Partai konservatif yang berkuasa di Jepang meluncurkan platform kampanye pada (12/10). Diantara sasaran utamanya adalah meningkatkan belanja pertahanan, bahkan mungkin hingga dua kali lipat, untuk melawan ancaman dari Tiongkok  dan Korea Utara (Korut). Partai Demokrat Liberal (PDL) yang sudah lama berkuasa, dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) baru Fumio Kishida, berkampanye untuk mempertahankan mayoritasnya di parlemen dalam pemilihan 31 Oktober 2021. Janji-janji yang diumumkan pada Selasa itu termasuk mengatasi pandemi dan bekerja untuk meningkatkan jumlah kelas menengah.

Pihaknya juga menetapkan tujuan kebijakan jangka panjang, termasuk memperluas anggaran pertahanan Jepang melebihi 2% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio ini yang akan membuatnya setara dengan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) jelasnya. Hal ini akan menandai penyimpangan dari tradisi politik Jepang yang membatasi  pengeluaran pertahanan di hanya bawah 1% dari PDB, yang mencapai sekitar US$ 5 trilliun. Kementerian Pertahanan Jepang saat ini meminta sekitar US$ 50 miliar untuk tahun fiskal mendatang dari April 2021.

LDP menyatakan akan terus menekan Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Takaichi menambahkan bahwa pemerintah Jepang secara jangka panjang harus meningkatkan pencegahan, termasuk kemampuan untuk menonaktifkan rudal dari negara-negara musuh. LDP mengatakan akan melanjutkan merivisi dokumen pasifis untuk memperjelas status militer, meskipun partai telah berjuang memenangkan dukungan untuk langkah tersebut. Anggaran militer Jepang telah meningkat dengan mantap tetapi secara bertahap, selama sekitar satu dekade. (yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memutus akses, atau memblokir (take down) sebanyak 4.873 konten/platform teknologi keuangan (Financial Technology Fintech) online yang tersebar diberbagai platform sejak tahun 2018 hingga 10 Oktober 2021.Kemkominfo Johnny G Plate menyampaikan, konten-konten fintech yang diputus aksesnya tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konten tersebar diberbagai platform, aplikasi,media sosial, dan layanan file sharing.

"Kita harapkan, penegakan penegakan hukum di ruang digital seperti ini akan mendorong semakin semaraknya media digital kita lebih untuk mendukung pembangunan ekonomi serta menopang pertumbuhan keuangan nasional kita," ujar Menkominfo, dalam keynoth speech OJK Virtual Innovation Day 2021, Selasa (12/10). Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, pemerintah telah banyak melakukan penindakan penutupan akses terhadap fintech dan entitas penawaran investasi tanpa izin tersebut.

Menkominfo menuturkan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk membangun ekonomi digital. Sebab, jumlah pengguna internetnya mencapai 202,6 juta orang pada Januari 2021. Selain itu, pengguna layanan digital Indonesia tumbuh 37% selama pandemi Covid-19, menurut Google, Temasek, Bain, & Company, tahun 2020. "Sektor jasa keuangan digital yang kehadirannya dapat kita rasakan bersama melalui berbagai layanan financial technology pun turut menunjukkan sektor ekonomi digital secara signifikan," imbuh Jhonny. (yetede)

Adalah penting untuk mengeksplorasi mengenai praktik pembiayaan bank di Indonesia pada sektor kelapa sawit, gambaran pembiayaan bank di Indonesia pada sektor kelapa sawit, kontribusi perbankan dalam pembiayaan yang belum baik dan perlu diperhatikan oleh bank di  Indonesia. Hal itu penting tidak dilakukan untuk meningkatkan daya saing  industri kelapa sawit di Indonesia dan menjadi yang tertinggi daya saingnya di dunia. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank perlu memahami bagaimana signifikan dari potensi  resiko  yang dihadapi debitur/nasabah pada kegiatan proyek perkebunan dan industri kelapa sawit. 

