PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen akan mempertahankan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio)  sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan kinerja yang terus positif, diharapkan nilai dividen juga mengalami peningkatan untuk tahun buku 2024. "Kami ingin sampaikan, selama lima tahun terakhir kami bagikan dividend payout ratio yang baik, rasio konsisten dibayarkan 60% dan tentunya kedepan kami ingin  pertahankan level tersebut," kata Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo dalam Public Expose Live 2024. Meski demikian, Sigit mengungkapkan bahwa dalam menentukan ratio dividen  juga akan memperhatikan tingkat permodalan yang optimal. Langkah ini juga mendorong  bisnis Bank Mandiri jangka panjang tetap berkelanjutan. "Sekaligus bagian dari arahan kebijakan Kementerian BUMN yang ingin memastikan BUMN ini support kredit yang sehat dan agresif dengan kecukupan modal yang baik," sambung dia. (Yetede)

Pembatasan konsumsi bahan bakar (BBM) subsidi lebih baik dimulai pada awal Januari 2025. Sosialisasi pemberlakuan subsidi tepat sasaran dilakukan hingga akhir 2024 guna memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada masyarakat. Adapun payung hukum kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun belum jelas apakah beleid ini turunan dari revisi Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemerintah harus menjelaskan terlebih dahulu target tahun ini, menurut Komaidi, berat diterapkan lantaran tidak ada ruang untuk melakukan sosialisasi. "Kalau targetnya APBN 2025 menjadi relevan. Tapi kalau targetnya tahun ini enggak ada ruang sosialisasi. Pembatasan kalau diterapkan 2025 relevan," kata Komaidi. (Yetede)

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus melakukan penjajakan untuk menentukan calon mitra strategis yang tepat dalam proyek gasifikasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Hal ini menyusul mundurnya perusahaan Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemical Inc sebagai mitra strategis Bukit Asam dalam proyek hilirisasi batu bara bernilai investasi US$ 2,1 miliar atau setara dengan Rp32 triliun tersebut. Dalam mencari mitra baru di proyek DME, Bukit Asam mengakui cukup selektif. Senior Vice President Project Management Office PTBA Setiadi Wicaksono mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan banyak aspek untuk menentukan mitra strategis yang akan ditarik dalam proyek berjangka dalam waktu 20 tahun tersebut. "Saat ini kami sedang melakukan penjajakan  ke beberapa calon mitra strategis menyusul mundurnya Air Product. Sedang kami assess dari sisi pendanaan dan kelayakan teknologi, serta kepemilikan pasarnya," kata Setiadi. (Yetede)

BISNIS sewa pesawat jet pribadi mendapat sorotan karena Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Anak serta menantu Presiden Joko Widodo ini menjadi buah bibir publik setelah menumpang jet pribadi saat melawat ke Amerika Serikat, pekan lalu. Belum ada komentar resmi dari Kaesang, Erina, ataupun Istana Kepresidenan mengenai hal tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan, urusan jet pribadi itu masalah personal Kaesang, yang menjabat Ketua Umum PSI. Menurut Raja Juli, jet pribadi Kaesang juga tidak berkaitan dengan partai.

Terbang menggunakan jet pribadi bukan hal yang lumrah buat kebanyakan orang. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association Bayu Sutanto menjelaskan, permintaan layanan ini sangat terbatas. "Demand-nya datang dari pelanggan high profile, VIP, atau VVIP karena tarif yang cukup mahal bagi orang kebanyakan," katanya kepada Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024. Mereka antara lain pengusaha, selebritas, dan elite politik, termasuk pejabat tinggi negara. Tarif penerbangan menggunakan jet pribadi bervariasi. Sejumlah faktor menentukan besaran tarifnya, seperti jenis dan kapasitas pesawat, serta jangkauan terbangnya. Untuk layanan sewa jet pribadi domestik, Bayu menyebutkan kisaran harganya US$ 5-15 ribu atau sekitar Rp 77,5-232 juta.

Meski biayanya mahal, terbang menggunakan jet pribadi punya beberapa keunggulan ketimbang pesawat komersial. "Untuk segmen niche yang umumnya orang kaya, selebritas, politikus, atau pejabat tinggi, mereka tidak mau terumbar perjalanannya. Selain masalah kecepatan karena tidak perlu ada proses check-in dan boarding serta imigrasi dan customs, yang lebih lama kalau naik maskapai penerbangan umum," ujar Bayu. (Yetede)

APARATUR hukum kini punya sumber awal menelusuri dugaan gratifikasi pejabat negara dan keluarganya: media sosial. Berniat membela kepergian anak Joko Widodo dan menantunya, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, ke Amerika Serikat naik pesawat jet pribadi, seorang selebritas Instagram membuka borok pejabat Kejaksaan Agung yang terbiasa mendapat fasilitas mewah dari pengusaha jika berpelesir.

