Pemerintah berencana mengembangkan percontohan kluster udang atau shrimp estate di tiga wilayah di Indonesia. Pembentukan kluster udang merupakan salah satu upaya menggenjot peningkatan ekspor udang hingga 250 persen sampai tahun 2024. Pelaksana Tugas Direktur Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tri Hariyanto mengemukakan, upaya peningkatan produksi dan ekspor udang akan dilaksanakan melalui pengembangan kluster udang, revitalisasi tambak dan kluster kawasan budidaya udang, serta penyederhanaan perizinan tambak udang.

Tiga lokasi kluster udang itu meliputi Kebumen di Jawa Tengah, dengan potensi 350 hektar, Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat dengan potensi 5.060 hektar, dan Sulawesi Tenggara dengan potensi seluas 2.487 hektar. Luas kluster udang di tiap wilayah ditetapkan minimal 1.000 hektar. Pada 2022, alokasi program kluster udang direncanakan senilai Rp 250 miliar untuk area 100 hektar atau 33 persen dari pagu anggaran sektor perikanan budidaya.

Upaya lain adalah revitalisasi tambak udang yang akan dilaksanakan di delapan lokasi, meliputi Tanggamus di Lampung; Belitung di Kepulauan Bangka Belitung; Cilacap di Jawa Tengah; Sumbawa di Nusa Tenggara Barat; Tarakan di Kalimantan Utara; serta Pinrang, Luwu, dan Bulukumba di Sulawesi Selatan. Selain itu, sistem integrasi tambak udang dibentuk dengan mengadopsi kawasan industri perikanan yang ada di Mesir. Di Mesir, luas tambak 1.200 hektar memproduksi 2 miliar ekor udang per satu siklus, yakni empat bulan, dan ditopang teknologi canggih.

Sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, pemerintah menunda pelaksanaan program bekerja dari destinasi pariwisata, wisata vaksin, atau pembukaan kembali kunjungan wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement. Ketiga program itu akan dibahas kembali saat evaluasi PPKM darurat. ”Kami mengikuti kelanjutan PPKM darurat dan perkembangan situasi darurat Covid-19 lain,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno saat temu media, di Jakarta, Senin (12/7/2021).

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerukan program bekerja dari Bali serta destinasi lain untuk membantu pemulihan industri di kawasan destinasi dan sudah berjalan. Program ini menyasar aparatur sipil negara. Sementara wisata vaksin disebut sebagai program yang sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dan direncanakan akan dijalankan. Adapun pembukaan kembali pariwisata Indonesia untuk wisatawan mancanegara dengan skema travel corridor arrangement (TCA) ditargetkan mulai Juli 2021. Menurut Sandiaga, info tentang penambahan 15 daerah PPKM darurat, selain Jawa dan Bali, telah disampaikan kepada seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kementerian masih sama, yakni mendorong daerah memfasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi pekerja dan berkoordinasi agar ada penurunan harga tes usap.

Untuk proyek ekonomi kreatif yang telanjur jalan, seperti film, kementerian memfasilitasi proses sampai pascaproduksi. Kementerian tetap menggelar sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). ”Kami mengusahakan agar dana bantuan insentif pemerintah dan hibah bisa cair pada triwulan III-2021,” ujarnya. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansja saat dihubungi mengatakan, Asita memaklumi keputusan pemerintah tersebut. Sebab, konsep PPKM darurat bertujuan positif bagi kesehatan dan keselamatan banyak orang. ”Sejumlah negara sudah memblokir kunjungan dari Indonesia seperti Singapura dan Uni Emirat Arab. Situasi global pun sedang susah meskipun beberapa negara lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19,” tuturnya. Akan tetapi, PPKM darurat dan penundaan program mendatangkan wisatawan akan menyebabkan industri semakin terpuruk. Kunjungan wisatawan domestik juga susah diperoleh. ”Kami berharap PPKM efektif dan tuntas. Jangan terlalu panjang. Kami sudah stuck,” katanya.

Pemerintah membentuk induk (holding) badan usaha milik negara bidang pariwisata untuk mengembangkan ekosistem industri pariwisata di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai perlu dikawal agar keberadaannya mampu meningkatkan kinerja industri pariwisata. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/7/2021), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN telah memutuskan untuk mengubah nama PT Survei Udara Penas (Persero) atau Penas menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata.

Jakarta - Pemerintah menggodok insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri daur ulang sampah, dari 10 persen menjadi 2 persen. Insentif ini diperlukan untuk memperbaiki ekosistem industri daur ulang sampah dari hulu hingga hilir sehingga bisa memacu pengembangan ekonomi sirkular. Pemerintah memasang target untuk mengurangi sampah hingga 30 persen atau sebanyak 20,9 juta ton dengan tingkat pengelolaan 70 persen atau sebesar 70,8 juta ton pada 2025.

