Kebijakan PPN
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi golongan atas/kaya, yang selama ini sudah terkena Pajak Penjualan Barang Mewah. Misalnya pesawat jet pribadi, kapal pesiar, serta hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house. Sementara itu, barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat, seperti jasa pendidikan, kesehatan, keuangan perbankan, asuransi, keagamaan, tenaga kerja, angkutan umum di darat, dan jasa sosial, tetap dibebaskan dari pungutan PPN. Pembatalan kenaikan PPN yang sifatnya umum ini mengakhiri berbagai spekulasi terkait cakupan barang/jasa yang akan terkena kenaikan tarif PPN.
Ada yang melihat ini sebagai bukti keberpihakan Presiden ke rakyat.Memaksakan kenaikan tarif PPN di tengah ekonomi masih sulit hanya akan kian memukul daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, dan bisa berdampak pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Memaksakan kebijakan yang tidak populis juga tak akan menguntungkan bagi citra dan kredibilitas pemerintahan yang belum genap berumur 100 hari. Apalagi, selain polemik PPN, pemerintah juga banyak disoroti karena pernyataan kontroversial Presiden dan para menteri terkait rencana pemerintah memberi pengampunan dan keringanan bagi para koruptor. Simpangsiur dan polemik berlarut-larutterkait PPN menggambarkan buruknya proses pengambilan keputusan dan komunikasi kebijakan di pemerintahan.
Bahkan, muncul spekulasi adanya perpecahan di internal pemerintah. Yang jadi korban pada akhirnya juga masyarakat kecil. Meski kenaikan PPN yang bersifat umum dibatalkan, mereka telanjur kena imbasnya, harus memikul beban harga kebutuhan pokok yang telanjur naik, sebagai akibat antisipasi kenaikan tarif PPN oleh pelaku usaha dengan menaikkan harga jual. Dari sisi fiskal, sebagai konsekuensi logis dari penerapan PPN 12 persen secara selektif dan terbatas, pemerintah kehilangan potensi penerimaan negara hingga Rp 75 triliun dan harus memutar otak untuk menutupnya. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 38,6 triliun yang sudah telanjur diumumkan. (Yoga)
Kaum Tajir Semakin Melintir, Sepanjang Tahun 2024
Yoga
03 Jan 2025 Kompas
Kocek orang-orang tajir dunia makin tebal. Penyebabnya beragam, mulai dari dukungannya terhadap tokoh politik dalam pemilihan presiden hingga kenaikan harga saham perusahaannya. Meski ada kerugian, angkanya tidak sampai membuat kekayaan mereka merosot jauh. Nilai total kekayaan yang dilacak Bloomberg Billionaires Index mencapai 9,8 triliun dollar AS, Senin (30/12/2024). Nominal ini turun sedikit dari puncaknya, 11 Desember 2024, yakni 10,1 triliun dollar AS. Kekayaan mereka ini hampir setara dengan gabungan produk domestik bruto tiga negara maju, yaitu Jerman, Jepang, dan Australia pada tahun lalu.
Kenaikan saham perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat memainkan peran penting dalam mempertebal kocek orang-orang kaya ”Negeri Paman Sam”. Sebut saja Larry Ellison (salah satu pendiri perusahaan peranti lunak Oracle), Jeff Bezos (pendiri Amazon), Michael Dell (pendiri perusahaan teknologi Dell), serta Larry Page dan Sergey Brin (pendiri Google). Jika dikombinasikan, pada 2024, mereka mengantongi duit lebih dari 600 miliar dollar AS. Menurut Bloomberg Billionaires Index, angka itu setara 43 persen dari total 1,5 triliun total kenaikan kekayaan 500 orang terkaya di dunia. Akan tetapi, sesungguhnya, ada nama-nama tertentu yang total nilai kekayaannya tahun 2024 ini naik gila-gilaan.
