Grab, superapp terkemuka di Asia Tenggara, dan Mastercard, telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of understanding-MOU)  untuk kerja sama meningkatkan inklusi digital dan keuangan di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Keduanya akan memberikan akses untuk jutaan pekerja informal dan pelaku usaha kecil di paltform Grab. Mereka akan diberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan digital yang dapat menciptakan lebih banyak cara dan peluang pendapatannya.

Menurut laporan platform ekonomi yang baru-baru ini yang belum lama ini diluncurkan oleh Bain dan Tech for Good Institude, kawasan Asia Tenggara perlu fokus dalam meningkatkan kepercayaan dan literasi digital masyarakat untuk mendorong partisipasi ekonomi digital yang lebih besar. Karena itu, kerja sama Grab dan Mastercard bertujuan untuk memberikan akses kepada  masyarakat yang kurang terlayani ke ketrampilan inti digital, keuangan dan bisnis. Mereka akan dibantu agar lebih baik dalam  mengelola keuangan dan bisnisnya, serta berpatisipasi penuh dalam ekonomi digital.

Melalui kerjasama jangka panjang ini Mastercard dan Grab berkomitmen untuk mendukung negara-negara, seperti Indonesia, dalam mewujudkan agenda untuk menciptakan masyarakat yang inklusi secara keuangan dan digital,' tutur Divisoin Presiden Southeast Asia Emerging Markets Mastercard Safdar Khan. Bulan lalu, dengan investasi filantropi awal sebesar US$25 juta dari Mastercard Impact Fun, Mastercard juga telah meluncurkan  Strive, sebuah inisiatif global yang fokus pada penguatan ketahanan keuangan usaha kecil serta mendukung pemulihan dan pertumbuhan. (yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana tengah membangun prasarana pengendali banjir di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Jawa Tengah (Jatenga), diantaranya, dia are Sungai Tuntang di Kabupaten Demak dan Sungai Serang Wulain Drainase (SWD 1 dan 2) di Kabupaten Kudus. Program penataan dan dan normalisasi sungai  tersebut akan memberi manfaat untuk mengurai resiko bencana banjir disebagian wilayah kota/kabupaten yang menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian Provinsi Jateng bagian Utara.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jateng, Sabtu (16/10), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pekerjaan  pengendali banjir di sungai Tuntang di Kabupaten Demak dan sungai SWD 1dan2 Kabupaten Kudus guna memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai rencana tepat mutu dan tepat waktu. "Tapi itu saja belum cukup, karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat." kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (17/10).

Pekerjaan infrastruktur pengendali banjir diantaranya meliputi galian alur, pengerukan penampang sungai,pelebaran alur sungai, pekerja parapet (dinding sungai), pembangunan site pile serta pembangunan pos hidrologi. Kegiatan konstruksi dilaksanakan selama 375 hari kalender sejak mulai kontrak pekerja 17 November 2020 oleh kontraktor PT Marinda-PT Visitama (KSO). Tercatat hingga 15 Oktober 2021, progres fisiknya sudah mencapai 97,26%. Normalisasi sungai dilakukan untuk peningkatan kondisi sungai dan pengendalian daya rusaknya antara lain melalui perkuatan tebing  sungai, galian, dan penggantian pintu air. (yetede)

Mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)  rebound hingga mendongkrak indeks harga saham gabungan (IHSG) ke level 6,633 diakhir pekan lalu, Jum'at (15/10/2021). Sentimen positif yang kini masih menyelimuti para pelaku pasar  bakal mendongkrak Indeks hingga menembus level 7.000 diakhir tahun 2021. Hampir semua disektor BEI mengalami kenaikan indeks , kecuali industri pasar, konsumen nonsiklus, dan properti, Indeks Sektor Properti selama Januari 15 Oktober 2021 minus 8,95%. Pada periode yang sama, IHSG naik 10,94% dan saham-saham berkapitalis besar yang tergabung dalam LQ-45 meningkat  meningkat 3,99%. Lonjakaan tertinggi terjadi pada  saham sama big tech. Indeks Teknologi melonjak 710,64%.

Penjualan rumah  tapak LPKR selama kuartal ketiga 2021 boleh disebut sebagai indikasi kebangkitan real estate dan properti Indonesia pada umumnya. Ada sejumlah faktor yang membuat sektor properti bangkit. Pertama, penanganan pandemi Covid-19 sudah menunjukkan hasil. Sudah lebih dari enam pekan kasus baru Covid melandai. Angka kasus aktif yang sempat di atas 550.000, kini sudah di bawah 20.000 dan positivity rate di bawah 1%. Penduduk Indonesia yang dua kali vaksin sudah mencapai 26%.

