Menguatkan UMKM Hijau untuk Mendorong Restrukturisasi Ekonomi
Hairul Rizal
02 Jan 2025 Bisnis Indonesia
UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi 61% terhadap PDB dan penyerapan 97% tenaga kerja nasional, sebagaimana data Kemenkop UKM (2023). Untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, transformasi digital dan pengembangan UMKM hijau dinilai penting. UMKM hijau, sebagaimana dijelaskan oleh Koirala (OECD, 2019), mengutamakan prinsip keberlanjutan melalui proses bisnis ramah lingkungan dan ekonomi sirkular. Meski menjanjikan, tantangan seperti biaya tinggi, keterbatasan bahan baku, dan mindset masyarakat terhadap produk hijau masih perlu diatasi.
Untuk mendukung transformasi ini, langkah strategis seperti penguatan produk unggulan hijau (go green), pemanfaatan kanal digital (go digital), dan pengembangan pasar lokal serta global (go global) sangat diperlukan. Pemerintah pusat memiliki peran sentral dalam kebijakan, sementara pemerintah daerah bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM hijau dapat tampil percaya diri di pasar global, meningkatkan nilai ekspor, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Transformasi UMKM hijau tidak hanya memperkuat daya saing global, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan, mendorong inovasi, dan menjawab tantangan era keberlanjutan.
Skema Baru Subsidi BBM Masih di Persimpangan Jalan
Hairul Rizal
02 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Kebijakan subsidi BBM di Indonesia masih belum menemukan kejelasan meski sempat direncanakan untuk berubah pada 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus terhadap subsidi yang dinilai belum tepat sasaran, dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mematangkan skema baru. Namun, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa implementasi skema subsidi baru masih menunggu arahan presiden.
Skema campuran yang direncanakan, yaitu kombinasi antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi barang, dinilai lebih tepat sasaran. Menurut Yusuf Rendy Manilet dari CORE, kebijakan ini dapat mengurangi beban fiskal negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama melalui subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM. Meski demikian, tantangan besar tetap ada, termasuk risiko inflasi, dampak pada kelas menengah bawah, dan efektivitas nilai BLT untuk mengimbangi kenaikan harga BBM.
Sementara itu, Fabby Tumiwa dari IESR mengingatkan bahwa perubahan skema subsidi BBM bisa memengaruhi daya beli masyarakat luas, terutama kelompok pengguna transportasi umum. Selain itu, peningkatan harga BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan memukul sektor usaha strategis yang tidak masuk kategori penerima subsidi.
Keputusan terkait subsidi BBM menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas, baik untuk masyarakat umum maupun sektor usaha, sebelum mengimplementasikan kebijakan ini.
Kejagung Berhasil Pulihkan Aset Negara Rp 1,3 Triliun
Hairul Rizal
02 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Agung dan Polri menunjukkan kinerja signifikan dalam pemulihan aset negara dan pemberantasan narkoba. Kejaksaan Agung, melalui Badan Pemulihan Aset, berhasil memulihkan aset negara senilai Rp1,3 triliun, terdiri dari berbagai kategori, termasuk lelang eksekusi, setoran tunai, penjualan langsung, dan uang pengganti. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menegaskan komitmen kuat lembaga tersebut dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara.
Di sisi lain, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil menyita barang bukti narkotika senilai Rp8,6 triliun, yang siap diedarkan di Indonesia. Langkah ini diklaim telah menyelamatkan 40,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Polri juga berhasil menyelesaikan 84,47% dari 36.174 perkara tindak pidana narkoba yang diungkap sepanjang tahun.
Pencapaian ini mencerminkan upaya kolaboratif lembaga penegak hukum dalam menjaga aset negara dan melindungi masyarakat dari ancaman narkoba, meskipun tantangan dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan narkotika masih terus ada.
Efek Januari: Pasar Saham Mulai Bersinar
Hairul Rizal
02 Jan 2025 Kontan (H)
Fenomena January Effect, yakni lonjakan pasar saham di bulan Januari, diharapkan terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini. Reyhan Pratama, Analis BRI Danareksa Sekuritas, memproyeksikan bahwa IHSG memiliki peluang mengalami technical rebound, dengan pergerakan di area support 6.931 dan resistance 7.210 selama Januari. Lonjakan ini didorong oleh optimisme pelaku pasar, akumulasi saham undervalued, dan aksi korporasi emiten, serta kebijakan kenaikan PPN 12% yang hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, menjaga daya beli masyarakat.
