Jumlah Decacorn di Indonesia diproyeksikan akan segera bertambah minimal satu lagi menjadi dua, setelah Gojek. Hal tersebut ditopang dengan bisnis dan pendanaan terhadap usaha rintisan berbasis teknologi (star-up) yang tetap meningkat ditengah resiliensi ekonomi digital karena dampak pandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengharapkan, Indonesia segera memiliki minimal satu tambahan decacorn, perusahaan rintisan yang punya valuasi minimal US$10 juta miliar. Selain didukung pendanaan, hal ini akan didukung oleh lansekap ekonomi dan pengguna layanan digital yang tumbuh signifikan. 

Saat ini gojek menjadi satu-satunya decacorn di Indonesia yang menurut CB Insight bervaluasi US$ 10 juta miliar, atau sekitar RP 141,76 triliun. Selain itu, Indonesia punya tujuh start-up dengan valuasi minimal  US$ 1 miliar, atau sekitar RP14,17 triliun atau unicorn. Menurut CB Insight, tujuh unicorn Indonesia terdiri atas J&T Express yang bervaluasi US$ 7,8 miliar, Tokopedia US$ 7 miliar, Bukalapak US$ 3,5 miliar, Traveloka US$ 3 milair, OVO US$ 2,9 miliar, OnlinePajak US$ 1,7 miliar, dan Xendit US$ 1 miliar. 

Menkominfo menyatakan, kolaborasi antar kekuatan start-up Indonesia juga semakin terlihat dari bergabungnya Gojek dan Tokopedia dalam konsolidasi paltform e-commerce dan perusahaan teknologi. Hal ini pun diharapkan  mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional melalui berbagai upaya kolaborasi. "Dengan geliat potensi dan resiliensi tersebut, maka diperkirakan valuasi ekonomi digital Indonesia kedepan akan terus meningkat, yakni mencapai US$ 124 miliar tahun 20215 dan sebesar US$315,5 miliar pada 2030 mendatang," ujar Menkominfo optimis. (yetede)

Hingga saat ini, dana pinjaman dari Tiongkok melalui China Development Bank (CBD) yang sudah cair untuk proyek Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung mencapai 58%. Adapun total pinjaman dari China Development Bank adalah US$4,553 miliar. "Perlu diketahui, pinjaman dari Tiongkok berkontribusi pada 75% pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung," kata Sekretaris Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Mirza Soraya kepada Investor Daily, Rabu (13/10). Mirza sempat menjelaskan, pada proyek KA Cepat, saat ini pihaknya fokus pada penyelesaian konstruksi terowongan (tersisa tiga hari dari 10 terowongan yang sudah tembus, elevated track.

"Electric multiple unit (EMU) atau kereta yang akan digunakan ketika oprasional nanti saat ini sedang dalam tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang yang berada di Qingdao, Tingkok. Termasuk juga pembuatan comprehenship inspection train (CIT) atau kereta inspeksi yang nanti digunakan untuk mengecek dan memastikan mengamankan jalur kereta cepat," papar dia. Sementara itu Direktur Kereta Api Indonesia/KAI (persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan akan ada penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 4,2 triliun pada tahun ini untuk penugasan perusahaan sebagai pemimpin konsosium BUMN.

Pemegang saham terbesar di konsorsium PSBI sebelumnya diamanatkan kepada PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebanyak 38%. Kemudian, KAI dengan kepemilikan 25% dan PT Jasa Marga (persero) Tbk 25%, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII sebanyak 12%. Sementara itu, Kementerian BUMN menggandeng Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui pasti kebutuhan dana tambahan proyek KA Cepat Jakarta-Bandung. Audit BPKP ditargetkan tuntas Desember 2021. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan,  memang ada potensi penambahan biaya untuk proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, karena pandemi, masalah lahan hingga perubahan desain karena kondisi geografis, dan geologi. (yetede)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI) Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021 resmi diluncurkan di Samarinda, Kalimantan pada 12 Oktober 2021. Peresmian GBBI Kalimantan Timur dilakukan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan. Peluncuran ini juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Wakil Menteri Perdagangan Jefry Sambuaga, Gubernur Kalimantan Timur Isnan Noor dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero) Dedi Sunardi. Hadir juga secara online Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam sambutannya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan UMKM adalah tulang pungggung ekonomi Indonesia, karena itu harus terus didorong untuk maju dan masuk ke ekosistem digital. "UMKM ini menyangkut jutaan lapangan kerja. Ini ada orang 60 juta orang yang bekerja dalam UMKM, dan saya berharap itu semua kita dorong," ujar Menko Luhut dalam siaran pers yang diterima Investor Daily, Selasa (12/10). Menko Luhut menambahkan, sejak diluncurkan GBBI oleh Presiden Joko Widodo pada tahun lalu, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital telah lebih dari 8 juta bahkan untuk saat ini hampir 16 juta UMKM.