Elon Musk mendominasi daftar orang terkaya tahun 2024. Hubungan dekat Musk dengan Donald Trump, presiden terpilih AS, membantu meningkatkan nilai perusahaannya, mulai dari Tesla Inc, SpaceX, hingga xAI. Hal itu juga mendongkrak kekayaannya hingga mencapai 442,1 miliar dollar AS, naik 213 miliar dollar AS dibandingkan dengan awal tahun. Kenaikan sedrastis itu tidak pernah terjadi sebelumnya sekaligus meneguhkan posisi Musk di pemuncak daftar orang tertajir di dunia, melampaui Bezos yang berada di posisi kedua. Selisih 237 miliar dollar AS antara Musk dan Bezos per 17 Desember 2024 merupakan selisih terbesar yang pernah tercatat berdasarkan indeks Bloomberg. Secara umum, orang-orang tajir ini beruntung karena harga saham yang meroket, berbanding terbalik dengan ramalan dan ekspektasi pasar tahun 2024. (Yoga)
Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus Oleh MK
Yoga
03 Jan 2025 Kompas (H)
Mahkamah Konstitusi lewat putusannya yang terbaru mengubah pendiriannya mengenai syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidentialthreshold. Pada Kamis (2/1/2025), MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi. MK menghapus syarat itu dan menyatakan setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal, dalam 33 putusan sebelumnya, MK menyatakan pasal yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden itu konstitusional.
Meski kali ini MK menunjukkan pendirian yang cukup berbeda, sejumlah partai menghormati putusan tersebut. Bahkan, putusan itu dinilai menguntungkan bagi semua partai karena peluang mencalonkan kader partai semakin terbuka. Saat membacakan pertimbangannya, dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan, MK menilai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan capres dan cawapres yang diatur Pasal 222 UU No 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. Ambang batas itu bahkan bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian, terdapat alasan kuat dan mendasar bagi MK untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. ”Pergeseran pendirian itu tak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar ialah rezim ambang batas pengusulan pasangan capres-cawapres berapa pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Saldi. Dalam putusan ini, MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Enika Maya Oktavia, dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024. Selain itu, MK juga menerima permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan Dian Fitri Sabrina (perkara No 87/PUU-XXII/2024), Hadar Nafis Gumay dan Titi Anggraini (perkara No 101/-PUU-XXII/2024), dan Gugum Ridho Putra (perkara No 129/PUU-XXI/2023). (Yoga)
Beban Operasional dan Kualitas Aset Menggerus Kinerja BPD
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Kontan
Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami tekanan pada 2024, dengan mayoritas mencatat penurunan laba.
Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB, menyebut penurunan laba Bank BJB sebesar 23,74% secara tahunan menjadi Rp 1,29 triliun disebabkan oleh beban bunga yang melonjak hingga 24,91% atau Rp 7 triliun. Bank BJB menargetkan pertumbuhan kredit 6%-8% dan menjaga LDR di level 92%, sembari mendorong pendapatan dari fee-based income dan recovery untuk mengimbangi tekanan laba.
Sementara itu, Edi Masrianto, Direktur Keuangan Bank Jatim, menjelaskan bahwa laba Bank Jatim turun 18,54% secara tahunan menjadi Rp 1,04 triliun, terutama karena beban pencadangan yang meningkat tajam hingga 83,5%. Namun, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 9,26% menjadi Rp 4,87 triliun. Ia optimis terhadap prospek 2025 dengan fokus pada kebijakan kredit di segmen andalan dan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) untuk mendorong pertumbuhan kinerja.
Tekanan laba pada BPD mencerminkan tantangan sektor perbankan dalam mengelola beban bunga dan pencadangan, meskipun ada peluang pertumbuhan kredit dan pendapatan lain di tahun depan.
Emas Tetap Jadi Andalan untuk Kinerja ANTM yang Stabil
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Kontan
Kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) diproyeksikan positif pada 2025, didukung oleh harga emas yang kuat, pemulihan segmen nikel, dan perkembangan proyek strategis.
Rizal Nur Rafly, Equity Research Analyst Panin Sekuritas, mencatat bahwa kontribusi emas signifikan terhadap pendapatan ANTM, dengan penjualan naik 47% yoy hingga September 2024. Kenaikan harga emas global akibat potensi penurunan suku bunga menjadi pendorong utama. Rizal merekomendasikan hold saham ANTM dengan target harga Rp 1.700.
Laurencia Hiemas, Analis KB Valbury Sekuritas, menyoroti kontribusi segmen emas sebesar 83% terhadap pendapatan ANTM. Ia juga menekankan perluasan jaringan emas ritel dan perjanjian offtake baru dengan Freeport yang memperkuat posisi ANTM. Laurencia memproyeksikan pemulihan segmen nikel dengan izin produksi meningkat, mendukung kinerja. Ia merekomendasikan buy saham ANTM dengan target harga Rp 2.100.