Namun, efek ini tidak konsisten setiap tahun. Hendra Wardana, Pendiri Stocknow.id, dan Daniel Agustinus, Certified Elliott Wave Analyst, mengingatkan bahwa arus dana asing yang masih keluar dapat membatasi potensi penguatan IHSG. Daniel memprediksi IHSG akan bergerak di rentang 6.800-7.200 pada Januari, sementara Oktavianus Audi, Vice President Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas, menilai peluang penguatan terbatas dengan rentang support 6.925 dan resistance 7.255.
Secara historis, peluang January Effect terjadi hanya sekitar 44%. Audi menyarankan investor fokus pada saham blue chip seperti TLKM (target harga Rp 3.200) dan BMRI (target harga Rp 7.250). Hendra menjagokan saham sektor barang konsumsi primer seperti JPFA (Rp 2.030), ICBP (Rp 12.225), dan MYOR (Rp 2.910), mengingat prospek positif dalam sektor ini. Investor diingatkan untuk tetap berhati-hati, mengingat risiko tekanan eksternal, termasuk arah kebijakan The Fed dan arus modal asing.
Tantangan Berat Dalam Mengejar Target Setoran Pajak
Hairul Rizal
02 Jan 2025 Kontan
Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, terutama dengan shortfall penerimaan pajak 2024 yang diproyeksikan lebih lebar. Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif IEF Research Institute, memprediksi realisasi penerimaan pajak 2024 hanya mencapai sekitar 80% dari target, atau sekitar Rp 1.921,9 triliun, meninggalkan shortfall sebesar Rp 67 triliun atau lebih. Tantangan ini diperburuk oleh kelemahan regulasi, rendahnya kesadaran perpajakan, data yang belum terintegrasi, dan praktik penghindaran pajak.
Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI, menyoroti bahwa penerapan PPN 12% yang hanya berlaku untuk barang mewah mengurangi potensi penerimaan hingga hanya Rp 3,2 triliun, jauh lebih kecil dari potensi Rp 75 triliun jika berlaku untuk semua barang dan jasa.
Fajry Akbar, Kepala Riset CITA, menyebut tambahan penerimaan pajak yang dibutuhkan untuk mencapai target APBN 2025 mencapai Rp 267,4 triliun, jauh di atas rata-rata tambahan tahunan sebelum pandemi yang hanya Rp 68,62 triliun. Ia menekankan bahwa kebijakan seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kenaikan tarif PPN yang sebelumnya membantu lonjakan penerimaan tidak akan terulang.
Untuk menambal kebutuhan anggaran, Ariawan dan Fajry menyarankan pemerintah mengejar pajak dari underground economy serta menerapkan pajak minimum bagi kelompok kaya yang belum patuh. Namun, untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya ekstra dan reformasi mendalam dalam sistem perpajakan.
Prospek Saham Bank Cerah Jika Suku Bunga Mulai Turun
Hairul Rizal
02 Jan 2025 Kontan
Kinerja saham emiten bank besar pada tahun 2024 kurang memuaskan, dengan indeks sektor keuangan turun 4,51%. Meski demikian, saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat kenaikan 2,93% dan tetap konsisten menguat selama 16 tahun terakhir. Sebaliknya, saham bank pelat merah, seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), mengalami penurunan paling dalam sebesar 28,73%.
Menurut Andrey Wijaya, Head of Research RHB Sekuritas, prospek sektor perbankan di 2025 tetap positif, terutama jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, yang dapat meningkatkan margin bunga bersih dan mendorong pertumbuhan kredit.
Arinda Izzaty Hafiya, Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo, juga memprediksi penurunan suku bunga oleh The Fed hingga 100 basis poin dapat mendorong BI untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut, mendukung permintaan pembiayaan. Arinda merekomendasikan beli saham BBRI dengan target harga Rp 5.625, BBCA Rp 12.025, dan BBNI Rp 6.350.
Namun, Rahmanto Tyas Raharja, Investment Analyst Lead Stockbit, mencatat kinerja BBRI tertekan oleh peningkatan biaya kredit yang mencapai 3,25% pada 2024, lebih buruk dari panduan maksimum manajemen sebesar 3%. Meski pertumbuhan kredit BBRI hanya 5%—di bawah rata-rata industri 9,6%—BBRI menunjukkan pertumbuhan positif dana murah. Manajemen BBRI menargetkan percepatan pertumbuhan kredit hingga 10%-12% di akhir 2024.