Empat bank nasional telah mempunyai kebijakan kredit/pembiayaan sawit berkelanjutan yang diungkapkan dalam Laporan Berkelanjutan tahun 2017 dan 2018. Keempat bank ini mensyaratkan nasabahnya  untuk sudah/sedang dalam proses sertifikat ISPO dan RSPO. Dalam Pedoman Teknik Bank terkait  Implementasi POJK No51/POJK.3/2017, kedua sertifikasi ini merupakan dokumen resmi yang dapat diacu oleh bank sebagai pendukung untuk meyakini bahwa kredit/pembiayaan yang telah memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan yang telah diratifikasi Indonesia dalam perjanjian internasional.

Disamping itu telah disampaikan juga adanya peningkatan portofolio untuk kredit/pembiayaan perkebunan dan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Penting bagi bank melakukan tindakan pemantauan rutin dan update  terhadap kebijakan ini, agar sesuai dengan konteks  kebijakan maupun pasar yang berlaku. Demikian juga, bank dapat mengembangkan kapasitas internal (salah satu dari keempat bank nasional tersebut telah memiliki jajaran staf yang menguasai perkebunan dan industri kelapa sawit berkelanjutan) maupun meminta saran  ahli dari pihak ketiga yang kredibel. (yetede)

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan geometrik jalan-jalan di Indonesia sebagian besar tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal terebut menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan, selain lemahnya disiplin berkendara, ada hal yang perlu dicermati terkait kecelakaan, yakni geometrik jalan. Jalan-jalan di Indonesia tidak disiapkan sesuai dengan regulasi yang ada. "Jalan, khususnya di tempat terpencil, biasanya dulunya jalan setapak terus jalan kuda kemudian diperlebar untuk lalu lintas yang tidak terlalu padat. Begitu sekarang ramai, itu menyangkut geometrik jalan." jelas Soerjanto dalam Media Rilis KNKT.

Kendati demikian, dia mengakui, untuk pemenuhan geometrik jalan sesuai dengan regulasi sepenuhnya cukuplah berat, karena banyaknya jumlah jalan sehingga butuh biaya yang tidak sedikit. Dia menyebutkan, untuk syarat geometrik biasanya dipenuhi jalan tol. "Kita harus bijak, geometrik yang ada sesuai aturan tidak mungkin semua kelas jalan  bisa dipenuhi," imbuh Seorjanto. Dia menyebutkan, pihaknya  melakukan beberapa upaya guna menekan kecelakaan akibat faktor geometrik jalan, seperti dengan merekomondasikan perbaikan kondisi lejur penyelamat.

Sementara itu, Investigator senior KNKT Achmad Wildan mengungkapkan, sebagian besar jalan di Indonesia bukanlah jalan yang sengaja dibangun, melainkan jalan peninggalan zaman Belanda, jalan tikus, jalan setapak, hingga jalan lingkungan  yang kemudian dilebarkan dan diperkeras sehingga tampak menjadi bagus. Dia mengungkapkan, ada tiga studi kasus kecelakaan lalu lintas  yang disebabkan faktor geometrik jaln. Yakni tabrakan beruntun ruas Jalan Solo-Ngawi, Tikungan Harmoko Musi Banyuasin, dan Tebing Bresi, Sleman. (yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pemberian izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dilakukan secara ketat, khususnya bagi aktivitas yang beresiko tinggi. Hal itu dilakukan guna menjaga kesehatan laut sesuai prinsip ekonomi biru. Direktur Perencanaan Ruang Laut (PRL) KKP Suharyanto mengatakan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sangat concern dengan kesehatan laut (ocean health).Karena itu, segala aktivitas yang mempunyai resiko tinggi. dipastikan baru akan diberikan persetujuan kegiatan di ruang laut apabila aspek kajian analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) sudah clear and clean.