Kedua, saat ini terdapat 11 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni. Dari jumlah itu, 7,6 juga adalah backlog atau rumah yang belum dibangun. Sisanya, 2,3 juta adalah rumah tidak layak huni. Kepemilikan rumah di Indonesia baru 84%, lebih rendah dibandingkan India yang sudah mencapai 86,6%. Di DKI Jakarta, homeownership justru baru 46%. PDB per kapita India pada tahun 2020 hanya US$ 1.900, sedangkan PDB per kapita Indonesia di tahun yang sama US$ 3.900. Data ini menunjukkan, prospek bisnis properti di Indonesia sangat cerah.

Ketiga, tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) sudah cukup rendah, yakni di bawah 6%. Dengan bunga KPR yang sudah menurun jauh dari masa sebelum pandemi, masyarakat dipermudah untuk mendapatkan rumah. Perbankan kini berlomba memberikan KPR.

Keempat, pemerintah terus mendorong kemajuan properti. Selain kontribusinya yang mencapai 15% terhadap PDB, pembangunan properti memengaruhi sekitar 170 jenis industri. Setiap pembangunan properti membutuhkan semen, kawat, baja, cat, kaca, dan sebagainya. Untuk menggerakkan ekonomi, sektor properti akan dipacu dengan sejumlah insentif oleh pemerintah.

Kinerja perusahaan sektor properti mulai membaik dan akan terus membaik pada tahun 2022. Sebagai leading indicator, harga saham sektor properti akan terangkat mulai kuartal keempat tahun ini.

Fast Fashion muncul sebagai jawaban permintaan kebutuhan pakaian sesuai dengan tren terkini dengan harga yang terjangkau. Namun, tanpa disadari perkembangan fast fashion  meningkatkan sampah tekstil. Industri ini menekankan waktu produksi cepat serta biaya produksi rendah.  Tren yang silih berganti serta harga yang terjangkau  akhirnya mempengaruhi  pola konsumsi konsumen seringkalai pakaian hanya dipakai beberapakali  saja (single-use purchases) yang mengakibatkan jutaan ton sampah tekstil berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Fungsi pakaian untuk menentukan status sosial telah mempengaruhi industri ritel secara keseluruhan, serta mempertajam kompetisi antara perusahaan ritel. Perusahaan ritel seperti Zara maupun H&M telah mengubah industri fast fashion menjadi bisnis besar. Persaingan ketat perusahaan ritel Internasional untuk selalu menjual produk dengan tren terbaru, secara tidak langsung membuat pemilik brand harus mencari akal untuk bisa menekan biaya produksi.

Semakin rendah biaya produksi, semakin besar kemungkinan untuk bisa menjual dengan harga yang terjangkau Semakin tinggi angka penjualan yang diperoleh,  semakin tinggi pula marjin keberuntungan yang bisa dinikmati.  Walau industri ini mendapat keuntungan fantastis, industri ini tidak terhidar dari permasalahan sampah tekstil, diantaranya tumpukan sampah yang semakin banyak serta potensi polusi polyster terhadap kualitas air, tanah maupun udara. Sampah tekstil merupakan konsekuensi  dari fast fashion. Pengelolaan sampah bukan hanya merupakan  tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan UU Pengelolaan Sampah, dituliskan bahwa setiap komponen baik pemerintah, pelaku usaha sampai  dengan konsumen pemilik tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kembali lagi pada teori ekonomi klasik, penawaran akan ditentukan dari pemintaan konsumen sehingga dapat dilihat besarnya peranan  konsumen dalam mengurangi sampah. (yetede)

Pandemi Covid- 19 mempercepat proses digitalisasi pelayanan di semua bidang, termasuk asuransi. Sejalan dengan itu, literasi digital masyarakat juga mulai membaik.

Direktur dan Chief of Product & Inforce PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife). Hans De Waal di Jakarta Jumat (15/10) lalu, mengatakan, sebelum pandemi pelayanan tatap muka di customer service kantor pusat Manulife Jakarta rata-rata sekitar 100-200 orang per hari. Namun, saat pandemi angka kunjungan ini turun sebesar 50 persen karena konsumen sudah beralih ke pelayanan digital.

Data menunjukkan selama pandemi, Manulife rata-rata mendapatkan email sebanyak 800 buah dan panggilan lewat telepon sekitar 700 panggilan setiap hari. Untuk digitalisasi ini, Manulife diperkirakan telah menginvestasikan dana lebih dari US$ 10 juta.

Pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun UMKM Badan dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beleid ini akan diimplementasikan pada awal tahun 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi UMKM.

Adapun dalam UU HPP bag UMKM yang selama ini membayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga Rp 500 juta setahun.