Untuk memenuhi target tersebut, industri daur ulang memerlukan peningkatan kapasitas ekosistem, termasuk lembaga pembiayaan. Agar ekosistem ekonomi sirkular berkembang dengan baik, perlu dorongan insentif fiskal. Industri daur ulang plastik harus didukung penuh oleh pemerintah sebagai mata rantai ekonomi sirkular. Rata-rata utilisasi industri daur ulang plastik sebesar 80 persen. Tingginya PPN membuat pelaku industri mengimpor limbah industri plastik yang harganya jauh lebih murah. Kementrian Perindustrian sebelumnya menetapkan prioritas penerapan konsep industri sirkular, antara lain industri plastik, industri sekrap karet, industri pelumas, serta industri coal tar dan tekstil. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung (KCJB) kini dihantui dua masalah biaya. Dalam rapat kerja secara virtual, PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, selaku pengelola proyek, menghadapi kekurangan biaya atau cash deficiency saat pengoperasian perdana. Hal ini merupakan buntut dari investasi yang membengkak. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada opsi pembiayaan dari bank. 

Entitasnya sedang menghitung ulang komponen biaya untuk menekan pembengkakan anggaran. Salah satu komponen yang dikaji bersama sejumlah ahli dan akademikus dari Universitas Indonesia adalah kebutuhan karyawan operasional kereta. KCIC terbebani berbagai komponen biaya tak terduga yang luput dimasukkan ke perhitungan investasi. Pembebasan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah contohnya. Selain harus mengganti lahan, KCIC wajib membangun kembali fasilitas umum, seperti masjid, sekolah dan saluran udara tegangan ekstratinggi milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

(Oleh - IDS)

Pengembang properti PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) atau Tanrise Property tetap optimis kinerja di tahun 2021 akan lebih positif dibanding tahun 2020, Meski sama-sama ada pandemi covid 19, namun adanya stimulus dari pemerintah dengan adanya free PPN untuk produk properti, membuat pasar Tanrise kembali meningkat.

Perseroan tetap optimis untuk berkarya di masa pandemi dan tetap mempertahankan kinerja manajemen di 2021 dengan terus berfokus untuk berinovasi dan melahirkan konsep produk properti baru sesuai dengan kebutuhan pasar di era ini.

Keyakinan itu juga didasarkan pada kinerja sepanjang kuartal I tahun 2021, dimana perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar Rp 43 millar. Kinerja ini cukup positif, mengingat pada tahun 2020, perseoran mencatatkan penjualan sebesar Rp152 millar, dimana pendapatan terbesar diperoleh dari segmen townhouse dan hotel.

Namun demikian, hingga akhir tahun 2021, perseroan menargetkan bisa meraup penjualan sebesar Rp 300 millar. Guna mencapai target tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi, dimana tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan terobosan dalam pengembangan proyek baru.

Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikiltura (TPH) Provinsi Sumatera Utara, Marino mengatakan, Kabupaten Batubara salah satu centra cabai merah dengan pemasarannya selain Medan juga sampai ke luar Sumut.

Kabupaten Batubara berupaya meningkatkan produksi cabai merah dan bupatinya berharap ada CAS atau program dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortukultura Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu diungkapkan Marino kepada SIB, Senin sore (12/7) usai bertemu Bupati Batubara pekan lalu dalam upaya meningkatkan produksi komoditi cabai merah. Menurut Marino, dari pertemuan itu bupati mengharapkan dapat dilakukan penelitian terhadap kandungan tanah di Lubukcuik Kabupaten Batubara. Kemudian bantuan traktor besar untuk mengolah kembali lahan tanaman dari Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana.

Untuk memutus siklus hidup OPT, katanya, rencananya seluruh galengan akan diolah kembali. Karena itu BPTP atau Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian dapat melakukan Demplot bekerjasama dengan Dinas TPH Provsu.

PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero memiliki solusi pemenuhan oksigen seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 dan meningkatnya kebutuhan oksigen medis, yaitu dengan memproduksi oxygen generator buatan dalam negeri.

Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan inovasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 kepada Menteri BUMN untuk meningkatkan kemampuan BUMN industri farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) melakukan pengembangan Alkes guna mewujudkan kemandirian dan daya saing industri alat kesehatan dalam negeri. Inovasi Alkes Oxygen generator ini mampu membuat pabrik oksigen secara mandiri di setiap Rumah Sakit tanpa bergantung dengan metode PSA.

RNI group melalui Anak Perusahaan Mitra Rajawali Banjaran (MRB) berinovasi memproduksi alat kesehatan bernama Hype Oxygen Generator, Alat ini dapat memproduksi gas oksigen secara mandiri mulai dari type 02G-50 yang mampu memproduksi oksigen 50 liter per menit, 02G-100 dengan kemampuan produksi oksigen 100 liter per menit, 02G-200 dengan kemampuan oksigen 200 liter per menit, 02G-300 dengan kapasitas produksi oksigen 300 liter per menit, hingga 02G-500 dengan produksi oksigen 500 liter per menit.

