;

Tarif KRL Berbasis NIK Menuai Polemik

Yoga 03 Sep 2024 Kompas

Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK menuai polemik. Tahun ini isu tersebut berkembang seiring munculnya rencana skema subsidi yang tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025 mengenai belanja negara. Dalam dokumen itu tertulis, total subsidi kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) tahun depan direncanakan Rp 7,96 triliun, naik 0,9 % dibanding outlook 2024. Pada 2025, PSO untuk KAI sebesar Rp 4,8 triliun. PSO ini untuk beragam hal yang dikelola KAI, termasuk kereta jarak jauh, kereta komuter di luar Jabodetabek, dan KRL Jabodetabek. Dari Rp 4,8 triliun itu, belum ada informasi berapa porsi PSO untuk KRL Jabodetabek. Pada 2023, kontrak PSO KRL Jabodetabek Rp 1,63 triliun atau 65,2 % dari total subsidi PSO untuk PT KAI yang mencapai Rp 2,5 triliun.

Yang justru mengemuka adalah wacana menerapkan tariff tiket berdasarkan NIK pada transportasi KRL Jabodetabek. Membedakan kelas pengguna KRL berdasarkan kaum berpunya dan miskin menyalahi prinsip dasar angkutan umum yang bersifat inklusif melayani semua kalangan dengan standar layanan sama. NIK untuk mengetahui usia komuter, status sebagai pekerja atau pelajar, mungkin lebih tepat. Di sejumlah negara, seperti Singapura, tarif dibedakan untuk anak-anak, orang dewasa, orang lanjut usia, difabel, dan karyawan atau pekerja aktif. Tarif angkutan umum di Singapura sangat rendah dibanding biaya hidup di sana yang dikenal sebagai salah satu kota termahal di dunia. Perjalanan singkat kurang dari 3,2 km sekitar Rp 13.000 dan tarif paling mahal untuk perjalanan 40 km atau lebih dari Rp 27.000.

Tarif itu untuk mengakses semua moda, baik bus, LRT, maupun MRT. Perjalanan dari titik berangkat (first mile) ke titik tujuan (last mile) nyaris tak butuh biaya karena hampir semua orang dapat mengakses stasiun atau halte dengan jalan kaki sebentar dari rumah, tempat kerja, dan lain-lain. Di Jabodetabek, biaya first-last mile masih tinggi. Pengguna kendaraan pribadi harus membayar parkir dan bahan bakar, pengguna angkutan daring dikenai biaya yang terkadang lebih besar dari tarif angkutan umumnya. Pergantian antarmoda angkutan massal belum terfasilitasi dengan baik. Persoalan integrasi fisik dan tarif inilah yang seharusnya didiskusikan serius dan dicarikan solusi cepat di Jabodetabek. (Yoga)


Transformasi Ekonomi Kerjasama RI-Afrika

Yoga 03 Sep 2024 Kompas

Dua forum tingkat tinggi Indonesia-Afrika membuahkan sejumlah langkah konkret menuju transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kerja sama bisnis. Hal itu mencakup peningkatan kapasitas di sektor strategis yang dapat mempercepat target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kedua forum itu ialah Forum Indonesia-Afrika (IAF) Ke-2 dan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) 2024 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (2/9). Forum yang dibuka Presiden Jokowi itu menjadi platform membangun kerja sama bisnis dan kemitraan multipihak di berbagai sektor, baik antarnegara dunia selatan maupun secara triangular. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, transformasi ekonomi sangat penting bagi negara-negara dunia selatan.

Apalagi di tengah terhambatnya capaian target SDGs dan sejumlah tantangan global. Data Sustainable Development Report 2023 menunjukkan, hanya 15 % dari target SDGs berada di jalur yang benar, sementara banyak lainnya mengalami kemunduran. Akibatnya, lebih dari separuh populasi dunia berisiko tertinggal dan tidak menjadi sasaran pembangunan. Kondisi itu diperburuk dengan munculnya sejumlah tantangan global, seperti ketegangan geopolitik, ketimpangan, kemiskinan ekstrem, perubahan iklim, pandemi, dan krisis keuangan. Selain itu, juga ada gangguan rantai pasok global dan fragmentasi perdagangan yang merugikan ekonomi global. Sejumlah kerja sama dan kemitraan konkret telah dihasilkan dalam kedua forum itu.

