Laju pertumbuhan laba perbankan berjalan lambat di tahun ini. Meski begitu, sejumlah bank diperkirakan masih mampu memberikan dividen jumbo tahun depan, terutama bank pelat merah. Dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah menargetkan dividen dari perusahaan pelat merah mencapai Rp 86 triliun, naik dari proyeksi tahun ini Rp 85,2 triliun. Selama ini, hampir separuh pembayaran dividen berasal dari bank BUMN. Toh, bank pelat merah tetap optimistis bisa berkontribusi memberi dividen besar. Beberapa tahun terakhir, salah satu penyumbang dividen terbesar bagi negara adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Bank berkode saham BBRI ini terakhir membayar dividen Rp 48,1 triliun. Tahun depan, BRI yakin masih bisa membagi dividen dengan nilai cukup gede. "Mau berapapun laba yang didapat BRI di tahun ini, rasio dividen BRI akan tetap besar," kata Direktur Utama BRI Sunarso. Ia menegaskan, BRI memiliki permodalan kuat, sehingga tak perlu menyisihkan laba ditahan. Saat ini, BRI mencetak CAR 24%. 

Jika rasio tersebut turun 2% tiap tahunnya, Sunarso memastikan dividen tetap bisa dibagikan hingga lima tahun ke depan. "Kalau kami mau tumbuh, asumsi memakai modal 2% untuk tumbuh setiap tahun, maka kami jaga CAR minimum yang sangat prudent itu di 17,5%," ujar dia. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo menuturkan, selama lima tahun terakhir, Bank Mandiri telah membagikan dividen dengan rasio dividen 60% dari laba bersih. Ia bilang akan mempertahankan rasio dividen. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) juga mengusahakan membagi dividen di atas pembayaran di tahun ini. Atas kinerja tahun 2023, BTN telah membagi dividen Rp 700,19 miliar. Angka ini setara dengan 20% dari total laba BTN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, pemberian dividen akan mempertimbangkan CAR. "Tapi kemungkinan saya kasih guidance pemberian dividen di 20%-25%," ujar dia.

Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan yang telah dirundingkan beberapa waktu terakhir. Perjanjian ini meningkatkan kerja sama kedua negara dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan. Perjanjian kerja sama pertahanan (defense cooperation agreement/DCA) ini ditandatangani Menhan RI Prabowo Subianto dan Deputi PM sekaligus Menhan Australia Richard Marles di Akmil, Magelang, Jateng, Kamis (29/8). Prabowo mengatakan, perjanjian ini merupakan tonggak bersejarah, sekaligus kelanjutan Perjanjian Lombok (2006) antara Indonesia dan Australia.

”Ini dilakukan untuk bersama-sama, sebagai tetangga yang berhubungan langsung, meningkatkan kerja sama untuk saling membantu mengatasi berbagai ancaman keamanan serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik,” ujar Prabowo. Presiden terpilih RI itu menegaskan, DCA bukanlah suatu pakta militer atau aliansi militer, melainkan kerja sama pertahanan. ”Ini menandakan bahwa kita ingin meneruskan serta memelihara hubungan erat dan hubungan persahabatan yang sangat baik. Saya bertekad untuk menjaga hubungan Indonesia-Australia menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” tutur Prabowo. Marles mengungkapkan, hubungan Indonsia-Australia sebagai teman terdekat tecermin dalam perjanjian kerja sama pertahanan ini.

”DCA di antara kedua negara kita ini adalah yang terdalam dan paling signifikan dalam sejarah hubungan bilateral kita,” katanya. DCA adalah perjanjian bahwa Indonesia dan Australia akan bekerja sama lebih erat dalam bidang pertahanan, di antaranya, dalam meningkat-kan interoperabilitas di antara kekuatan pertahanan kedua negara. Selain itu juga kemampuan untuk beroperasi dari wilayah negara mitra. ”Kita bisa bekerja sama  untuk kepentingan kita bersama, seperti menjaga tatanan dunia berbasis aturan,” ujar Marles. Salah satu perwujudan dari kerja sama pertahanan itu adalah latihan militer bersama. Marles mengungkapkan, Indonesia-Australia akan menggelar latihan bersama terbesar pada November tahun ini di Surabaya, Jatim. Latihan itu melibatkan 2.000 personel matra darat, laut, dan udara dari kedua negara. ”Ini sekaligus menjadi latihan terbesar bagi Australia di luar negeri tahun ini,” kata Marles. (Yoga)

