Kementerian Mesti Optimalkan Anggaran, Pendidikan Dasar Menengah
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Memasuki tahun baru 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti memulai gebrakan. Sejumlah perubahan akan dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang optimal dari pemerintahan sebelumnya. Setidaknya, ada 25 program prioritas yang akan dicapai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sepanjang 2025. Ini mulai dari mewujudkan wajib belajar 13 tahun, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, manajemen talenta dan beasiswa, memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan, pendidikan karakter, hingga mengembangkan kurikulum. Untuk mencapai itu semua, Kemendikdasmen akan memaksimalkan anggaran sebesar Rp 33,54 triliun.
Angka ini terbilang terbatas karena hanya 4,63 persen dari 20 persen (Rp 724,2 triliun) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk bidang pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti meyakini tetap bisa mengoptimalkan sejumlah program prioritas tersebut dengan anggaran yang ada. Dia berkomitmen mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. ”Dengan total anggaran Kemendikdasmen pada tahun 2025 sebesar Rp 33,5 triliun, sejumlah program prioritas akan dilaksanakan,” kata Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Nisa Felicia berpendapat, permasalahan anggaran yang justru tidak dioptimalkan ke kementerian pendidikan merupakan masalah klise yang terjadi setiap tahun. Meski begitu, Nisa menilai Kemendikdasmen tidak boleh beralasan karena semua program saling berkaitan. (Yoga)
Ikut Terdampak PPN 12 Persen Barang dan Jasa
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Meski semestinya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN hanya berlaku untuk barang mewah, sejumlah barang dan jasa tetap ikut terdampak tarif PPN 12 persen. Kenaikan pungutan pajak itu terjadi atas sejumlah barang dan jasa yang sehari-hari cukup sering diakses masyarakat. Misalnya, PPN atas kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas dari pengusaha penyalur kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan, dan lain sebagainya. Terdampaknya pengenaan PPN atas sejumlah barang dan jasa itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tentang skema PPN di tahun 2025, yaitu tarif efektif 12 persen untuk barang-barang mewah dan tarif efektif 11 persen untuk barang-barang nonmewah.
Dalam Pasal 4 PMK tersebut, pemerintah menyebutkan, ada sejumlah barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu yang selama ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tersendiri. Pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu itu memang telah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain atau besaran tertentu. PMK 131/2024 menegaskan, setiap pemungutan, penghitungan, dan penyetoran PPN atas barang dan jasa tertentu itu dilakukan sesuai dengan ketentuan regulasi yang sudah berlaku. Besaran pungutan PPN atas barang dan jasa khusus itu selama ini mengacu pada tarif PPN yang berlaku.
Artinya, meski tidak termasuk barang mewah, barang dan jasa itu tetap akan mengalami kenaikan pungutan PPN karena adanya kenaikan tarif PPN yang berlaku dari 11 persen menjadi 12 persen. ”Karena tarifnya naik (menjadi 12 persen), berarti (pungutan pajaknya) ikut naik,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai, dengan adanya implikasi tersebut, narasi pemerintah bahwa tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah pun tidak tepat. ”Untuk beberapa barang dengan nilai lain, tetap saja acuan pembayaran PPN-nya adalah 12 persen walau bukan barang mewah. Seperti untuk agen travel, perdagangan emas, dan lain-lain. Tetap saja, harga akhir yang ditanggung konsumen jadi lebih tinggi,” kata Ajib (Yoga)
Pada Tahun 2025 Aset Kripto Semakin Diakui
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Mata uang kripto pada 2025 menjadi bagian tak terpisahkan dari keuangan global, teknologi, dan ekuitas sosial. Ekosistem kripto mengatasi beberapa tantangan paling mendesak di dunia. Pada saat yang sama, kemajuan dalam tata kelola dan identitas terdesentralisasi memastikan inovasi ini tetap aman dan dapat dipercaya. Demikian pendapat Tonya M Evans, Profesor di Penn State Dickinson Law dan penasihat edukasi, hukum, dan kebijakan tekfin, dalam ulasannya di media Forbes, akhir Desember 2024. Aset mata uang kripto semakin disorot karena pertumbuhan yang fantastis beberapa tahun terakhir.