Bahkan, sejumlah penjajakan kerja sama juga ditelurkan melalui pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan sejumlah kepala negara di Afrika. Menlu, Retno Marsudi menuturkan, ada beberapa kerja sama penguatan ekonomi yang ditandatangani RI dengan sejumlah negara Afrika. Di bidang energi, terdapat nota kesepahaman (MoU) pengembangan panas bumi antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Tanesco Tanzania. Di bidang kesehatan, terdapat MoU transfer teknologi kesehatan antara PT Bio Farma (Persero) dan Atlantic Life Sciences Ghana, MoU Bio Farma dengan NatPharm Zimbabwe, dan kerja sama transfer teknologi vaksin antara Bio Farma dan BioVax Kenya. Di bidang dirgantara, yaitu letter of intent antara PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan di Kongo dan Senegal. (Yoga)


Menyulap Limbah Plastik Menjadi Pakaian Tradisional

Yoga 03 Sep 2024 Kompas

Petugas Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, terlihat sedang merapikan pakaian tradisional yang terbuat dari sampah plastik di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Hari Senin (2/9/2024). Pakaian tradisional tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp 200.000 sampai Rp 400.000 per set. (Yoga)


Perbankan Syariah Memiliki Kinerja Lebih Tinggi

Yoga 03 Sep 2024 Kompas

Hingga semester I-2024, sejumlah perbankan syariah mencatat kinerja lebih tinggi dibanding perbankan nasional, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga. Hal ini, didukung upaya menjaga kualitas pembiayaan dengan menyasar sektor-sektor tertentu, menghimpun dana murah, dan optimalisasi teknologi di tengah tantangan ekonomi global. Mengutip data OJK, industri perbankan syariah pada Juni 2024 mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar 13,58 % secara tahunan, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) 10,41 %, serta pertumbuhan aset 9,07 %.

Sementara, aset perbankan nasional tumbuh 8,96 %, dengan pertumbuhan kredit 12,24 %, serta pertumbuhan DPK 8,43 %. Direut PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengatakan, data tersebut menunjukkan industri perbankan syariah tumbuh lebih baik dibandingkan industri perbankan secara nasional. Salah satunya dialami BSI dengan mencetak laba bersih pada semester I-2024 sebesar Rp 3,39 triliun atau tumbuh 20,2 % secara tahunan. Capaian tersebut ditopang oleh fungsi intermediasi BSI, yakni penyaluran pembiayaan sebesar Rp 256,77 triliun atau tumbuh 15,99 % secara tahunan dan penghimpunan DPK sebesar Rp 296,69 triliun atau tumbuh 17,5 %.

Di sisi lain, kualitas pembiayaan BSI menunjukkan perbaikan tecermin dari rasio nonperforming financing (NPF) bruto per Juni 2024 sebesar 1,99 %, turun dibanding periode Juni 2023, di 2,31 %. ”Di tengah kondisi makroekonomi yang menantang, BSI memilih menumbuhkan pembiayaan pada segmen  serta sektor yang tepat karena kalau kita salah masuk, artinya khawatir dengan kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Pertama, kita fokus pada segmen yang profitable, utamanya segmen consumer, seperti Gria dan Mitraguna, kemudian ritel, dan UMKM, termasuk produk gadai dan cicil emas,” katanya dalam konferensi pers Kinerja BSI Triwulan II-2024 secara daring, Senin (2/9). (Yoga)


Beasiswa Vatikan, menjembatani Mahasiswa Lintas Iman

Yoga 03 Sep 2024 Kompas

Deni Iskandar (30) tak pernah bermimpi bisa berkuliah sampai Vatikan. Dengan latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan, ia sudah puas meraih gelar sarjana studi agama dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, tiba-tiba, ia ditawari seorang pastor Keuskupan Bogor untuk melanjutkan pendidikan di Vatikan. ”Waktu itu, saya mikirnya, ini tidak mungkin. Siapa saya? Saya enggak pernah terpikir sampai Vatikan, apalagi saya Muslim. Vatikan, kan, pusat Gereja Katolik seluruh dunia. Tapi, saya tersemangati karena banyak orang mendukung saya supaya kuliah di sana,” ujar Deni, Minggu (1/9). Deni merupakan salah satu penerima beasiswa dari Nostra Aetate Foundation, lembaga milik Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, yang mempromosikan dialog antaragama untuk perdamaian melalui pendidikan.

