Strategi Layanan Terpadu untuk Semua Segmen
Rencana strategis PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) dalam lima tahun ke depan yang bertajuk Siloam Generasi Baru digadang-gadang menjadi katalis bagi peningkatan kinerja. Analis Buana Capital, James Stanley dalam riset 29 November 2024 mengatakan, SILO menekankan empat pola dasar baru yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasien tertentu. Yakni premium specialist yang menyasar layanan premium dengan ekspertis berpengalaman tinggi. Ada enam unit RS yang disiapkan untuk itu. Kemudian premium generalist menyasar layanan premium full suite dengan level umum di sembilan RS. Value seeker sebanyak 13 RS yang fokus menciptakan solusi kesehatan dengan biaya terjangkau dan community generalist yang menciptakan aksesibilitas, berfokus pada layanan berkualitas di 13 RS. Selain itu SILO juga membangun empat RS baru dan perluasan empat RS yang dijadwalkan selesai pada tahun anggaran 2025-2026. Proyek ini akan menambah total 1.074 tempat tidur dalam dua tahun ke depan. Erni Marsella, Analis Ciptadana Sekuritas menambahkan, program program Siloam Generasi Baru fokus\ dalam upaya memperkuat retensi dan perekrutan tenaga medis melalui pendekatan berbasis pilar people first.
Selain itu, emiten rumah sakit in telah mengalami perubahan kepemilikan saham mayoritas. Dengan demikian harapannya SILO memiliki kemampuan meningkatkan
leverage
-nya yang rendah pada sembilan bulan tahun ini. Peningkatan ini juga menjadi bentuk upaya dan komitmen SILO untuk mengakuisisi rumah sakit dari First Reit.
Adapun laba kuartal ketiga 2024 SILO turun 10% menjadi Rp 321 miliar yoy. Sementara pendapatannya naik tipis sekitar 5% yoy menjadi Rp 3,10 triliun.
Secara kumulatif, hingga September 2023 SILO mencetak laba Rp 635 miliar atau turun 26,1% yoy. Sedangkan pendapatan naik 10,6% yoy menjadi Rp 9,12 triliun.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, rencana selama lima tahun ke depan tersebut membuktikan komitmen dan upaya perusahaan untuk berkembang.
Beragam Pandangan Bankir Menghadapi 2025
Para bankir menunjukkan sikap yang beragam dalam menyongsong tahun 2025. Secara umum, bankir bank besar memperkirakan tantangan likuiditas ketat masih akan membayangi kinerja industri perbankan hingga tahun depan. Beberapa bank optimistis bisa mencetak kredit tumbuh di rentang target Bank Indonesia (BI) sebesar 11%-13%. Sebagian lagi pesimis karena tekanan likuiditas tersebut. Likuiditas diproyeksi masih ketat lantaran laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) kian susut. Perlambatan ini berpotensi berlanjut lantaran bank akan bersaing dengan SBN ritel pemerintah dalam berebut dana. Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), menyebut tantangan likuiditas akan berlanjut tahun depan. Ia membenarkan peralihan dana masyarakat ke BI dan SBN bisa menekan DPK, sehingga akan menyulitkan bank ekspansi. BNI belum memberikan target kredit yang dibidik tahun depan. Namun, terlepas dari tantangan itu, Okki Rushartomo, Sekretaris Perusahaan BNI, mengatakan BNI tetap melihat ada peluang pertumbuhan di 2025.
“Kami memproyeksikan kredit berpotensi tumbuh sejalan dengan ekspektasi market,” ujarnya.
Pesimisme juga datang dari CIMB Niaga. Walaupun target ekspansi bank ini belum final, tapi Lani Darmawan Presiden Direktur Bank CIMB Niaga mengatakan pertumbuhannya tidak akan lebih tinggi dari 2024. Ia bilang, CIMB tak bisa gencar ekspansi dengan kondisi biaya dana tinggi, karena pihaknya juga harus memastikan profitabilitas terjaga.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) tetap optimistis membidik pertumbuhan kredit 11%-13%, lebih tinggi dari target tahun ini di 10%-11%.
Corporate Secretary
BTN, Ramon Armando bilang, optimisme itu didukung oleh program 3 juta rumah di mana BTN akan jadi tumpuannya.
Rudy Basyir Ahmad,Direktur Permata Bank mengakui tantangan likuiditas akan berlanjut hingga medio 2025. Bank ini akan mengejar ekspansi dengan dukungan Bangkok Bank.
