Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, tetapi dampak psikologis dari wacana kenaikan pajak itu telanjur dirasakan warga. Di Kota Bandung, Jawa Barat, harga berbagai bahan pokok meroket. Kenaikan itu seperti terlihat di Pasar Kosambi. Harga barang kebutuhan pokok di pasar ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam memantau inflasi yang dipengaruhi harga barang pokok. Asep Rizal (27), salah satu pedagang, mengatakan, harga telur melambung tinggi, dari Rp 28.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 33.000 per kg. Harga beras juga dikeluhkan konsumen karena naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 16.000 per kg. ”Harga minyak goreng kemasan bersubsidi, yakni Minyakita, naik hingga Rp 17.000 per liter.

Padahal, Minyakita sesuai harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 15.000 per liter,” katanya, Rabu (1/1/2025). Eli Anita (59), pedagang sayuran, mengatakan, kenaikan harga cabai rawit menjadi yang tertinggi. Harga cabai rawit sebelumnya Rp 40.000 per kg kini menjadi Rp 80.000 per kg. Harga cabai keriting juga naik menjadi Rp 70.000 per kg dari sebelumnya Rp 50.000 per kg. Harga bawang merah dan bawang putih juga fluktuatif. Dari sebelumnya Rp 28.000 per kg dan Rp 30.000 per kg kini konsumen harus membelinya dengan harga Rp 45.000 per kg dan Rp 46.000 per kg. Eli khawatir kondisi ini dipengaruhi isu kenaikan PPN menjadi 12 persen yang sebelumnya diwacanakan pembuat kebijakan. Di Kendari, Sulawesi Tenggara, isu kenaikan PPN juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga beras dan telur. Di Pasar Basah Mandonga, misalnya, harga beras medium berkisar Rp 630.000-Rp 640.000 per 50 kg. (Yoga)

Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 205.400 produk kosmetik ilegal dan berbahaya yang beredar di masyarakat. Temuan yang didapatkan dari hasil pengawasan pada periode Oktober sampai November 2024 tersebut memiliki nilai ekonomi mencapai Rp 8,9 miliar. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pelanggaran dan dugaan kejahatan terkait produk kosmetik ilegal dan berbahaya paling banyak ditemukan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setidaknya ditemukan 235 jenis produk ilegal dan berbahaya dengan jumlah produk yang mencapai 205.400 buah. ”Beberapa merek (kosmetik ilegal dan berbahaya) tersebut, di antaranya, ialah Lameila, Aichun Beauty, WNP’L, Mila Color, 2099, Xixi, Jiopoian, SVMY, Tanako, dan Anylady.

Mayoritas temuan produk kosmetik impor ilegal berasal dari Tiongkok dan Korea, kemudian Malaysia, Thailand, India, dan Filipina,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/12/2024). Adapun bahan dilarang dan berbahaya yang ditemukan pada produk kosmetik yang ditemukan tersebut, antara lain, ialah merkuri, rhodamin B, dan bahan obat, seperti hidrokinon, tretinoin, antibiotik, antifungi, dan steroid. Bahan-bahan tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika digunakan tidak sesuai dengan peruntukan, seperti gangguan sistem saraf, gangguan sistem pernapasan, dan kanker. Taruna mengatakan, sebagian besar produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan obat didistribusikan langsung ke klinik kecantikan.Padahal, produk dengan bahan obat seharusnya didistribusikan dan dijual lewat fasilitas pelayanan kefarmasian atau apotek.

Peredaran produk kosmetik ilegal dengan bahan obat tersebut ditemukan di sejumlah wilayah, seperti Cimahi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Jember. Pengawasan pun diperkuat di fasilitas-fasilitas kecantikan tersebut. Produk kosmetik patut mendapatkan perhatian lebih besar dalam pengawasan di masyarakat. Dari seluruh pengaduan produk ilegal yang diterima BPOM, produk kosmetik merupakan jenis produk yang paling banyak diadukan oleh masyarakat, yakni mencapai 42,99 persen. Sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaku yang terbukti memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang tak memenuhi standar bisa dikenai hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Selain itu, sanksi administrasi berupa perintah penarikan dan pemusnahan produk dilakukan. (Yoga)