Skripsi Deni berjudul Potret Kebebasan Hak Beribadah Umat Katolik di Labuan, Pandeglang, Banten. Ia memilih tema itu karena kekagumannya terhadap toleransi antarumat beragama di pandeglang, kota sejuta santri. Meski Pandeglang diisi mayoritas umat Muslim, mereka tetap hidup berdampingan dengan umat Katolik. Skripsi itu menjadi faktor dia mendapat beasiswa tersebut. Nilai-nilai toleransi antar umat beragama itu yang kemudian Deni dalami ketika belajar di Pontifical University of Saint Thomas Aquinas-Angelicum dan Pontificia Universitas Gregoriana. Di sana, ia belajar mulai dari Teologi Katolik hingga Ensiklik Gereja Konsili Vatikan II. Ia pun mulai memahami intra-religious dialogue dalam konsep Gereja Katolik.

Kebahagiaan Deni semakin memuncak setelah berhasil bertemu secara langsung dengan Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan, pada 28 Juni 2023. Dewi Kartika Maharani Praswida (28) sejak mengenyam bangku kuliah di Universitas Negeri Semarang di Jateng, pada 2013-2017, sudah aktif dalam dialog lintas agama. Setelah rampung kuliah, pertengahan Maret 2018, ia terpilih untuk mengikuti pertemuan anak muda dari sejumlah negara, Presynode Meeting, di Vatikan. Seluruh delegasi diminta mengumpulkan masukan yang nantinya akan disampaikan dalam Synodal Meeting pada Oktober 2018 dengan para uskup seluruh dunia dan diketuai oleh Paus.

Dewi kemudian mendapatkan informasi seleksi program beasiswa dari Nostra Aetate Foundation dan mengikuti proses seleksinya. Setelah dinyatakan lolos, ia mulai berkuliah di Pontifical University of Saint Thomas Aquinas-Angelicum dan Pontifical Institute for Arabic and Islamic Studies (PISAI), pada Juni 2019. Dewi bersyukur karena sekali waktu diberi kesempatan bertemu secara singkat dengan Paus Fransiskus di Alun-alun Santo Petrus, tepat di depan Basilika Santo Petrus, 2019 silam. Fotonya heboh di media sosial karena Dewi terlihat satu-satunya perempuan berhijab yang bersalaman dengan pemimpin Gereja Katolik Roma tersebut. (Yoga)


Warga Asing hingga Artis Teperdaya Penipuan Berkedok Investasi

Yoga 03 Sep 2024 Kompas

Dalam dua bulan terakhir, ada tiga kasus penipuan berkedok investasi yang terungkap di kawasan Jabodetabek. Korbannya beragam, mulai dari warga negara asing hingga artis. Warga diminta jeli dan berhati-hati terhadap tawaran investasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (2/9) mengungkap, penipuan berkedok investasi marak terjadi akhir-akhir ini. Kasus terkini dialami JJ yang merugi Rp 565 juta karena tertipu praktik jual-beli tanah fiktif. Pelaku bernama Ihwan Subandi menawarkan tanah di Kabupaten Bogor, Jabar. Korban JJ membeli tanah tersebut seharga Rp 4,4 miliar. Sebagai tanda jadi, korban memberi uang muka Rp 565 juta. Sisanya dilunasi setelah sertifikat tanah selesai.