Kapitalisasi kripto naik antara 2010 dan 2013 dengan pertumbuhan 1,58 miliar dollar AS. Kemudian, dalam 24 bulan terakhir hingga 2024, valuasi industri kripto tumbuh lebih dari 230 persen hingga menyentuh 3,35 triliun dollar AS. Mata uang kripto sebagai aset yang diperdagangkan dengan istilah koin juga terus berkembang, dari hanya 66 jenis koin pada 2013 menjadi 10.309 jenis koin pada akhir 2024. Perkembangan pesat ini didorong oleh meningkatnya adopsi institusional, ritel, dan kemajuan teknologi dalam ekosistem itu. Adapun tantangan utama industri kripto saat ini, kata Evans, meliputi bagaimana pelaku industri menavigasi lanskap regulasi yang terfragmentasi dan terus berkembang, mengatasi masalah skalabilitas dan efisiensi energi, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pendidikan dan tata kelola yang transparan.
Di sisi lain, aturan berlebihan dapat memperlambat inovasi dalam jangka pendek, terutama bagi platform terdesentralisasi, yang dibangun di atas teknologi rantai blok (block-chain), yaitu sistem bank data terdistribusi yang mencatat transaksi di seluruh jaringan komputer. ”Penetapan aturan yang jelas dan seragam serta penegakan hukum yang adil dapat meningkatkan kepercayaan, menarik pelaku institusional, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya. Di Indonesia, pada 2025, pemerintah juga berupaya melakukan transformasi perdagangan aset kripto. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK 27/2024). (Yoga)
Soal Relaksasi Ekspor Tembaga Pemerintah Belum Tegas
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Memasuki awal tahun 2025, pemerintah masih belum tegas memutuskan soal ada tidaknya perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia yang berakhir per 31 Desember 2024. Pemerintah masih berpotensi memperpanjang izin ekspor mineraltembaga mentahPTFreeport Indonesia (PTFI) akibat belum beroperasinya fasilitas smelter, imbas dari kebakaran unit pabrik pemisahan gas bersih pada fasilitas pemurnian milik perusahaan di Jawa Timur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (3/1/2025), mengatakan, perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga PTFI baru akan diputuskan melalui rapat koordinasi antara Presiden, kementerian koordinasi, dan kementerian teknis terkait. ”Kajian diperlukan karena Freeport sudah punya smelter, tetapi kemudian ada musibah. Pabrik asam sulfatnya terbakar, membuat operasional smelter menjadi berhenti,” ujarnya.
Pemerintah secara bertahap melarang ekspor mineral mentah untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Untuk dapat mengekspor, perusahaan tambang harus membangun smelter atau pusat pemurnian dan pengolahan mineral. Berbeda dengan komoditas bijih nikel yang sudah dilarang secara penuh mulai Januari 2020, konsentrat tembaga masih dapat diekspor sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Berdasarkan beleid itu, perusahaan tembaga seperti Freeport boleh mengekspor konsentrat hingga 31 Desember 2024, diperpanjang dari yang seharusnya berakhir 31 Mei 2024. Pertimbangan pemerintah memperpanjang relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk Freeport merupakan buntut dari belum beroperasinya fasilitas pemurnian katoda tembaga yang berlokasi di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. (Yoga)
Ironi Mimpi Swasembada, Peternak Buang Susu
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Produksi susu sapi perah nasional hanya memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan domestik. Namun, mengapa tidak semua produksi susu segar dalam negeri terserap industri pengolah? Bahkan, peternak harus protes dengan membuang susu sapi produksinya? Dalam bingkai mimpi swasembada, ini ironi yang tak perlu terjadi. Kisah itu dialami peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur, pada Oktober-November 2024. Mereka membuang susu karena tak terserap industri pengolah. Koperasi penampung susu merugi karena harus menyerap susu produksi para peternak anggota tanpa bisa menyalurkannya ke industri pengolahan susu (IPS). Di Boyolali, produksi susu harian mencapai 140.000 liter. Namun, hanya 110.000 liter susu yang diserap IPS ketika itu.