Pemerintah disarankan mulai memungut pajak karbon bagi kendaraan bermotor daripada menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen. Kebijakan ini dinilai tak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. Menurut perhitungan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), potensi pendapatan dari cukai karbon kendaraan bermotor bisa mencapai Rp 92 triliun pertahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi tambahan dari kenaikan PPN 12 persen yang sekitar Rp 67 triliun per tahun. ”Pemerintah punya peluang pendapatan sekitar Rp 92 triliun per tahun dari cukai karbon kendaraan bermotor, ini lebih besar dibandingkan dengan kenaikan PPN. Kenapa pemerintah tidak memilih opsi ini? Toh, ini tidak akan menjadi masalah inflasi, moneter, ataupun daya beli masyarakat,” kata Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Dia menjelaskan, potensi nilai tersebut bisa didapatkan jika pemerintah mau menurunkan standar cukai karbon kendaraan sepeda motor sebesar 51,99 gram karbon perkilometer, kendaraan ringan 80,87 gram, dan kendaraan berat sebesar 945,05 gram. Kemudian, KPPB mengusulkan setiap kelebihan gram karbon dari standar tersebut dikenai cukai Rp 2.250.000. Sebagai contoh, sebuah mobil multipurpose vehicle (MPV) mengeluarkan rata-rata 200 gram karbon per kilometer. Karena termasuk kendaraan ringan, mobil ini terhitung kelebihan 82 gram. Lalu, jumlah kelebihan itu dikalikanRp 2.250.000 sehingga cukainya sekitar Rp 180 juta harus ditanggung pembeli. Sebaliknya, jika seseorang membeli mobil listrik dengan emisi karbon 50-60 gram perkilometer atau lebih rendah 58 gram dari standar karbon, pembeli bisa mendapatkan diskon. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yang mengidamkan banyak warga memakai kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik. (Yoga)

Sebanyak 21 perusahaan dalam daftar calon perusahaan tercatat baru di Bursa Efek Indonesia kemungkinan akan melantai tahun 2025 ini. Otoritas bursa menargetkan 66 perusahaan melaksanakan penawaran saham perdana di tahun baru ini setelah melalui tahun 2024 yang menantang. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (31/12/2024), menyampaikan hingga akhir penutupan perdagangan BEI tahun 2024, Senin (30/12/2024), terdapat 21 perusahaan dalam daftar prospek penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). ”Dari jumlah itu, tiga perusahaan di antaranya merupakan lighthouse (perusahaan berkapital besar).

Adapun mayoritas berasal dari sektor-sektor prospektif tersebut, menandakan optimisme pemulihan minat IPO di tahun mendatang,” ujarnya. Secara rinci, ia menyebutkan, ada 18 perusahaan aset berskala besar atau di atas Rp 250 miliar. Kemudian, dua perusahaan aset skala menengah di antaraRp 50 miliar sampai Rp 250 miliar, dan satu perusahaan aset kecil di bawah Rp 50 miliar. Jumlah ini akan menyumbang sepertiga target IPO 2025 yang sebanyak 66 perusahaan. Target tersebut lebih besar dari pencapaian di 2024 yang hanya mencatatkan sebanyak 41 perusahaan baru dengan total dana yang dihimpun sebanyak Rp 14,3 triliun. Jumlah ini turun drastis dari 79 kegiatan IPO di 2023 yang berhasil menghimpun dana hingga Rp 54,1 triliun.

Sementara itu, tahun ini, otoritas pasar modal menilai prospek IPO pada tahun 2025 diharapkan tetap menarik, terutama untuk perusahaan di sektor konsumen dan energi yang tahun lalu melakukan banyak aksi IPO. Harapan itu juga diperkuat optimisme akan stabilitas ekonomi domestik dengan target pertumbuhan ekonomi dan proyeksi inflasi yang terkendali. Selain target IPO, BEI juga menetapkan peningkatan target jumlah penerbitan beragam efek, seperti saham, obligasi, sukuk, waran terstruktur, dana tukar dagang atau exchange traded fund (ETF), dana investasi real estat (DIRE), dana investasi infrastruktur (DINFRA), efek beragun aset (EBA) dari 340 penerbitan di 2024 menjadi sebanyak 407 penerbitan sepanjang 2025. (Yoga)