Digitalisasi kini sudah merambah sektor perikanan. Nelayan dan para pelaku bisnis perikanan yang melek teknologi terbukti bisa meningkatkan produktivitas. Pengamat Perikanan Universitas Padjajaran, Yudi Nurul mengatakan, kebijakan digitalisasi sektor perikanan perlu diperkuat dengan pendampingan kepada pelaku usaha, yakni petani budidaya ikan dan nelayan. Pemerintah harus menyokong penuh rencana digitalisasi di sektor perikanan sebab potensi di sektor tersebut sangatlah vital.

Solusi digitalisasi perikanan menjadi penting saat ini karena sebenarnya kita dapat memanfaatkan instrumen teknologi 4.0 dan penguatan multiplatform stakeholder diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak baik vertikal maupun horizontal.

Potensi budi daya perikanan di indonesia sangat besar, namun sayangnya masih kalah dibanding negara lain, seperti China. CEO eFishery, Gibran Huzaifah mengatakan, faktor yang menjadi penyebabnya adalah karena persoalan teknologi.

PALEMBANG, TRIBUN - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menggelar acara Peringatan Hari koperasi Nasional (Harkopnas) yang ke-74 secara virtual, Selasa (12/7/2021) yang diikuti audiens dari seluruh Indonesia.

Acara tersebut bertujuan memberikan sudut pandang baru serta kritik dan saran konstruktif dalam upaya optimalisasi peran koperasi dalam peningkatan skala ekonomi anggota dan masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga pada sektor perekonomian.

Hal tersebut tercatat pada kuartal pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi sebesar 0,74 % year on year (yoy). namun telah menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal empat tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,19 %.

"Kita terus optimis survei berbagai lembaga riset mengindikasikan adanya peningkatan konsumsi masyarakat pada kuartal satu tahun 2021, hal ini menjadi peluang bagi pelaku usaha khusus advokasi dalam melayani anggotanya," jelasnya.

Pemerintah akan terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan mengimplementasikan PP Nomor Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM.

"Kemudahan yang diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor lahun 2021, yaitu jaminan kredit program, perizinan usaha, kemitraan startegi, alokasi 40 % belanja pemerintah bagi koperasi dan UMKM, penyediaan 30 % infrastruktur publik bagi peluang usaha untuk koperasi UMKM," ujar Teten.

Selain itu juga ia menyampaikan, alokasi Pembiayaan perbankan kepada koperasi dan UMKM juga terus ditingkatkan menjadi 30% pada 2024 Plafon KUR tanpa agunan naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, di samping itu juga sedang dipersiapkan regulasi kredit bagi koperasi untuk platon awal maksimum Rp 500 juta naik menjadi Rp20 Miliar.

Teten Masduki melanjutkan, rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun kedepan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 5,5 % dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024.

"Guna mengejar target di atas, sekaligus rebranding koperasi sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif dan kompetitif, Kami memiliki beberapa strategi yaitu, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan, pengembangan Factory Sharing dengan kemitraan terbuka, agar terhubung dalam rantai pasok, pengembangan Koperasi Multi Pihak, dan penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (spin off dan split oft).

Menurutnya, upaya dan pengembangan dan UMKM tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. "Sebagai apresasi diberikan penghargaan bagi koperasi kepada pejabat daerah. Tokoh gerakan koperasi, tokoh masyarakat yang berkontribusi besar terhadap pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM dan tahun ini penghargaan bakti koperasi dianugerahkan kepada 50 orang," beber dia.

PALEMBANG, TRIBUN - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatra Selatan (PHRI Sumsel) mencatat tingkat keterisian atau okupansi hotel saat PPKM mikro hanya 20 persen.

Adanya pengetatan PPKM di Palembang, membuat manajemen hotel mengurang jumlah karyawan.

"PPKM mikro Palembang berdampak negatif terhadap okupansi kamar hotel yang terisi, paling tinggi mencapai 30 %," kata Ketua PHRI Sumsel, Herlan Aspiudin saat dihubungi Tribun, Senin (12/7).

Herlan menambahkan, berkurangnya wisatawan lokal yang sulit ke Palembang karena adanya penyekatan menjadi faktor utama.

Biasanya orang non Palembang yang mengisi kamar-kamar hotel yang tersebar di wilayah Palembang ini.

Bahkan, promo untuk meningkatkan okupansi dengan melakukan potongan harga tak bisa menggaet kunjungan tamu.

Selain berdampak terhadap angka hunian di hotel, kebijakan pengetatan PPKM membuat pengelola hotel tak manmpu membayar upah pegawai.

"Pengurangan karyawan mencapai 20 % saat PPMKM, pengurangan ini tidak sampai melakukan PHK, kalau sudah tidak PPKM lagi para karyawan akan dipanggil bekerja," kata dia.