Pemerintah memasang target penerimaan cukai Rp 244,19 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Angka ini naik 5,93% dibanding outlook tahun 2024 yang senilai Rp 230,50 triliun. Namun demikian, pemerintah tidak memasukkan intensifikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok dalam RAPBN 2025. Dalam dokumen buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah tak mencantumkan rencana kenaikan tarif CHT dalam penerimaan cukai tahun depan. Padahal di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 sebelumnya, pemerintah berniat menaikkan lagi tarif CHT dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears serta menyederhanakan layer tarif CHT. Saat dikonfirmasi, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nirwala Dwi Heryanto tidak mengiyakan apakah pemerintah akan menunda kenaikan tarif cukai rokok pada tahun depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu membeberkan alasan pemerintah menunda kebijakan cukai plastik di 2025. Dia menyatakan bahwa saat ini pemerintah fokus terlebih dulu mengendalikan konsumsi gula berlebih, mengingat cukai adalah instrumen untuk mengendalikan konsumsi terhadap barang-barang yang punya efek negatif. "Kami melihat potensi. 

Karena alasannya cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi. Jadi kami ingin prioritas tentang kesehatan terkait konsumsi gula," kata Febrio, belum lama ini. Ekonom Celios Nailul Huda menilai, sebenarnya kenaikan tarif CHT dan cukai MBDK bisa terapkan bersamaan. Ini bukan dilihat dari sisi penerimaan saja, melainkan pengendalian konsumsi. "Jika konsumsi rokok dirasa kurang terkendali dengan tarif sekarang, opsi menaikkan tarif CHT bisa dipertimbangkan," ujar dia, kemarin. Huda menyebutkan, cukai merupakan instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang dinilai mempunyai efek eksternalitas negatif terhadap masyarakat. "Rokok, alkohol, MBDK, termasuk plastik harus dikenakan cukai. Berikan disintetif bagi masyarakat untuk tidak mengonsumsi barang tersebut," kata Huda.

Emiten saham telekomunikasi pelat merah, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), membidik target kinerja konservatif. TLKM berharap dapat mencetak pertumbuhan pendapatan low single digit di akhir tahun 2024. Meski begitu, profitabilitas masih tetap terjaga. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko TLKM Heru Supriadi mengatakan, sejatinya, tanpa memperhitungkan unrealized loss investasi di PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), laba bersih TLKM masih tumbuh 4,2% secara tahunan pada semester I-2024. Namun akibat kerugian yang belum terealisasi dan kenaikan beban, laba bersih TLKM di akhir Juni 2024 hanya Rp 11,76 triliun, turun 7,80% secara tahunan year on year (yoy). Sedangkan pendapatan TLKM tumbuh tipis 2,47% menjadi Rp 75,29 triliun pada semester I-2024. Salah satu yang menjadi penggerus margin TLKM adalah adanya kenaikan pos beban karyawan TLKM yang meningkat dari Rp 7,84 triliun menjadi Rp 9,48 triliun. Ini akibat realisasi program pensiun dini yang merupakan strategi TLKM dalam pengendalian kompetensi. Untuk mendorong pertumbuhan kinerja, TLKM akan mempercepat transformasi bisnis. Melalui Telkomsel, TLKM menggeber fixed mobile convergence (FMC) untuk mempercepat efisiensi operasional. 

Niko Margaronis, Equity Research BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan, pendapatan TLKM bisa tumbuh di kisaran 2,7% yoy tahun ini. Target ini memperhitungkan adanya pemulihan Telkomsel secara bertahap di tengah pendapatan konsumen yang melemah. Pada semester kedua tahun ini, Nico menyebut kinerja emiten telekomunikasi termasuk TLKM akan mendapatkan katalis positif dari momentum libur Natal dan tahun baru. Biasanya, momentum ini akan mendorong peningkatan trafik dan penggunaan data telekomunikasi. BRI Danareksa Sekuritas pun mempertahankan rekomendasi beli saham TLKM dengan target harga di Rp 4.250 per saham. Niko menilai, saham TLKM masih menarik, dengan rasio EV/EBITDA sebesar 4 kali.

Sinyal pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, mulai mengembuskan angin segar bagi sejumlah emiten properti. Kondisi itu tercermin dari kinerja saham sejumlah emiten properti yang bertengger di zona hijau pada perdagangan Senin kemarin (26/8). Contoh saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Menutup perdagangan awal pekan ini, saham SMDM ditutup di Rp 482, naik 0,42%. Kemarin, saham PANI melejit 1,28% dibanding penutupan hari sebelumnya. Dihitung sejak awal tahun ini, saham PANI sudah melambung 20,92%. Lonjakan saham PANI sejalan dengan realisasi kinerja emiten itu di sepanjang semester I-2024. Dari sisi marketing sales, misalnya, PANI membukukan pra penjualan sebesar Rp 6,08 triliun. 

