Pandemi Covid-19 memaksa seluruh negara menggelontorkan stimulus demi memulihkan perekonomian. Namun, stimulus ini perlu dievaluasi dan dikurangi agar defisit anggaran berkurang sehingga risiko utang negara juga berkurang.

Pelonggaran ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 baru kembali maksimal 3% terhadap PDB pada APBN 2023 mendatang.

Pemerintah menyiapkan empat strategi untuk mencapai konsolidasi fiskal. Pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui inovasi. Kedua, meningkatkan kualitas belanja melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus program prioritas, berorientasi hasil, serta transformasi subsidi ke bansos.

Ketiga, pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah akan mendorong inovasi pembiayaan, pendalaman pasar, serta penguatan peran lembaga pengelola investasi. Keempat, memastikan cadangan fiskal.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memprediksi, implikasi dari beban APBN tahun ini menyebabkan ratio utang pemerintah mencapai 41,05% terhadap PDB di tahun ini. Meskipun masih di bawah ambang batas 60%, jika dikalkulasikan dengar utang swasta maka beban utang Indonesia semakin buruk.

Di sisi lain, insentif perpajakan akan membuat proses peningkatan pendapatan negara berjalan lebih lambat. Dampaknya, kebutuhan akan utang masih berpotensi naik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat salah seorang pegawainya berinisal IGAS. Pemecatan terhadap pegawai tersebut terjadi setelah IGAS terbukti menggelapkan barang bukti kasus suap mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo berupa emas batangan seberat 1,9 kg emas.

Pegawai KPK inisial IGAS yang melakukan pencurian barang bukti merupakan salah satu anggota Satgas yang ditugaskan untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan barang bukti yang ada di KPK. Barang bukti itu sebagian digadaikan ke Pegadaian senilai Rp 900 juta untuk keperluan membayar utang, dan sebagian masih disimpan.

Bank Indonesia meluncurkan ruang uji coba bagi industri sistem pembayaran yang mulai merambah segmen digital untuk mengakselerasi ekonomi keuangan digital. Ruang uji inovasi yang populer disebut sebagai sandbox ini berfungsi untuk menguji coba sejumlah aspek, di antaranya produk, layanan, tekonologi, dan model bisnis.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ruang uji coba yang diluncurkan BI kali ini akan mencakup tiga fungsi, yakni fungsi laboratorium inovasi, uji coba industri, dan regulasi. Laboratorium inovasi ini merupakan sarana pengembangan inovasi layanan yang belum digunakan atau telah digunakan pada industri sistem pembayaran secara terbatas.

Menurut Perry, komitmen BI mendukung inovasi di bidang sistem pembayaran ini sejalan dengan inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Inisiatif BSPI itu mengamanatkan reformasi regulasi sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional.

Untuk memastikan stabilitas dan keamanan layanan keuangan digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) tentang perbankan digital pada semester I-2021. Ketua Eksekutif Industri Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, aturan tersebut akan melengkapi POJK terkait operasional bank umum.

OJK akan mengatur berbagai aspek operasional bank digital, seperti tata kelola operasional, mekanisme keamanan data nasabah, dan mekanisme mengatasi kejahatan siber.

JAKARTA – Pemerintah tengah membangun dan mengembangkan empat sektor strategis berbasis digital guna meningkatkan internet link ratio dan memperkecil disparitas antarwilayah.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan, empat sektor pendorong akselerasi transformasi digital tersebut, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. “Melalui akselerasi transformasi digital, keempat sektor prioritas tersebut diharapkan semakin siap dalam menyambut peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas dan kualitas kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Johnny, dalam Munas Ke-10 Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) secara virtual, dari Kantor Kementerian Kominfo (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (8/4)

Selain menjamin aktivitas ruang digital yang sehat dan terhindar dari konten negatif, Menkominfo menegaskan, transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, efisien, dan lebih profesional. Pada kesempatan tersebut, Johnny juga menjelaskan, komitmen tersebut diwujudkan salah satunya dengan dukungan dan upaya bersama antara Kemkominfo dan Komisi I DPR RI yang saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Secara khusus, Menkominfo pun berharap RUU tersebut dapat diselesaikan sesegera mungkin dan disahkan menjadi UU. “Proses politik sedang berlangsung di DPR RI. Pelindungan data pribadi sangat penting sekaligus untuk menjamin keamanan dan kedaulatan data kita secara nasional,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)

Jakakrta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan masih optimistis pertumbuhan ekonomi  tahun ini terealisasi sesuai target yaitu kisaran 4,5 - 5,3%. Optimisme ini mengacu pada berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan tren peningkatan. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terbarunya memang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,3%. Namun kondisi waktu IMF melakukan pengkajian, yakni pada awal tahun ini, kondisinya berbeda dengan saat ini, yaitu sejumlah indikator sudah menujukkan peningkatan. 

