Dari tahun ke tahun, jumlah penumpang transportasi publik di Jakarta semakin masif. Pembangunan dan pengembangan transportasi publik diperlukan agar Jakarta benar-benar menjadi kota kelas dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta pada periode Januari-September 2024, jumlah penumpang MRT Jakarta mencapai 28,94 juta orang, naik 19,83 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Kemudian, penumpang Transjakarta 281,08 juta orang, naik 42,14 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Commuter Line Jabodetabek juga mencatatkan pertumbuhan positif pada Oktober 2024. Total volume pengguna KRL Jabodetabek 29.933.224 orang pada Oktober 2024, meningkat 11,72 persen dibandingkan dengan Oktober 2023 yang mencatatkan 26.793.455 pengguna. Seorang warga yang dalam setahun ini mulai sering naik Transjakarta hingga KRL Jabodetabek, Sheyla Damaika (29), mengatakan,transportasi publik seharusnya bukan hanya murah, melainkan juga terintegrasi.

Kenyamanan dan ketepatan waktu juga perlu untuk ditingkatkan, beserta dengan efisiensi perjalanan. ”Perlu untuk didukung juga dengan fasilitas untuk para pejalan kaki agar bisa merasa lebih nyaman, baik saat harus transit maupun saat menuju tempat tujuan mereka,” ujarSheyla, Minggu (29/12/2024),  saat ditemui di Stasiun KRL Sudirman, Jakarta Pusat. Sheyla mengatakan, Pemprov Jakarta diharapkan fokus pada pengembangan transportasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh warga, termasuk mereka yang tinggal di kota-kota penyangga. Tarif kombinasi antarlayanan antara KRL, MRT Jakarta, LRT Jabodetabek, LRT Jakarta, Transjakarta, dan JR Connexion serta perhitungan tarif untuk jarak antarkota dan waktu tempuh perjalanan menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan guna mewujudkan integrasi pembayaran transportasi Jakarta. Salah satu elemen utama dari pengembangan transportasi di Jakarta ialah integrasi antarmoda. Dari tahun ke tahun, konsep ini mulai diterapkan di Jakarta melalui pembangunan hub-hub transportasi yang memungkinkan pengguna bisa beralih dari satu moda transportasi ke moda lain dengan mudah. (Yoga)

Sepanjang 2024, Kota Bandung, Jawa Barat, masih saja sulit mengembalikan citra sebagai ”Kota Kembang” melalui keindahan dan kebersihan alamnya. Pengelolaan sampah masih menjadi persoalan pelik. Ke depan, jangan sampai Bandung tenggelam makin dalam di lautan sampah yang menjengkelkan. Video di media sosial Tiktok tentang tumpukan sampah di depan Pasar Caringin, Kota Bandung, viral. Diunggah pada 14 Desember 2024, video itu menggambarkan pengelolaan sampah yang masih jauh dari ideal di ibu kota Jabar ini. Video yang diunggah Depupi Iskandar itu ditonton hingga 738.000 netizen. Depupi mengeluhkan bau menyengat sampah yang tercium hingga ke rumah kontrakannya. Dari rumahnya, jarak gunungan sampah itu sekitar 100 meter. Hingga 10 hari setelah video itu viral, Selasa (24/12/2024), kondisi belum berubah. Sampah plastik, sisa makanan, dan berbagai residu jenis lain masih saja teronggok di sana. Aroma busuk sampah yang menyengat tercium di sekitar area pasar. Sampah yang menggunung hingga 4 meter itu terhampar di area dengan luas sekitar 50 meter persegi.