Selebritas Instagram itu, Jelita Jeje, menceritakan pengalamannya sebagai istri dan menantu pejabat tinggi Kejaksaan Agung jika bervakansi sekeluarga. Menurut dia, pejabat dan keluarga terbiasa mendapat fasilitas transportasi dan akomodasi jika bepergian ke luar negeri. Informasi warganet yang mengulik gaya hidup selebritas itu dan kepergian Kaesang bisa menjadi modal awal Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, mengusut dugaan gratifikasi.

Menurut Pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bentuk-bentuk gratifikasi bisa berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, fasilitas, serta pengobatan cuma-cuma. Jika terbukti, hukumannya 4-20 tahun penjara.Gratifikasi tak mesti diterima oleh pejabat negara. Keluarga dan kerabat yang menikmatinya bisa menjerat para pejabat negara yang terbukti menerima fasilitas. Sebab, delik hukum dalam gratifikasi adalah perdagangan pengaruh dari pejabat negara tersebut yang dinikmati oleh pemberi gratifikasi. Meski bukan penyelenggara negara, Kaesang bisa masuk kategori ini karena ia anak presiden. (Yetede)

DUGAAN keterlibatan anggota kepolisian dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah terkuak dalam dua sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nama Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigadir Jenderal Mukti Juharsa disebut oleh dua saksi dalam sidang untuk terdakwa perwakilan PT Refined Bangka Tin (PT RBT), Harvey Moeis.

Nama Mukti pertama kali disebutkan oleh General Manager PT Timah Tbk periode 2016-2020, Ahmad Samhadi, dalam sidang pada Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam sidang itu, Syahmadi menceritakan sebuah grup percakapan aplikasi WhatsApp bernama "New Smelter" yang dibuat untuk mempermudah koordinasi PT Timah dengan lima perusahaan smelter swasta, salah satunya PT RBT. Grup itu, menurut Syahmadi, eksis sejak 2018 setelah PT Timah bekerja sama dengan lima perusahaan tersebut.

Syahmadi menyinggung nama Mukti ketika menerangkan soal pembahasan kuota ekspor timah. Awalnya, pembicaraan itu dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada sekitar Mei 2018. PT Timah meminta agar kuota ekspor timah hasil peleburan kelima smelter itu dibagi dua alias 50 : 50. Setiap smelter akan mendapatkan timah batangan 50 persen dari hasil peleburan, sementara PT Timah mendapatkan 50 persen. Usul itu, menurut dia, karena PT Timah ingin meningkatkan nilai ekspor mereka. (Yetede)

SEJUMLAH elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga Selasa, 27 Agustus 2024, masih berkutat dengan rapat untuk menentukan calon kepala daerah yang belum diumumkan oleh sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Senin, 26 Agustus 2024. Nama-nama calon yang belum diumumkan adalah untuk pemilihan kepala daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tiga wilayah ini menjadi palagan yang paling berat untuk partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menyebutkan rapat tersebut bertujuan memfinalkan bakal calon kepala daerah dalam pilkada di tiga daerah tadi. "Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, ini sedang difinalkan sekarang," kata Eriko di lokasi rapat, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut Eriko, rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu digelar atas permintaan Megawati. Hasil rapat akan segera disampaikan kepada Mega. Ia mengatakan ada peluang calon kepala daerah yang diputuskan sang ketua umum tak akan diumumkan secara resmi seperti pada dua gelombang sebelumnya. Mereka bisa saja langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Jakarta menjadi palagan pilkada yang paling disorot untuk PDIP. Musababnya, peluang partai ini sebelumnya sudah tertutup karena jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI tak memungkinkan mereka mengusung calon sendiri. PDIP ditinggal oleh koalisi gemuk 12 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju plus. Koalisi pro-pemerintah itu mengusung calon gubernur Ridwan Kamil yang berpasangan dengan kader Partai Keadilan Sejahtera, Suswono. (Yetede)