Polemik Logistik yang Mempersulit Distribusi
Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai konsekuensi yang timbul akibat pelarangan truk dengan tiga sumbu melintas di jalur-jalur strategis selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Meskipun kebijakan ini rutin diterapkan setiap tahun, langkah tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam sektor ekspor dan pasokan barang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi inflasi domestik. Mengingat kondisi ekonomi nasional yang masih dalam fase konsolidasi setelah tekanan inflasi tinggi dan tantangan perdagangan, kebijakan transportasi dan logistik yang tepat menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memperburuk situasi ekonomi dan dapat menjaga kelancaran distribusi barang serta stabilitas pasar.
Tarif PPN: Antara Kebijakan dan Ketidakpastian
Rencana pemerintah untuk menetapkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2025 menghadapi tarik ulur antara berbagai pihak. Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penundaan kenaikan tarif PPN, dengan alasan potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan ekonomi yang masih dalam fase konsolidasi. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah dan DPR diperkirakan akan tetap menerapkan tarif PPN 12%, tetapi dengan skema multitarif, yang membedakan tarif PPN untuk barang-barang mewah.
Skema tarif tunggal, meskipun lebih sederhana dan transparan, dinilai kurang ideal karena bersifat regresif, membebani kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, skema multitarif memberikan fleksibilitas dengan menetapkan tarif lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan lebih tinggi untuk barang mewah. Namun, skema ini memiliki kelemahan berupa kompleksitas administrasi yang tinggi dan potensi penghindaran pajak.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dihadapkan pada keputusan apakah akan mengimplementasikan skema multitarif atau menunda kenaikan tarif PPN. Kajian mendalam terkait kesiapan administrasi perpajakan dan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk keberhasilan skema ini. Oleh karena itu, penundaan kenaikan tarif PPN dan penguatan administrasi perpajakan, seperti peningkatan kapasitas teknologi dan restrukturisasi kelembagaan, dianggap langkah strategis yang lebih bijaksana untuk saat ini. Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari gangguan terhadap daya beli masyarakat dan memastikan penerapan kebijakan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.
Strategi Menyeimbangkan Ekspor dan Impor
Kementerian Perhubungan dan Polri, sedang mematangkan kebijakan pembatasan operasional truk dengan tiga sumbu selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 di beberapa jalur strategis. Meskipun kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan, sejumlah kalangan dunia usaha, terutama eksportir dan importir, mengkhawatirkan dampak negatifnya. Mereka menyatakan bahwa pembatasan truk sumbu tiga akan meningkatkan biaya logistik dan mengganggu aktivitas perdagangan, termasuk ekspor-impor, dengan potensi penundaan pengiriman barang dan meningkatnya biaya distribusi.
Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), berharap pemerintah tidak melarang truk sumbu tiga, melainkan memberikan izin dengan ketentuan tertentu. Subandi, Ketua Umum GINSI, juga menyarankan agar penanganan lalu lintas selama Nataru dibedakan dari Idulfitri, karena lalu lintas cenderung lebih sepi. Iman Gandi, Sekjen ALFI, menekankan bahwa pembatasan ini dapat menaikkan biaya logistik hingga lebih dari 30%, dan mengganggu aktivitas manufaktur dan distribusi barang. Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi untuk mengantisipasi masalah transportasi terkait pelarangan truk, meskipun fokus evaluasi saat ini lebih kepada angkutan manusia, bukan barang.
Para pelaku industri berharap agar pemerintah melakukan pengelolaan lalu lintas secara lebih efektif dan mempertimbangkan kebutuhan ekspor-impor dalam kebijakan ini.
Pilkada Satu Putaran Menunggu Kepastian MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan meraih 2.183.239 suara (50,07%). Pasangan calon lainnya, Ridwan Kamil-Suswono, memperoleh 1.718.160 suara (39,4%), dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 459.229 suara (10,53%). Meskipun Pramono-Rano memperoleh lebih dari 50% suara, kepastian bahwa Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait potensi perselisihan hasil pemilihan. Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, menyatakan hasil tersebut sah, namun proses selanjutnya, termasuk penetapan gubernur terpilih, akan bergantung pada keputusan MK. Dody Wijaya, Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, berharap masyarakat memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya jika ada sengketa yang diajukan ke MK.