Warga yang berjualan di daerah pasar sangat tersiksa aroma bau busuk sampah. Siska (33), penjual makanan dan kopi yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi tumpukan sampah itu, misalnya, merasakan dampaknya. Selain bau, lapaknya juga sepi pembeli. Hanya seorang bapak yang sedang meminum kopi hitam di lapaknya. Sesekali bapak itu menutup hidungnya karena tak tahan dengan aroma bau sampah. Sudah setahun ini Siska dan para penjual barang kebutuhan pokok di lokasi tersebut terganggu dengan aroma menyengat sampah. Ibu beranak satu ini berjualan di Pasar Caringin selama lima tahun terakhir. ”Bau sampah yang menyengat berdampak sepinya pembeli. Untuk mendapatkan uang Rp 100.000 per hari saja sangat susah,” ujar Siska. Kondisi yang dialami Siska juga dirasakan warga di luar area Pasar Caringin. Tiupan angin mengakibatkan bau busuk sampah tersebar dengan radius lebih dari 100 meter. Aji (30) yang tinggal bersama istri dan dua anaknya setiap hari menghirup bau sampah di rumahnya. Rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi tumpukan sampah ini di Pasar Caringin. ”Bau sampah,” ucap Aldi (10), anak sulung Aji yang kerap mual karena tak tahan dengan bau sampah yang menyengat, saat ditemui di rumah kontrakan mereka di Jalan Babakan Ciparay. (Yoga)

Sejumlah asosiasi dan organisasi petani berharap pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah gabah kering panen ditingkat petani pada 2025 sebesar Rp 7.000 per kilogram. Harapan tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah menaikkan HPP GKP menjadi Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. Pada Selasa (24/12/2024) Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tahun depan. HPP GKP di tingkat petani yang semula Rp 6.500 per kg akan dinaikkan di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. Kisaran nilai HPP itu akan segera diusulkan kepada Presiden (Kompas, 27/12/2024). Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Zulharman Djusman, Sabtu (28/12), mengatakan, KTNAtelah mengusulkan HPP GKP di tingkat petani Rp 7.000 per kg.

Hal itu mengingat HPP GKP lama, yakni Rp 6.000 per kg, sudah tidak relevan karena biaya usaha tani telah meningkat. Berdasarkan hitungan KTNA, biaya usaha tani tanaman padi pada Agustus-Desember 2024 telah mencapai Rp 31,84 juta per hektar. Komponen biaya usaha tani tertinggi adalah sewa lahan, pengolahan tanah, dan pupuk. ”Biaya sewa lahan 1 hektar, misalnya, telah mencapai Rp 14 juta, mengikuti kenaikan harga tanah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah menetapkan HPP GKP di tingkat petani Rp 7.000 per kg,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Zulharman, biaya usaha tani tersebut belum mencakup analisis dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan PPN itu sudah pasti berdampak pada sejumlah komponen biaya usaha tani, seperti obat-obatan pertanian untuk penanggulangan hama dan penyakit serta pupuk nonsubsidi. (Yoga)

Tahun 2024 akan segera berlalu. banyak pihak sepakat, tahun ini adalah tahun yang berat bagi perekonomian Indonesia, setelah sempat lepas dari tekanan pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Meski masih disekitaran 5%, dalam tiga kuartal awal 2024, menjadi 5,05% di kuartal II-2024, dan 4,9% pada kuartal II-2024. Itu semua tidak terlepas dari tren kondisi ekonomi Indonesia terus turun, dari 5,11% di kuartal I-2024, menjadi 5,05% di kuartal di II-2024, dan 4,9% pada kuartal III-2024. Itu semua tidak lepas dari tren kondisi ekonomi global yang melemah dan tensi geopolitik yang tak kunjung reda.

Sementara di dalam negeri, negara disibukkan dengan agenda pilpres dan pilkada serentak. Faktor global membuat ekspor terus merosot, sedangkan faktor domestik memicu investor wait and see. Akibatnya, kinerja manufaktur manurun, PHK meningkat, dan alhasil daya beli masyarakat merosot. Harapan perbaikan ekonomi menguat, ketika pilpres berjalan damai, transisi pemerintahan berlangsung mulus, dan pilkada serentak terselenggara tanpa riak berarti. Semula semua optimisme kondisi ini akan membawa perekonomian Indonesia tancap gas. Namun, harapan itu kembali menipis ketika pemerintah bersikukuh menerapak PPN 12% mulai awal tahun ini. (Yetede)