Perkembangan teknologi telah menyebabkan dua kali disrupsi media. Pertama terkait dengan cara mendapatkan iklan dan kini di intinya, yaitu produksi konten. Media massa menghadapi tantangan tidak mudah di era kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI). Penggunaan kecerdasan buatan melahirkan peluang sekaligus ancaman bagi ekosistem media. Untuk itu, perusahaan media sebagai publisher perlu membangun hubungan yang setara dengan platform digital guna mendukung jurnalisme berkualitas. Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengutarakan, kondisi media massa di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Disrupsi teknologi digital tidak terhindarkan. Namun, banyak media tidak siap menghadapinya.

Adaptasi dan inovasi menjadi kunci menghadapi disrupsi. Selain itu, media juga perlu bernegosiasi dengan platform yang mendominasi distribusi konten di ranah digital. Apalagi, teknologi kecerdasan buatan memungkinkan platform memproduksi ulang informasi yang bersumber dari konten-konten di media massa (Kompas.id, 8/8/2024). Disrupsi yang pertama terjadi ketika platform mampu menarik pemasang iklan dibandingkan dengan media konvensional. Mereka menggunakan teknik programatik sehingga audiens target lebih bisa dijangkau dengan tepat. Media sebagai penyedia konten tak bisa bersaing. Kemudian, muncul jalan tengah agar platform membagikan pendapatannya untuk media konvensional dengan alasan konten-konten mereka selama ini digunakan untuk kepentingan bisnis.

Kini media mendapat ancaman baru, yaitu produksi konten menggunakan kecerdasan buatan. Perusahaan AI mampu memproduksi konten atau hasil olahan dengan basis konten yang ada di media konvensional, jurnal, dan lainnya. Produksi konten ini otomatis mengancam media konvensional di jantung bisnisnya. Apa yang terjadi dengan media jika konten-konten bermutu, analisis, prediksi, dan lain-lain bisa dihasilkan oleh mesin? Media harus melakukan transformasi.  Kemampuan mesin dalam hal ini kecerdasan buatan generatif akan makin akurat dan sesuai kebutuhan pengguna. Meski demikian, prinsip kerja di media yang berlandaskan jurnalisme harus diyakini oleh media itu sendiri sebagai cara yang teruji dan paling tepat dalam menyampaikan informasi kepada publik. (Yoga)

Musim kemarau di Kampung Karamat, Cianjur, Jabar, tak pernah seindah tahun ini. Air bersih kini mudah didapat warga tanpa berebut. Air bersih mengalir kencang saat Muhamad Solehudin (40) warga RT 003 RW 008, Kampung Karamat, membuka keran kamar mandi rumahnya. Airnya bening, tanpa bau. ”Lima belas tahun di sini, baru kali ini saya punya keran di dalam rumah. Tak terbayangkan sebelumnya,” katanya, Rabu (28/8). Tinggal di kaki Gunung Gede-Pangrango bukan berarti air bersih mudah didapat. Tak ada sumber air layak dekat permukiman. Satu-satunya ada di Lebak Salada, 500 meter dari permukiman. Setelah ditampung, air rembesan dari Lebak Salada disalurkan melalui banyak selang plastik ke rumah warga. Namun, airnya keruh tercampur material tanah. Pada musim kemarau debit air berkurang drastis.

