Rencana pemerintah menggali sumber-sumber penerimaan pajak baru, masih dalam pembahasan. Salah satunya, rencana pemungutan pajak terhadap korporasi yang merugi lewat skema Alternative Minimum Tax (AMT). Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dirjen Pajak berencana mengenakan tarif pajak sebesar 1% dari peredaran usaha atau omzet.

Dalam Naskah Akademik RUU KUP, Kemkeu mencatat setidaknya terdapat 9.496 wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2019. Jumlah penghasilan bruto wajib pajak tersebut pada tahun 2019 sekitar Rp 830 triliun. Menurut pemerintah, penerapan AMT bisa meminimalisasi terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dengan memanfaatkan fasilitas. Modusnya, memanipulasi pengurang penghasilan serta melakukan perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax planning).

Sebagai sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, industri makanan dan minuman masih mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, industri makanan dan minuman terkait erat dengan konsumsi rumah tangga. Selama masa pandemi, konsumsi rumah tangga Indonesia turun 2,63% pada 2020, kemudian level penurunannya sedikit berkurang jadi minus 2,23% di kuartal I-2021.

Meski konsumsi rumah tangga terkoreksi dan Indonesia turun kelas, sektor makanan dan minuman masih bisa bertahan meski terdapat banyak tekanan. Tahun lalu, industri makanan dan minuman masih bisa tumbuh positif 1,58%, sementara di kuartal I-2021, industri ini tumbuh 2,45%. Semoga tahun 2021 industri makanan dan minuman bisa tumbuh 5%-7% di tengah pandemi Covid-19. Kami juga yakin perekonomian Indonesia tumbuh 4%-5% tahun ini, ujar Adhi dalam acara Investor Daily Summit 2021 secara virtual, Selasa (13/7). Dia juga menyebutkan, industri makanan minuman masih memiliki daya tarik bagi investor, terutama investor asing. Terbukti, total foreign direct investment (FDI) di sektor makanan minuman senilai US$ 0,97 miliar di kuartal I-2021 atau tumbuh 224% (yoy). Angka ini juga mendekati realisasi FDI industri makanan minuman pada tahun lalu US$ 1,60 miliar. Di sisi lain, permintaan ekspor makanan minuman tak menurun saat pandemi. Di 2020, ekspor produk makanan minuman Indonesia naik 14,14% menjadi US$ 31,09 miliar.

Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 7,9 triliun untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk lewat skema penyertaan modal negara (PMN) pada semester kedua tahun ini. Injeksi modal tersebut bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan tujuh ruas jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan investasi pemerintah PT Waskita Karya diharapkan dapat menyokong kondisi keuangan Waskita. Namun demikian, harus disertai dengan perbaikan bisnis perusahaan, seperti divestasi ruas tol potensial untuk mengurangi beban utang. "Kami meminta Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar keduanya (Waskita Karya dan Hutama Karya) melakukan reformasi agar neracanya bisa sehat dan menjalankan fungsi pembangunan namun tetap bisa akuntabel dari sisi keuangannya," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/9) lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rio Silaban mengatakan, suntikan dana tersebut menggunakan mekanisme PMN. Sebab, dana yang diberikan kepada PT Waskita Karya untuk menjalankan penugasan dari proyek pemerintah. Nantinya perusahaan harus melaporkan pemanfaatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari sisi kas pemerintah, rencana pemberian PMN kepada PT Waskita Karya tidak akan menambah beban belanja negara di tahun ini. Sebab, otoritas fiskal mengalokasikannya dari cadangan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Suntikan modal ke PT Waskita Karya berlanjut 2022. Kementerian BUMN mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun di 2022 untuk pelat merah tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, utang Waskita Karya naik Rp 64,94 triliun pada 2020 akibat karena mengambil alih proyek-proyek jalan Tol Trans Jawa yang tidak diselesaikan swasta.

Indonesia kekurangan pekerjaan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah. Reformasi kebijakan perlu dilakukan secepatnya dengan memprioritaskan investasi yang dapat menciptakan pekerjaan dengan upah dan perlindungan layak. Secara paralel, angkatan kerja juga disiapkan untuk mengisi pekerjaan baru itu. Laporan Bank Dunia ”Prospek Ekonomi Indonesia Mempercepat Pemulihan” edisi Juni 2021 menyoroti bahwa porsi pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan kelas menengah di Indonesia turun 5,2 persen dalam waktu satu tahun setelah pandemi Covid-19. Awalnya, pada 2019, persentase pekerjaan kelas menengah masih mencapai 15,4 persen. Namun, setelah pandemi, porsinya menurun menjadi 10,2 persen.

