Bank asal Amerika Serikat (AS) Goldman Sachs dan Morgan Stanley berencana menawarkan investasi mata uang kripto (cryptocurrency), seperti bitcoin. Kapitalisasi pasarnya pun melonjak menjadi US$ 2 triliun atau sekitar Rp 29 kuadriliun per Senin (5/4).

CoinGecko dan Blockfolio menilai itu terjadi karena permintaan dari investor institusional dan ritel. Pada perdagangan Senin sore, kapitalisasi pasarnya pun mencapai US$ 2,02 triliun atau Rp 29.320 triliun.

Mata uang kripto lain yang harganya melonjak yakni ethereum. Harga cryptocurrency ini menyentuh rekor baru, yakni US$ 2.103 atau Rp 30,5 juta per koin. Kapitalisasi pasarnya pun mencapai US$ 244 miliar atau Rp 3.542 triliun.

Bitcoin telah meningkat lebih dari 100% sejak awal tahun, sementara ethereum naik hampir 190%. Keduanya secara besar-besaran mengungguli kelas aset tradisional, didukung oleh masuknya perusahaan arus utama dan investor besar, termasuk Tesla Inc dan BNY Mellon.

Bank Indonesia akan menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Upper Hills Convention Hall, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar pada Jumat (9/4) besok.

Direktur BI Sulsel, Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan itu digelar sebagai perwujudan dari upaya digitalisasi sistem pembayaran di wilayah Sulawesi Selatan. Ia optimistis, festival ini dapat mengembangkan digitalisasi pembayaran ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Sulsel.

Pada kesempatan sama, Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Ali Afthan menjelaskan secara teknis acara FEKDI nantinya. Kegiatan itu akan dihadiri Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan kepala daerah di 25 kabupaten/kota di Sulsel.

Selain kepala daerah, pihaknya juga akan mengundang Pentahelix atau yang memiliki peran diantaranya Akademi, Bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Ovo hingga Tokopedia.

PT Ciputra Development Tbk kembali melanjutkan proyek CitraLand Vittorio di kawasan Wiyung dengan meresmikan Marketing Gallery dan penandatanganan bersama kontraktor yang akan melakukan pembangunan kontruksi.

Sutoto Yakobus, Senior DirectorPT Ciputra. Development Tbk, mengatakan, di triwulan I tahun 2021 ini, penjualan di Ciputra Group mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun 2020 saat belum pandemi.

Indra Purnama, General Manager Citra Land Vittorio. menambahkan, penjualan unit apartemen di tower Alessandro sudah mencapai 70 persen. “Sehingga kami harus tindak lanjuti dengan mulai melakukan pembangunan,” ujar Indra.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah perlu mengantisipasi maraknya praktik tax avoidance oleh wajib pajak korporasi sejalan dengan terbukanya celah penghindaran menyusul pemangkasan tarif pajak penghasilan badan dan tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun lalu, pemerintah telah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau korporasi dari 25% menjadi 22%. Relaksasi berlanjut pada 2022 di mana tarif ditetapkan sebesar 20%. Kebijakan tersebut membuka celah bagi wajib pajak korporasi untuk mengecilkan penghasilan dengan tujuan menunggu implementasi tarif 20% pada tahun depan.

Wajib pajak badan pun memiliki alasan kuat lantaran pandemi menekan seluruh sendi-sendi bisnis sehingga berdampak pada penghasilan yang diperoleh pelaku usaha. Sekadar informasi, tax avoidance acap dimanfaatkan oleh wajib pajak karena bersifat legal atau tidak melanggar hukum. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan wajib pajak badan memiliki ruang untuk mengecilkan penghasilan dengan memanfaatkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72. 

“Dengan PSAK 72, perusahaan dapat menunda pengakuan pendapatan ke tahun berikutnya, khususnya untuk transaksi akhir tahun. Jadi, perusahaan menerapkan creative accounting dan legal planning supaya pendapatan diakui di 2022,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (7/4). Pemerintah sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminimalisasi praktik tax avoidance, yakni dengan mengacu pada Pasal 17 PP No. 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan. Maksud dari hal-hal tertentu itu adalah saat pengakuan penghasilan bank berupa bunga kredit nonperforming loan dalam rangka menunjang percepatan proses restrukturisasi perbankan sesuai dengan kebijakan pemerintah, atau saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi wajib pajak karena adanya perubahan PSAK.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Sejumlah pelaku industri makanan dan minuman meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perindustrian No. 3/2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional. Adapun regulasi tersebut adalah aturan turunan dari Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR) Dwiat­moko Setiono mengatakan Permen­perin No. 3/2021 memaksa industri pengguna gula rafinasi hanya berhubungan dengan segelintir pelaku usaha yang izinnya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Pelaku usaha yang dimaksud adalah 11 pabrikan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia atau AGRI. Kesebelas pabrik itu mayoritas berada di Banten sebanyak tujuh unit disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara yang masing-masing memiliki satu pabrik. Oleh karena itu, Dwiatmoko menilai regulasi tersebut perlu dicabut karena tidak menjamin persaingan usaha yang sehat kepada semua industri, alih-alih menyebabkan kerugian pada industri pengguna. Kerugian itu bahkan belum menghitung sejumlah usaha yang berhenti di tengah pandemi ini.

