Dalam lima tahun terakhir, pola konsumsi masyarakat kelas menengah mengalami pergeseran. Di tengah penurunan daya beli, kelompok ini mesti mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar pajak dan iuran. Berdasarkan data BPS, porsi pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak dan iuran pada 2019 adalah 3,48 % dari total pengeluaran. Pada 2024, porsi tersebut meningkat menjadi 4,53 % dari total pengeluaran. Dibanding kelompok lain, beban pajak dan iuran yang ditanggung kelas menengah berbeda tipis dengan kelas atas. Pada 2024, pengeluaran kelas atas untuk membayar pajak/iuran adalah 4,84 %. Menurut Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pajak yang dimaksud adalah PBB, pajak kendaraan bermotor (STNK), serta PPh 21.

Sementara iuran yang dimaksud dalam bentuk retribusi seperti iuran RT/RW, sampah, keamanan, dan asuransi. ”Untuk PPh 21, masuk ke rincian (pajak) lainnya. Fokusnya lebih ke PBB, pajak kendaraanbermotor, serta retribusi dan asuransi,” kata Ateng, Minggu (1/9). Kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara. Kelas menengah menyumbang 50,7 % dari penerimaan pajak. Sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 %. Dengan total kontribusi 85,2 %, kedua kelompok ini adalah penopang utama penerimaan pajak negara. Namun, kedua kelompok ini kurang diperhatikan. Mereka bukan kelompok miskin dan rentan yang mendapat bansos dari pemerintah.

Mereka juga tidak ikut menikmati kucuran insentif yang ditujukan pemerintah untuk kelas atas. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan, mengingat kontribusi kelas menengah yang sangat besar bagi penerimaan pajak, solusi yang tepat bukanlah mengurangi kewajiban pajak kelas menengah. Namun, meningkatkan kemampuan kelas menengah untuk membayar pajak agar kewajiban pajak itu tidak malah menjadi beban di antara pengeluaran lainnya yang sudah tinggi. Caranya dengan menjaga daya beli dan meningkatkan penerimaan kelas menengah. Misalnya, melalui penciptaan lapangan kerja yang layak bagi kelas menengah serta meningkatkan akses kelas menengah untuk masuk ke sektor bernilai tambah tinggi. (Yoga)

Gubernur dan wagub Jabar mendatang bakal menghadapi tantangan mengembangkan potensi pariwisata dan pertanian di wilayah timur. Sejauh ini, potensi itu belum membawa sejahtera bagi warga. Jabar bagian timur kaya potensi. Mulai dari pertanian, kelautan, hingga pariwisata. Namun, kabupaten/kota di wilayah itu masih saja jadi daerah miskin. Pilkada Jabar diharapkan memberi solusi. Jabar bagian timur meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Berdasar data BPS Jabar Juli 2024, tingkat kemiskinan tujuh daerah itu di atas rata-rata Provinsi Jabar, yakni 7,46 %. Bahkan, empat di antaranya termasuk lima teratas daerah termiskin di antara 27 kabupaten/kota di Jabar. Indramayu dan Kuningan, misalnya, menjadi daerah termiskin di Jabar dengan angka 11,93 % dan 11,88 %.

”Padahal, daerah yang miskin ini semuanya adalah lumbung pangan, air, dan punya potensi pariwisata. Ini daerah yang harusnya sejahtera,” ucap Novi Satria Pradja, pengajar Pascasarjana Pendidikan Ekonomi di Universitas Kuningan, Jumat (30/8). Kuningan, misalnya, memiliki Gunung Ciremai setinggi 3.078 meter di atas permukaan laut yang dapat menjadi potensi pariwisata. Tahun lalu saja, lebih dari tiga juta wisatawan berkunjung ke sana. Lebih tinggi dibanding kunjungan wisatawan ke Cirebon, yakni 683.909 orang. Namun, menurut Novi, pariwisata belum mampu sepenuhnya mengangkat warga dari jurang kemiskinan. Penyebabnya, tanah di daerah pariwisata banyak dikuasai orang luar Kuningan. Misalnya, Palutungan yang dipadati kafe dan tempat wisata.

Belum optimalnya pengembangan pariwisata juga terpotret dari banyaknya warga merantau keluar Kuningan untuk berdagang bubur dan lainnya. Di Indramayu, potensi pertanian dan kelautan juga belum optimal membawa warga sejahtera. Padahal, daerah ini memiliki luas tanam hingga 130.000 hektar per hari dengan produksi 1,4 juta ton gabah kering panen. Produksi perikanannya juga tahun lalu 551.632 ton, tertinggi di Jabar. ”Tapi, daerah ini tetap miskin. Ada yang salah dalam pengelolaan kekayaan ini. Petani, misalnya, tidak bisa menentukan harga, tetapi bergantung ke tengkulak,” ungkap Novi. Di sisi lainnya, masih ada masalah sarana dan prasarana pertanian. Saat ini, 765 hektar sawah di Indramayu kekeringan karena minim pasokan air. Gagal panen pun mengancam petani. Janji manis sudah ditebar pasangan calon gubernur. Sudah saatnya rakyat merasakan nikmat yang sesungguhnya. (Yoga)

Rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dinilai kontradiktif terhadap kampanye penggunaan transportasi publik. Kenaikan tarif tanpa adanya perbaikan nyata hanya semakin membebani masyarakat, terutama penumpang yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama. Rencana skema subsidi ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 di Bab 3 mengenai Belanja Negara. Dengan ketentuan ini, nantinya hanya warga yang dianggap tidak mampu yang dapat menerima subsidi tarif KRL Jabodetabek. Warga yang dianggap mampu bakal membayar lebih.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal mengatakan, rencana subsidi tarif KRL Jabodetabek berdasarkan NIK bagian dari rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Proses diskusi mengenai wacana ini masih terus dilakukan. ”Kami masih kaji, mencari polanya,” kata Risal, Sabtu (31/8). Menanggapi rencana itu, warga Jakarta yang tergabung dalam Komunitas KRL Mania, Nurcahyo, mengatakan, transportasi publik seharusnya dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi.