Akibatnya, warga berebut demi setetes air yang kerap tercemar limbah rumah tangga, yang berujung adu mulut antarwarga, saat sulit air pada Juni-Oktober. Awal tahun 2024, Habitat for Humanity Indonesia dan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) menawarkan bantuan air bersih bagi warga, dalam Program Penyediaan Air Bersih untuk Penyintas Gempa Cianjur. Sebelumnya, Yayasan DKK terlibat merenovasi Puskesmas Pacet dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sarbini di Desa Sukamanah, Cugenang, yang rusak akibat gempa. Dari hasil survei, Karamat punya potensi sumber air bersih melimpah, yang terdekat adalah Mata Air Persemehan, 3 km dari RW 008. Saat kemarau, debit airnya 1 liter per detik. Pengelola Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango mengizinkan.

”Syarat utamanya, warga ikut menjaga hutan. Hutan terjaga menjamin air terus menghidupi warga,” kata Lana Sari, Kabid Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Cianjur di TNGGP. Serah Terima dilakukan Rabu (28/8). Banyak warga hadir mensyukuri perjuangan mereka siang dan malam sejak Februari 2024 mengalirkan air ke rumah, yang memberi manfaat bagi 921 jiwa yang tersebar di 225 kepala keluarga di RT 001, 002, dan RT 003. Semuanya di RW 008 Karamat. Melalui meteran berkelir biru Yayasan DKK, air dialirkan juga untuk kebutuhan 11 fasilitas umum, 6 sarana pendidikan, 1 posyandu, serta 4 sarana sosial. Manajer Proyek Program Penyediaan Air Bersih untuk Penyintas Gempa Cianjur dari Habitat for Humanity Indonesia Dani Agustianto mengatakan, sebagian besar infrastruktur dibuat warga.

Setiap RT mengirim minimal 10 orang per hari. Pengerjaan tetap dilakukan saat hujan turun deras hingga puasa. Tak hanya pembangunan fisik, warga mendapat pelatihan tentang pengelolaan air. Ke depan, air akan diurus Komite Air Anugrah Kehidupan. Sebagian besar bekerja sebagai buruh tani. Tanpa bayaran, ada 15 warga yang akan bertugas merawat, mengatur, dan mengelola tarif pemakaian air. Soleh, Ketua Komite Air Anugrah Kehidupan, menyatakan, setelah sebulan mendapat air secara gratis, warga akan ditarik biaya penggunaan dan perawatan, mulai September 2024. Tarifnya Rp 2.100 per meter kubik air. Penggunaan di atas 10 meter kubik akan ditambah biaya Rp 2.500 per meter kubik. Bila warga menunggak, dendanya Rp 500 per hari, sebagai bagian edukasi agar warga lebih menghargai air. (Yoga)

Lelah bekerja, anak muda Korsel pilih habiskan penghasilan untuk diri sendiri. Tidak menabung untuk menikah atau keluarga. Apalagi, punya anak butuh biaya besar. Angka kelahiran di Korsel terus terpangkas sejak 1970. Kini, gara-gara YOLO, semakin sedikit anak muda di negara itu mau punya anak. Pada Rabu (28/8) hanya ada 18.242 kelahiran sepanjang Juni 2024, terendah dibanding Juni tahun-tahun seebelumnya. Korsel hanya mencatat angka kelahiran 0,71 bayi per perempuan. Paling rendah sepanjang sejarah. Di Seoul dan kota sekitarnya lebih buruk lagi, cuma 0,55. Penyebabnya dijelaskan dosen sosiologi Seoul Women’s University, Jung Jae-hoon, yaitu anak muda Korsel mau bersenang-senang, yang tak lepas dari nilai hidup generasi Z, hidup cuma sekali atau you only live once (YOLO).

Penganut YOLO yakin kesenangan atau hal menarik harus dilakukan. Konyol dan berbahaya pun tetap dilakukan. Tak perlu banyak berpikir. Karena hidup cuma sekali. Harus dinikmati sepenuhnya. Kejar impian, ambil risiko, dapatkan pengalaman baru. Anak muda memilih keluar dari zona nyaman dan tak keberatan hidup dalam ketidakpastian. Park Yeon (28) contohnya. Mayoritas pengeluarannya untuk makan dan jalan-jalan. Tidak ada tabungan persiapan menikah, apalagi punya anak. ”Tidak cukup uang tersisa untuk ditabung setelah saya melakukan hal-hal yang dapat memberi penghargaan kepada diri sendiri. Ia mau menjadi penyanyi dan mengumpulkan modal dengan berjualan baju dulu. ”Untuk saat ini, menikmati hidup dan mengerjakan pekerjaan impian adalah prioritas saya,” katanya.

