Marak Penipuan, MBG Harus Diawasi dengan Ketat
Yuniati Turjandini
03 Jan 2025 Investor Daily (H)
Jelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbagai aksi penipuan marak terjadi diberbagai daerah. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TNI, pemerintah, hingga lembaga negara seperti Badan Gizi Nasional (BGN).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Zainul Munasichin mengatakan maraknya penipuan berkedok makan bergizi gratis karena program ini dibiayai dengan anggaran sangat besar Rp 71 triliun, sehingga banyak orang berupaya mengeruk keuntungan darinya. “Pada program pemerintah selalu ada moral hazard atau orang-orang yang selalu mencari keuntungan,” ujar dia. Zainul mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas maraknya kasus penipuan berkedok makan bergizi gratis.
“Kalau ada yang mencoba menjadikan program ini sebagai modus penipuan, maka aparat hukum harus mengusut tuntas.” Direktur kebijakan Public Center of Economic and law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan program makan bergizi gratis yang dibiayai dengan angaran sangat besar rawan menjadi ladang korupsi, sehingga butuh pengawasan ketat.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan meminta masyarakat berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan makan bergizi gratis mengatasnamakan lembaganya. “Badan Gizi nasional tidak pernah meminta dana atau menawarkan kerja sama berbayar terkait program ini. Semua layanan kami gratis.” tegasnya (Yetede)
BEI Bertekad untuk Menjadikan Pasar Modal Nasional Menjadi Makin Inklusif
Yuniati Turjandini
03 Jan 2025 Investor Daily (H)
Busa Efek Indonesia (BEI) bertekad untuk menjadikan pasar modal nasional menjadi makin inklusif dengan menargetkan pencatatan 66 perusahaan atau emiten baru lewat penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) saham serta tambahan dua juta investor baru pada 2025. Peningkatan jumlah emiten dan investor itu sekaligus akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Jumlah investor pasar modal Indonesia 2024 mencapai 14,84 juta Single Investor Identification (SID), melonjak 22% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 12,17 juta SID. Namun dari total 14,84 juta SID, investor saham pada 2024 tercatat baru 6,37 juta SID yang mengalami peningkatan 1 juta SID dibandingkan akhir tahun 2023. Jumlah tersebut baru, 2,26% dari total penduduk Indonesia. Rasio itu jauh di bawah negara-negara Asean lain yang pada 2022 saja, seperti Vietnam sudah memiliki investor 2,2% dari jumlah penduduk, Thailand 5%, dan Malaysia 8,7%, dan Singapura 16,2%. Begitupun dengan kapitalisasi pasar saham Indonesia, saat ini masih di 56%, dari produk domestik bruto. Sementara kapitalisasi pasar saham India sebesar 106%, Thailand sebesar 101%, dan Malaysia sebesar 97%, masing-masing dari PDB. (Yetede)
Pasar Murah Dengan Tekan Inflasi di Jakarta
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Makanan dan minuman serta tembakau menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Desember 2024 di Jakarta. Untuk meredam inflasi, Pemerintah Provinsi Jakarta membuka pasar murah pada 2 dan 3 Januari 2025 di delapan lokasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Nurul Hasanudin menyebutkan, pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jakarta sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen(IHK) sebesar 105,69. Sementara tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada Desember 2024 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Desember 2024 sebesar 1,48 persen. ”Inflasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi nasional. Seperti kita ketahui, inflasi bulanan nasional di level 0,44 persen dan inflasi tahunan nasional di level 1,57 persen,” tutur Nurul, Kamis (2/1/2025). Nurul mengatakan, dari 11 kelompok yang membentuk angka inflasi bulanan, penyumbang terbesar pertama, yaitu dari makanan, minuman, dan tembakau yang memberi andil 0,26 persen dengan inflasinya 1,33 persen.