Pelaku membuat akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) no11 tertanggal 16 November 2022, dibuat oleh Aden Dahri, selaku notaris di Kabupaten Bogor. Namun, setelah setahun, sertifikat tanah itu tak kunjung rampung. Korban melalui kuasa hukumnya memeriksa, ternyata PPJB No 11 tanggal 16 November 2022 tak terdaftar dan bukan produk Kantor Notaris Aden Dahri. ”PPJB itu diduga palsu dan tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai pemilik,” ujar Ade. Penipuan berkedok investasi juga dialami artis Bunga Zainal yang merugi Rp 6,2 miliar. Suaminya pun turut tertipu. Total kerugian Bunga Zainal dan suami mencapai Rp 15 miliar. Saat datang ke Polda Metro Jaya, Jumat (30/8), Bunga mengaku trauma, sebab kerugian yang dia alami cukup besar. Bahkan, korban penipuan itu tak hanya di Jakarta, tapi sampai ke Bali.

Akibat kejadian ini, Bunga akan mengintrospeksi diri untuk tidak mudah percaya dengan orang yang menawarkan investasi. Penipuan berjenis investasi juga pernah mendera WNA. Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya menangkap warga negara India yang terlibat penipuan berkedok investasi perdagangan valuta asing (foreign exchange/forex) emas pada Jumat (26/7). Korban, sesama warga negara India tertipu hingga Rp 3,5 miliar. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar menuturkan, pelaku berinisial VVS diduga menggelapkan atau menipu rekannya sendiri, yakni GRN, yang juga warga negara India, berkedok investasi perdagangan valuta asing (forex) emas. VVS menjanjikan keuntungan 5 % untuk setiap modal yang ditanamkan. Namun, pada bulan kesembilan, keuntungan tidak pernah diberikan VVS. (Yoga)


Tarif KRL Jabodetabek Harus Disubsidi, Transportasi Penggerak Ekonomi

Yuniati Turjandini 03 Sep 2024 Tempo
RENCANA pemerintah menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dengan alasan agar subsidi tepat sasaran menunjukkan ketidakpahaman mengelola transportasi publik. Tarif KRL Jabodetabek jelas harus disubsidi karena moda transportasi ini merupakan angkutan massal yang menggerakkan ekonomi dan mengurangi emisi karbon. Apalagi jika menaikkan tarif KRL itu dilakukan dengan menyeleksinya lewat nomor induk kependudukan (NIK). Dalam rencana pencabutan subsidi di Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 itu, pemerintah berdalih subsidi tarif KRL selama ini dinikmati oleh golongan mampu.

Asumsi ini keliru sepenuhnya. KRL Jabodetabek dipakai oleh semua kalangan, sekitar 1 juta pekerja per hari yang tinggal di kota-kota aglomerasi Jakarta. Mereka adalah penggerak ekonomi. Karena itu, membedakan tarif berdasarkan golongan ekonomi justru menjadi tidak tepat sasaran. Seleksi memakai NIK juga akan membuat runyam karena mesin kartu kereta mesti mendeteksi NIK untuk distribusi tarif subsidi. Gagasan memakai NIK untuk seleksi subsidi ini pasti datang dari pejabat yang tidak pernah naik kereta, mereka yang tak pernah merasakan umpel-umpelan di gerbong, atau antre di mesin kedatangan dan keberangkatan. Tanpa saringan NIK seperti sekarang saja, pada jam sibuk, penumpang mesti antre untuk masuk dan keluar stasiun. (Yetede)


Calon Tunggal Pilkada 2024 Tetap Banyak dan Memperketat Persaingan

Yuniati Turjandini 03 Sep 2024 Tempo
TUJUH belas partai politik kompak mengusung Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani Sirua sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah Papua Barat 2024. Kandidat inkumben itu memborong dukungan semua partai politik, kecuali Partai Kebangkitan Nusantara. Dukungan penuh partai ini membuat pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Dominggus-Lakotani bakal menjadi calon tunggal pilkada Papua Barat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik yang paling awal menyatakan dukungannya kepada Dominggus-Lakotani. Juru bicara PDIP, Chico Hakim, mengatakan partainya sudah lama berencana mengusung Dominggus-Lakotani dalam pilkada Papua Barat. Bahkan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Papua Barat telah merekomendasi nama Dominggus-Lakotani kepada pengurus pusat saat rapat kerja nasional partai ini pada akhir Mei lalu. 

