Target Indonesia masuk peringkat 15 besar dunia dalam Indeks Pembangunan Perjalanan dan Pariwisata atau TTDI membutuhkan sejumlah pembenahan. Kendala infrastruktur dan higienitas di destinasi wisata perlu jadi perhatian pemerintahan mendatang. Menurut Deputi Bidang Parekraf Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu, Rabu (28/8) di Jakarta, target pariwisata Indonesia mencapai 15 besar dunia butuhkan pembenahan. Pengembangan pariwisata membutuhkan destinasi yang menawarkan keunikan, seperti destinasi pariwisata superprioritas. Selain itu, juga pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Destinasi pariwisata superprioritas meliputi lima destinasi, yakni Borobudur (Jateng), Likupang (Sulut), Mandalika (NTB), Danau Toba (Sumut), dan Labuan Bajo (NTT).

 Meski demikian, performa lima destinasi pariwisata superprioritas masih di bawah target dan hanya satu destinasi yang mendekati target, yakni Borobudur. Dicontohkan, proses penanganan sampah sudah digarap dengan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu. Kendala utama dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas, antara lain, infrastruktur dan konektivitas antardestinasi wisata, serta higienitas dalam pariwisata. Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi memiliki perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur, tapi perbaikan infrastruktur tetap perlu dilanjutkan. Selain itu, perbaikan-perbaikan higienitas juga diperlukan, dan pemda memiliki peran untuk mengubah perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan penanganan sampah sudah mulai muncul.

Di Samosir, Sumut, masyarakat lokal memprotes wisatawan yang membuang sampah sembarangan. ”Isu besar kita untuk mengubah perilaku wisatawan Indonesia agar tertib dalam menangani sampah,” kata Odo. Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati menambahkan, pencapaian Indonesia di peringkat ke-22 dunia merupakan cermin kebangkitan sektor pariwisata. Indonesia menargetkan mampu menembus posisi 15 besar dunia melalui langkah-langkah strategis menuju peningkatan kinerja pariwisata melalui kolaborasi pemerintah dan dunia industri untuk fokus mengembangkan pariwisata yang berkualitas, penyempurnaan dalam memberikan pengalaman pariwisata, paket-paket wisata khusus, infrastruktur yang berkelanjutan, hingga pengolahan sampah. Juga digitalisasi pariwisata, pemberian layanan, dan pengalaman unik bagi wisatawan. (Yoga)

Presiden Jokowi didampingi Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X meresmikan Pasar Godean yang telah selesai direvitalisasi, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (28/8). Revitalisasi pasar tradisional itu menelan anggaran Rp 89 miliar. Pasar Godean dibangun tahun1980 dan pernah diperbaiki tahun 1994. ”Sekarang dibangun, direvitalisasi total, dan telah selesai hari ini menelan anggaran Rp 89 miliar,” ujar Presiden. Di hadapan ratusan pedagang pasar dan warga yang hadir, Presiden berpesan agar pasar dirawat dan dipelihara kebersihannya. Presiden juga berharap para pedagang dapat melayani para pembeli dengan baik, dengan senyuman.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. mengatakan, revitalisasi Pasar Godean dilaksanakan Ditjen Cipta Karya atas penentuan Presiden. Revitalisasi dilakukan secara total pada bangunan pasar di lahan seluas 12.359 meter persegi tersebut. ”Revitalisasi dimulai tahun 2023 dan selesai Juli 2024. Sekarang pasar sudah bisa dimanfaatkan, tinggal menunggu pengaturan zona-zona pedagang di dalam pasar oleh Pemkab Sleman,” ujarnya. Pasar Godean kini memiliki tiga lantai, dari sebelumnya hanya satu lantai. Luasan bangunan pun bertambah, dari 10.500 meter persegi menjadi 14.988 meter persegi dengan daya tampung 1.837 pedagang. (Yoga)