Selain PANI, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) juga mencatat kenaikan marketing sales 19% secara tahunan menjadi Rp 6,08 triliun di semester I-2024. Ini mencakup 54,77% dari target sepanjang tahun 2024. Analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda mencermati, sentimen positif yang memengaruhi realisasi marketing sales emiten properti di semester pertama tahun ini, antara lain insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir Juni 2024. Research Analyst Phintraco Sekuritas Nurwachidah sepakat, properti masih punya prospek cerah di semester II-2024. Salah satu penopangnya, produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 139 basis poin secara tahunan di kuartal I 2024, naik jadi 5,11% secara tahunan dari 5,04%. Untuk trading saham, Nurwachidah merekomendasi beli BSDE, CTRA, dan SMRA di level Rp 1.300, Rp 1.390 dan Rp 705 per saham. Sedangkan Vicky merekomendasi profit taking untuk SMRA atau hold dengan target di resistance Rp 650-Rp 660.

Komplotan penipu di kompleks Ruko Green Mansion, Cengkareng, Jakarta Barat, telah merancang jebakan untuk menipu pencari kerja dengan membagi peran di antara anggotanya. Mereka menyamarkan identitas, menggunakan nomor ponsel baru, dan membuat entitas usaha fiktif untuk memperdaya korban. Setiap anggota tim mendapatkan komisi dari uang jaminan yang dibayarkan oleh pelamar kerja.

Dalam praktiknya, anggota komplotan seperti Wendi dan Citra mengiklankan lowongan pekerjaan palsu di media sosial dan situs jual-beli daring. Wendi, misalnya, menciptakan iklan dengan nama perusahaan fiktif dan mempromosikannya dengan nomor Whatsapp cadangan tanpa registrasi data pribadi. "Pukul 12.30 saya pasang iklan, pukul 12.50 sudah mulai banyak yang chat," ujar Wendi. Selanjutnya, para pelamar diundang untuk wawancara di lokasi yang tidak jelas, dengan iming-iming posisi dan gaji yang tidak pernah terealisasi.

Citra, salah satu anggota komplotan, menjelaskan bahwa mereka harus meminta uang jaminan dari pelamar, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 850.000, dan membujuk mereka untuk meminjam uang jika diperlukan. "Kami disuruh ambil uang berapa pun. Mau Rp 50.000 atau Rp 100.000, pokoknya diterima saja," kata Citra. Uang jaminan tersebut dibagi sebagai insentif di antara staf, dengan total komisi mencapai Rp 360.000 untuk setiap pengiklan dan staf HRD.

Indah, anggota lainnya, mengungkapkan bahwa proses wawancara dan penempatan kerja sengaja dibuat rumit dan membingungkan untuk membuat pelamar lelah dan akhirnya menyerah. "Pelamar kerja memang dibuat bingung. Setelah bingung akan menyerah, uang mereka hilang sia-sia," katanya. Prosedur pengembalian uang yang dijanjikan juga dibuat sangat sulit dan sering kali tidak pernah terealisasi.

Saat Kompas mencoba melamar lowongan tersebut, mereka menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika dikonfirmasi, supervisor HRD dari komplotan tersebut menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada pihak lain, menyatakan bahwa ia tidak berwenang untuk memberikan pernyataan. "Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan statement apa-apa. Silakan langsung dengan kepala cabang karena saya tidak berwenang," ujar IN.

Investigasi harian Kompas mengungkap, perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal bebas menyalurkan pencari kerja di sejumlah tempat. Mereka juga memungut uang dari para pelamar hingga jutaan rupiah. Tim Kompas menyamar sebagai pelamar kerja dengan mendaftar melalui iklan-iklan lowongan yang sejak awal mencurigakan. Tim menemukan PT SAS dan PT PSL yang tak berizin, aktif berperan sebagai lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS). PT SAS beralamat di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakbar, 500 meter dari Polres Metro Jakbar. PT itu memungut uang Rp 1,35 juta dari setiap pencari kerja.