Untuk penyumbang inflasi berikutnya, yaitu terkait dengan kesehatan mencapai 1,03 persen dengan andil cukup tinggi, yakni 0,03 persen. Adapun Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada Desember 2024 mengalami inflasi m to-m sebesar 0,76 persen dan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m sebesar 0,05 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, yaitu emas perhiasan 0,04 persen dan parfum 0,01 persen. Jika dilihat dari komoditas, andil utama inflasi bulanan Desember 2024, yaitu cabai merah dengan andil tertinggi 0,04 persen dan inflasi 21,16 persen. Kondisi ini juga sama pada tingkat nasional, yakni cabai merah juga tercatat sebagai penyumbang inflasi. Andil ini sama dengan emas perhiasan yang juga menyumbang inflasi 0,04 persen. Tidak hanya itu, inflasi di Jakarta juga disumbang oleh telur ayam ras dan beras bahan pokok yang berandil 0,03 persen. Kemudian, minyak goreng juga menyumbang inflasi 0,02 persen. (Yoga)
Transaksi Harbolnas Bukukan Rp 31,2 Triliun
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Pemerintah mengklaim program Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang berlangsung 10 16 Desember 2024 berhasil membukukan total transaksi Rp 31,2 triliun. Nilai ini meningkat 21,4 persen jika dibandingkan dengan transaksi Harbolnas 2023 yang sebesar Rp 25,7 triliun. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam siaran pers, Kamis (2/1/2025), di Jakarta. Dia juga mengatakan, sebanyak Rp 16,1 triliun atau 52 persen dari total transaksi Harbolnas 2024 berasal dari penjualan produk lokal. Nilai transaksi produk lokal seperti itu meningkat 31 persen jika dibandingkan dengan Harbolnas 2023. Ada tiga kategori produk lokal yang paling diminati selama Harbolnas 2024, yaitu pakaian olahraga dan aksesori mode, perawatan personal, serta makanan dan minuman. Menurut Airlangga, kesadaran konsumen untuk mencintai produk dalam negeri melalui platform e-dagang semakin meningkat.
Selain Harbolnas, menjelang akhir 2024, pemerintah turut menyelenggarakan program Belanja di Indonesia Aja dan Every Purchase is Cheap Sale dengan menggandeng asosiasi pengusaha ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaksanaan program Belanja di Indonesia Aja pada 20-29 Desember 2024. Adapun program Every Purchase is Cheap Sale pada 22-31 Desember 2024. Sebanyak 80.000 gerai di 396 pusat perbelanjaan dari 24 provinsi, baik merek lokal maupun global, turut aktif menyukseskan program Belanja di Indonesia Aja. Airlangga mengemukakan, transaksi yang dibukukan dari program Belanja di IndonesiaAja mencapaiRp 25,4 triliun, naik 15 persen dibandingkan dengan 2023. Sementara capaian program Every Purchase is Cheap Sale, yang melibatkan 45.000 gerai ritel di Indonesia, ialah Rp 14,9 triliun. Dia mengatakan, program ini telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok produk lokal yang murah dengan kualitas unggul. (Yoga)
Pemerintah Akan Perkuat Pacu Pertumbuhan Ekosistem Pasar Modal
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Pemerintah berkomitmen mendukung kinerja pasar modal Indonesia tetap positif pada 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kolaborasi pemerintah dengan ekosistem pasar modal menjadi strategi untuk mendukung perekonomian ditengah tantangan ekonomi ke depan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Seremoni Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (2/1/2025). Setelah melalui 2024 yang menantang dengan tahun politik yang menguras anggaran pemerintah, dampak perubahan iklim, dan beragam peristiwa ekonomi global, pemerintah mengharapkan perbaikan kinerja ekonomi di awal tahun 2025, terutama dari dalam negeri.
Perbaikan ini diawali dengan pencapaian ekonomi dan program pemerintah sepanjang 2025. Salah satunya dari defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang lebih kecil dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,7 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran adalah nilai kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatannya. ”Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” ujar Sri Mulyani. Pemerintah juga melanjutkan paket stimulus ekonomi di 2025, yang sebelumnya digelontorkan guna mengurangi dampak negatif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk item yang sangatterseleksi, paket stimulusnya tidak ditarik,” katanya.