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (persero), Dedi Sunardi mengatakan GBBI Kalimantan Timur dan Pertamina SMEXPO 2021, merupakan hasil kolaborasi yang sangat baik antara Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, selaku brand ambasador dan Pertamina selaku top brand, yang didukung penuh oleh Kemenko Maritim  dan Investasi, Pemprov Kalimantan Timur dan Bank Indonesia. Menurut Dedi, beragam pelatihan secara digital telah dilakukan mulai Agustus 2021 yang lalu sebagai bagian pre-event dari GBBI dan SMEXPO 2021, sekaligus sebagai bekal bagi UMKM dan BUMDES agar siap dalam menyongsong era teknologi informasi. (yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menghentikan ekspor minyak sawit mentah (Crude palm oil/CPO) agar komoditas tersebut dapat diolah didalam negeri menjadi produk turunan yang bernilai tambah. Indonesia harus punya keberanian menghentikan ekspor komoditas perkebunan tersebut dan tidak boleh gentar apabila terdapat negara lain atau organisasi tertentu yang melayangkan gugatan atas keputusan tersebut. Jokowi mengatakan, Indonesia harus mengasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi, yang mengombinasikan pemanfaatan kekayaan alam dan kearifan dan teknologi yang melestarikan.

"Sawit, juga sama. Suatu titik nanti setop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmestik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan produk turunan lainnya" kata Jokowi saat memberikan pengarahan pada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII dan Program Pendidikan Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Jakarta, Rabu (13/10). Presiden mengatakan, kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia adalah anugrah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sebuah musibah.

Merujuk data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor CPO Indonesia telah menunjukkan tren penurunan, artinya ekspor sawit dalam bentuk olahan atau hasil hilirisasi jauh lebih dominan ketimbang dalam bentuk mentah (CPO). Ekspor sawit pada 2017 mencapai 33,72 juta ton dengan ekspor CPO hanya 7,08 juta ton (20,99%) dan pada 2018 ekspor sawit 36,33 juta ton berupa CPO hanya 6,55 juta ton. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono pernah mengatakan, komposisi ekspor sawit RI sudah didominasi komoditas olahan, seperti olein, fraksi refined, dll, Hal itu mengindikasikan bahwa hilirisasi sawit nasional sudah berjalan. (yetede)

Terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia, menjadikan pemerintah memutuskan mengizinkan kembali beberapa kegiatan masyarakat,  termasuk sektor pariwisata khususnya di pulau Bali. Kebijakan itu diambil sebagai upaya mendorong pemulihan aktivitas sosial ekonomi Bali, mengingat pariwisata adalah tulang penggung setempat yang terdampak oleh pandemi. Menyusul wisatawan domestik, kali ini pintu masuk Bali akan dibuka bagi wisatawan manca negara. Turis Bali akan diperbolehkan berwisata di Pulau Bali dengan menaati peraturan yang berlaku. Aturan dimaksud seperti protokol kesehatan (prokes) ketat, aturan terkait status vaksinasi, dan ketentuan karantina. 

Mengenai persiapan pembukaan Bali, staf ahli bidang menegemen Krisis Kemenparekraf Hengky Manurung menyatakan bahwa telah dilakukan simulasi kedatangan pesawat, penerimaan di bandara, proses karantina, serta prosedur-prosedur lain sesuai Prokes juga telah dibahas dan ditetapkan. Selain itu Henky menyebutkan bahwa penerapan standarisasi CHSE, yang baik di Bali juga dapat meyakinkan wisatawan yang akan datang. Diketahui CHSE adalah kepanjangan dari The Cleanliness atau Kebersihan, Health atau Kesehatan, Safety atau Keamanan dan Environmental Sustainability atau Kelestarian Lingkungan.

Kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali Tjocardo Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace mengakui  bahwa pariwisata adalah lokomotif perekonomian Bali menjadi perhatian banyak pihak dan persiapan dilakukan dengan seksama. Sedangkan untuk wilayah yang dapat dikunjungi turis, Cok Ace menjelaskan, bahwa sebelumnya, terdapat 3 zona hijau sebagai pilot project di Bali, yaitu Ubud, Nusa Dua, dan Sanur. Namun saat ini wilayah dengan kondisi aman di Bali semakin meluas, yakni dengan hampir seluruh Bali dengan vaksinasi lengkap, respon masyarakat menjadi lebih baik, disertai dengan aplikasi PeduliLindungi di lokasi wisata dan standarisasi CHSE. (yetede).

Rendahnya tarif atas pajak karbon batasi ruang gerak pemerintah untuk menambah penerimaan negara. Terlebih, pungutan yang dikumpulkan dari emisi karbon akan diprioritaskan untuk menanganan perubahan iklim. Dengan demikian, implementasi pajak karbon yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu secara signifikan membuat fiskal pemerintah lebih leluasa. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30 per kilogran karbon dioksida ekuivalen (CO2e), jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diusulkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp75 per kilogram CO2e.

Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan pengenaan pajak karbon merupakan opsi yang paling menarik bagi pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penerimaan negara. Persoalannya, tarif yang ditentukan dalam UU HPP kurang dan separuh dari yang diajukan pemerintah dalam pembahasan awal UU tersebut. "Tentunya ini akan mengurangi efektivitas intrusmen pajak karbon serta menghasilkan penerimaan negara," ujarnya, Rabu (13/10). Problematika lain dari hal ini adalah penggunaan dana hasil pungutan pemerintah dari emisi karbon yang sebagian besar akan dialokasikan untuk penanganan perubahan iklim.

Menurut dia, pengenaan pada sektor PLTU batu bara diterapkan pada tahap awal karena sejalan dengan pengembangan pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor tersebut. "Perluasan sektor pemajakan pajak karbon dilakukan dengan pentahapan sesuai dengan perkembangan pasar karbon, pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution), kesiapan sektor, dan kondisi ekonomi," jelasnya. Di sisi lain, subjek pajak karbon sejauh ini masih belum diperjelaskan secara terperinci oleh pemerintah. Pasal 13 UU HPP hanya menuliskan bahwa subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/ atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. (yetede)

Perum Bulog bekerja sama dengan Kementerian Pertanian memetakan wilayah produsen jagung untuk persiapan penyerapan komiditas itu. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awalan Iqbal mengatakan perusahaan sudah menggelar survey dalam rangka ketersediaan stok. "Kami sudah melakukan survey. Belum lama ini bersama Kemenko Perekonomian sudah melihat lokasi yang sudah ditunjukkan Kementan," katanya, Rabu (13/10). Menurutnya, pemerintah menugasi Perum Bulog menyerap 30.000 ton jagung lokal. Nantinya, jagung yang diserap bakal menjadi cadangan guna disalurkan ke peternak ayam petelur ketika harga pakan diatas acuan, Iqbal mengatakan perusahaan mulai menyalurkan jagung ke peternak sesuai harga acuan Rp4.500 per kilogram. "Volume yang kami salurkan sekitar 2.000 ton," tambahnya. 

Perum Bulog telah memulai pembangunan fasilitas pengering jagung dan silo di beberapa lokasi sentra produksi jagung. Fasilitas itu diantaranya berlokasi di Gorontalo, Grobogan. Wonogiri, Tuban, Dompu, dan Lampung. Adapun masing-masing unit tersebut memiliki kapasitas pengering 90 ton per hari. Sementara itu, Pemerhati pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Indonesia (AEPI) Khudori menilai tugas penyerapan jagung domestik oleh Perum Bulog untuk stok cadangan pemerintah sulit terealisasi. Alasan, ketersediaan jagung pada akhir tahun menjadi kendala terbesar yang dihadapi perusahaan umum tersebut. Sekalipun perusahaan memeroleh pasokan, dia menyoroti aspek anggaran dalam tugas penyerapan kali ini. Harga jagung cenderung terus naik sejak April 2021. (yetede)

Peningkatan tren permintaan kopi dari jawa Timur untuk pasar luar negeri diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Namun, tingginya harga kargo dan sulitnya mencari kapal pengangkut kopi menjadi ganjalan bagi eskportir untuk memanfaatkan peluang secara maksimal. Sekretaris Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (Gaeki) Jawa Timur Ichwan Nursidik mengatakan permintaan komoditas kopi di luar negeri sudah mulai meningkat apalagi saat ini di Brasil tengah terjadi kekeringan.