Perusahaan ini juga menawari pencari kerja ke perusahaan lain yang butuh karyawan dengan gaji di bawah upah minimum. Agar bisa mendapat pelamar seperti itu, PT memasang iklan lowongan dan mencantumkan nama perusahaan atau bisnis fiktif di media sosial. Pelamar langsung diterima saat sesi wawancara dengan upah layak. Syaratnya, membayar uang jaminan yang akan dikembalikan ketika pelamar gagal di penempatan ketiga. Begitu uang masuk dan perjanjian ditandatangani pelamar, janji-janji manis tadi menguap dan uang jaminan tidak dikembalikan. Merujuk situs Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Kompas tidak mendapat nama LPTKS, nama PT tersebut juga tak ada di daftar LPTKS yang sudah mendapat sertifikat standar terverifikasi Kemenaker.

Perusahaan lain yang juga tidak berizin ialah PTPSL di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar, berseberangan dengan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Jakbar. Nama PT ini juga tidak ada di situs Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Menurut Siti Kustiati, Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Kemenaker, berbadan hokum bukan berarti langsung resmi beroperasi sebagai LPTKS. ”Ketika dia menjadi LPTKS, selain mempunyai nomor induk berusaha, dia harus memiliki izin penempatan tenaga kerja,” ucap Oki, sapaan Siti Kustiati.

Karena itu, pemerintah mewajibkan LPTKS memenuhi standar, agar pemerintah dapat mengawasi operasionalisasi mereka sehingga hak-hak pelamar terlindungi. Hal ini merujuk Pasal 18 Ayat 2 Permenaker No 39/2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, lembaga swasta berbadan hukum pelaksana penempatan tenaga kerja wajib memiliki surat izin usaha LPTKS. LPTKS yang sudah terdaftar tetapi belum mengurus izin usaha, kata Oki, sama saja berpraktik ilegal jika aktif menyalurkan tenaga kerja. (Yoga)

Karyawan Australia kini memiliki hak mengabaikan atasan mereka di luar jam kerja, berkat undang-undang baru yang memberi kekuatan hukum pada hak untuk memutus koneksi atau tak bisa dihubungi di luar jam kerja. Sebelumnya, hak ini sudah dinikmati pekerja di sejumlah negara Eropa dan Amerika Latin. Jutaan pekerja Australia bisa mulai menikmati aturan yang disebut right to disconnect itu mulai Senin (26/8). Dengan aturan ini, setiap pekerja di Australia punya hak mematikan perangkat komunikasi mereka sehingga tak bisa dihubungi. Mereka juga bisa mengabaikan kontak selama kontak itu tidak masuk akal atau di luar jam kerja.

PM Australia Anthony Albanese memuji reformasi yang didorong pemerintahan Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah yang ia pimpin. ”Kami ingin memastikan, sama seperti orang tidak dibayar 24 jam sehari, mereka tidak harus bekerja 24 jam sehari,” katanya kepada stasiun televisi nasional Australia, ABC. Menurut Albanese, hal ini juga terkait dengan kesehatan mental. Orang butuh melepaskan diri dari pekerjaan serta terhubung dengan keluarga dan kehidupan mereka. Aturan itu dinilai mereformasi hubungan industri dan pekerja. UU tersebut disahkan Februari 2024 dan berlaku di perusahaan besar dan menengah.

Sementara untuk perusahaan kecil dengan jumlah karyawan kurang dari 15 orang, aturan berlaku mulai 26 Agustus 2025. Serikat pekerja Australia menyambut baik UU tersebut. Aturan itu dinilai memberi pekerja cara untuk mewujudkan keseimbangan hidup dan kerja. Presiden Dewan Serikat Pekerja Australia Michele O’Neil mengatakan, gerakan serikat pekerja Australia telah memenangi hak hukum bagi warga untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang mereka cintai tanpa stres. Sumber stres kerap kali akibat dipaksa untuk terus- menerus menjawab panggilan dan surat elektronik pekerjaan yang tidak masuk akal. (Yoga)

Pemerintah terus mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di sisa waktu pemerintahan sekarang demi mencapai kesejahteraan sosial. Namun, pemerintah mengakui, berat untuk mencapai target nol % dalam waktu tiga bulan mendatang meski kemiskinan ekstrem sekarang sudah di angka 0,83 %. Berdasar data BPS, Maret 2024, sebanyak 25 provinsi atau 66 % dari total 38 provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem kurang dari 1 %. Namun, tingkat kemiskinan ekstrem di tiga provinsi, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua, masih di atas 5 % dan 10 provinsi masih berada di antara 1 % dan 5 %.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Aris Budimanta mengakui, cukup berat mencapai target nol % di sisa waktu pemerintahan sekarang. Fokus pemerintah adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrem dengan program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkualitas. ”Kita hampir menyelesaikan program penghapusan kemiskinan ekstrem, tapi perhatian untuk memuliakan orang yang jumlahnya 0,83 % ataupun yang keluar dari kemiskinan ekstrem harus dilakukan karena dia bisa jatuh lagi. Ini angka sesaat,” kata Aris dalam diskusi di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/8). (Yoga)