Ekonom Bank Dunia Maria Monica Wihardja, Selasa (13/7/2021), mengatakan, penurunan pertumbuhan pekerjaan yang layak ini sesuatu yang patut diantisipasi secara serius. Menurut dia, untuk mengantisipasi dampak ekonomi Covid-19, pemerintah juga harus mengimplementasikan reformasi kebijakan jangka menengah dan panjang. Hal itu juga mendesak untuk menekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan kelas menengah yang akan berperan banyak dalam perputaran roda ekonomi. Salah satunya dengan memprioritaskan masuknya investasi baru yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja, bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga kualitas. ”Jangan pekerjaan seadanya seperti sebelumnya. Ini harus dimulai secepatnya,” ujarnya.

Laporan Bank Dunia mencatat, dalam satu dekade terakhir ini, pemerintah memang gencar menciptakan lapangan kerja dengan rata-rata 2,4 juta pekerjaan baru per tahun.Namun, lapangan kerja yang tercipta itu tidak cukup untuk mengangkat status pekerja dari miskin dan rentan miskin menjadi masyarakat kelas menengah. Terkait tantangan menciptakan angkatan kerja yang siap mengisi pekerjaan berkualitas itu, Maria menegaskan pentingnya transfer teknologi dan keahlian lewat masuknya investasi asing. Untuk itu, tenaga kerja asing harus selalu didampingi oleh tenaga kerja lokal dan pada satu periode, posisi yang dipegang itu harus beralih ke pekerja lokal.

Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Endang Soesilowati, mengatakan, standar pekerjaan berkualitas tidak bisa lepas dari kebijakan upah minimum bagi pekerja. Bank Dunia menetapkan standar upah kelas menengah adalah Rp 3,75 juta per bulan berdasarkan perhitungan garis kemiskinan di tahun 2018. Sementara, per Februari 2021, rata-rata upah pekerja Indonesia secara nasional adalah Rp 2,86 juta. Kondisi itu pun berbeda-beda di setiap provinsi. Terjadi disparitas yang tinggi antara rata-rata upah pekerja antarprovinsi. Endang mengatakan, seiring dengan upaya menarik lebih banyak investasi, aspek pengupahan yang layak untuk pekerja ini patut diperhatikan pemerintah melalui kebijakan upah minimum yang memadai. Sementara, akibat pandemi Covid-19 serta konsekuensi penerapan UU Cipta Kerja, kebijakan upah minimum tahun ini diputuskan tidak naik.

Pecinta masakan India atau penggemar film India pasti tidak asing lagi dengan beragam masakan khas India. Ya, kekhasan mayoritas kuliner India adalah kaya rempah nan beraroma kuat, seperti rogan josh, tikka masala, kofta, atau chole bhature. Dan rempah bagi rakyat India adalah budaya. Rempah hadir di beragam hal, mulai dari makanan hingga obat-obatan. Tak heran, ketika gelombang pandemi menerjang, kebutuhan rempah-rempah kian melonjak. Sebagai salah satu pengekspor rempah, diantaranya cengkeh, Indonesia merasakan efek positifnya. ”Permintaan akan cengkeh melonjak saat pandemi dan cengkeh merah populer dan paling dicari di India. Bagi India, cengkeh merah itu komoditas premium. India juga impor dari Afrika, tetapi utamanya dari Indonesia,” kata Konsul Jenderal RI di Mumbai Agus Prihatin Saptono dalam satu sesi wawancara khusus, Sabtu (10/7/2021).

Selain cengkeh, rempah-rempah seperti lada, pala, jahe, kayu manis, dan vanila termasuk dalam 20 besar komoditas ekspor Indonesia ke India. Pada tahun 2020 total impor rempah-rempah India sekitar 206.000 ton. ”Kue” itu begitu besar. Namun, dari total impor itu, Indonesia baru memasok sekitar 31.000 ton saja, dengan nilai sebesar 111 juta dollar AS. Di pasar rempah India, Indonesia merupakan eksportir rempah terbesar ke-2 di India setelah Vietnam.