Sementara itu, Vietnam yang merupakan salah satu negara eksportir kopi sedang menjalani kebijakan lockdown di sejumlah daerah penghasil kopi. "Kalau kondisi normal ekspor kopi kita  sampai akhir tahun diperkirakan akan meningkat, tetapi saat ini sangat terkendala biaya freight yang mahal dan sulitnya mencari kontainer dan kapal. Hal ini bisa jadi membuat ekspor kita akan sedikit menurun." jelasnya kepada Bisnis, Rabu (13/10).

Volume ekspor kopi secara nasional yang terbanyak tujuannya ke Filipina, Amerika Serikat, Malaysia, Mesir, Italia, Federasi Rusia, disusul Jepang, Jerman, Inggris, India dan negara lainnya. Dalam perkembangan lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pureokerto Samsun Hadi  mengatakan tren minum kopi Indonesia terus meningkat dengan cara meminum kekinian. Sesuai data dari Kementerian Pertanian, lanjut Sansun, konsumsi kopi nasional naik 10%pada 2016 dan periode 2016-2021 tumbuh rata-rata 8% per tahun.

Lebih lanjut, dia mengatakan minum kopi saat sekarang sudah menjadi gaya hidup sehingga masyarakat Purwokerto bisa menikmati kopi yang berkualitas atau enak tanpa harus mendatangi kedai-kedai kopi berlabel internasional di kota-kota besar. "Animo petani untuk menanam kopi sebenarnya sangat tinggi, namun karena petani kopi sebagai produsen tidak menerima manfaat besar dalam menjual hasil tanaman kopinya. Kopi hasil produksi petani di Sulbar masih dihargai dengan harga yang rendah." ujar Direktur Pusat Riset Kopi dan Kakao. (yetede)

Asia Pasific Rayon (APR) berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri fesyen berbahan serat rayon dengan membangun hutan tanaman industri (HTI) terintegrasi dari produk serat rayon, tekstil hingga ekosistem fesyen. Djarot Handoko, Head of Corporate Communications, Asia Pacific Rayon, mengatakan Indonesia dinilai memiliki prospek besar untuk peningkatan nilai tambah kawasan hutan tanaman industri ke industri fesyen berbasis bahan serat rayon yang merupakan model bahan baku berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

"Industri mode ramah lingkungan menjadi tren dunia dan Indonesia punya prospek besar untuk menjadi negara produsen produknya karena kita sudah mulai  mengembangkan HTI terpadu sebagai hulunya. Kami mengembangkan Jakarta  Fashion Hub sebagai salah satu cara untuk membangun ekosistem industri fashion-nya," ujar Djarot dalam acara Webinar RGE Journalist Workshop secara hybird, Rabu (13/10). Menurut Djarot, pakaian berbasis serat rayon makin disukai oleh konsumen karena tidak hanya terkait dengan kualitas tetapi juga sarat dengan isu ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menargetkan kapasitas produksi serat rayon menjadi 1,21 juta ton per tahun pada 2023. Dari tiga produsen serat rayon yang beroperasi di Tanah Air terealisasi produksi serat rayon seberat 724.660 ton pada 2019. Asia Pasific Rayon (APR) sendiri adalah produsen rayon viscose terintegrasi pertama di Asia mulai dari perkebunan hingga serat rayonnya mencapai 240.000 ton dengan basis produksi di Riau.  (yetede)

Di balik pergeseran kebijakan pemerintah yang tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan penerimaan pajak, terdapat fakta yang menunjukkan nilai piutang pajak masih cukup tinggi. Para wajib pajak kini bisa menikmati pelonggaran sanksi administrasi, seiring dengan diresmikannya Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Keringanan sanksi menghampiri mereka yang memiliki kurang bayar pajak, salah satunya untuk jenis Pajak Penghasilan. Mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pekan lalu, diterangkan bahwa sanksi untuk kelalaian bayar para wajib pajak hanya didasarkan pada besaran bunga dari pajak yang kurang bayar.

Akan tetapi, di balik pergeseran kebijakan pemerintah yang tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan penerimaan pajak, terdapat fakta yang menunjukkan nilai piutang pajak masih cukup tinggi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mencatat, total piutang perpajakan pada tahun lalu Rp 101,48 triliun. Nilai piutang perpajakan yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun tentu terasa amat besar di tengah upaya pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19. Terlebih lagi dalam dua tahun ke depan pemerintah mengupayakan untuk menekan defisit anggaran hingga 3 persen produk domestik bruto (PDB).