Di Pasuruan, sekitar 80 ton susu sapi produksi peternak tidak terserap oleh IPS sejak awal Oktober 2024. Penyebab utamanya, permintaan pasar turun serta kebijakan pembatasan kuota serapan oleh IPS.Aksi buang susu, antara lain, digelar oleh pengepul susu dan peternak sapi perah di Boyolali yang tergabung dalam Paguyuban Tanpo Sambat. Menurut Ketua Paguyuban Tanpo Sambat, Sriyono, koperasi merugi hingga Rp 40 juta per hari. Peternak harus membayar ongkos produksi, sedangkan harga jual susu segar tetap Rp 8.000 per liter atau di bawah harga keekonomian Rp 9.000 per liter. Kenyataan itu pahit. Sebab, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada susu impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Saat ini, hanya sekitar 20 persen dari sekitar 4,1 juta ton kebutuhan susu per tahun yang dipenuhi dari produksi susu segar dalam negeri (SSDN).
Sebanyak 80 persen sisanya dipenuhi melalui impor, terutama dari Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Eropa. Keberadaan perjanjian perdagangan bebas yang menghapus bea masuk susu impor dinilai membuat harga susu impor lebih kompetitif dibandingkan susu lokal. Akibatnya, IPS memilih mengimpor susu bubuk ketimbang menyerap susu segar dari peternak lokal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa kadar total solid susu segar lokal sedikit lebih rendah dibandingkan susu impor, meskipun memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah merespons itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan IPS menyerap produksi susu lokal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan mencabut izin impor IPS yang tidak patuh. Namun, regulasi ini tidak sepenuhnya menjawab persoalan struktural yang dihadapi industri persusuan. (Yoga)
Tekan Inflasi, Pasar Murah
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Warga membeli bahan pokok dalam program pasar murah di Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2025). Pemerintah Provinsi Jakarta melalui BUMD pangan PT Food Station Tjipinang Jaya yang bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar pasar murah pada 2-3 Januari 2025 untuk menekan laju inflasi. Pasar murah berlangsung, antara lain, di Kelurahan Rawa Terate, Cengkareng Barat dan Utan Kayu Selatan. Berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dijual murah. (Yoga)
Barang Pokok Sulit Diangkut, Sungai Mahakam Surut
Yoga
04 Jan 2025 Kompas
Selain gembira, Kawit Tekwan (54) dilanda gelisah saat Natal 2024. Gembira karena Natal di kampung halaman dirayakan bersama keluarga besar. Gelisah lantaran Sungai Mahakam menunjukkan tanda-tanda surut. Surutnya Sungai Mahakam, kata Kawit, memunculkan trauma tahunan bagi warga Desa Long Tuyoq, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Maklum, kawasan permukiman tersebut tidak tersambung darat dengan daerah lainnya. Dengan kondisi demikian, sejumlah kebutuhan pokok dan penting didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Kota Samarinda, pusat pemerintahan Kaltim. Dari Samarinda ke pedalaman Mahakam Ulu, paling mungkin ditempuh melalui perahu sehari semalam. Lantaran Sungai Mahakam surut di bagian hulu, distribusi beragam kebutuhan, seperti gula, minyak goreng, dan garam, jadi tersendat. Betapa tidak? Kapal kayu pengangkut kebutuhan pokok dan penting sulit melintas di sungai.