Saham RI Masih Jadi Incaran Investor Asing
Pasar modal Indonesia diproyeksi masih jadi salah satu emerging market yang menarik bagi investor asing dalam menempatkan portofolio investasinya di tahun depan. Ini tecermin dari optimisme sejumlah sekuritas yang memasang target tinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2025. Contohnya Mirae Asset Sekuritas yang memasang target IHSG pada 2025 di level 8.000. Membaiknya sejumlah indikator ekonomi domestik akan menopang IHSG. "Inflasi stabil dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Rully Ary Wisnubroto, Head of Research and Economist Mirae Asset Sekuritas dalam acara Investor Network Summit 2024, Kamis pekan lalu (5/12). Sebagai gambaran, Per November 2024, misalnya, inflasi Indonesia 1,55% secara tahunan, melambat dari bulan sebelumnya 1,71%. Artinya, inflasi tahunan mendekati ambang batas bawah target pemerintah, yaitu 1,5%-3,5%. Pada tahun depan, inflasi diproyeksi 2,8% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5%. Optimisme senada juga digaungkan JPMorgan, perusahaan sekuritas asal Amerika Serikat (AS). Sekuritas ini memasang target IHSG pada level 7.900 untuk 2025. VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menambahkan, target Prabowo Subianto mendorong PDB Indonesia hingga 8% jadi daya tarik investor asing.
"Dengan asumsi tercapainya target jangka panjang pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, maka IHSG masih memiliki peluang yang jauh lebih tinggi," ucap dia. Di sepanjang tahun 2024 berjalan, aliran dana asing ke pasar keuangan Indonesia masih deras. Hingga Jumat pekan lalu (6/12), investor asing masih melakukan aksi beli bersih alias net buy di pasar saham Indonesia sebesar US$ 1,53 miliar. Di periode sama, net buy asing US$ 2,94 miliar di pasar obligasi. Pencapaian ini mengungguli arus dana asing di pasar keuangan sejumlah negara di kawasan. Pengelola dana investasi kelas kakap asal AS ini, juga mengempit kepemilikan Chandra Asri Pacific (TPIA) sebanyak 228 juta saham atau setara 0,26%, senilai sekitar Rp 1,89 triliun. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, penurunan indeks di pasar China membuat valuasi saham di Negeri Tirai Bambu itu kian murah. Stimulus ekonomi juga jadi katalis positif bagi inflow asing ke China.
Tarif PPN Barang Mewah Timbulkan Keresahan
Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dinilai akan menimbulkan ketidakpastian baru. Pasalnya, tarif PPN 12% hanya akan berlaku secara selektif untuk barang mewah saja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penerapan tarif PPN 12% mulai berlaku awal tahun 2025. Sebab, penerapan PPN 12% adalah amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). "Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah," ungkap Presiden Prabowo, Jumat (6/12) pekan lalu. Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai, jika tarif PPN 12% hanya diterapkan pada barang mewah, maka tidak akan mendongkrak penerimaan pajak pada 2025. Pasalnya, rata-rata kontribusi PPnBM hanya sekitar 1,3% dari total penerimaan pajak nasional pada periode 2013-2022. Meski begitu, Said menekankan bahwa tambahan penerimaan pajak dari kebijakan ini akan digunakan untuk membiayai berbagai program strategis yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.
Misalnya untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun hingga untuk mendukung lumbung pangan nasional.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) juga menilai, bila PPN 12% hanya dikenakan pada barang mewah saja alias objek PPnBM, maka penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah tidak akan signifikan. Dalam hitungan kasar Fajry, tarif PPN 12% untuk barang mewah hanya akan mendatangkan setoran pajak sekitar Rp 1,7 triliun.
Selama ini, penerimaan pajak dari penjualan barang mewah atau PPnBM memang tidak terlalu signifikan. Pasalnya transaksi barang mewah jauh lebih sedikit, karena hanya dilakukan oleh segelintir orang kaya saja.
Fajry menilai, alih-alih menerapkan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah saja, lebih baik pemerintah menaikkan sekaligus tarif PPnBM, dengan membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Ia juga menilai, jika kebijakan multitarif PPN berlaku pada barang mewah yang tak hanya objek PPnBM, maka bisa menimbulkan kompleksitas sistem PPN. Menurut dia, penerapan di lapangan akan terjadi peningkatan
dispute.
