Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus menetas satu dasawarsa lalu dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak tak mampu. Kartu ini kemudian berkembang hingga dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Jakarta. Akan dihapusnya KJP Plus dan diganti sekolah swasta gratis membuat gusar Rizky (29). Pengelola Toko Sigrah.Id di Palmerah, Jakbar, karena bakal kehilangan pelanggan tetap. ”Selama ini lumayan banyak penerima KJP yang belanja di sini. Tapi, tahun ini kurang karena penerimaan diperketat. Ada yang bilang KJP-nya dicabut,” katanya, Rabu (28/8). Biasanya ada satu atau dua penerima KJP Plus yang mampir ke tokonya tiap pekan. Mereka mengeluarkan uang Rp 50.000 sampai Rp 200.000. Nominal sebesar itu cukup melancarkan arus barang dan kas di tokonya.

Apalagi penerima KJP Plus pasti berbelanja selama masih punya sisa bantuan setiap bulan. ”Kami terkena dampaknya kalau dihapus. Semoga ada solusi atau alternatif lain dari pemerintah,” katanya. Toko Uni di Jatipulo, Jakbar, juga punya pelanggan tetap dari penerima KJP Plus. Mereka membeli seragam sekolah, tas, atau sepatu yang nilainya Rp 150.000 ke atas. Dalam sebulan, Herman (52), pemilik Toko Uni, bisa mengantongi Rp 3 juta dari penerima KJP Plus saja. Tak heran, ia menyayangkan wacana penghapusan KJP Plus. ”Ada saja yang datang belanja kalau perlengkapan sekolah sudah jelek. Lumayan membantu kami menghadapi gempuran toko online,” ujarnya. Toko Sigrah.Id dan Toko Uni merupakan bagian dari 2.000 lebih rekanan Pemprov DKI Jakarta dalam program KJP Plus.

Penerima bantuan dapat membeli alat tulis atau perlengkapan sekolah lainnya di toko rekanan tersebut dengan menggesek mesin electronic data capture atau EDC Bank DKI. Sementara itu, terdapat 533.649 penerima KJP Plus pada 2024 berdasarkan data Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Seluruhnya menerima bantuan dengan total anggaran Rp 2,46 triliun. Selain alat tulis atau perlengkapan sekolah, penerima KJP Plus juga dapat memanfaatkan dana bantuan untuk keperluan uang saku, transportasi, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator ilmiah, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, sepeda, komputer/laptop, dan alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menuturkan, KJP Plus berdampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian. Dampak langsungnya, yaitu pembelian barang (sepatu, buku, dan lainnya) akan menambah konsumsi sektor usaha di Jakarta. ”Tidak langsungnya berdampak jangka pendek dari pembelian kebutuhan sekolah yang menggerakan industri manufaktur, seperti alas kaki dan kertas. Jangka panjangnya, menaikkan kualitas pembangunan manusia,” tuturnya, Kamis (29/8). Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyampaikan, dana bansos pendidikan menopang konsumsi warga tak mampu. Anak-anak mereka bisa menuntaskan wajib belajar 12 tahun tanpa khawatir putus sekolah. ”Konsumsi masyarakat naik, otomatis ekonomi bergerak. Ini dampak positif KJP Plus,” katanya. (Yoga)

Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dalam setiap kegiatan usaha dan bisnis, termasuk peluang untuk menangkap investasi ESG yang banyak masuk. Pelaporan kinerja berkelanjutan menjadi hal krusial untuk mengukur dampak implementasi ESG dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan semakin tingginya risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menahan dampak tersebut lewat berbagai kebijakan, banyak pelaku usaha yang kini mengintegrasikan strategi ESG dalam operasionalisasi mereka. Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi Baru Terbarukan pada Kadin Indonesia Anthony Utomo, Kamis (20/6) mengakui, strategi ESG banyak diterapkan karena tingginya permintaan dari investor yang membiayai kegiatan usaha dan bisnis di dalam negeri.

Menurut laporan Bain & Company 2023, aliran investasi berbasis ESG atau investasi hijau ke Indonesia sepanjang 2023 mencapai 1,6 miliar USD, tumbuh % dibanding tahun sebelumnya. Aliran investasi ini umumnya ke aspek lingkungan dan terbagi ke berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pengolahan limbah dan daur ulang, transportasi ramah lingkungan, konservasi lahan, serta pertanian berkelanjutan. Saat ini investasi berbasis ESG di Indonesia masih didominasi investor asing. Pada 2021, 50 % investasi berbasis ESG di Indonesia berasal dari investor asing. Hanya 30 % hingga 40 % investor domestik yang berinvestasi dalam ESG. Indonesia juga dinobatkan sebagai negara penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara pada 2023.