Menurut Jung, orang Korsel kelompok umur 20-30 tahun fokus menghabiskan uang, bukan menabung. Bank sentral Korsel mencatat, tabungan di kelompok umur itu turun menjadi 28,5 % pada kuartal I-2024. Sebaliknya, pengeluaran mereka naik 40,1 %. Di kelompok umur lain, tabungan naik dan pengeluaran menurun. Jung menyebut, sibuk belanja di kalangan orang muda dipicu keinginan memburu status dan menikmati hidup. Media sosial mendorong orang muda butuh tampil sukses, dengan penggunaan aneka barang mahal. Banyak orang Korsel berpendapat, hidup bermakna kalau sukses secara material. (Yoga)

Prestasi para atlet di Olimpiade Paris 2024 layak mendapat apresiasi. Gelombang apresiasi dan penghargaan bagi para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Paris 2024 terus bergulir. Apresiasi terakhir diberikan para pengusaha yang digalang Ketua Kontingen Tim Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 Anindya Bakrie, dimana atlet panjat tebing Veddriq Leonardo dan lifter angkat besi Rizki Juniansyah yang meraih medali emas mendapat penghargaan Rp 1 miliar. Pelatih mereka mendapatkan Rp 500 juta. Pebulu tangkis putri Gregoria Mariska Tunjung yang meraih medali perunggu mendapat Rp 500 juta, pelatihnya mendapat Rp 150 juta. Ditambah bonus bagi 26 atlet lain yang tampil di Olimpiade, total penghargaan dari kelompok pengusaha ini mencapai Rp 4,5 miliar.

Sebelumnya, atlet dan pelatih mendapat penghargaan dari pemerintah, yang diserahkan simbolis oleh Presiden Jokowi. Atlet peraih medali emas mendapat bonus Rp 6 miliar dan peraih medali perunggu Rp 1,65 miliar. Pelatih atlet peraih emas memperoleh Rp 2,75 miliar dan perunggu Rp 675 juta. Atlet lain yang tampil di Olimpiade mendapat Rp 250 juta per orang, lebih besar dari bonus pada Olimpiade Tokyo 2020. Penghargaan dan perhatian dari pemerintah dan kalangan swasta yang diterima para atlet ini perlu disyukuri, mengingat mereka telah berjuang membela negara. Penghargaan ini diharapkan bisa membantu para atlet mempersiapkan masa depan setelah tak lagi menjadi atlet.

Sering kita mendengar kisah mengenaskan para mantan atlet di hari tua, setelah berjuang membela negara di masa muda mereka. Upaya Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI) untuk memberi asuransi yang baru dapat dimanfaatkan Rizki pada usia 41 tahun pun menjadi inisiatif yang patut diapresiasi. Hal ini memperlihatkan, kini atlet bisa sejahtera jika fokus berlatih dan berusaha mencapai prestasi terbaik. Namun, untuk mencapai hasil itu, perhatian dan dukungan pada mereka perlu diberikan sejak awal. Mulai dari pencarian bibit atlet, pembinaan terarah dengan bantuan sport science, hingga kesempatan berkompetisi seluas-luasnya. (Yoga)

Faktor yang berpotensi menggeser posisi kelas menengah hingga turun kasta sangat beragam, salah satunya faktor kesehatan. Guncangan kesehatan (unexpected health shocks) dapat memicu gelombang besar yang mengancam kemapanan ekonomi rumah tangga. Ibaratnya sakit sedikit jadi miskin alias ”sadikin” atau jatuh miskin lagi (jamila). Penyakit kardiovaskular atau serebrovaskular merupakan contoh nyata unexpected health shocks karena bisa terjadi pada waktu yang tidak dapat diprediksi. Serangan jantung dan stroke merupakan kondisi darurat akut yang menjadi beban masalah kesehatan di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan, lebih dari 150 juta orang yang jatuh miskin tiap tahun karena guncangan kesehatan yang merugikan.

