Arus modal ke pasar saham yang deras membuat IHSG BEI menguat tajam hingga 3,78, dari 7.114 ke 7.383 pada pekan pertama Desember 2024. Kondisi ini diyakini bakal berlanjut di tiga minggu tersisa 2024, seiring banyaknya sentimen positif yang masuk ke pasar, mulai dari window dressing, stabilitas ekonomi dalam negeri, arah kebijakan The Fed. hingga santa claus rally. "Aksi borong sama oleh investor diprediksi makin deras di tiga minggu terakhir tahun 2024. Hal ini di dorong oleh meningkatnya minat (investor) pada saham-saham unggulan, seiring dengan momentum window dressing dan santa claus rally," kata FOunder Stocknow.id Hendra Wardana. Hendra mengungkapkan, fundamental ekonomi Indonesia yang stabil dan prospek pertumbuhan positif di tahun depan, memberikan landasan kuat bagi investor asing untuk kembali masuk pasar di penghujung tahun ini. (Yetede)

Bank pelat merah terus menunjukkan dominasinya dalam penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). Hingga Oktober 2024, BUMN menguasai 59,16% pasar KPR nasional dengan nilai mencapai Rp423,48 triliun. Berdasarkan data BI, penyaluran KPR industri perbankan per Oktober sebesar Rp715,82 triliun, tumbuh 10,38% dibandingkan Oktober 2023 yang senilai Rp648,47 triliun. Nilai tersebut di luar kredit pemilikan aparteman (KPA) maupun rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) Dari realisasi tersebut, KPR yang telah dikucurkan bank persero mencapai Rp423,48 triliun, tumbuh 12,11% secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ini juga menjadi yang terbesar dibandingkan dengan kelompok bank lainnya. Kemudian, KPR yang disalurkan bank swasta nasional (BSN) sebesar Rp 261,1 triliun, naik 8,695 (yoy) per Oktober 2024. Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatatkan pertumbuhan KPR 5,4% (yoy) menjadi Rp 30,67 triliun pada 10 bulan tahun ini.  Sementara itu, kantor cabang bank asing (KCBA) mencatatkan penyaluran KPR senilai Rp571 mliar, anjlok 59,76% dibandingkan periode Oktober 2023 senilai Rp1,42 triliun. (Yetede)

PT Dayamitra Telekominikasi Tbk (MTEL) alias Mitratel mempersiapkan amunisi untuk mengeruk keuntungan dari aksi penggabungan usaha alias merger antara operator telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk (EXCL), dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN). Amunisi itu berupa 30 ribu menara yang berpotensi menjadi solusi EXCL dan FREN untuk merelokasi menara mereka yang tumpah tindih atau  setelah resmi merger. Konsolidasi  mobile network operator (MNO) antara EXCL dan FREN diestimasikan  memasuki babak akhir pada pengujung 2024 ini setelah melewati proses uji tuntas (due diligence). Penggabungan keduanya praktis akan merampingkan struktur operator telekomunikasi di Tanah Air menjadi tiga operator besar yaitu PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang merupakan entitas  Group Telkom, PT Indonesay Tbk (ISAT) atau Indoesay Ooderedoo Hutchinson (IOH), dan merger XL AXiata dan FREN yang disebut-sebut akan menghasilkan entitas baru bernama MergeCo. (Yetede)

Pemerintah dan DPR sepakat menaikkan tarif PPN pada 1 Januari 2025 secara khusus untuk barang mewah. Tapi, potensi penerimaan negara dari penerapan PPN 12 % secara selektif itu diperkirakan tidak signifikan. Pemerintah akan mencari cara lain untuk mengejar target setoran pajak. Setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12) malam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan tiga Wakil Menkeu, yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/12). Dalam pertemuan tertutup itu, DPR dan pemerintah mengerucutkan skema pungutan PPN yang akan resmi berlaku per 1 Januari 2025. Secara umum, akan ada tiga skema pungutan PPN yang diterapkan mulai tahun depan.

Pertama, pungutan tarif PPN 12 % hanya untuk barang-barang mewah. Kedua, pungutan tarif PPN 11 % untuk sejumlah komponen barang dan jasa. Tarif ini sama dengan besaran pungutan PPN yang sekarang berlaku. Ketiga, pengecualian pungutan PPN atas sejumlah komponen barang dan jasa. Barang-barang ini sama sekali tidak akan dikenai PPN. Sufmi Dasco Ahmad mengakui, dengan membatasi kenaikan tarif PPN hanya untuk barang mewah, potensi penerimaan negara yang bisa didapat tak akan signifikan. Maka, dalam pertemuannya dengan ketiga Wakil Menkeu, DPR dan pemerintah membahas cara-cara lain yang bisa ditempuh untuk mengejar target setoran pajak tahun depan.