Stimulus itu meliputi pembebasan Pajak Penjualan untuk properti rumah dengan nilai hingga Rp 2 miliar pada semester pertama 2025 yang dilanjutkan dengan subsidi 50 persen pada semester kedua. Ada juga insentif PPN untuk sektor otomotif, termasuk untuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik. Stimulus pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) juga diberikan untuk pelaku UMKM yang omzetnya dibawah Rp 500 juta per tahun dan sampai dengan Rp 4,8 miliar PPh final 0,5 persen. Dari sektor energi, pemerintah juga memberikan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2200 VA, yang mencakup hampir 94 persen pelanggan listrik. Ada juga bantuan untuk 16 juta keluarga dari kelompok miskin berupa beras 10 kilogram per bulan. Tidak ketinggalan juga dukungan untuk industri padat karya berupa pinjaman dengan subsidi bunga 5 persen. (Yoga)
Pemerintah Memastikan Stok Pangan mencukupi untuk Program MBG
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah memastikan bahan pangan untuk program MBG mencukupi. Demikian pula dengan ketersediaan sejumlah dapur umum dan pergudangan. Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk mendukung program MBG yang akan untuk mendukung kesiapan dapur-dapur MBG melalui dua direktorat jenderal, yaitu Ditjen Holtikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Anggaran untuk holtikultura sekitar Rp400 miliar, sedangkan untuk peternakan ayam sekitar Rp 300 miliar," jelas Mentan Andi Amran Sulaiman. Selain anggaran dari Kementan, Kementerian Desa juga mengalokasikan dana sebesar Rp 16 triliun untuk mendukung penyediaan bahan pangan. "Anggaran ini adalah kolaborasi antara Kementan dan Kementerian Desa. Total dana yang disiapkan oleh Kementerian Desa mencapai Rp 16 triliun, angka yang sangat besar," ujar Amran. Kolaborasi ini telah resmi disahkan melalui penandatanganan MoU antara kedua kementerian. Mentan Amran meminta Ditjen PKH untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Desa guna memastikan kelancaran program MBG. (Yetede)
Definisi Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto memutuskan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dia menegaskan pemberlakuan PPN 12 persen akan dilakukan secara selektif, yaitu untuk barang-barang yang tergolong barang mewah. Sementara kebutuhan pokok tetap dikenakan PPN 11 persen. "Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut," kata Prabowo saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 6 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang bertujuan mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan kebijakan terbaru tersebut, pemerintah menyasar beberapa kategori barang dan jasa yang dianggap sebagai barang mewah dan akan dikenakan tarif PPN 12 persen. Maka, berikut penjelasan lebih lanjut terkait barang mewah dan kategorinya.
Dilansir dari Britannica, barang mewah adalah barang atau jasa yang tidak termasuk kebutuhan pokok dan memiliki nilai tinggi yang sering kali dikonsumsi oleh kalangan atas. Barang mewah dapat diidentifikasi melalui elastisitas permintaannya yang rendah, artinya konsumen tetap membelinya meskipun harganya naik. Lebih lanjut, menurut ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, definisi barang mewah perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau dampak negatif bagi kelas menengah. “Pemerintah harus menetapkan batasan yang jelas mengenai barang apa saja yang termasuk dalam kategori mewah. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pengenaan pajak pada barang yang sebenarnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat menengah,” kata Achmad sebagaimana dikutip Antara Senin, 9 Desember 2024. (Yetede)
Nusron Wahid Beberkan Persoalan Proyek Tropical Coastland PIK 2
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Tempo
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid blak-blakan ihwal permasalahan proyek strategis nasional atau PSN Tropical Coastland Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proyek yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten, itu bermasalah karena tidak tercantum sebagai PSN pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. “Padahal, ini masuknya PSN pariwisata,” kata Nusron dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN di kantornya pada Selasa, 31 Desember 2024. Walhasil, pemerintah daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/mesti mengajukan perubahan RTRW. Nantinya, Kementerian ATR/BPN yang bakal mengeluarkan persetujuan. Bila Pemda tidak mengajukan, perusahaan atau si pemilik proyek harus meminta rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Namun hingga kini, Nusron mengaku belum mendapat permintaan dari Pemda maupun perusahaan. Adapun proyek Tropical Coastland PIK 2 merupakan proyek yang digarap PT Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. “Jadi, kami tidak bisa menyatakan apa-apa,” tutur Nusron.