 "Artinya,KKP terhadap lingkungan laut apabila aspek kajian analisa mengenai dampak lingkungan  laut yang nantinya akan dikawal didalam proses kajian  amdal tadi. Kita juga sudah duduk dengan teman-teman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) untuk mengawal kesehatan laut ini," jelas Soeharyanto. Asisten Kementerian KP Bidang Media dan Komunikasi Doni Ismanto menegaskan, komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan laut salah satunya diatur dalam UCK Terkait UU itu KKP mendapat mandat melakukan  tata kelola ruang laut  dan sepanjang tahun ini sudah mengeluarkan empat kebijaksanaan guna mendukung laut Indonesia sehat sesuai prinsip ekonomi biru.

Peneliti Oseanografi dari BRSDM KKP yang juga teknis penilian kajian amdal pusat KLHK Widodo Pranowo mengatakan pentingnya  sinergi yang kuat antara KKP dan KLHK dalam memastikan kegiatan di ruang laut tidak bertentangan  dengan prinsip keberlanjutan. ''KKP dan KLHK itu sudah hand-in-hand, ini sinergitas untuk melihat bagaimanakah kemudian proses-proses yang di amdal yang ada di KLHK ini saling menguatkan. KKP harus mengadvokasi dari sumber dayanya, sementara KLHK ada yang mengeluarkan izin untuk memanfaatkan lingkungan ada juga yang penindakan. Jadi sebetulnya memang diperlukan banyak pihak, karena laut kita sangat luas," jelas Doni Ismanto. (yetede)

Membaiknya kondisi pandemi Covid-19 membuat permintaan terhadap produk-produk kesehatan mulai melandai. Geliat industri jamu di dalam negeri pun lambat laun mereda. Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Dwi Ranny Pertiwi mengatakan sampai dengan Agustus 2021, industri masih mencatatkan pertumbuhan permintaan meski kemudian turun pada bulan berikutnya. Pada tahun lalu, penjualan sempat menurun karena pengetatan pergerakan masyarakat. Kondisi itu berubah pada akhir 2020 hingga 2021 dengan adanya kenaikan permintaan seiring dengan animo akan produk penunjang imunitas. “Pada 2021 mulai naik dan kemudian stabil. Naiknya sekitar 3%—5%. Sekarang agak melandai karena orang banyak yang sudah sehat,” kata Dwi kepada Bisnis, Senin (11/10). Dia mengatakan melonjaknya permintaan jamu karena pandemi sempat memunculkan kelangkaan bahan baku di pasaran. Kini, kendala tersebut sudah mulai teratasi dengan perluasan lahan tanaman obat atau peternakan bagi produsen yang memanfaatkan bahan hewani.

Harga batu bara di pasar internasional yang terus mengukir rekor tertinggi pada tahun ini menjadi momentum bagi perusahaan tambang untuk merealisasikan rencana eksplorasi guna menambah cadangan komoditas tersebut. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai kondisi ini menjadi waktu tepat bagi pengusaha mendongkrak produksi. Seiring dengan hal itu, kegiatan eksplorasi pun perlu dilakukan sebagai penyeimbang. “Harusnya dengan kondisi harga seperti saat ini pelaku usaha bisa merealisasikan rencana eksplorasi mereka,” katanya kepada Bisnis, Senin (11/10). Adapun, bursa ICE Newcastle mencatat harga batu bara di pasar global mencapai US$238,6 per metrik ton pada akhir pekan lalu. Sementara itu, harga batu bara acuan (HBA) di pasar domestik, telah menyentuh US$161,63 per metrik ton pada Oktober 2021 atau yang tertinggi sejak ditetapkan pada 2009.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba pada Bareskrim Polri mengusut temuan transaksi jual beli narkoba senilai Rp120 triliun yang menjadi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Polisi Ahmad Ramadhan mengatakan Bareskrim Polri akan meminta semua data hasil termuan PPATK tersebut. “Sampai saat ini masih proses ya, tetapi sudah bertemu,” ujarnya di Mabes Polri, Senin (11/10). Kepala PPATK Dian Ediana Rae menjelaskan sudah memberikan semua data temuan tersebut kepada Polri dan BNN untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, PPATK dan Bareskrim Polri masih melakukan diskusi untuk membahas temuan itu. “Sebagaimana telah saya jelaskan di Komisi III DPR bahwa mungkin saja terdapat perbedaan cara perhitungan antara aparat penegak hukum dengan PPATK selaku lembaga intelijen keuangan,” katanya. Dian pada wawacara di Podcast Edisi Khusus Menjawab 120 T yang diunggah di kanal YouTube milik PPATK pada Rabu (6/10) menyampaikan bahwa sebelum menyampaikan persoalan rekening tersebut di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, pihaknya telah memberikan informasi terkait itu kepada lembaga terkait.