Di sisi lain, pengguna KRL Jabodetabek terdiri atas beberapa kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga warga lansia, yang semuanya membutuhkan akses transportasi publik yang adil dan terjangkau. ”Kebijakan subsidi berbasis NIK berisiko mengubah prinsip transportasi publik yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Oleh karena itu, kami menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari layanan publik,” ujarnya. (Yoga)

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki bursa komoditas pertambangan untuk komoditas nikel. Karenanya Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) berencana membentuk Indonesia Metal Exchange (IME) untuk komoditas nikel, yang konsepnya menyerupai London Metal Exchange (LME). Diharapkan bursa ini bisa dibentuk pada 2025, setelah mendapatkan persetujuan pemerintahan baru. Berdasarkan data Neraca Sumber Daya Cadangan Minerba Nasional tahun 2023 yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), tercatat total cadangan bijih nikel Indonesia mencapai 5.325.790.841 ton. Sementara produksi bijih nikel Indonesia di tahun 2023 sebesar 175 juta ton. Sementara itu, dari laporan realisasi investasi nasional 2023 tercatat sebanyak Rp 1.200 triliun dan dari jumlah itu, komoditas nikel tercatat menyumbang investasi sebesar Rp 523 triliun. (Yetede)

BTV Semesta Berpesta yang digelar di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 31 Agustus-1 Oktober 2024, mampu menggairahkan industri kreatif  hingga usaha UMKM. Festival ini makin meriah seiring digelarnya sejumlah kegiatan, antara lain lomba push up bike anak-anak dan memasak serta K-Pop dance. Maka tak heran jika ribuan orang menyambangi festival akbar ini. BTV semesta Berpesta sudah digelar di 12 kota dan selalu dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Sederet artis dan grup musik papan atas Indonesia meramaikan BTV Semesta Berpesta. Pada hari pertama, Sabtu (31/8/2024), panggung ajang ini dimeriahkan oleh Rony Parulian, Juicy Luicy, Mahalini, dan Yura Yunita. Di hari kedua, konser dibuka Nadhif Basalamah, Naura Ayu, Yovie and Nuno, Maliq & D'Essential, serta Ucupop. Dihari pertama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyempatkan hadir di acara ini. Pramono mencoba produk UMKM di festival BTV Semesta Berpesta. Menurut dia, produk UMKM yang dihadirkan malam itu begitu beragam dan menarik. (Yetede)

Pada September ini ada potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang diharapkan diikuti pula dengan memangkas suku bunga acuan bank Indonesia 7 days reverse repo rate (BI7DRR). Penurunan suku bunga ini menjadi angin segar bagi industri perbankan karena akan  berdampak pada penurunan biaya dana (cost of fund). Direktur PT bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T. Budiman mengatakan, penurunan bunga The Fed di September ini diperkirakan memang terjadi. Ada pendapat yang menyampaikan potensi pemangkasan sekitar 25 basis poin (bps) dan ada 50 bps. Namun, bagi dirinya kemungkinan besar dipangkas 25 bps. "Karena The Fed jelas katakan bahwa  dia berusaha fighting dengan inflasi, sekarang sudah jinak dan yang dikhawatirkan adalah dampak employment, Chief Powel bilang dia akan serius  atasi masalah employment, kalau kondisi memburuk dia akan segan-segan akan lebih agresif, tapi sementara dia akan kecil dulu, tidak langsung  agresif," ungkap haryanto. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi melanjutkan penguatan di awal bulan September ini, setelah akhir pekan lalu di tutup di level 7.670. Penguatan IHSG masih cukup terbuka, meski makin terbatas, dengan potensi kembali menguji level 7.700. Sejumlah data ekonomi yang akan rilis  pekan ini baik dari global maupun domestik, akan menjadi sentimen penggerak utama IHSG. "Untuk sepekan ke depan, kami perkirakan IHSG masih berpeluang menguat dengan kecenderungan terbatas. IHSG akan bergerak pada rentang support 7.547 dan resistance 7.743," kata Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Investor Daily. Didit mengungkapkan, langkah IHSG akan dipengaruhi rilis data ekonomi dari dalam dan luar negeri, seperti inflasi Indonesia, data manufaktur, neraca dagang China, serta data pekerjaan dan NFP Amerika Serikat. (Yeted)

Derasnya impor ilegal memperburuk kinerja industri manufaktur yang saat ini sedang lunglai. Penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal harus dilakukan agar benar-benar menuju deindustrialisasi. Direktur lembaga kajian Next Policy Yusuf Wibisono menerangkan, banjir impor produk tekstil dan juga sepatu saat ini, terutama dari China, merupakan kombinasi  dari aksi dumping, lemahnya perlindungan terhadap industri domestik dan derasnya impor ilegal.

Next Policy mencatat impor tektil mencapai US$ 1,0 miliar pada 2019, kemudian US$ 936 juta pada 2019, kemudian US$ 936 juta 2020, US$ 966 juta pada 2021, US$ 832 juta pada 2022 dan US$ 702 juta pada 2023. Yusuf mengatakan bahwa meski kecenderungan impor TPT menurun, namun kondisi industri tekstil domestik semakin terpuruk dalam tahun-tahun terakhir, banyak perusahaan yang telah mematikan mesin hingga menutup pabrik serta melakukan rasionalisasi buruh dari merumahkan sementara hingga PHK massal. (Yetede)