Awal November 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tancap gas membahas rencana membenahi salah satu masalah kronis dan menahun di Indonesia: subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah menyadari, jika tata kelola dibenahi, anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat dialihkan pada program-program prioritas lain untuk pembangunan. Tim reformasi subsidi energi dibentuk dan diketuai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Rapat perdana tim digelar di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (4/11/2024). Selain Bahlil, hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Rapat perdana belum menghasilkan keputusan apa pun, kecuali penegasan bahwa reformasi subsidi energi hanya akan menyasar pada bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Sementara penyaluran elpiji bersubsidi akan berjalan seperti biasa. Kepada wartawan, Bahlil menyebut timnya diberi waktu sepekan untuk menyampaikan formulasi reformasi subsidi energi kepada Presiden Prabowo. Namun, lantaran Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, penyampaiannya bakal ditunda. Bahlil pun berjanji kepada wartawan akan menyampaikan bentuk baru subsidi energi jika sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo. Ia juga mengindikasikan skema baru subsidi akan mengarah pada kombinasi bantuan langsung tunai (BLT) beserta skema yang sudah berjalan selama ini. Seiring waktu, keputusan yang ditunggu tak kunjung tiba. Dalam beberapa kesempatan, saat dikonfirmasi oleh wartawan, Bahlil kerap kali menyebut skema baru subsidi energi masih diutak-atik dan hampir final. Belum ada kepastian kapan akan diputuskan dan diterapkan. (Yoga)

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, masyarakat perlu melakukan sejumlah penyesuaian agar tidak semakin terbebani oleh berbagai kebutuhan. Menekan gaya hidup konsumtif, menambah keahlian di luar pekerjaan, dan menjaga gaya hidup sehat patut diprioritaskan. Saatnya bijak mengelola hidup di tahun 2025. Sejumlah warga berupaya mengurangi belanja barang yang kurang menjadi prioritas. Selainitu, mereka juga bersiasat dengan menekan pengeluaran dalam membiayai kebutuhan keseharian. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) juga perlu diantisipasi. Salah satunya dengan menekuni bidang lain yang bisa menjadi sumber pemasukan alternatif. Masalah kesehatan juga tidak boleh diabaikan agar tabungan tidak semakin tergerus untuk membiayai pengobatan. Fathia (29), warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berupaya lebih selektif dalam berbelanja.

Ia memutuskan tidak membeli barang yang kebutuhannya belum mendesak. Sebelumnya, ia sering membeli sepatu dan baju tanpa memikirkan urgensinya. Akan tetapi, sekarang ia sudah mengerem kebiasaan itu. ”Dulu saya masih suka belanja kalau ada produk baru yang menarik. Sekarang coba saya kurangi. Bahkan, jika butuh, saya mencari barang-barang preloved. Memang barang bekas, tetapi biasanya dijual kembali bukan karena jelek, melainkan ada masalah, seperti ukuran dan bahan yang tidak sesuai,” ujarnya, Rabu (1/1/2025). Fathia pun mengurangi biaya tempat tinggal dan transportasi. Anggaran untuk kontrakan yang sebelumnya Rp 3 juta perbulan diturunkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Karyawan swasta itu juga berganti moda transportasi dengan ongkos yang lebih murah. Ia lebih memilih menggunakan Transjakarta dan KRL ketimbang LRT atau MRT. Dia berharap rute transportasi publik berbiaya murah terus ditambah sehingga mendukung mobilitas warga tanpa terlalu membebani pengeluaran. (Yoga)

Pemerintah membatalkan rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara umum pada tahun 2025 dari 11 persen ke 12 persen. Kenaikan tarif hanya akan diberlakukan untuk barang-barang kategori mewah mulai 1 Januari 2025. Dalam konferensi pers seusai menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan penetapan tarif PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas/kaya. ”Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang (11 persen), yang sudah berlaku sejak 2022,” kata Presiden. Presiden memaparkan jenis barang yang terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen berlaku untuk barang-barang yang sudah terkena Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, serta kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, dan town house.