Pada tahun 2020 total impor rempah-rempah India sekitar 206.000 ton. ”Kue” itu begitu besar. Namun, dari total impor itu, Indonesia baru memasok sekitar 31.000 ton saja, dengan nilai sebesar 111 juta dollar AS. Di pasar rempah India, Indonesia merupakan eksportir rempah terbesar ke-2 di India setelah Vietnam. Tingginya kebutuhan India akan rempah-rempah, kata Agus, merupakan pasar potensial bagi Indonesia. Apalagi, jumlah penduduk India besar lebih dari 1,3 miliar dan pada tahun 2040-2050 India diprediksi menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah China. ”Potensi ini belum dilirik Indonesia. Untuk itu, kami dorong terus. Kami berusaha menghubungkan UKM dan berbagai organisasi terkait rempah untuk meningkatkan industri domestik kita,” kata Agus.

Perekonomian China membaik di tengah pandemi Covid-19. Hal ini ditandai dengan meningkatnya ekspor dan impor walau belum drastis.Meskipun demikian, para pakar ekonomi di dalam dan di luar negeri tetap mewanti-wanti agar Pemerintah China jangan berpuas diri. Situasi masih belum menentu. Kasus penularan masih tinggi di banyak negara.

Pengumuman tentang perkembangan ekonomi itu disampaikan juru bicara Bea dan Cukai Pemerintah China, Li Kuiwen, Selasa (13/7/2021), melalui berbagai media utama negara tersebut. Ia mengatakan, faktor semakin masifnya proses imunisasi Covid-19 secara global membuat banyak negara mulai melonggarkan pembatasan sosial. Ini berpengaruh positif pada perdagangan China.

Ekspor China pada Juni 2021 naik 32,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 281,4 miliar dollar AS. Ini lebih tinggi dari kenaikan ekspor sebesar 28 persen pada Mei 2021 dibandingkan dengan Mei 2020. Impor juga tumbuh 36,7 persen pada Juni 2021 menjadi 229,9 miliar dollar AS meskipun turun dibandingkan dengan kenaikan 51 persen pada Mei 2021 dari Mei 2020. Namun, hal ini tetap dipandang positif. Impor minyak pada semester pertama 2021 turun 3 persen dari periode serupa 2020. Ini penurunan semesteran pertama sejak 2013. Namun, impor gas alam, bijih besi, dan kedelai naik.

Virus Covid-19 pertama kali muncul di China pada akhir 2019. Pembatasan ketat mampu menurunkan penularan dan virus bisa dikendalikan. Langkah itu membuat China menjadi satu-satunya negara dengan perekonomian besar yang bisa berkembang sepanjang 2020. Selama pandemi, mitra dagang terbesar China adalah negara-negara anggota ASEAN. Secara kumulatif, jumlah ekspor dan impor China-ASEAN relatif seimbang dibandingkan dengan negara ataupun kawasan lain. Ekspor China ke ASEAN naik 33,1 persen pada semester pertama 2021 dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu. Impor China dari ASEAN juga naik 33,69 persen. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kedua China. Ekspor China ke UE naik 27,2 persen dan impornya naik 34,1 persen. Peringkat ketiga sebagai mitra dagang terbesar China diduduki Amerika Serikat. Hubungan dagang kedua negara memang lebih kompleks karena Presiden AS periode 2017-2021, Donald Trump, menerapkan tarif yang tinggi terhadap produk-produk impor dari China. Secara keseluruhan, China mencatatkan surplus perdagangan sebesar 51,53 miliar dollar AS pada Juni 2021.

Sudah hampir 1 tahun terakhir, Febriawan (41 tahun) menjajal layanan peer-to-peer lending yang ditawarkan satu perusahaan. Pria yang sehari-hari berbisnis jual beli ponsel itu bertindak sebagai pemberi dana alias lender.Dalam skema bisnis peer-to-peer (P2P) lending, sebutan lender mengacu pada orang atau insitusi yang memberikan pinjaman kepada pencari dana atau peminjam (borrower). Jenis borrower pun bisa bermacam-macam.Kalau mekanisme P2P yang Febriawan ikuti adalah perusahaan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Bermodal Rp3 juta, dia memberikan pinjaman ke pelaku UMKM dengan tujuan berdagang buah. Daftar pencari pinjaman itu bisa dilihat dari marketplace perusahaan P2P lending yang di mana dia tercatat sebagai penggunanya.Bagi sebagian kalangan, khususnya milenial yang lagi demen investasi atau generasi ‘rebahan’ yang saat pandemi seperti sekarang ini ingin tetap mengembangkan dananya, berinvestasi sebagai lender melalui P2P lending dapat menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Dari cerita itu saja, imbal hasil yang dapat dikantongi pendana berada di kisaran 10%—12%. Tentu, angka itu lebih menarik dari bunga simpanan berjangka yang per April 2021 rata-rata berada di level 5,05% untuk jangka 1 tahun.

PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai salah satu pemain besar dari klaster pendanaan produktif, memilih berfokus menerima pengajuan pembiayaan berisiko rendah, dari industri tertentu yang minim terdampak pandemi.Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan bahwa dengan dominasi produk invoice financing mencapai 87% dari seluruh pinjaman yang ditawarkan, Investree juga terus memerhatikan kondisi borrower, beserta payor yang sudah teruji rekam jejaknya seperti pihak pemerintahan, BUMN, dan perusahaan besar.“Investree senantiasa menunjukkan performa yang baik, menawarkan peluang pendanaan yang berkualitas serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara konsisten dan komprehensif. Hingga saat ini pun, rata-rata imbal hasil atas pendanaan di Investree masih mencapai 16,7% p.a,” jelas Adrian kepada Bisnis beberapa waktu lalu.Platform yang telah melebarkan sayap hingga Filipina dan Thailand telah menggandeng lebih dari 31.000 entitas unique lender untuk platform Indonesia, di mana 99% merupakan lender ritel atau perorangan yang bisa mendanai mulai dari Rp1 juta.

(Oleh - HR1)

Di tengah gelombang baru pandemi Covid-19 saat ini, pelaku industri makanan dan minuman atau mamin optimistis mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis hingga 7% persen pada tahun ini.Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan pada tahun lalu kendati ekonomi resesi, industri mamin masih mencatatkan kinerja positif 1,58%. Adapun, per kuartal I/2021 pertumbuhan mamin tercatat di level 2,45%."Kami masih yakin akan tumbuh 5%-7% seiring dengan konsumsi rumah tangga yang penurunannya perlahan berkurang jika dibanding tahun lalu, juga kelas menengah yang mulai berani berbelanja,” katanya, Selasa (13/7).

Di sisi lain, Adhi menyebut peluang industri mamin ke depan adalah berbagai produk dengan nilai tambah serta fungsi dan kualitas yang baik.Sementara itu, pemerintah optimistis surplus perdagangan tahun ini akan melampaui perolehan tahun lalu yang tercatat senilai US$20,7 miliar dengan didukung oleh ekspor sejumlah produk hasil pengolahan yang masih prospektif.Adapun, hingga Mei 2021, surplus perdagangan Indonesia telah mencapai US$10,17 miliar atau naik 2,36 secara year on year (yoy).Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pada periode yang sama, peningkatan surplus perdagangan Mei 2021 tersebut merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

(OLeh - HR1)

Pemerintah menggenjot belanja APBN 2021 untuk menggerakkan perekonomian nasional yang masih didera pandemi Covid-19. Hingga semester I-2021, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.170 triliun atau tumbuh 9,4% dibanding periode sama tahun lalu. Sementara itu, belanja modal kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp 71,6 triliun atau meningkat 90,2% dibandingkan semester pertama tahun lalu. Pemerintah juga memastikan tidak ada proyek infrastruktur yang dihentikan meski merebaknya gelombang kedua (second wave) pandemi Covid-19. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan belanja negara hingga akhir 2021 akan mencapai Rp 2.700,4 triliun atau 98,2% dari pagu APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun, atau tumbuh 4% dibanding realisasi tahun 2020. Belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun ini juga akan semakin terakselerasi dengan proyeksi serapan mencapai Rp 1.929,6 triliun atau 98,7% dari pagu dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.954,5 triliun. Proyeksi sementara realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun 2021 akan tumbuh 5,3% dari realisasi tahun 2020 yang hanya 92,8% atau setara Rp 1.833 triliun dari pagu Rp 1.975,2 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 1.760,7 triliun atau 101% dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun. Sedangkan realisasinya hingga semester I-2021 tumbuh 9,1% (yoy) menjadi Rp 886,9 triliun atau 50,9% dari target di APBN 2021. “Jadi penerimaan negara kita akan mencapai Rp 1.760,7 triliun, sedikit di atas target APBN. Tentu proyeksi ini sangat bergantung pada proyeksi ekonomi dan Covid-19, terutama nanti terlihat di perpajakan,” kata Sri Mulyani. Untuk outlook penerimaan pajak sepanjang 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.176,3 triliun. Outlook ini hanya mencapai 95,7% dari target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp 1.229,6 triliun, namun secara yoy tumbuh 9,7%. Artinya, penerimaan pajak ini berpotensi kembali tidak mencapai target atau terjadi shortfall sebesar Rp 53,3 triliun. Outlook ini masih akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi di sisa akhir tahun dan dorongan agar ekonomi tetap pulih. “Secara keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan di bawah target, dampak dari peningkatan kasus Covid-19 yang menahan laju pemulihan dan kebutuhan pemberian insentif kepada dunia usaha,” tuturnya