Setali tiga uang, pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 500 miliar maka tidak perlu membayar PPh sama sekali. Bahkan kebijakan tersebut juga menguntungkan bagi UMKM dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun.

Otoritas meyakini inovasi terhadap layanan keuangan digital dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Terlebih lagi, saat ini layanan keuangan digital terus meningkat seiring masifnya aktivitas digital masyarakat pada masa pandemi.  ”Saat ini terdapat lebih dari 20 jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh 369 penyelenggara tekfin yang diawasi OJK. Akselerasi ini dipicu pola konsumsi dan kehidupan masyarakat yang semakin berorientasi pada layanan digital,” ujar Nurhaida Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat membuka hari kedua gelaran OJK Innovation Day 2021, Selasa(12/10/20.

Langkah OJK diawali dengan mengeluarkan Peta Jalan Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024 yang berisi tentang strategi, regulasi, dan supervisi yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan industri keuangan digital di Indonesia. Untuk sektor perbankan, OJK juga telah menyiapkan Peta Jalan Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025 dan Peta Jalan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menambahkan, modal pembangunan ekonomi digital di Indonesia didukung pengguna internet yang mencapai 202,6 juta orang per Januari 2021. Menurut dia, selama pandemi Covid-19, pengguna layanan digital di Indonesia naik 37 persen. Pemerintah memperkirakan valuasi ekonomi digital Indonesia ke depan akan terus meningkat mencapai 124 miliar dollar AS pada 2025 dan menjadi 315,5 miliar dollar AS pada 2030.

Pemerintah akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada wajib pajak pada 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Agenda pegampunan pajak ini, diklaim bisa menambah aliran investasi ke Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan salah satu tujuan PPS yakni untuk meningkatkan investasi. Ini tercermin dalam pengenaan tarif PPh final yang lebih rendah atas pengungkapan harta ditujukan untuk aset yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN), sektor hilirisasi atau juga renewable energy. Selain itu, PPS juga menawarkan kepada wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri untuk membawanya ke Indonesia dan ditanamkan dalam instrument investasi yang akan ditentukan oleh pemerintah. Dana repatriasi PPS ini dinilai juga akan meningkatkan aliran modal ke dalam negeri, 

Kementerian Perhubungan (Kemnehub) menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait bandara perairan guna  mendukung sektor pariwisata nasional. Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan sehingga seaplane atau pesawat apung dengan prasarananya berupa bandara perairan, sangat potensial dikembangkan untuk menjadi moda transportasi antar pulau, khususnya dalam meningkatan pariwisata. "Pembangunan bandara udara perairan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif transportasi serta dapat meningkatkan nilai tambah dari kegiatan pariwisata," kata Menhub Budi dalam Public Expo, Jumat (15/10).

Dia mengungkapkan, saat ini pengaturan ransportasi pesawat apung dan bandara perairan di Indonesia masih sangat umum, bahkan terbilang minim.Hal tersbeut karena masih mengacu  pada peraturan di bidang transportasi udara saja. Sedangkan, pesawat apung dan bandara  perairan dalam praktiknya  juga berkaitan dengan sektor perhubungan laut. "Terima kasih pada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan konsep RPP Bandar Udara Perairan," jelas Menhub. Lebih jauh, dia menyampaikan, dalam pengembangan bandara perairan kedepanpun harus di kaji dari segi pembiayaannya.

"Bandar udara perairan di Indonesia bukan hal yang mudah. Butuh skema pendanaan kreatif dan harus kita berikan suatu rekomendasi," ucap Budi. Sementara itu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umar Aris mengungkapkan, pihaknya bersama Universitas Gadjah Mada menyusun RPP bandara perairan ini. RPP itu kini sedang dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan secara konperhensif. "Kajian ini respon dari fenomena perkembangan meningkatknya permintaan transportasi water to water atau water to land  melalui penggunaan pesawat apung. (yetede)

Pemerintah telah menetapkan pajak karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara senilai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e), untuk menekan emisi karbon di Indonesia. Kita memandang kebijakan pajak karbon ini merupakan terobosan yang baik dalam upaya mencapai target pengurangan emisi karbon. Namun, laiknya kebijakan baru, masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dari sisi tarif pajak karbon misalnya, penetapan Rp30 per kilogram CO2e boleh jadi merupakan langkah kompromi pemerintah dengan pelaku industri batu bara guna menghindari kenaikan harga listrik di tingkat konsumen. Sebelumnya dalam draf UU tersebut, tarif pajak karbon disiapkan sebesar Rp75 per kilogram CO2e. Dengan penetapan Rp30 per kg CO2e, tarif pajak karbon di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang memiliki tarif US$3,71 per ton C02e atau US$0,0040 per kilogram C02e atau sekitar Rp56,89 per kg CO2e.