“Yang saya tahu, Pak Dominggus telah melakukan penjajakan dan datang ke kantor DPP bertemu dengan Pak Sekretaris Jenderal (Hasto Kristiyanto) serta Ketua DPP Bidang Kehormatan (Komarudin Watubun),” kata Chico, Senin, 2 September 2024. Setelah dukungan PDIP, satu per satu partai politik lainnya menyatakan dukungan kepada Dominggus-Lakotani. Borong dukungan partai tersebut membuat pasangan calon inkumben itu menjadi satu-satunya pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu pekan lalu. (Yetede)

Efek Merosotnya Jumlah Kelas Menengah Indonesia

Yuniati Turjandini 03 Sep 2024 Tempo
SISTEM kerja jarak jauh atau remote working membuat Feby Febrina Nandaek menyukai bekerja secara daring di kafe. Pegawai perusahaan media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, itu gemar mengunjungi kafe-kafe untuk mendapatkan suasana baru saat bekerja. Namun, belakangan ia tak lagi melakukannya karena harus berhemat. Terlebih setelah marak kabar pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ekonomi yang rentan membuat dia terpaksa memperketat pengeluarannya. "Sekarang takut banget tiba-tiba kena PHK. Apalagi saya anak kos, jadi harus mengurangi jajan di luar," ujar Feby kepada Tempo, Senin, 2 September 2024.

Feby mengungkapkan kenaikan upahnya per tahun masih rendah, tidak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan sehari-hari. Alokasi pendapatan untuk ditabung pun makin kecil. Bahkan ia hampir menguras tabungannya untuk dana darurat. Meski penghasilannya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kondisi ini membuat Feby resah akan masa depannya. Ia memilih masih melajang karena belum siap secara finansial. Karena itu, dia berharap pemerintah lebih perhatian kepada kondisi masyarakat kelas menengah sepertinya, tidak hanya berfokus pada kelas bawah dan atas. Apalagi kelas menengah menjadi pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi terbesar. 

Firdaus Rokhman menghadapi situasi serupa. Sebulan belakangan dia melihat-lihat tawaran dan iklan properti di pinggiran kota Jakarta. Pegawai swasta di salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jakarta Selatan itu mengaku sudah membicarakan tentang rencana memiliki hunian pribadi dengan istrinya. Namun hingga kini ia belum juga memutuskan untuk mengambil kredit perumahan. Walhasil Firdaus dan istrinya masih memilih tinggal di rumah kontrakan dengan biaya Rp 26 juta per tahun yang lokasinya dekat dengan tempat kerja. Sebab, biaya untuk kredit rumah masih tinggi, sementara perumahan murah umumnya tersisa di pinggiran kota Jakarta.(Yetede)

Meski Berkurang, Calon Tunggal Pilkada 2024 Tetap Banyak

Yuniati Turjandini 03 Sep 2024 Tempo
PASANGAN calon kepala daerah tunggal tetap masih banyak bermunculan dalam pemilihan kepala daerah 2024 meski Mahkamah Konstitusi sudah menurunkan ambang batas pencalonan. Sampai berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum pada 29 Agustus 2024, tercatat ada 43 calon tunggal di satu provinsi dan 42 kabupaten/kota. KPU lantas memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon di daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Jika sampai waktu perpanjangan berakhir dan tetap hanya ada satu pasangan calon, calon tunggal tersebut akan berhadapan kotak kosong.

Dosen ilmu politik dan kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan fenomena calon tunggal terjadi sejak pemilihan kepala daerah 2015. Penyebabnya adalah minimnya keberanian partai politik mengusung kader internal untuk berlaga dalam pilkada dengan pertimbangan elektabilitas dan sumber daya. Partai akhirnya beramai-ramai mengusung satu pasangan calon dengan tingkat keterpilihan tertinggi di daerah yang bersangkutan. Penyebab lainnya, pasangan calon tertentu memborong semua dukungan partai sehingga tak ada yang tersisa untuk kandidat lain. (Yetede)

Pilihan Editor