Kebijakan pemerintah yang akan membebaskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100% untuk pembelian rumah yang akan berlaku mulai 1 September  sampai Desember 2024, dinilai merupakan langkah positif  dan diyakini akan menggairahkan investasi di sektor properti yang belum sepenuhnya pulih sejak terdampak Covid-19. Pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) properti dari yang sebelumnya 50% untuk semester II 2024, menjadi 100% sampai bulan Desember 2024. Pemerintah juga meningkatkan Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166 ribu menjadi 200 ribu unit. Kebijakan tersebut juga akan berjalan  pada 1 September 2024. Pada periode sebelumnya, kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan jalan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya. PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksmal Rp2 miliar yang merupakan dari harga jual paling banyak 5 miliar. (Yetede)

Sektor ritel modern nasional diprediksi mampu mencetak omzet sekitar Rp 700 triliun per tahun. Prospek sektor ini kedepan  masih sangat menjanjikan, seiring besarnya jumlah penduduk dan konsumsi rumah tangga, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, jumlah ritel di suatu negara menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor empat dunia sebanyak 281 juta jiwa pada 2024. Ini merupakan pasar yang bagus bagi sektor ritel. Dalam acara Indonesian Retails Summit 2024 di Jakarta, Rabu (28/8/2024), dia menuturkan, berdasarkan laporan  World Bank, sektor konsumsi atau ritel terus tumbuh sejak 2022. Mall di Indonesia termasuk dalam jajaran pusat perbelanjaan yang terbaik dan modern, khususnya di wilayah Jakarta. "Pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2022 lebih besar dari pertumbuhan ekonomi yakni 12%. Kita harus tepuk tangan untuk para peritel," ucap Menko. (Yetede)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan mendorong pertumbuhan positif kinerja tahun ini. Hal ini sebagai bentuk konsistensi perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada investor melalui pembayaran dividen. "Terkait beberapa dividen itu ada beberapa indikator, dividen per share kami upayakan meningkat, karena yield meningkat dibagi rata-rata harga saham. Tapi yang salah satu tolak ukur adalah  dividen per share, bisa dilihat dalam lima tahun terakhir bagaimana terakhir kinerja BCA," ungkap Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim. Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary BCA Raymon Yonarto menambahkan, perseroan bakal memperhatikan kecukupan permodalan kedepan, namun tetap berkomitmen memberikan dividen yang terus meningkat. "Kami terus menjaga capital di di BCA tetap kuat dan kami lihat ROE 24,8% posisinya. BCA tetap menunjukkan komitmen yang baik dan di-translate dengan memberikan dividen lebih besar," samung Raymon. (Yetede)

Kendaraan pertambangan rakyat diusulkan masuk dalam kriteria konsumen yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mekanisme pembelian BBM subsidi itu harus memiliki surat rekomondasi dari pemerintah provinsi setempat.  Adapun payung hukum ketentuan ini akan tertuang dalam perubahan  Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomondasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan kendaraan pertambangan dan perkebunan sebenarnya sudah  dilarang dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Menurutnya pemerintah harus konsisten dalam menentukan konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi. "Dalam konteks revisi maka pemerintah perlu konsisten. Idealnya untuk kegiatan usaha gunakan BM nonsubsidi," kata Komaidi(Yetede)

Pemindahan pelabuhan masuk barang impor ke wilayah timur Indonesia masih dalam kajian. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatuang menerangkan, pemindahan pelabuhan bukan hal dapat diputuskan dengan mudah. menurutnya diperlukan kajian yang sangat mendalam. Selain itu, terang dia, dalam pemindahan pelabuhan jalur masuk barang impor juga membutuhakn regulatory impact asessment (RIA) atau penyusnan kebijakan  yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan perundang-undangan. "Itukan masih dikaji, karena untuk keputusan itu, semuakan harus melakukan regulatory asessment impact-nya. Apakah perlu, atau nanti hasilnya seperti apa, baru jadi kebijakan," kata Moga. Dia menilai pemindahan pemindahan pelabuhan tersebut tidak perlu dilakukan apabila pengusaha ritel  apat berkolaborasi dengan pengusaha lokal. Moga mengatakan, pengusaha ritel tengah mengetahui target pangsa pasar dan konsumen dalam negeri. (Yetede)