Saham-saham bank KBMI 4 tetap dianggap menarik, namun investor perlu mencermati fundamental, khususnya pada emiten seperti BBRI.
Pelaku Usaha Dorong Diskon Tarif Listrik PLN di Tahun Baru
Hairul Rizal
02 Jan 2025 Kontan
Pelaku usaha berharap PT PLN (Persero) memperluas kebijakan diskon tarif listrik hingga 50% ke sektor industri, seperti yang telah diterapkan pada pelanggan rumah tangga dengan daya 2200 VA ke bawah selama Januari-Februari 2025. Diskon ini dinilai mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing sektor industri, termasuk smelter dan perhotelan.
Haykal Hubeis, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), menekankan pentingnya diskon listrik bagi industri smelter, terutama yang berskala kecil, karena biaya listrik menyumbang lebih dari 10% terhadap total operasional. Ia juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada kuartal pertama 2025, yang dinilai mendukung daya saing sektor hilirisasi tambang.
Sementara itu, Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berharap diskon listrik dapat menjadi stimulus bagi industri perhotelan yang sedang lesu. Ia mencatat bahwa biaya listrik menyumbang 15%-20% dari total operasional hotel. Maulana juga mengusulkan kebijakan serupa dengan pembebasan biaya abonemen yang pernah diberikan saat pandemi Covid-19 untuk membantu sektor perhotelan.
Diskon tarif listrik diharapkan mampu mendorong keberlanjutan dan efisiensi operasional di berbagai sektor industri strategis.
Jalan Tengah PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah
Yuniati Turjandini
02 Jan 2025 Investor Daily (H)
Kendati menuai kritik keras dari berbagai kalangan, pemerintah tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Sebagai jalan tengah, PPN 12% hanya dikenakan ke barang mewah. Pemerintah memastikan barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN, Pemerintah juga membantah kabar yang beredar di media sosial (medsos) bahwa barang perawatan pribadi seperti shampo dan sabun kena PPN 12%. Barang-barang seperti ini tetap dikenakan PPN 11%. Dengan skema ini, tambahan penerimaaan dari PPN 12% hanya Rp3,2 triliun dalam APBN 2025 dibandingkan Rp75 triliun jika dikenakan ke semua barang. 'Pengrobanan' pemerintahan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, laju inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, DPR menilai, PPN 12% hanya untuk barang mewah menunjukkan pemerintah berpihak terhadap masyarakat kecil. Ini menandakan pemerintah Prabowo Subianto membuktikan janjinya untuk pro-rakyat. Adapun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah memberikan ruang bagi dunia usaha untuk meneruskan mendorong aktivitas ekonomi. (Yetede)
Publik Optimis Meski Penuh Kekhawatiran
Yoga
31 Dec 2024 Kompas (H)
Menyambut Tahun Baru 2025, masyarakat tidak bisa abai terhadap sejumlah tantangan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa. Berbagaitantangan itu pun memunculkan kekhawatiran, terutama pada bayang-bayang kenaikan pajak serta stagnasi pendapatan. Sekalipun demikian. semangat publik tidak pupus. Mereka tetap optimistis akan adanya perbaikan ekonomi pada tahun depan. Kesimpulan itu terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas awal Desember lalu. Minat publik merayakan tahun baru relatif diekspresikan secara sederhana dan biasa. Hasil jajak pendapat merekam, hampir separuh responden (49,8persen) mengaku akan menghabiskan momen libur tahun baru dengan berkumpul bersama keluarga di rumah. Tidak hanya itu, sekitar seperlima dari responden jajak pendapat ini juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan kegiatan seperti biasa selama libur Tahun Baru. Hal ini menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk merayakan momen libur Tahun Baru secara sederhana.
Meskipun demikian, ada juga sebagian responden yang berencana berpelesir sepanjang ibur akhir tahun ini. Jajak pendapat merekam, sekitar seperempat bagian responden mengatakan akan berwisata dimomen liburan tahun baru ini. Dari jumlah tersebut, hampir 15 persen di antaranya mengatakan ingin berwisata ke destinasi yang berada di dalam kota tempat mereka tinggal. Lebih lanjut, sekitar 10,7 persen dari mereka mengatakan berniat untuk berlibur ke luar kota. Hanya sedikit responden yang mengungkapkan rencana untuk berlibur ke luar negeri. Kecenderungan rendahnya minat responden untuk berwisata ke luar kota dan luar negeri ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak antusias untuk bepergian meski pemerintah telah memberikan stimulus potongan harga. Diketahui, pemerintah memberlakukan kebijakan diskon tiket pesawat sebesar 10 persen untuk semua jenis penerbangan, dari 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang.