Di beberapa titik sungai, terdapat batu-batuan cadas yang bisa membahayakan perahu. Jika dipaksakan, alas perahu bisa terbentur batu dan berujung karam. Kawit bercerita, sampai saat ini Sungai Mahakam masih surut di sekitar desanya. Perahu yang mengantar kebutuhan pokok sudah sekitar seminggu belakangan tak terlihat berlalu lalang ke kampung. Akibatnya, sudah diduga, harga kebutuhan pokok naik. ”Harga barang sudah melambung. Gula sekarang Rp 23.000 per kilogram yang sebelumnya Rp 18.000 per kilogram,” kata Kawit, dihubungi dari Balikpapan, Jumat (3/1/2025). Harga minyak goreng yang biasanya Rp 20.000 per liter sudah di angka Rp 30.000 per liter. Dari pengalaman Kawit berbelanja selama ini, hanya elpiji yang belum menunjukkan kenaikan meski harganya juga tidak murah. Isi ulang elpiji 3 kg masih di Rp 100.000. Harga ini memang jamak dan normal ditemui di hulu Sungai Mahakam lantaran distribusi yang panjang. (Yoga)
MBG Bisa Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Indonesia
Yuniati Turjandini
04 Jan 2025 Investor Daily (H)
Perekonomian Indonesia yang tengah lesu membutuhkan gebrakan baru dari pemerintah agar konsumsi masyarakat kembali bergairah sehingga pertumbuhan ekonomi pun kembali dalam tren menguat. Salah satu program prioritas Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bila dikelola dengan baik. BPS mencatat, inflasi Indonesia pada 2023 sebesar 1,57%, terendah sepanjang sejarah sejak lembaga itu melakukan penghitungan inflasi. Level angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi pada 2020 yang sebesar 1,68%, saat pandemi Covid-19 melanda ha,pir seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. BPS menyebutkan, penyebab utama inflasi yang rendah ini adalah menurunnya harga pangan pokok setelah sebelumnya mengalami kenaikan yang tinggi pada 2022 dan 2023. Namun, kalangan ekonom melihat. Faktor daya beli dan kegamangan pemerintah dalam penetapan kebijakan PPN 12% ikut berkontribusi secara signifikan. (Yetede)
Akan Dikembalikan Kelebihan Bayar PPN 12 Persen
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Meski pemerintah memutuskan hanya menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk barang mewah, sejumlah transaksi di lapangan sudah telanjur memungut PPN 12 persen. Pemerintah menjamin, konsumen yang telanjur membayar PPN 12 persen akan mendapat pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak itu. Meski demikian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum bisa memastikan seperti apa mekanisme pengembalian yang bisa ditempuh oleh konsumen akhir tersebut. Saat ini, skema pengembalian kelebihan bayar itu masih digodok. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta, memastikan, pada prinsipnya negara tidak akan memberatkan wajib pajak dan tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi hak negara.
”Kalau sudah ada kelebihan (pajak) yang dipungut, akan dikembalikan. Caranya bisa bermacam-macam. Secara teknikalitas nanti kami atur, yang jelas hak wajib pajak pasti akan dikembalikan. Hak negara kita pastikan masuk, tetapi hak wajib pajak yang bukan hak negara juga kita kembalikan,” kata Suryo, Kamis (2/1/2025). Beberapa transaksi barang dan jasa yang sudah menerapkan tarif PPN sebesar 12 persen adalah layanan transaksi langganan digital dan layanan jasa. Misalnya, harga layanan internet berlayanan (Wi-Fi), serta layanan jasa iklan diaplikasi e-commerce. DJP sudah bertemu dengan perwakilan pelaku usaha ritel pada Kamis pagi. Dalam pertemuan itu, pemerintah melakukan sosialisasi sekaligus mengecek jika ada pelaku usaha yang sudah telanjur memungut PPN 12 persen meski tidak menjual barang mewah. (Yoga)
Investasi 2025-2029 Pemerintah Targetkan Rp 13.000 Triliun
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Pemerintah menargetkan investasi sepanjang 2025-2029 bisa mencapai Rp 13.302 triliun. Investasi Apple atau pun beberapa perusahaan otomotif asal China akan mengawali di tahun 2025 ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan rencana-rencana investasi yang akan masuk ke Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Investasi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.905 triliun. Target ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan harapan investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8persen. Adapun pada 2029, diperkirakan investasi bisa mencapai Rp 3.414 triliun. Oleh karena itu, sepanjang 2025 sampai 2029, total investasi ditargetkan Rp 13.032 triliun.
”Harapannya, investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pada saat bersamaan, ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 seperti yang ditargetkan oleh Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan seusai pertemuan. Kerja sama lintas kementerian diperlukan untuk mencapai target tersebut. ”Terutama di dalam investasi ini melibatkan 18 kementerian di dalam sistem kami sehingga diharapkankerja sama dengan 18 kementerian itu juga akan makin meningkat ke depannya,” ujarnya. Dengan peningkatan target ini, diperkirakan investasi bisa berkontribusi lebih besar pada pendapatan domestik bruto (GDP). Saat ini, kontribusi GDP terbesar, yakni berkisar 53-54 persen dari konsumsi domestik, sedangkan kontribusi investasi baru 24-25 persen. (Yoga)