Studi di AS tahun 2018 menunjukkan bahwa rawat inap di rumah sakit bertanggung jawab atas 4–6 % kebangkrutan. Di Asia dan Afrika, guncangan kesehatan berpotensi mengurangi pendapatan rumah tangga serta meningkatkan potensi kemiskinan hingga 20-40 %. Kelas menengah rentan terdampak guncangan kesehatan karena alokasi keuangan mereka terserap untuk biaya hidup, ongkos pendidikan, alokasi dana berwisata, dan kebutuhan lainnya. Langkah antisipatif Untuk mencegah konsekuensi yang sangat buruk dari unexpected health shocks bagi ekonomi rumah tangga, diperlukan langkah-langkah antisipatif dengan menyiapkan tabungan dan berpartisipasi dalam asuransi kesehatan untuk meminimalkan segala risiko akibat penyakit dan kecelakaan.

Pascapandemi Covid-19, terjadi peningkatan biaya medis yang dipicu inflasi medis. Sayangnya, kondisi ini belum membuat masyarakat Indonesia menyiapkan sumber pendanaan untuk biaya kesehatan agar tidak menjadi beban pengeluaran pribadi. Pelayanan kesehatan yang mengutamakan prinsip promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dapat menekan penyakit kronik degeneratif yang ujungnya akan meminimalkan terjadinya unexpected health shocks. Dengan sistem kesehatan nasional yang lebih baik, diharapkan tidak akan muncul lagi ”sadikin” atau ”jamila” berikutnya (Yoga)

Lebih dari setengah karyawan di Indonesia aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir sebagai langkah antisipasi. Alasannya, mereka merasa budaya kantor tidak sehat dan tidak puas dengan tempat kerja mereka. Demikian hasil riset perusahaan perekrutan karyawan, Robert Walters. Fenomena karyawan aktif mencari lowongan kerja baru atau career cushioning ialah langkah proaktif karyawan untuk meningkatkan prospek karier sebagai antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pekerjaan saat ini.

Career cushioning melibatkan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman baru sambil tetap bekerja. Langkah ini membantu para pekerja beradaptasi dengan ketidakpastian pasar kerja dan perubahan dalam industri. Dalam siaran pers laporan hasil riset Robert Walters, Rabu (28/8) di Jakarta, 50 % profesional atau karyawan kerah putih dalam jaringan Robert Walters mengaku aktif mencari lowongan kerja baru dalam enam bulan terakhir. Faktor yang mendorong praktik career cushioning adalah budaya kerja yang tidak sehat (52 %), kepuasan kerja rendah (25 %) dan kurangnya jaminan keamanan kerja (17 %).

”Career cushioning tidak hanya membantu mengurangi risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, juga memungkinkan para profesional membangun jaringan yang berharga dan meningkatkan keterampilan mereka,” ujar Senior Manager Robert Walters Indonesia Rika Tantiana. Menurut dia, 63 % res- ponden meyakini bahwa career cushioning dapat mempercepat pencarian pekerjaan mereka. Karyawan yang melakukan praktik career cushioning merasa lebih percaya diri di tengah volatilitas pasar kerja. Taktik career cushioning yang paling populer dilakukan karyawan, kata Rika, adalah melamar pekerjaan lain (47 %) dan mengikuti pelatihan atau keterampilan (42 %). (Yoga)

Sekarang, Deri (28) karyawan swasta asal Jakarta yang bekerja di hotel jadi lebih perhitungan. Di tengah biaya hidup yang makin tinggi, Deri mesti merelakan gajinya dipotong Rp 2,7 juta sebulan untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh 21) sampai iuran BPJS Ketenagakerjaan. “Dulu gue enggak perhitungan soal pajak karena sudah kewajiban, tapi, sekarang kok, semakin enggak masuk akal potongannya?” ucap Deri, Selasa (27/8). Ia mulai menyadari potongan pajak lebih besar awal tahun ini, bertepatan dengan keputusan pemerintah menerapkan formula baru ”tarif efektif rata-rata atau TER” dalam menghitung tarif Pajak Penghasilan. Dimana potongan pajak pekerja lebih besar pada awal tahun, tapi lebih kecil pada akhir tahun sehingga secara nominal total beban pajak tidak berubah. Pada bulan Desember, pegawai juga berpeluang menerima pengembalian kelebihan bayar pajak.