Dari sisi penanganan pandemi Covid-19 Indonesia relatif membaik dari waktu kek waktu. Hal ini tercermin dari jumlah kasus positif harian Covid-19 yang mulai menurun. Program vaknisasi juga terus dilakukan pemerintah dengan jumlah vaksinasi mencapai 13,4 juta dosis per 6 April 2021, bahkan Indonesia menempati posisi ke delapan sebagai negara yang sudah melakukan vaksinasi terbanyak. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekitar 7-8% pada kuartal II-2021, sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi yang terus membaik. Hal ini dinilai realistis dicapai karena menggunakan perhitungan dasar atau baseline pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 yang minus 5,32%. Sementara itu, untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I masih berada di zona kontraksi sekitar minus 1,1% hingga minus 0,1%.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Salah satu online travel agent (OTA), Tiket.com, menerima lonjakan pemesanan kamar hotel sebesar 122% kuartal IV-2020, dibandingkan kuartal sebelumnya. Jika ditambah pemesanan kamar villa, terjadi kenaikan sebesar 118%. Saat ini Tiket.com fokus membantu pemulihan pariwisata nasional. Perusahaan ini berkolaborasi dengan kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemanparekraf) yang sudah membuka lebar peluang untuk bekerja sama dalam hal meningkatkan okupansi di daerah-daerah wisata, khususnya di lima destinasi super prioritas. 

Pemulihan berjalan lambat, tetapi pasti. Jika dahulu banyak memprediksi pemulihan akan berlangsung selama enam bulan, satu atau 2 tahun, hal itu menandakan ada kepastian, pariwisata akan kembali pulih. Pergerakan pemesanan semakin positif, khususnya di Tiket.com yang selalu berkolaborasi dengan pemerintah agar kebijakan perusahaan tidak berlawanan dengan pemerintah. Tiket.com tidak mempromosikan mudik, melainkan selalu menerapkan protokol kesehatan jika masyarakat berpergian. Sebab, pada peraturannya, masyarakat masih bisa bepergian pada periode Lebaran, bila sesuai dengan syarat yang berlaku.  

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Petrosea Tbk (PTRO) bersama dengan anak usahanya, PT Karya Bhumi Lestari (KBL), menandatangani kerja sama jasa pertambangan dengan PT Kartika Selabumi Mining (KSM) dan PT Palm Mas Asri di area tambang KSM di kota Bangun, Kutai Kartanergara, Kalimantan Timur. Nilai kontrak berjangka waktu tujuh tahun ini mencapai Rp 2,7 triliun. Di dalam perjanjian jasa pertambangan ini, Petrosea akan bertindak sebagai manajemen proyek dan KBL sebagai kontraktor, memiliki perkiraan target produksi sebesar 78,28 juta bcm volume lapisan tanah penutup dan 3,95 juta ton batu bara untuk durasi tujuh tahun sampai dengan 31 Desember 2027 dengan estimasi kontrak sebesar Rp 2,70 triliun.

KBL merupakan anak usaha Petrosea dengan kepemilikan 100% saham. Perusahaan tersebut memfokuskan bisnis pendukung  perusahaan di sektor pertambangan  dan konstruksi, khususnya pengadaan alat berat, yang selalu mengedepankan operational excellence dan service excellence. Petrosea berhasil mencetak peningkatan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 3,53% menjadi US$ 32,28 juta pada 2020 dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang senilai US$ 31,18 juta. Perseroan juga berhasil meningkatkan posisi kas menjadi US$ 133,95 juta, naik 59,12% dari raihan tahun 2019. Petrosea mencatat penurunan total pendapatan sebesar 28,49% menjadi US$ 340,65 juta sebagai akibat pembatasan sosial yang diberlakukan di pasar internasional.

(Oleh - IDS)

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali menangkap dua orang terkait pemalsuan surat kependudukan. Polairud Polda Bali menyita puluhan lembar KTP dan belasan lembar kartu keluarga yang sudah dicetak.

DENPASAR, KOMPAS — Jajaran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Bali mengembangkan penyelidikan atas kasus tindak pidana administrasi kependudukan setelah mereka menangkap dua orang terkait pemalsuan surat kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Pihak Ditpolairud Polda Bali menyita puluhan lembar KTP dan belasan lembar kartu keluarga yang sudah tercetak serta menangkap dua tersangka.