Selain persoalan RTRW, Nusron mengatakan 1.500 hektare lahan di PSN tersebut berada di area hutan lindung. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan menurunkan status dari hutan lindung menjadi hutan konveksi. Kemudian, mengkonversinya menjadi area penggunaan lain (APL). Dalam penurunan status lahan itu, perusahaan mesti menyiapkan lahan pengganti yang nantinya ditentukan Kementerian Kehutanan. Namun, meski menemukan sejumlah persoalan, Politikus Partai Golkar itu menyatakan kementeriannya tidak memiliki wewenang terkait dengan status PSN Tropical Coastland PIK 2. “Bola di tangan Kemenko Perekonomian. Kami hanya sudut pandang tata ruangnya,” kata Nusron. Namun, ia menjelaskan, KPPR menjadi pintu masuk untuk perizinan lain. “Sebelum ada itu, putar balik,” ucapnya. (Yetede)
Apindo Memperkirakan Tantangan Industri Padat Karya Masih Berat pada Tahun Ini
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Tempo
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan tantangan industri padat karya masih berat pada tahun ini. Namun peluang untuk tumbuh tetap terbuka asalkan pemerintah berhasil menangani akar masalahnya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sejak awal tahun hingga Desember 2024, setidaknya ada 80 ribu kasus pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar angka PHK dengan lebih dari 24 ribu orang. Adapun dalam dua tahun terakhir sekitar 60 pabrik tekstil tutup, baik yang beroperasi di sektor hulu, seperti pabrik bahan baku, maupun hilir, seperti pabrik kain jadi. Pabrik-pabrik itu banyak tersebar di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan salah satu tantangan industri padat karya pada tahun ini adalah biaya operasional yang tinggi. "Salah satunya karena ongkos logistik yang mencapai 23,5 persen dari pertumbuhan domestik bruto," ujarnya kepada Tempo, Selasa, 31 Desember 2024. Para pelaku usaha harus menghadapi kenaikan biaya produksi seiring dengan perubahan pajak pertambahan nilai, kenaikan suku bunga, serta upah minimum provinsi yang ditetapkan naik 6,5 persen.
Kebijakan pemerintah ikut memperkeruh iklim usaha di industri padat karya. Shinta mencontohkan keputusan soal pengupahan 2025 yang menambah biaya tenaga kerja dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Indonesia tak lagi menjadi pasar yang menarik untuk investor domestik dan asing. Hal itu berbanding terbalik dengan Vietnam dan Bangladesh yang menawarkan biaya tenaga kerja lebih rendah serta memberikan kepastian hukum. Kondisi ini bakal berkontribusi pada deindustrialisasi jika tak ditangani segera. Shinta mencatat kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto terus menurun. Pada 2020 kontribusinya bisa mencapai 29 persen. Sedangkan pada 2024 hanya 18,5 persen. (Yetede)
IHSG Mengawali Perdagangan Tahun 2025 Dengan Kuat
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Investor Daily (H)
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mengawali perdagangan tahun 2025 dengan kuat, untuk menguji level psikologis 7.100, dari posisi penutupan akhir 2024 di 7.079. Berbagai sentimen positif akan menjadi katalis IHSG dalam memulai perjalanan di tahun Ular Kayu ini, diantaranya kebijakan PPN 12% untuk barang mewah, data manufaktur, hingga January Effect. "Penutupan di level 7.079 pada akhir 2024 memberikan dasar yang solid untuk optimisme, didukung oleh sentimen positif dari kebijakan domestik. Sentimen domestik yang positif diharapkan mendorong optimisme awal tahun, termasuk kemungkinan terjadinya January Effect," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. Hendra menyebutkan, salah satu faktor pendukung langkah IHSG adalah keputusan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12%, yang hanya berlaku untuk barang dan jasa super mewah seperti jet pribadi, yacth, dan hunian di atas Rp 30 miliar. Kebijakan ini dinilai strategis karena tetap menjaga daya beli masyarakat umum. Sementara barang kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan transportasi tetap dikenakan PPN 11% atau bahkan bebas PPN. (Yetede)