Dunia pasar modal Indonesia kembali geger. Secarik kertas tanpa identitas nama pengirim diterima sejumlah awak media, Senin (26/8). Isinya cukup mengejutkan: lima orang karyawan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dipecat pada periode Juli-Agustus 2024. Pemecatan itu diduga buntut dari pelanggaran yang dilakukan lima orang oknum karyawan BEI terkait permintaan imbalan dan gratifikasi jasa agar saham emiten bisa tercatat di BEI. Kelima oknum BEI itu diduga membentuk sebuah perusahaan jasa penasihat, yang dijadikan tempat penampungan dana gratifikasi sebesar Rp 20 miliar. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengakui, telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan BEI. Namun, I Gede Nyoman Yetna, 

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia enggan merinci soal alasan pemecatan oknum karyawan BEI yang telah melanggar etika tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi, membenarkan, ke lima karyawan BEI yang diduga melanggar kode etik sudah dipecat. Dugaan suap karyawan BEI menambah daftar kasus kelam di pasar modal Indonesia. Memprihatinkan, ini terjadi ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berulang kali mencetak rekor barunya sepanjang masa atau all time high (ATH). Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, kasus gratifikasi IPO bermasalah bisa menyebabkan minat investasi di pasar modal semakin merosot. Sepanjang tahun berjalan ini, emiten-emiten yang menggelar IPO juga hanya mencari dana 'recehan'. Di sepanjang Juli lalu, misalnya, bursa saham Indonesia dibanjiri emiten-emiten berskala kecil yang mencari pendanaan lewat IPO di bawah Rp 100 miliar. Pengamat pasar modal dan mantan Direktur Utama BEI Hasan Zein Mahmud menyatakan, BEI perlu menjalankan transparansi dalam memilih calon emiten baru.

Pemerintah berpeluang menghemat anggaran subsidi energi berikut kompensasinya pada tahun ini. Penghematan ini datang dari pelemahan harga minyak mentah sekaligus rupiah. Pada Selasa (27/8), harga minyak dunia melemah, setelah melonjak lebih dari 7% selama tiga hari terakhir. Pemicunya, kekhawatiran pasokan akibat konflik meluas di Timur Tengah dan kemungkinan penutupan sebagian besar ladang minyak di Libya. Kontrak berjangka Brent turun menjadi US$ 79,66 per barel pada Selasa (27/8) pukul 20.00 GMT. Sementara kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) turun menjadi US$ 76,22 per barel pada pukul 20.00 GMT. Sementara kurs rupiah spot kemarin ditutup pada level Rp 15.459 per dolar Amerika Serikat (AS), juga di bawah outlook tahun ini, Rp 16.000 per dolar AS. 

Sedang nilai tukar rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) di level Rp 15.509 per dolar AS. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Wahyu Utomo menyatakan, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipengaruhi ICP, kurs, dan volume. Saat ini , ICP dalam tren menurun, tapi masih bergerak volatil. Direktur Celios Bhima Yudhistira Adhinegara melihat, harga minyak lebih rendah dari target APBN 2024, membuka peluang penghematan subsidi energi juga kompensasi di tahun ini. Maka, masih ada ruang baik. Tak hanya harga rendah dan rupiah menguat, ada juga faktor permintaan dari kelas menengah yang sedikit melambat. Meski demikian, lifting minyak masih perlu dicermati lantaran konsisten mengalami penurunan. Hal ini membuat impor BBM mengalami kenaikan dan menjadi beban bagi Pertamina dalam pengelolaan untuk penyaluran BBM. Dalam RAPBN 2025, subsidi energi tercatat Rp 204,5 triliun. Angka ini, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp 114,3 triliun serta subsidi listrik Rp 90,2 triliun.

Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat melalui sektor properti. Hal ini juga menjadi salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk mengangkat konsumsi kelas menengah. Ada dua bentuk bantuan yang akan pemerintah berikan. Pertama, memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk pembelian properti atas bagian dasar pengenaan pajak sampai Rp 2 miliar dari harga jual rumah paling tinggi Rp 5 miliar, hingga Desember 2024. Kedua, menambah kuota rumah subsidi lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 200.000 unit di tahun ini dari semula 166.000 unit. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tambahan kuota ini berlaku mulai September 2024. Harapannya, kebijakan ini bisa menjaga daya beli kelas menengah. Sementara dari catatan KONTAN, sebanyak 22.449 pembeli rumah sudah memanfaatkan insentif PPN DTP perumahan hingga semester I 2024. "Tahun ini, sekitar 40 ribuan kita prediksi akan dimanfaatkan untuk membeli rumah komersial," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Febrio Kacaribu. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan, penjualan rumah tahun ini tumbuh sekitar 5% hingga 10% pada tahun ini, terdorong oleh kebijakan tersebut.