Dalam jumpa media di Ditpolairud Polda Bali di kawasan Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Kamis (8/4/2021), Direktur Polairud Polda Bali Komisaris Besar Toni Ariadi Effendi menyatakan pihaknya masih mengejar satu orang lain yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) terkait pembuatan dan penjualan KTP dan KK palsu. ”Dari pengakuan tersangka, sudah 100 lembar KTP yang diedarkan sejak 2019,” kata Toni.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina menyatakan berterima kasih dan mengapresiasi kinerja aparat Ditpolairud Polda Bali yang berhasil mengungkap kasus pidana administrasi kependudukan dan pemalsuan surat kependudukan itu.

Kepada Kompas, Anom mengatakan mekanisme pembuatan KTP atau KK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Instansi yang berwenang melaksanakan pencatatan administrasi kependudukan adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah.

”Kami sangat berharap agar masyarakat mengurus administrasi kependudukan secara mandiri ke instansi yang benar,” kata Anom yang dihubungi Kompas, Kamis (8/4/2021).

Bank digital/neo bank tengah menjadi fenomenal di Tanah Air yang ditandai dengan masuknya sejumlah investor ke bisnis ini. Antara lain duet Patrick Walujo dan Jerry Ng mengakuisisi Bank Artos (kini Bank Jago), taipan Chairul Tanjung membeli Bank Harda, Ant Financial mem-backup Bank Neo Commerce (BBYB) melalui Akulaku Silvrr, dan Shopee mengendalikan Bank Kesejahteraan Ekonomi lalu mengubahnya menjadi Seabank. Di luar tiga nama itu, santer terdengar Grab dan OVO juga tengah menjajaki akuisisi bank untuk dikonversi menjadi digital. Keduanya tengah berupaya mengimbangi lompatan besar Gojek yang lebih dulu investasi di Bank Jago dan mengejar langkah Shopee di Seabank.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, fenomena booming bank digital saat ini merupakan keniscayaan. Pasalnya, masa depan semuanya akan digital, mereka yang tidak menyesuaikan akan tertinggal dan kalah bersaing. “Demikian juga dengan layanan bank harus berubah menuju layanan digital. Semua bank akan menuju layanan digital. Yang tidak melakukan akan kalah bersaing,” kata Piter kepada Investor Daily, Kamis (8/4).

Sementara itu, Ketua Eksekutif Industri Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana mengakui, sejumlah bank kecil dan bank besar saat ini memang terlihat memulai transformasi dan beradaptasi untuk menjadi bank digital. “Saya amati bank besar dan beberapa bank kecil sudah siap untuk melayani digital banking. Bank tersebut bertransformasi dari bank tradisional jadi bank digital,” ujar Heru dalam webinar VIP Forum Digital Bank di Jakarta.

“Contohnya Bank Jago. Dari kewajiban modal minimal Rp 3 triliun, sekarang modal bank ini sudah mencapai Rp 8 triliun. Ini karena kesiapan transformasi digital butuh permodalan cukup kuat melayani teknologi, butuh modal dan SDM andal agar bisa melayani lebih baik ke depan,” kata Heru. Dia mengatakan terus mengamati transformasi bank tradisional lalu berganti melayani secara digital. Beberapa bank sudah melakukan transformasi dari tradisional ke digital karena beradaptasi dengan perilaku nasabah khususnya milenial

(Oleh - HR1)

Perajin tahu dan tempe kembali menjerit karena harga kedelai naik lagi. Mereka berharap pemerintah bisa menstabilkan harga kedelai supaya mereka tidak merugi.

Sebelumnya, awal Januari lalu, kedelai mengalami kenaikan harga dari Rp 7.200 per kg menjadi Rp 9.200 per kg. Kenaikan membuat perajin tahu dan tempe di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, hingga Aceh mogok produksi pada 1-3 Januari 2021 (Kompas, 4 Januari 2021).

Kini, seperti terpantau di sentra produksi tempe dan tahu di Semanan, Jakarta Barat, harga kedelai merangkak naik lagi menjadi Rp 9.950-Rp 10.100 per kg. Adapun harga jual tempe Rp 12.000-Rp 14.000 per kg dan Rp 5.000-Rp 6.500 per potong serta harga tahu Rp 600 per potong dan Rp 28.000 per papan.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengungkapkan, perlu ada campur tangan pemerintah untuk menaikkan harga tahu dan tempe karena selama ini ada rasa sungkan di kalangan perajin untuk menaikkan harga tersebut kepada pedagang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra, dalam keterangan pers, meyampaikan bahwa pemerintah bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga harga kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe pada kisaran Rp 9.750-Rp9.900 per kg dan harga di tingkat gudang importir Rp 9.200-Rp 9.300 per kg.