Para investor umumnya lebih tertarik berinvestasi pada perusahaan yang sudah menerapkan ESG dalam operasionalisasinya, karena kinerja perusahaan tersebut sudah terbukti bertanggung jawab terhadap dampak operasi bisnis yang dilakukan dan umumnya memiliki risiko lebih rendah sehingga mengurangi potensi kerugian bagi investor. Untuk membuktikan ini, termasuk menghindari praktik manipulasi atau greenwashing, perusahaan perlu membuat laporan terkait usaha berkelanjutan mereka. ”Pada 2022, menurut laporan dari PwC (Pricewater-houseCoopers), terdapat 88 % perusahaan di Indonesia yang telah menyusun laporan berkelanjutan,” katanya. Dunia usaha yang telah mengintegrasikan ESG dalam operasionalisasi mereka kini tengah berupaya memenuhi kewajiban menyusun laporan berkelanjutan guna berkontribusi pada pencapaian target keberlanjutan nasional. (Yoga)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diyakini masih bisa terus melaju hingga menembus 8.000 pada akhir 2024. Aksi ambil untung diprediksi akan banyak membayangi. Sekalipun begitu, tren penguatan indeks bakal berlanjut didorong oleh ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed. Selama dua pekan terakhir, IHSG terpantau telah mengalami penguatan cukup signifikan sebanyak 80.122 poin atau sebesar 10,92% dengan rata-rata harga tertingginya di posisi 7.715. Penguatan tersebut sekaligus menggenapi kenaikan IHSG selama 30 hari perdagangan terakhir sebesar 4.64%. Pada perdagangan Kamis (29/8/2024), setelah melesat jauh hingga menyentuh all time high intraday di level 7.715, aksi profit taking melanda, sehingga indeks akhirnya ditutup turun 0,4% ke level 7.627. Tercatat sebanyak 264 saham terpantau naik, 317 saham turun, dan 206 saham stagnan. Adapun total nilai transaksi di bursa mencapai Rp 13,26 triliun. Volume perdagangan sebanyak 1.292.695 kali. (Yetede)

Kinerja industri manufaktur nasional stagnan pada Agustus 2024, terlihat pada indeks kepercayaan industri (IKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian (Kemenperin). IKI pada Agustus mencapai 52,4 sama seperti bulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, IKI Agustus 2024 turun 0,82 poin dari 53,22 poin. Juru Bicara Kemenperin Hendri Antoni Arif menerangkan, penyebab stagnasi IKI Agustus 2024 adalah pelemahan rupiah terhadap dolar AS, sehingga membuat industri  membatasi bahan baku impor. "Sebagian bahan baku industri masih impor, sehingga banyak pengusaha membeli bahan baku lebih sedikit. Akibatnya, produski tidak lebih banyak dibandingkan bulan Juli," ucap dia. Febri mengungkapkan, dari 23 subsektor industri pengolahan, terdapat 20 subsektor mengalami ekspansi dan tiga subsektor kontraksi. Sebanyak 20 subsektor ekspansi memiliki kontribusi sebesar 94,6% terdapat PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II-2024. (Yetede)

Dengan permodalan yang sangat besar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan bahwa akan membayarkan Dividen dengan nilai jumbo kepada pemegang sahamnya dari kinerja tahun buku 2024.  Pada semester I-2024, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BRI sebesar 25%, dengan nilai modal inti (Tier 1) bank only sebesar Rp233,94 triliun, atau secara konsolidasi mencapai Rp 279,49 triliun, atau secara kondolidasi mencapai Rp279,46 trliun. Dari modal jumbo tersebut, maka tidak ada alasan bagi perseroan tidak membagikan dividen yang juga besar kepada pemegang saham. Pasalnya, BRI tidak lagi membutuhkan modal dari laba ditahan, lantaran memiliki modal besar. "Dividend payout ratio tinggi, itu harus hukumnya. Kalau tidak modal kebesaran," kata Direktur Utama BRI Sunarso. Menurut dia, dengan modal yang tinggi dan kuat dapat mendukung pembayaran dividen yang lebih tinggi. Sunarso juga menjelaskan bahwa kondisi hari ini sudah diprediksi sejak 2020 ketika ada pandemi Covid-19. Perseroan memastikan ada sumber pertumbuhan baru, maka pada 2021 dibentuk Holding Ultramikro (UMi) dengan cara rights issue, karena APBN tidak berpartisipasi  aka pemerintah meng-inbreng-kan Penggadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM), sehingga ada tambahan dana segar Rp 41 triliun. (Yetede)

PT Gudang garam Tbk (GGRM) menghadapi tantangan berat dari cukai hasil tembakau (CHT) dan daya beli masyarakat. Perkembangan positif yang kami harapkan  tergantung pada kebijakan cukai 2025. Tentunya juga tergantung pada seberapa besar perbaikan daya beli di segmen menengah ke bawah," kata Direktur dan Corporate Secretary Gudang Garam Heru Budiman. Heru mengaku, meski daya beli di segmen menengah ke bawah belum menunjukkan tanda-tanda adanya perbaikan, Gudang Garam tetap optimistis terhadap pasar rokok di dalam negeri. Hal ini mengingat jumlah penduduk usia muda di Indonesia cukup besar, perbaikan  infrastruktur dan sumber daya alam melimpah yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. "Kehati-hatian Gudang Garam dalam pengelolaan keuangan, kehadiran merek dan produk berkualitas, juga akan mendukung perseroan sebagai pemain utama di sektor utama," ungkap dia.