Timothy Wijaya, Analis BRI Danareksa Sekuritas, memperkirakan pertumbuhan produksi dan penjualan bijih nikel sebesar 25%-48% yoy pada 2025. Ia mencatat efisiensi biaya melalui penggunaan jaringan listrik PLN di proyek RKEF Pomalaa. Timothy merekomendasikan buy saham ANTM dengan target harga Rp 2.000.
ANTM diharapkan dapat memanfaatkan harga emas yang stabil, pemulihan segmen nikel, dan perkembangan proyek kilang SGA Mempawah untuk memperkuat kinerja di 2025.
PPN 12% Masih Berlaku untuk Beberapa Transaksi Digital
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Kontan
Penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk barang mewah mulai 2025 masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait kelebihan pungutan pada barang dan jasa non-mewah.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak melalui skema restitusi yang sedang disiapkan. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak wajib pajak yang terlanjur membayar PPN 12% pada transaksi yang seharusnya dikenakan tarif 11%.
Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, menegaskan bahwa mekanisme pengembalian ini akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia berharap jumlah wajib pajak yang terkena tarif PPN 12% secara tidak tepat dapat diminimalkan.
Namun, Konsultan Pajak Raden Agus Suparman menilai proses restitusi pajak cenderung rumit secara administratif. Ia memprediksi wajib pajak dengan nominal kecil kemungkinan besar enggan mengurus restitusi.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 menyebutkan bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku penuh untuk barang mewah mulai 1 Februari 2025. Adapun periode transisi Januari 2025 menggunakan dasar pengenaan pajak khusus sebesar 11/12 dari harga jual.
Meski kebijakan ini bertujuan memperjelas batasan pajak barang mewah, pelaksanaannya diharapkan lebih seragam untuk menghindari kelebihan pungutan pajak yang membebani konsumen.
Optimisme Bisnis Tertekan oleh Lemahnya Daya Beli
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Kontan (H)
Para pebisnis optimis menghadapi tahun 2025, meskipun tantangan seperti perlambatan ekonomi global dan pelemahan daya beli masyarakat tetap menjadi perhatian. Survei Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) menunjukkan keyakinan CEO berada di level 3,26 pada kuartal I-2025, naik dari 3,12 pada kuartal IV-2024.
Setyono Djuandi Darmono, Direktur Utama PT Jababeka Tbk, menyoroti daya beli masyarakat sebagai perhatian utama, karena masih dipengaruhi oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), harga komoditas yang melandai, dan tingginya biaya hidup. Fedaus, Presiden Direktur PT Gunung Raja Paksi Tbk, menambahkan bahwa masyarakat cenderung fokus pada kebutuhan utama, sehingga daya beli belum pulih sepenuhnya.
Direktur Utama PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, David Hidayat, menyebut ketegangan geopolitik dan kebijakan perdagangan yang ketat sebagai faktor global yang menahan prospek bisnis. Namun, stabilitas politik pasca pemilu dan peningkatan kualitas belanja anggaran oleh pemerintah diharapkan dapat memperkuat roda perekonomian.
Momentum Ramadan dan Lebaran pada Maret 2025 juga dianggap akan mendorong permintaan masyarakat. Hal ini mendorong perusahaan untuk melanjutkan ekspansi, seperti yang disampaikan oleh Djohan Sutanto, Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras Tbk, yang menegaskan rencana ekspansi bisnis tahun ini.
Meskipun optimisme cukup tinggi, kebijakan pemerintah yang signifikan untuk mendongkrak daya beli masih dinantikan agar pertumbuhan ekonomi lebih kuat.
'Euforia' PPN 12% dan Dampaknya pada Pemulihan Manufaktur
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Dinamika sektor industri Indonesia menjelang diberlakukannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada Januari 2025. Pelaku industri mencoba memanfaatkan waktu sebelum kenaikan PPN dengan meningkatkan pesanan untuk stok barang, meskipun akhirnya kebijakan ini hanya menyasar barang mewah. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa kebijakan ini turut berkontribusi pada lonjakan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang mencapai 51,2 pada Desember 2024, menandakan ekspansi sektor manufaktur.