(Oleh - HR1)

BRUSSELS, investor.id - Komisi Eropa pada Senin (12/7) mengungkapkan bahwa pihaknya menunda rencana kontroversial untuk menerapkan pajak digital di Uni Eropa (UE). Tujuannya adalah agar tidak mementahkan kesepakatan global tentang sistem perpajakan yang lebih adil. "Kami telah memutuskan untuk menunda usulan retribusi digital," kata Juru bicara UE Daniel Ferrie, menyusul keluarnya terobosan yang dinilai luar biasa pada pembicaraan G-20 akhir pekan lalu, yang dikutip AFP. Ia menambahkan, UE akan fokus pada target untuk mencapai kesepakatan pajak global tersebut pada Oktober 2021. Yakni pada pertemuan puncak G-20 di Roma, Italia. "(Dan) untuk menyelesaikan proses ini kami ingin memusatkan semua upaya kami untuk menyelesaikannya," katanya. 

UE, lanjut Ferrie, kemudian dapat mengkaji kembali pada musim gugur apakah akan melanjutkan proposal pajak digital tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan hanya sehari setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta Komisi Eropa untuk menunda rencana pajak digitalnya. Pemerintah AS telah melobi rencana retribusi atas penjualan digital, yang kemungkinan akan memukul bisnis para raksasa teknologi asal Lembah Silikon di Eropa. Sementara itu, UE telah berjanji untuk memberlakukan retribusi jika tidak ada kemajuan dalam upaya perombakan yang lebih besar agar sistem pajak korporasi lebih seragam. Pakta seperti itu sekarang tampaknya lebih mungkin terwujud setelah kelompok G-20 mendukung prinsip-prinsip perjanjian pajak global. 

Pada pertemuan di Venesia, Italia, para menteri keuangan G-20 pada Sabtu (10/7) mendukung rencana yang disepakati oleh pemerintah dari 132 negara untuk merombak cara mengenakan pajak atas perusahaan multinasional, termasuk para raksasa digital AS. Mereka menyetujui hasil negosiasi di pertemuan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk tarif pajak minimum korporasi global setidaknya 15%. Selain itu, untuk memungkinkan negara-negara mengenakan pajak bagian dari keuntungan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia terlepas dari di mana kantor pusatnya berada.  Komisi Eropa bersikeras bahwa rencana retribusi barunya akan sesuai dengan apa pun yang disepakati di OECD dan akan menghantam ribuan perusahaan, termasuk perusahaan Eropa. Rencana tersebut dijadwalkan untuk diumumkan akhir bulan ini. Uang yang dikumpulkan dari pajak digital dimaksudkan untuk membantu membayar rencana pemulihan pascapandemi blok tersebut senilai 750 miliar euro. 

Tiga negara UE termasuk Irlandia, yang telah menjadi basis Eropa bagi sejumlah perusahaan AS termasuk Apple, Facebook, dan Google karena tarif pajak yang rendah. Otoritas negara tersebut belum menandatangani perjanjian OECD.  Perpajakan adalah topik hangat di Eropa, dengan otoritas di Jerman maupun Prancis membidik struktur rumit yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Banyak dari perusahaan tersebut berasal dari AS, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi tarif pajak efektif mereka. 

Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang dijadwalkan bertemu para pejabat UE di Brussels pada Senin waktu setempat, telah mengingatkan pajak yang dianggap diskriminatif terhadap perusahaan AS itu. Komisi Eropa, selaku badan eksekutif UE, menunda peluncuran rencana tersebut di tengah tekanan. Pro dan kontra terjadi untuk menarik rencana tersebut atau menunjukkan bahwa itu kompatibel dengan upaya global tentang bagaimana dan di mana harus memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional.  Adapun negara-negara Eropa telah menerapkan untuk menargetkan pendapatan perusahaan teknologi besar seperti Facebook dan Alphabet, induk usaha Google.  Yellen dijadwalkan untuk bertemu dengan menteri keuangan kawasan euro secara kolektif pada Senin. Ia juga dijadwalkan dalam pertemuan terpisah dengan Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Komisioner Perdagangan UE Valdis Dombrovskis.