Pemerintah memasang target penerimaan pajak yang tinggi sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025. Target tersebut bakal menantang di tengah kondisi perekonomian global yang lesu, ekonomi domestik yang stagnan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Target penerimaan pajak itu tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi. Meskipun disusun pada rezim saat ini, yang menjalankannya kelak adalah rezim Prabowo Subianto. Dengan target tersebut, untuk pertama kalinya, target penerimaan pajak melampaui Rp 2.000 triliun. Pada 2015, di awal kepemimpinan Jokowi, target setoran pajak adalah Rp 1.294,3 triliun, naik 31,3 % dibanding realisasi pajak 2014. Sementara pada 2020, di awal periode kedua pemerintahan Jokowi, target penerimaan pajak Rp 1.198,8 triliun, turun 10,04 % akibat pandemi Covid-19.

Meski nominalnya besar, melampaui Rp 2.000 triliun, dari sisi persentase kenaikan, target setoran pajak tahun 2025 sebenarnya tidak terlalu tinggi. Meski demikian, target penerimaan pajak 2025 tetap menantang untuk dikejar di tengah kondisi perekonomian yang lesu dan kinerja pajak yang loyo. Peneliti Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, Senin (26/8) mengatakan, sepanjang Januari-Juli 2024 saja, penerimaan pajak sudah terus mengalami kontraksi. Data per 31 Juli 2024, penerimaan pajak terkontraksi 5,75 % secara tahunan. Meski sudah memasuki bulan kedelapan, setoran pajak baru Rp 1.045,32 triliun atau 52,56 % dari target. Kinerja yang lesu itu disebabkan merosotnya setoran dari dua penyumbang terbesar penerimaan pajak.

Pertama, anjloknya setoran PPh Badan dari perusahaan berbasis komoditas akibat penurunan harga komoditas global yang cukup tajam. Per 31 Juli 2024, PPh Badan terkontraksi 33,5 % secara neto dan 23,8 % secara bruto. Kedua, PPN Dalam Negeri (PPN DN) sebagai penyumbang pajak terbesar juga terkontraksi 7,8 % secara neto, disebabkan naiknya restitusi dari industri pengolahan, khususnya industri kelapa sawit dan logam dasar bukan besi. Restitusi terjadi ketika wajib pajak meminta negara mengembalikan kelebihan pembayaran pajaknya. Fajry mengatakan, capaian pajak tahun depan sulit dikejar, terutama dari sisi capaian PPh yang ditargetkan naik 13,8 %. (Yoga)

Produksi padi pada Agustus, September dan Oktober 2024 berpotensi meningkat dibanding realisasi produksi padi periode sama tahun lalu. Perluasan areal tanam padi dan pompanisasi menjadi pemicu. Namun, potensi peningkatan produksi padi itu dihantui gagal panen di sejumlah daerah. Berdasarkan hasil kerangka sampel area padi pada Juli 2024 yang dilaksanakan BPS, luas tanam padi Agustus, September, dan Oktober 2024 masing-masing 1,01 juta hektar (ha), 0,97 juta ha, dan 0,85 juta ha. Potensi luas tanam itu di atas realisasi tanam padi pada Agustus, September, dan Oktober 2023 yang masing-masing 0,86 juta ha, 0,84 juta ha, dan 0,7 juta ha. Potensi produksi beras pada Agustus, September, dan Oktober 2024 masing-masing 2,85 juta ton, 2,87 juta ton, dan 2,59 juta ton.

Potensi produksi beras itu lebih tinggi dibanding Agustus, September, dan Oktober 2023 yang masing-masing 2,35 juta ton, 2,5 juta ton, dan 2,38 juta ton. Mentan Andi Amran Sulaiman, Senin (26/8) mengatakan, potensi produksi beras selama musim kemarau tahun ini lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Potensi produksi beras pada Agustus dan September 2024 lebih tinggi dibanding realisasi produksi Agustus dan September dalam tiga tahun terakhir. Potensi produksi beras pada Oktober 2024 juga lebih banyak ketimbang realisasi produksi pada bulan yang sama dalam lima tahun terakhir. Capaian itu turut menopang surplus neraca konsumsi-produksi beras nasional pada Januari-Oktober 2024 yang diperkirakan 1,19 juta ton.