AI dan Digitalisasi Jadi Pendorong Pertumbuhan
Sektor telekomunikasi diproyeksi bisa memulihkan pertumbuhan kinerja pada tahun depan dengan sejumlah strategi bisnis. Ini termasuk fokus ke pita lebar tetap atau kerap dikenal dengan fixed broadband (BB). Analis BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margonis dalam riset 2 Desember 2024 mengatakan, para emiten telekomunikasi seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT XL Axiata Tbk (EXCL), dan PT Indosat Tbk (ISAT) dapat memanfaatkan pasar captive dan infrastruktur yang ada untuk mengamankan trafik pengguna. Dengan strategi ini Niko bilang para emiten tersebut dapat menghasilkan pendapatan tambahan, dan memperoleh kenaikan pendapatan hingga 6% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara terkait penggabungan EXCL dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) diharapkan menciptakan situasi oligopoli yang dapat mendukung pertumbuhan ARPU seluler yang lebih baik. Sebab persaingan di sektor seluler menjadi lebih sempit. Niko memperkirakan penggunaan artificial intelligence (AI) juga akan semakin signifikan, sehingga memicu efek berantai seiring meningkatnya kesadaran terhadap produktivitas software as a service (SaaS) dari tahun anggaran 2024 hingga 2025. Saat ini ISAT mengambil posisi terdepan dalam teknologi AI. Emiten ini juga berkomitmen mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 2 miliar- US$ 3 miliar melalui kemitraan dengan BDx.
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, tren kenaikan produk
fixed broadband
dan margin yang tinggi menjadi katalis pendorong kinerja di sektor ini.
Analis Ciptadana Sekuritas, Gani, dalam riset 19 November 2024 menjelaskan, sektor ini telah menghadapi tahun yang penuh tantangan pada 2024 dengan tren pendapatan seluler yang lemah di seluruh industri. "Karena daya beli yang lemah, dan persaingan yang lebih ketat," jelas Gani.
Namun tahun depan diperkirakan sektor ini bakal pulih dengan sejumlah strategi. TLKM misalnya, menaikkan tarif Telkomsel di T-Lite dengan peningkatan tarif rata-rata 5%-6%. EXCL dan ISAT juga telah menaikkan harga di awal September sekitar 5%.
Gani, Sukarno, dan Niko kompak mempertahankan peringkat
overweight
untuk sektor ini. Gani merekomendasikan ISAT sebagai pilihan utama dengan target harga Rp 2.240 per saham. Ia juga merekomendasikan EXCL dengan target harga Rp 2.150.
Bank-Bank Kecil Berhati-Hati Merancang Ekspansi
Tantangan perbankan dalam menyalurkan kredit di 2025 cukup berat. Tekanan likuiditas yang masih ketat hingga saat ini diprediksi bisa berlanjut ke tahun depan dan bisa membuat ekspansi kredit tersendat. Di sisi lain, laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) kian seret. Persaingan perebutan dana masyarakat dengan pemerintah juga kemungkinan bakal sengit. Tantangan dalam penyaluran kredit akan lebih dirasakan bank-bank kecil. Bank kecil harus menawarkan bunga lebih tinggi untuk bisa bersaing dengan bank-bank yang lebih besar. Akibatnya, biaya dana bakal meningkat. Sejumlah bank kecil mengakui tantangan tersebut. Oleh karena itu, target pertumbuhan yang mereka pasang tahun depan berada di bawah proyeksi Bank Indonesia (BI). Bank Oke Indonesia misalnya, hanya menargetkan kredit tumbuh sebesar 10% tahun depan. Bank ini melihat peluang permintaan kredit bakal besar. Namun bank dihadapkan dengan tantangan likuiditas untuk memenuhi permintaan.
"Tantangan likuiditas bisa saja terjadi, terutama jika dipengaruhi kondisi global," kata Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke, Jumat (6/12).
Kendati begitu, para bankir menilai bukan berarti ruang pertumbuhan kredit bagi bank kecil sama sekali tertutup. Efdinal menilai, pertumbuhan permintaan kredit tahun depan terutama akan datang dari sektor infrastruktur, energi baru dan terbarukan, manufakturdan pariwisata.
Untuk menghadapi tantangan penyaluran kredit, Bank Oke akan melakukan diversifikasi produk dan portofolio. Bank dengan kode saham DNAR ini juga akan lebih fokus ke sektor yang memiliki risiko lebih rendah agar kualitas aset tetap terjaga, serta fokus memperkuat penyaluran kredit ke UMKM.
Bank BJB juga melihat potensi permintaan kredit tahun depan masih besar. Kendati begitu, bank daerah ini memilih memasang target ekspansi konservatif di tengah tantangan likuiditas. Bank ini menargetkan penyaluran kredit tumbuh 7%-8%.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi yakin Bank BJB bisa menjaga pertumbuhan kinerja. Alasannya, bank ini memiliki
captive market
yang kuat, yakni ekosistem keuangan daerah.