PEMERINTAH bakal menarik utang sebesar Rp 775,9 triliun tahun depan. Merujuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, mayoritas dana berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto dengan total nilai Rp 642,6 triliun. Sisanya berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. SBN menjadi andalan pemerintah tiap kali berutang. Di komposisi utang pemerintah hingga Juli 2024 yang mencapai Rp 8.502,69 triliun, misalnya, sebanyak 70,49 persen utang berasal dari SBN domestik, lalu 17,27 persen dari SBN valas, dan sisanya dari pinjaman.

Tahun depan, pemerintah berencana menerbitkan SBN sebanyak Rp 642,6 triliun atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun ini sebesar Rp 451,85 triliun. Tambahan utang, khususnya dari SBN, ini memicu kekhawatiran. Pasalnya, suku bunga untuk obligasi terhitung tinggi. Dalam asumsi makro RAPBN 2025, tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun mencapai 7,1 persen. Nilainya lebih tinggi daripada asumsi tahun lalu yang sebesar 6,9 persen. Suku bunga yang tinggi tersebut bakal membuat beban bunga utang melejit. Belum lagi, pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi utang jatuh tempo tahun depan. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun. Jumlah ini terdiri atas SBN jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun. (Yetede)

Nama Alfonso Vegara cukup tersohor sebagai pakar tata kota. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang perencanaan kota dan wilayah serta gelar dalam bidang arsitektur, ekonomi, dan sosiologi. Ia juga pendiri dan Presiden Kehormatan Fundacion Metropoli, lembaga berbasis di Spanyol yang didedikasikan untuk penelitian, desain, serta inovasi di kota-kota di seluruh dunia.

Presiden ISOCARP, Masyarakat Internasional Perencana Kota dan Wilayah yang beranggotakan lebih dari 70 negara, ini datang ke Jakarta pada pertengahan Agustus 2024 atas undangan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Industrial Development Organization/UNIDO) sebagai pembicara dalam acara bertema "Cities of Tomorrow: Collaborative Strategies for New Cities."

Pria kelahiran Spanyol pada 1955 ini menjawab pertanyaan soal standar keberlanjutan sebuah kota, seperti Ibu Kota Nusantara, dan soal masih minimnya investor yang mau berinvestasi. Ia juga menjelaskan hasil penelitiannya soal bagaimana mengatasi masalah Jakarta yang rutin diterjang banjir, menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut (sea level rise), dan mengalami penurunan permukaan tanah.

Meski memuji letak Ibu Kota Nusantara yang strategis di tengah kepulauan Indonesia, Alfonso mengingatkan tentang prinsip dalam membangun sebuah kota baru. "Menciptakan kota tidak hanya menciptakan bangunan, tapi juga menciptakan kehidupan di dalamnya," katanya dalam wawancara sekitar satu jam dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024. (Yetede)

SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengeluhkan dampak penurunan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) belakangan ini. Kepala Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andry mengatakan penurunan ekspor CPO berimbas langsung pada harga tandan buah segar atau TBS produksi petani.

Ekspor CPO turun ketika permintaan global terhadap CPO anjlok. Berkurangnya pasokan CPO di pasar internasional pada akhirnya menekan harga CPO di pasar dunia. Untuk mengurangi kerugian akibat penurunan ekspor dan penumpukan pasokan di dalam negeri, pabrik sawit menekan harga pembelian TBS dari petani. "Lebih terkena dampak lagi petani swadaya yang rantai pasoknya panjang," ujar Marselinus kepada Tempo, kemarin, 28 Agustus 2024.

Adapun SPKS mencatat harga TBS milik petani swadaya kini Rp 1.700-2.000 per kilogram. Sedangkan penetapan harga TBS saat ini sebesar Rp 2.500-2.800 per kilogram. Beban petani bertambah berat akibat perubahan musim. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya, Marselinus berujar, perubahan musim dari hujan ke kemarau saat ini membuat produksi merosot. (Yetede)