”Ini merupakan anomali produksi beras di musim kemarau. Hal itu berkat refocusing anggaran Kementan Rp 5 triliun untuk program perluasan areal tanam dan pompanisasi,” ujar Amran dalam Raker Kementan dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta. Di Cirebon, Jabar, Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung mengklaim, pasokan air dari Waduk Jatigede ke lahan pertanian di Cirebon dan Indramayu masih cukup. Namun, ratusan hektar sawah tetap dilanda kekeringan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Kementerian PUPR Dwi Agus Kuncoro mengatakan, ketinggian air di Waduk Jatigede, Sumedang, Jabar, saat ini 251,32 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Itu di bawah kondisi normal, 260 meter di atas permukaan laut. ”(Pasokan air dari Waduk Jatigede) cukup 23 hari ke depan kalau tak ada hujan. Jadi, tak ada defisit air,” ucap Agus di Cirebon, Senin (26/8). Akibat pembagian air yang tidak merata di Cirebon, sekitar 200 hektar sawah di Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, dan desa tetangga tidak kebagian air selama dua pekan terakhir. Bahkan, menurut Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Desa Suranenggala Astika, 3 hektar sawah di antaranya sudah gagal panen. Padahal, usia padi di area itu rata-rata 1,5 bulan dan telah mendapat pemupukan. (Yoga)

Pariwisata yang terus bergeliat mendorong beragam penyedia akomodasi berinovasi menarget anak muda sebagai pangsa pasarnya. Inovasi diperlukan karena Gen Z memiliki ciri tersendiri dalam mengatur perjalanannya, mulai dari karakteristik penginapan hingga dampak yang bisa diberikan pada mereka. Gen Z yang lahir pada rentang 1997-2012 terus menjadi sorotan. Kelompok yang kini mendominasi sepertiga populasi global itu dikenal karena karakteristik atau tingkah laku yang khas. Mengutip Forbes, Gen Z diestimasikan mampu mengeluarkan anggaran hingga 143 miliar USD secara global, setara 40 % dari seluruh pengeluaran kelompok konsumen.

Generasi milenial (1981-1996) dan Gen Z di AS menekankan pengalaman dalam perjalanan yang dilakukan, bahkan yang tak dilakukan keluarga dan kawan-kawannya di luar generasi tersebut. Di China, proporsinya mencapai 90 %. Sekitar 80 % pelaku perjalanan Gen Z menggunakan ponsel pintarnya untuk mencari tahu dan memesan akomodasi. Mereka menjunjung tinggi integrasi teknologi, kepraktisan pemesanan, dan tempat-tempat yang memberi ruang untuk bersosialisasi. Gen Z dianggap sebagai generasi perjalanan (travel generation) yang haus melihat dunia meski anggarannya rendah.

”Mereka tak menunggu hingga level pendapatan atau tabungan tertentu, justru mencari jalan untuk bisa bepergian berdasar kondisi keuangannya,” ujar peneliti rekanan di EHL Hospitality Business School, Tatyana Tsukanova, dilansir dari The Independent Singapore. Pilihan perjalanan generasi Z cenderung dipengaruhi media sosial. Menurut riset Booking.com, kelompok hidup serba digital ini menemukan inspirasi perjalanannya dari media sosial (58 %), rekomendasi teman atau keluarga, dan laman perjalanan wisata. Tren ini dijawab para pelaku usaha di bidang perhotelan. RedDoorz, salah satu platform akomodasi dan perhotelan menargetkan ekspansi hingga 4.500 properti sampai akhir 2024.

Meningkat 1,5 kali lipat dibanding tahun lalu. Indonesia menjadi kontributor utama pertumbuhan perusahaan yang mencapai 85 % dari total properti. Pendiri sekaligus CEO RedDoorz Amit Saberwal mengatakan, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesarnya di Asia Tenggara. Bali disebut menunjukkan performa terbaik. Tak ayal, perusahaan ini membidik Gen Z sebagai pangsa pasar utama. ”Kami kini focus pada pembangunan di Bali. Jenama manajemen vila Lavana menjadi penggerak brand kami. Kami menargetkan merangkul 100 mitra vila hingga akhir 2024 serta tumbuh dua kali lipat tahun depan,” ujar Amit di Jakarta, Rabu (21/8). (Yoga)