Potongan harga itu meliputi beberapa komponen biaya dalam tiket, misalnya pelayanan jasa penumpang pesawat udara, biaya bahan bakar, dan jasa pendaratan. Hasil jajak pendapat merekam, sebagian besar responden atau 62,6 persen menyatakan tidak tertarik menggunakan diskon tiket pesawat 10 persen itu. Mereka yang tertarik untuk membeli tiket pesawat dengan potongan harga itu hanya 36,4 persen. Selain soal respons terhadap kebijakan pemerintah, pola mobilitas masyarakat selama libur tahun baru ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kekhawatiran ekonomi yang dirasakan. Apalagi, hasil jajak pendapat ini juga merekam ke cenderungan masyarakat untuk membatasi konsumsi di masa libur akhir tahun. Pembatasan tersebut didasari oleh tiga hal yang bermuara ke persoalan ekonomi. Pertama, publik merasa belum perlu untuk melakukan aktivitas konsumtif. Kedua, mereka ingin berhemat. Terakhir, mereka juga merasa sudah banyak pengeluaran sepanjang 2024. Saat digali lebih dalam, terlihat bahwa beberapa hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat itu tidak terlepas dari bayang-bayang situasi ekonomi tahun depan. (Yoga)
Pemerintah Periksa Kesiapan Pesawat BUMN
Yoga
31 Dec 2024 Kompas
Pemerintah memeriksa keamanan semua pesawat milik badan usaha milik negara yang beroperasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Memasuki pekan kedua periode libur akhir tahun, terdapat sekitar 6 juta penumpang yang bepergian. Mayoritas merupakan penumpang penerbangan domestik. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo berkunjung ke PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/12/2024). Ia memeriksa ruangan Pusat Kontrol Operasi PT Garuda Indonesia dan juga PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, anak perusahaan Garuda Indonesia di bidang pemeliharaan pesawat terbang. Ditemani sejumlah unsur pimpinan media massa, Tiko juga mengecek suasana di Airport Operation Control Centre (AOCC) PT Angkasa Pura Indonesia. Saat ditemui seusai pemeriksaan, Kartiko mengatakan, semua pesawat milik BUMN, seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air, sudah diinspeksi. Berdasarkan hasil inspeksi itu, ia memastikan semua pesawat berada dalam kondisi aman.
Tidak hanya itu, ketepatan waktunya (on time performance) juga terjaga. ”Kami pastikan bahwa semua pesawat Garuda, Citilink, dan Pelita Air layak terbang. Dan, tentunya, pusat operasi di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia terus menjaga kelayakan dan keselamatan dari pesawat-pesawat kita,” ujarnya dalam jumpa pers Dalam jumpa pers itu, ia didampingi Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi, dan Direktur Utama PT Sarinah Fetty Kwartati. Jumlah penumpang naik Di Bandara Soekarno-Hatta, terdapat pula posko angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang beroperasi selama 19 hari, yakni mulai 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Hingga hari ke-12 atau 29 Desember 2024, PT Angkasa Pura Indonesia mencatat telah melayani 6 juta penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka itu diklaim naik sekitar 10 persen. ”Ini hal positif, yang mungkin salah satunya disebabkan oleh harga tiket yang lebih terjangkau,” ujar Faik.
Harga tiket lebih terjangkau yang dimaksud tidak terlepas dari pemberlakuan kebijakan potongan harga tiket pesawat 10 persen. Diskon untuk semua jenis penerbangan itu berlaku mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Sementara itu, Wamildan Tsani Panjaitan melaporkan, ada 58 pesawat Garuda Indonesia yang beroperasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Tanpa menyampaikan angka secara detail, ia menyebut bahwa jumlah penumpang Garuda Indonesia melonjak 24 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mayoritas penumpang berasal dari penerbangan domestik. ”Untuk penerbangan internasional ada juga terjadi peningkatan, terutama untuk destinasi Korea, Jepang, dan Singapura,” ucapnya. Tsani membantah klaim sebagian warga yang berlibur ke luar negeri, terutama untuk destinasi Korea, Jepang, dan Singapura,” ucapnya. Tsani membantah klaim sebagian warga yang berlibur ke luar negeri, terutama negara Asia Tenggara, dengan alasan harga tiket pesawat lebih murah. Menurut dia, sudah pasti penerbangan internasional lebih mahal karena tdak diatur batasannya. (Yoga)