Industri domestik menunjukkan optimisme dengan peningkatan produksi dan pesanan baru, bahkan tercatat adanya kenaikan ekspor setelah hampir satu tahun. Meskipun demikian, tantangan muncul dari kenaikan harga barang impor akibat penguatan dolar AS, yang menyebabkan beberapa perusahaan menaikkan harga jual produk mereka. Selain itu, sektor ini juga dibayangi oleh masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat, yang menunjukkan adanya tekanan di beberapa sektor industri.
Ekonom Andry Satrio Nugroho menyoroti pentingnya paket kebijakan stimulus yang terarah untuk mendukung industri manufaktur, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal, serta proteksi pasar dari produk impor yang merugikan daya saing produk lokal. Perlindungan terhadap pasar domestik dan penanggulangan praktik dumping menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan industri dalam negeri. Tanpa kebijakan stimulasi yang komprehensif, Andry mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat terancam.
Lima Korporasi Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kejaksaan Agung, di bawah pimpinan Jaksa Agung Burhanuddin, menetapkan lima korporasi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah pada IUP PT Timah Tbk. periode 2015–2022. Kelima korporasi tersebut adalah PT Refined Bangka Tin (RBT), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Inter Nusa (TIN), dan CV Venus Inti Perkasa (VIP).
Burhanuddin menegaskan bahwa kerugian lingkungan akibat kasus ini mencapai Rp271 triliun, dengan bukti kerusakan lingkungan yang berhasil diungkap di persidangan—sebuah pencapaian yang disebut sulit dilakukan sebelumnya. Untuk memulihkan kerugian negara, kerugian lingkungan hidup sebesar Rp152 triliun telah dibebankan kepada lima tersangka korporasi, dengan rincian PT RBT: Rp38 triliun, PT SBS: Rp23 triliun, PT SIP: Rp24 triliun, PT TIN: Rp23 triliun, CV VIP: Rp42 triliun
Menurut Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, sisanya sebesar Rp119 triliun masih dihitung oleh BPKP untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Kejaksaan Agung berkomitmen menindaklanjuti hasil perhitungan tersebut, menunjukkan langkah serius dalam menegakkan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat kasus korupsi ini.
Maskapai BUMN Bersiap Melakukan Konsolidasi Strategis
Hairul Rizal
03 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kementerian BUMN, di bawah pimpinan Menteri Erick Thohir, menargetkan konsolidasi maskapai BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA), PT Pelita Air Service (PAS), dan PT Citilink Indonesia, rampung dalam waktu enam bulan ke depan. Konsolidasi ini bertujuan memperkuat industri penerbangan nasional yang saat ini mengalami kekurangan pesawat, dengan hanya sekitar 400 unit aktif dari kebutuhan 750 pesawat untuk melayani rute domestik. Erick menegaskan langkah ini akan tetap mempertahankan operasional maskapai melalui mekanisme business to business (B2B) dan fokus pada efisiensi, termasuk penyederhanaan jenis pesawat untuk mengurangi biaya perawatan.
Direktur Utama Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, mengonfirmasi bahwa PAS akan menambah enam pesawat Airbus wide-body pada 2025 untuk mendukung penerbangan Haji dan Umrah, sehingga total armadanya akan mencapai 18 unit. Sementara itu, PT Garuda Indonesia, yang saat ini memiliki 50 pesawat Boeing (40 di antaranya tipe 737-800), berencana menambah 20 pesawat baru pada 2025 dan tengah menjajaki potensi penggunaan pesawat dari produsen China, Comac, meskipun masih membutuhkan waktu panjang.
Di sisi lain, anak usaha GIAA, PT Citilink Indonesia, memilih fokus pada restorasi 19 pesawat yang masih grounded daripada menambah armada baru pada 2025. Direktur Utama Citilink, Dewa Kadek Rai, menyatakan bahwa Citilink akan meningkatkan frekuensi penerbangan, terutama ke wilayah Indonesia Timur, serta menambah rute baru.
Pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Citilink mencatat angka keterisian kursi mencapai 81% dan menambahkan 210 penerbangan ekstra serta 2.000 kursi untuk mengakomodasi lonjakan penumpang. Langkah konsolidasi dan efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kapasitas industri penerbangan nasional.