Tiga Akademis Amerika Serikat (AS) memenangi Hadiah Nobel bidang Ekonomi atas penelitian di pasar tenaga kerja dengan menggunakan eksperimen alami. Menurut juri Nobel, studi observasi ini telah merevolusi penelitian empiris di lapangan. David Card warga Amerika kelahiran Kanada, Joshua Angrist warga Amerika keturunan Israel. dan Guido Ibens warga Amerika kelahiran Belanda mendapat berbagi hadiah karena telah memberikan wawasan baru tentang pasar tenaga kerja serta menunjukkan kesimpulan tentang sebab dan akibat yang dapat ditarik dari eksperimen alami," Demikian pernyataan Komite Nobel dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

Sebagai informasi, Card-yang seorang profesor di Universitas of California di Berkeley-memenangi setengah dari total 10 juta kronor Swedia (US$ 1,1juta) atas karyanya yang fokus pada efek pasar tenaga kerja terhadap upah minimum, imigrasi dan pendidikan. "Kami sekarang tahu bahwa pendapatan orang yang lahir di suatu negara dapat memperoleh manfaat dari imigrasi baru, sementara orang-orang yang berimigrasi sebelumnya beresiko terkena dampak negatif. Kami juga menyadari, bahwa sumber daya di sekolah jauh lebih penting bagi masa depan siswa, kesuksesan pasar tenaga kerja dari pada yang diperkirakan sebelumnya,"demikian tanggapan Komite Nobel.

Komite mengungkapkan, bahwa kerangka kerja yang mereka kembangkan telah diadopsi secara luas oleh para peneliti yang bekerja dengan data observasi. "Dengan mengklarifikasi asumsi yang diperlukan untuk membangun hubungan sebab akibat, kerangka kerja mereka juga telah meningkatkan transparansi dan dengan demikian kredibilitas penelitian empiris," katanya. Menurut Anggota Komite Nobel, Eva Mark, ketiga pemenang telah merevolusi pekerjaan empiris ditengah ekonomi. "Mereka telah menunjukkan bahwa memang mungkin untuk menjawab pertanyaan penting, bahwa ketika tidak mungkin untuk melakukan eksperimen acak," ujarnya kepada wartawan saat mengumumkan pemenang nobel. (yetede)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, pembangunan berketahanan iklim berpotensi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim hingga Rp281,9 triliun dalam jangka waktu 2020 hingga 2024. "Tujuan dari implementasi pembangunan berketahanan iklim yaitu mengurangi resiko bencana yang mengakibatkan kerugian sosial," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam seminar daring Pembangunan Berketahanan Iklim Sebagai Upaya Mengurangi Kerugian Ekonomi Akibat Bahaya Iklim, Senin (11/10). 

Kata Arifin, tanpa upaya intervensi ketahanan iklim, potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat perubahan iklim pada 2020-2024 bisa mencapai Rp544,9 trilliun. Angka itu akan turun menjadi Rp 262,9 triliun apabila bisa dilakukan upaya intervensi ketahanan iklim "Sehingga target pengurangan kerugian ekonomi melalui pembangunan berketahanan iklim yaitu Rp2811,9 triliun, dibagi dalam empat sektor." kata dia.  Pertama yaitu  sektor kelautan dan pesisir sebesar  Rp 179,57 triliun. Kedua yaitu sektor air dengan  target sektoral sebesar Rp 17,77 triliun. Ketiga yaitu sektor pertanian  dengan target sektoral sebesar Rp 61,72 triliun. Keempat yaitu sektor kesehatan  dengan target sektoral sebesar Rp 22,92 triliun.