PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM dan elpiji cukup untuk kebutuhan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk periode yang sama, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan listrik nasional dan berupaya menghindari adanya malafungsi. Pertamina mengklaim, stok BBM jenis pertalite cukup untuk kebutuhan selama 18 hari. Stok solar cukup untuk kebutuhan17 hari. Sementara, avtur cukup untuk 32 hari dan elpiji cukup untuk 14 hari. ”Pertamina telah mengantisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhanenergi,termasuk peningkatan cadangan stok BBM, elpiji, dan avtur, dijaga di level aman. Seluruh infrastruktur disiagakan,” kata Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Pertamina memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi energi selama 16 Desember 2024-9 Januari 2025. Dibanding masa reguler, konsumsi BBM jenis gasolin naik 5 % dan konsumsi elpiji naik 2,7 %. Guna mengantisipasi hal itu, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Pertamina juga menyiagakan 55 stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB), 6.478 agen elpiji, 754 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), dan 156 agen minyak tanah. Pertamina juga menyiapkan langkah strategis untuk mendukung sektor transportasi udara dalam menghadapi padatnya penerbangan di periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, berupa penurunan harga avtur selama periode Desember 2024 di 19 bandara, sesuai dengan amanat pemerintah.

Guna menghadapi periode Natal dan Tahun Baru, Pertamina membentuk Satgas Natal dan Tahun Baru yang beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut perseroan telah menyiapkan 53 gigawatt (GW) daya listrik untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. ”Kami melakukan assessment berapa beban puncak Natal dan Tahun Baru, yang kami taksir mencapai 39 GW. Kami mempersiapkan daya mampu pasok 53 GW. Artinya, ada 14 gigawatt reserve margin,” ujarnya. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan rancangan besar penanggulangan pengangguran, berupa dashboard integrasi seluruh data terkait ketenagakerjaan dari tiap organisasi perangkat daerah. Tujuannya, menghasilkan kebijakan tepat sasaran agar Indeks Pembangunan Manusia sebesar 84,15 mewujud dalam SDM berkualitas. Pengangguran menjadi satu PR Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Apalagi ke depan wilayah ini akan melepas status ibu kota dan menuju kota global. BPS DKI Jakarta melaporkan, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,21 % pada Agustus 2024, menurun dari tahun sebelumnya, tapi lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 4,91 %. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Pemprov DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pengangguran menjadi isu global, terutama terkait dengan penawaran dan permintaan pasar kerja.

”Pengangguran ini bagaimana kita bisa menangkap kebutuhan dunia usaha seperti apa. Kemudian mempersiapkan tenaga kerja dan betul-betul bisa membuka lapangan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Sri, Senin (9/12). Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan rancangan besar (grand design) tentang kebijakan penanggulangan pengangguran di Jakarta, berupa data mutakhir dari tiap organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Data ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan pelatihan ini lantas diidentifikasi. Bagaimana kebutuhan, implementasi program, target, dan capaiannya. Hasil identifikasi diwujudkan dalam strategi dengan sejumlah indikator capaian dan rencana implementasi jangka pendek, menengah maupun panjang, serta penilaian kinerja dan penanggung jawab. ”Dari situ akan dipantau secara berkala dan ketat, terkait pencapaian setiap dinas sesuai tugasnya,” ujar Sri. (Yoga)

Pemerintah disinyalir akan tetap menaikkan  PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 januari 2025. Pasalnya, kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang harus diambil demi menjalankan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021. Meski kebijakan ini akan diberlakukan secara parsial, yakni hanya pada kelompok barang mewah yang menyasar kelas menengah ke atas, dampaknya akan dirasakan juga oleh kelompok ekonomi kecil melalu mekanisme ekonomi spill over effect, yakni ketika harga barang-barang mewah mengalami kenaikan, biaya hidup secara keseluruhan juga meningkat. Karenanya, pemerintah juga harus menerapkan kebikan mitigasi secara komprehensif guna mengantisipasi dampak negatif, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang tetap terpapar dampak kebijakan tersebut. Kenaikan tarif PPN sebelumnya telah dilakukan pada April 2022, di mana tarif naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan menjadi 12% yang direncanakan untuk 2025 adalah tahapan berikutnya yang diatur UU HPP yang disahkan pada 2021. (Yetede)

OJK resmi mengatur kegiatan usaha bulion bank dengan menetapkan sejumlah regulasi ketat. Salah satunya syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan adalah memiliki modal minimum sebesar Rp 14 triliun. Syarat tersebut ditetapkan lantaran kegiatan usaha bulion merupakan bisnis berisiko, terlebih saat ini baru tahap awal. Sehingga perlu lembaga jasa keuangan yang sudah memilki modal kuat, serta infrastruktur. "Kami lihat ini bagian bisnis berisiko, maka selain modal yang tingi juga harus ada backup dalam bentuk jaminan kolateral baik deposito setara kas senilai emasnya.

Ini untuk mencegah risiko kegagalan, ini memang dirasa berat, tapi ini the best practice di negara lain," ungkap Kepala Departemen Pengaturan  dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaann Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ahmad Nasrullah pada Media Briefing. OJK menekankan bahwa kegiatan bullion bank bertujuan untuk mengoptimalkan emas yang dimiliki masyarakat agar memberikan manfaat ekonomi yang besar. Nantinya LJK yang mengajukan izin usaha kepada OJK dapat melakukan empat kegiatan, antara lain simpanan emas, pembiyaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas. (Yetede)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam meningkatkan laju investasi di Tanah Air. Meski memiliki fasilitas yang sama, belum semua KEK bisa menjadi penarik investasi secara optimal, misalnya KEK di wilayah Indonesia Timur. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang mengatakan, permasalahan KEK ke wilayah Indonesia Timur adalah infrastruktur  yang belum memadai. Pada saat yang sama pengembangan KEK belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. "Permasalahannya ada masalah transportasinya juga enggak ada? Nah, ini kan kita butuh dukungan juga. Bukan cuma dari pemerintah saja, tetapi dari penyedia transportasi udara. Kita enggak bisa, harus ada yang menghubungi antara Jawa dengan Morotai," ucap Edwin. Saat ini ada 24 KEK tetap melakukan evaluasi untuk melihat insentif-insentif ayang yang diperlukan untuk mendongkrak realisasi investasi. "Ke depan, perlu ada tambahan insentif agar bisa lebih menarik lagi. Hal ini perlu kita dorong sama-sama supaya bisa bersama-sama membangun KEK," terang Edwin. (Yetede)

Pemerintah berkomitmen menjadikan Bali sebagai jantung pariwisata Indonesia, dengan motonya Pariwisata Berkualitas untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat melakukan kunjungan kerja ke Daerah Wisata Tujuann (DWT) Jatiwulih di Kabupaten Tabananm Bali, Senin (9/12/2024) untuk melihat desa wisata yang dinobatkan oleh di United Nations Tourism sebagai salah satu yang terbaik di dunia tahun 2024. "Saya memberikan apresiasi atas penghargaan tersebut agar bisa dipertahankan dan saya optimistis kunjungan wisata ke Jatiluwih saat liburan natal dan tahun baru akan meningkat," ujar Widiyanti. Menteri Pariwisata yang didampingi  Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa lebih lanjut mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan sehingga DWT Jatiwulih bisa mendapat penghargaan dari PBB tersebut. "Kedepan pemerintah akan menjadikan pariwisata di Bali lebih maju lagi dan berkualitas," ujar dia. (Yetede)