Kekesalannya bertambah melihat kabar pejabat bergaya hidup mewah serta korupsi, kolusi, dan nepotisme pejabat. Kejengkelan soal pajak dan korupsi pejabat itu bergulir semakin ”liar” menjadi kekesalan atas lemahnya sistem penegakan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Apalagi, melihat koruptor bisa bebas keluar-masuk penjara. Di lini masa media sosial belakangan, kejengkelan warganet atas berbagai pungutan pajak dan iuran bisa dengan mudah ditemukan. Di tengah kekesalan warga pembayar pajak seperti Deri, pemerintah memasang target penerimaan pajak yang tinggi dan menantang tahun depan. Dalam RAPBN 2025, target penerimaan pajak ditetapkan Rp 2.189,3 triliun, naik 13,9 % dari proyeksi (outlook) APBN 2024. Untuk pertama kalinya, target pajak menembus Rp 2.000 triliun. Mengerek penerimaan pajak setinggi itu tak mudah.

Sepanjang tahun ini, hingga Juli 2024, setoran pajak terus menurun. Data terakhir per 31 Juli 2024, penerimaan pajak terkontraksi 5,75 % secara tahunan. Meski sudah masuk bulan kedelapan, setoran pajak baru mencapai Rp 1.045,32 triliun atau 52,56 % dari target. Pemerintah sendiri ragu target tahun ini tercapai. Peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan, untuk mencapai target Rp 2.189,3 triliun tersebut, ada satu prasyarat penting yang tak boleh dipandang sebelah mata, yakni menjaga kepercayaan rakyat sebagai pembayar pajak. Sayangnya, persepsi kepercayaan publik terhadap pemerintah belum pulih. Terlebih, setelah aksi unjuk rasa besar akibat rencana pemerintah dan DPR merevisi UU Pilkada, pekan lalu. (Yoga)

Kemenkominfo mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang beroperasi di Indonesia menandatangani pakta integritas antijudi daring. PSE privat dari dalam dan luar negeri juga dilarang memfasilitasi segala kegiatan terkait judi daring. Hal itu mengemuka dalam Deklarasi Pemberantasan Judi Online melibatkan Kemenkominfo, OJK, BI dan 11 asosiasi industri di sektor keuangan dan perbankan, Rabu (28/8) di Jakarta. Sebagai langkah konkret dari deklarasi, Kemenkominfo, OJK, BI, dan 11 asosiasi industri di sektor keuangan dan perbankan akan membentuk satgas atau tim bersama untuk mengorkestrasi upaya pemberantasan judi daring secara lebih masif.

Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, dirinya telah menandatangani pakta integritas antijudi daring untuk 11.693 PSE privat dengan 18.230 sistem elektronik. PSE privat yang dimaksud sudah mencakup PSE bidang jasa pembayaran. Pakta akan dikirimkan ke mereka dan wajib ditandatangani. ”Bila di antara 11.693 PSE privat itu masih membandel, kami akan cabut tanda daftar sebagai PSE privat. Kalau tanda daftar sudah dicabut, berarti ilegal. Jika dari kami dinyatakan ilegal, masak BI dan OJK memberikan izin usaha operasional,” ujar Budi.

Chairman Communication and Information System Security Research Center Pratama Persadha berpendapat, pemberantasan judi daring secara siber tidak sulit meskipun pada saat dilakukan penelusuran ditemukan alamat protokol internet yang dipergunakan ternyata berasal dari luar negeri. Pemblokiran pemerintah dalam mengurangi maraknya judi daring kurang tepat. Pasalnya, apa yang selama ini diblokir hanyalah landing page dari tautan laman judi daring yang menyebar luas di aplikasi media sosial, karena servernya tak berada di landing page. (Yoga)