Pengusaha mencatat kiprah industri Jawa Timur saat ini cukup penting mengingat berkontribusi 37,39% pada sektor manufaktur Nasional. Khusus industri makanan dan minuman, Jawa Timur mencatat porsi sekitar 38%. Ketua Asosiasi Pesantren Entrepre­neur Jawa Timur Muhammad Zaki menga­takan kondisi usaha kecil me­nengah di Jawa Timur saat ini sedang runtuh dan kesulitan. Bahkan, banyak pro­duksi terpaksa berhenti karena sulit mendapatkan gula rafinasi.

(Oleh - HR1)

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong konsumsi jelang Lebaran. Pemerintah menyatakan akan menggelar hari belanja nasional di mana pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim (ongkir).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terkait program tersebut pemerintah menyiapkan anggaran Rp 500 miliar.

“Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional, di H-10 dan H-5 dimana untuk hari belanja nasional melalui online ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar,” katanya saat menyampaikan Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (7/4).

Neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Februari 2021 mengalami surplus sebesar 313,44 juta dolar AS turun 34,25 % dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 476,72 juta dolar AS.

Kepala BPS ( Badan Pusat Statistik ) Propinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi menyebutkan, Selasa (6/4), terjadi penurunan sebesar 14,39 % yaitu dari 366,12 juta dolar AS pada bulan Februari 2020 menjadi 313,44 juta dolar AS di bulan Februari 2021.

Pemerintah membuka peluang bagi industri gula berbasis tebu untuk mengimpor gula mentah guna memenuhi kebutuhan gula konsumsi masyarakat. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

Sebelumnya, kalangan petani memprotes tingginya alokasi impor gula yang diizinkan pemerintah. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin, rencana impor gula mentah untuk memproduksi gula konsumsi sepanjang Januari-Mei 2021 akan mencapai 646.944 ton, sementara impor GKP 150.000 ton (Kompas, 12/3/2021).

Dengan stok awal tahun 2021 sekitar 800.000 ton, kata dia, jumlah impor itu dinilai terlalu besar. Volume impor semestinya hanya sekitar 300.000 ton untuk pemenuhan kebutuhan Mei hingga pertengahan Juni 2021 atau hingga musim giling tebu tiba tahun ini.

Selain itu, regulasi baru dikhawatirkan memicu dampak lain, yakni terganggunya pasokan gula rafinasi di sebagian industri pengguna.

Menurut Kementerian Perindustrian, alokasi kebutuhan gula rafinasi untuk industri makanan-minuman dan farmasi sepanjang 2021 mencapai 3,116 juta ton atau setara 3,315 juta ton gula mentah. Sebanyak 1,935 juta ton di antaranya akan direalisasikan sepanjang semester I-2021.

Tren sewa ruang perkantoran di Jakarta diproyeksikan terus menurun karena dampak pandemi Covid-19. Okupansi perkantoran kian tertekan oleh pasokan ruang kantor yang berlebih sampai tahun 2022. Namun, peluang baru muncul di bisnis ruang kerja bersama atau coworking space.

Pada 2021, tambahan ruang perkantoran diproyeksikan mencapai 231.857 meter persegi atau naik 9,2 persen dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 212.247 meter persegi. Pasokan terbanyak ada di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta. Pada triwulan I (Januari-Maret) 2021, dua gedung perkantoran di Jakarta mulai beroperasi, yakni Menara Binakarsa di CBD serta Menara Tendean di luar CBD.

Data Colliers International Indonesia, tren penurunan ruang sewa perkantoran mulai terlihat sejak tahun 2013. Pada 2013, rata-rata okupansi ruang perkantoran mencapai 95,3 persen, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2020, tingkat okupansi ruang perkantoran hanya 80,6 persen, sementara pada 2021 diperkirakan 77,9 persen dan tahun 2022 turun lagi ke level 77,7 persen.

Nilai ekspor Indonesia Februari 2021 mencapai US$ 15,27 millar atau turun 0,19 persen dibanding ekspor Januari 2021. Sementara dibanding Februari 2020, naik 8,56 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, ekspor nonmigas Februari 2021 mencapai US$ 14,40 miliar atau turun 0,04 persen dibanding Januari 2021. Dibanding ekspor nonmigas Februari 2020, naik 8,67 persen.

Menanggapi hal ini, kepala Disdag Kaisel, Birhasani menyebutkan, hal itu disebabkan kerusakan sejumlah sarana prasarana pascabanjir. “Nilai ekspor di Kalsel pada Februari menurun akibat dampak terjadinya kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana banjir di Banua, “ kata Birhasani.

Dengan begitu, kerusakan infrastruktur berdampak pada melambatnya distribusi yang mempengaruhi turunnya nilai ekspor. Dinas Perdagangan berupaya terus semaksimalnya untuk melakukan perbaikan infrastruktur yang sebagian ditargetkan selesai pada April mendatang.