”Kami sudah bicarakan dan berkoordinasi bagaimana agar kenaikan PPN ini bisa terimplementasi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga bagaimana kita bisa menutup kekurangan dari target pendapatan yang seharusnya dapat kita tarik kalau semua (barang) dikenai tarif 12 %,” kata Dasco seusai pertemuan. Menurut dia, pemerintah dan DPR sudah memetakan sektor mana saja yang kemungkinan bisa mendatangkan penerimaan pajak secara signifikan tahun depan. Potensi penerimaan negara yang hilang akibat pengecualian pungutan PPN dan skema kenaikan PPN secara selektif juga sudah dihitung. Sesuai APBN 2025, penerimaan pajak tahun depan ditargetkan Rp 2.433,5 triliun, naik 8,9 % dari target tahun ini, Rp 2.234,95 triliun. (Yoga)

Utang Indonesia Rp 94,8 triliun bakal jatuh tempo pada 2025 dan diperkirakan mencapai 45 % total APBN. Indonesia bisa memanfaatkan bantuan pendanaan iklim baru melalui debt swap atau pertukaran utang dengan syarat mau memensiunkan pembangkit listrik batubara. Dalam rangka memberikan solusi percepatan penutupan PLTU batubara tanpa mengganggu APBN, Center of Economic and Law Studies (Celios) menerbitkan kertas kebijakan berjudul ”Pertukaran Utang dengan Pemensiunan PLTU Batubara: Manuver Fiskal dalam Mendukung Ambisi Transisi Energi”. Laporan ini menawarkan solusi inovatif berupa skema debt swap untuk ”memensiunkan” PLTU batubara secara bertahap. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara, Jumat (6/12) mengatakan, skenario debt swap merupakan cara negara maju membayar utang iklimnya kepada negara berkembang seperti Indonesia.

”Indonesia, punya Rp 94,8 triliun utang berbentuk pinjaman (loan) yang akan jatuh tempo pada 2025, dan utang ini kepada negara maju dan lembaga multilateral. Jadi, Menkeua dan Menteri ESDM bisa buka ruang negosiasi utang untuk ditukar menjadi dana 'pensiun' PLTU batubara,” kata Bhima. Konferensi Perubahan Iklim (COP29) di Baku, Azerbaijan, bulan lalu telah menyepakati skema pendanaan baru New Collective Quantified Goals (NCQG). Dengan skema ini, negara maju wajib membantu pendanaan 300 miliar USD atau Rp 4.800 triliun per tahun kepada negara berkembang. Bantuan pendanaan ini diharapkan berbentuk skema di luar pinjaman baru, salah satunya pertukaran utang. Skema pendanaan ini, menurut Celios, dapat membantu mempercepat transisi energi di Indonesia. (Yoga)

Sebagai korporasi global, Apple Inc ingin memasarkan ponsel cerdas terbarunya, iPhone 16, sebanyak-banyaknya termasuk ke Indonesia. Sementara Pemerintah Indonesia melarang pemasaran ponsel pintar itu di Tanah Air. Alasannya, Apple Inc belum memenuhi kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sebagai kompromi, Apple Inc semula menawarkan investasi 100 juta USD di Indonesia. Namun, tawaran ini dianggap terlalu kecil sebagai ”barter” kewajiban TKDN yang tak terpenuhi. Sebagai gantinya, Pemerintah Indonesia baru-baru ini meminta Apple Inc berinvestasi 1 miliar USD. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani bahkan dikabarkan telah mengingatkan Apple Inc agar segera merespons permintaan investasi dari Pemerintah Indonesia itu.

Dia memberikan tenggat satu minggu bagi Apple untuk memberikan tanggapan. Rosan memberikan pernyataan pada 3 Desember 2024. Artinya, tenggat itu akan jatuh pada 10 Desember 2024. Dalam situasi itu, permintaan ponsel iPhone 16 tetap tinggi. Keran impor masih tertutup, barang masuk secara ilegal. Akhir November 2024, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkap penyelundupan 102 ponsel iPhone, termasuk dalam barang bukti adalah iPhone 16. Barang tersebut dibawa dari Batam ke Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Fenomena ini lantas menimbulkan perdebatan publik mengenai seberapa urgen pemberlakuan TKDN ponsel untuk industri manufaktur dalam negeri. (Yoga)