya tambahan. Hal ini bisa mengurangi jumlah merchant di platform. Analis Sucor Sekuritas Paulus Jimmy menilai secara garis besar jika perusahaan e-commerce sudah mampu mencetak profit yang berkelanjutan, perusahaan lebih mampu menyediakan alokasi anggaran untuk membangun fitur baru yang juga akan menguntungkan bagi merchant. "Kenaikan platform fee dari e-commerce memang didasari oleh kebutuhan para penyedia platform untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Mengingat baik Shopee maupun Tokopedia masih cukup kesulitan untuk mencetak keuntungan yang stabil di pasar Indonesia," kata Jimmy kepada KONTAN, Jumat (30/8).

Instrumen saham menjadi portofolio dengan kinerja terbaik sepanjang Agustus 2024. Tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 5,72% secara bulanan (MoM). Berdasarkan riset KONTAN, kinerja saham di Agustus mengungguli kinerja emas. Meskipun sempat mencapai level tertinggi baru, kenaikan emas spot di Agustus sebesar 2,20% month on month (mom). Sementara emas Antam justru mencatatkan kinerja minus 0,78% mom. Aset kripto juga terkoreksi dua digit bulan lalu. Tapi sejak awal tahun ini, aset kripto dan emas masih jadi primadona. Senior Economist KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana mengatakan, instrumen saham didukung risk on global yang sudah mulai terjadi. Sebab, ekspektasi pemangkasan suku bunga the Fed akan terjadi pada September ini. Untuk bulan ini, Fikri berpandangan kedua instrumen tersebut masih menarik. Namun, ia melihat obligasi pemerintah yang paling menarik. "Jika penurunan Fed Rate di September terjadi, kemungkinan BI rate juga akan turun dan harapannya akan mendorong kinerja pasar obligasi lebih baik," katanya. 

Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong menambahkan, melemahnya kinerja emas Antam lebih karena nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dolar AS. Mengingat, rupiah telah menguat hampir 6% sejak awal bulan, sedangkan emas dunia hanya naik kurang dari 3%. Meski begitu, secara umum kinerja instrumen saham, obligasi dan emas tetap baik pada jangka pendek ini. "Hanya saja, saham itu secara umum paling berisiko dan bisa bergerak terbalik terhadap safe haven emas," imbuh Lukman. Adapun untuk instrumen aset kripto, trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur memaparkan, secara historis September sering kali menjadi bulan yang penuh tantangan bagi bitcoin. Dalam periode tersebut, terjadi penurunan bitcoin antara 5% hingga 15% dalam waktu sebulan. Tapi pada September 2023, bitcoin mampu naik sekitar 5%. Dengan suku bunga yang lebih rendah, maka daya tarik bitcoin sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi juga meningkat. Sehingga kondisi ini bisa mendorong harga bitcoin naik mendekati level psikologis US$ 100.000, jika momentum bullish berlanjut. Ia mengingatkan, volatilitas harga bitcoin masih bisa meningkat seiring ketidakpastian ekonomi global.

Kinerja emiten ritel semakin dihantui melemahnya daya beli konsumen, khususnya masyarakat kelas menengah. Masyarakat di kelas menengah semakin rentan tergelincir ke kelompok kelas menengah rentan, bahkan rentan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kelas menengah terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta. Namun, pada tahun 2024, jumlah masyarakat kelas menengah kembali anjlok menjadi 47,85 juta jiwa. Fenomena banyaknya kelompok kelas menengah yang semakin turun kasta, jadi salah satu bandul pemberat kinerja emiten ritel. Tercermin dari kinerja keuangan sejumlah emiten ritel yang negatif di semester I-2024. Jebloknya kinerja keuangan ikut menyeret negatifnya laju saham emiten ritel. Dalam catatan KONTAN, hingga akhir penutupan perdagangan bursa pekan lalu, hampir semua saham emiten ritel mengakumulasi penurunan harga secara year to date atau sejak awal tahun ini. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, emiten ritel pada segmen menengah ke bawah paling merasakan dampak penurunan kelompok kelas menengah. 

"Emiten seperti PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) dan PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) bisa jadi kena dampak negatif," katanya, Jumat (30/8). Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi sepakat, penurunan pendapatan kelas menengah efek kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. "Pada akhirnya, daya beli masyarakat kelas menengah ini akan tergerus dan berdampak pada emiten-emiten ritel," katanya. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengamini, tak semua emiten ritel terpapar lesunya daya beli konsumen kelas menegah. Dia mengamati, emiten ritel seperti PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) dan MAPI masih tahan banting. "Kedua emiten ini masuk defensif sektor," ujar Nafan.