Pemerintah masih belum akan memutuskan wacana kenaikan tarif rel listrik (KRL) commuter line dalam waktu dekat. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih melakukan kajian karena bersinggungan dengan subsidi tarif public service obligation (SPO) yang saat ini berlaku. Direktur Jenderal Perkeretapian (Ditjen) Kementerian Perhubungan  Risal Wasal mengatakan, tarif KRL yang saat ini dioperasikan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter dalam pembahasan. Artinya kajian masih diberlakukan. "Kita masih terus mengkaji, sebab keputusannya akan ada di 2025 dan keputusan tarif KRL ini akan seiring dengan perkembangan penetapan subsidi kereta api yang akan disalurkan ke PT KAI melalui PSO," ungkap Dirgen Risal. Beliau menuturkan, sejumlah hal yang dikaji terkait  dengan PSO kereta yakni penerima PSO yang lebih tetap sasaran dimana dalam RAPBN 2025 penerapan tarif tiket  subsidi PSO akan berbasis elektronik berdasarkan NIK pengguna transportasi KRL Jabodetabek. (Yetede)

PADA pengujung periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan yang sangat ironis mengenai bau-bau kolonialisme (reek of colonialism) yang ada di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Bogor. Pernyataan ini dikemukakan Jokowi beberapa hari menjelang peringatan 17 Agustus 2024 yang diperingati di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Istilah "bau-bau kolonialisme" yang keluar dari mulut Jokowi penting untuk dikritik secara serius. Pasalnya, di balik nama Jakarta, sebagai kota pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada masa lampau, tersimpan aroma harum para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk merebut kemerdekaan. Karena itu, penamaan Jakarta, yang diambil dari kata "jaya" dan "karta", menggambarkan spirit kemerdekaan melawan kolonialisme.

Tak hanya itu, untuk menggenapi makna dan perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, dicetuskanlah ide pembangunan masjid yang menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Pencetusnya adalah Menteri Agama pertama, yaitu KH Wahid Hasyim. Ide ini kemudian direalisasi dengan membangun Masjid Istiqlal. Secara kebahasaan, Istiqlal bermakna kemerdekaan.

Pembangunan Masjid Istiqlal bermakna bahwa kemerdekaan Republik Indonesia diraih bukan karena keberhasilan aspek materiel semata, seperti senjata. Lebih jauh, pembangunannya menggambarkan keberhasilan para pendiri Indonesia menaklukkan ambisi pribadi dan hawa nafsu mereka sehingga mampu melawan kolonialisme serta mendirikan negara yang didesain untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (Yetede)

PAVEL Durov terancam hukuman kurungan penjara. Pendiri Telegram ini baru mendarat dari Baku, Azerbaijan, dengan jet pribadinya saat ditangkap di Bandar Udara Le Bourget, timur laut Paris, pada Sabtu, 24 Agustus 2024, pukul 20.00 waktu setempat. Pavel Durov, 39 tahun, ditahan dengan tuduhan membiarkan Telegram menjadi ajang komunikasi pelaku kejahatan, termasuk pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan. Seperti diberitakan Reuters, penyelidikan terhadap Telegram bergulir sejak 8 Juli 2024 oleh Kantor Kejaksaan Paris bagian pemerangan kejahatan dunia maya.

Telegram menyatakan bahwa Durov, yang berkewarganegaraan Rusia, Saint Kitts and Nevis, Uni Emirat Arab, dan Prancis, tidak bersalah. “Tidak masuk akal menuduh suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform tersebut,” demikian pernyataan Telegram, yang berbasis di Dubai, UEA, sehari setelah penangkapan. Pada hari berikutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kasus Pavel Durov berada di tangan pengadilan dengan independensi penuh. “Ini sama sekali bukan keputusan politik,” kata Macron lewat X.

Prancis menjatuhkan dakwaan awal kepada Durov pada Rabu, 28 Agustus 2024, berupa pemberian izin dugaan aktivitas kriminal pada aplikasi pesannya. Durov juga dilarang meninggalkan Prancis sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Dakwaan awal terhadap Durov berupa "keterlibatan dalam pengelolaan platform daring untuk mengizinkan transaksi ilegal oleh kelompok terorganisasi”. Seperti ditulis NBC News, kejaksaan Prancis menyatakan kejahatan tersebut dapat dikenai hukuman hingga sepuluh tahun penjara dan denda 500 ribu euro. (Yetede)