Presiden juga menegaskan untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan mendapat fasilitas pembebasan pajak, atau tarif PPN nol persen, masih akan tetap berlaku. ”Untuk barang jasa yang termasuk kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum, tetap diberi pembebasan PPN,” ujarnya. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan paket stimulus dengan total Rp 38,6 triliun untuk masyarakat, di antaranya bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere (VA) hingga pembiayaan industri padat karya. ”Insentif PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan. Kemudian, bebas PPh bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) beromzet kurang dari Rp 500 juta per tahun dan lain sebagainya.

Jadi, paket ini semua nilainya Rp 38,6 triliun,” jelas Presiden. Melalui pemaparan Presiden di atas, pemerintah artinya telah membatalkan rencana kenaikan tarif PPN secara umum yang disampaikan dalam konferensi pers bersama para menteri ekonomi Kabinet Merah Putih, Senin (16/12/2024), di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan tarif PPN dari 11 persen ke 12 persen akan berlaku secara umum bagi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,tetapi dengan tetap memperhatikan asas keadilan Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan tarif PPN sebesar 12 persen yang berlaku 1 Januari 2025 hanya untuk barang mewah alias yang tercantum dalam daftar Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). ”PPN yang naik dari 11 persen ke 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Yang selama ini sudah terkena PPnBM, yaitu pajak penjualan barang mewah,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Porsi pekerja migran terhadap total angkatan kerja global semakin naik. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor jasa, terutama pekerjaan domestik dan perawatan. Kendati demikian, mereka harus berhadapan dengan isu ketidakpastian ekonomi yang bisa memicu menyempitnya ketersediaan lapangan pekerjaan di negara tujuan. Dalam laporan terbaru Organisasi Buruh Internasional (ILO) bertajuk ”Global Estimates on International Migrant Workers” yang dirilis pada 16 Desember 2024, jumlah angkatan kerja secara global lebih dari 3,6 miliar orang dan 4,7 persen di antaranya atau 167,7 juta orang tergolong berstatus pekerja migran. Padahal, tahun 2013, porsi pekerja migran terhadap total angkatan kerja global baru 30 juta orang.

Dalam laporan itu, ILO menyebut semakin banyak orang memutuskan bermigrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri karena alasan ekonomi, mencari peluang kerja, dan upah yang lebih tinggi. Selain itu, sejumlah negara memiliki kebijakan imigrasi yang berpihak kepada pekerja terampil sehingga mendorong partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi di antara para migran. Faktor selanjutnya yang memicu tren kenaikan porsi pekerja migran ialah dampak dari populasi yang menua di negara-negara berpenghasilan tinggi. Pekerja migran sering kali mengisi kekurangan pasar tenaga kerja di negara-negara seperti itu. Pekerja migran paling banyak ditemukan di kawasan Eropa bagian utara, selatan, dan barat; Amerika bagian utara; serta negara-negara Arab. Temuan lebih lanjut mengungkapkan bahwa sebagian besar migran bekerja di sektor jasa. Hal ini terutama didorong oleh permintaan global untuk pekerjaan perawatan dan rumah tangga. Hampir 30 persen perempuan migran dan 12,4 persen laki-laki dipekerjakan di sektor tersebut dibandingkan dengan 19,2 persen perempuan nonmigran dan 6,2 persen laki-laki nonmigran. (Yoga)

Namun, perubahan mendadak dalam kebijakan ini menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha. Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif API, memuji langkah pemerintah tetapi menyoroti kerumitan akibat perubahan mendadak. Sementara itu, Siddhi Widyaprathama, Ketua Komite Perpajakan Apindo, mengakui bahwa skema dua tarif (11% dan 12%) membutuhkan penyesuaian tambahan dari pelaku usaha.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyoroti dampak negatif kebijakan PPN 12% terhadap industri otomotif, yang sudah tertekan oleh kenaikan opsen pajak dan upah minimum. Fajry Akbar, Manajer Riset CITA, mengkritik waktu pengumuman kebijakan yang berpotensi menyulitkan pelaku usaha karena dilakukan menjelang libur Tahun Baru.

Keputusan ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap daya beli masyarakat, meskipun ada masukan untuk meningkatkan konsistensi dan perencanaan teknis dalam pelaksanaan kebijakan.