Pembayaran tunjangan sertifikasi guru langsung ke rekening guru tiap bulan diyakini merupakan  terobosan yang akan meningkatkan kesejahteraan guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 13 Maret 2025 tersebut (Kompas, 14/3/2025) memberikan kepastian bagi guru untuk menerima tunjangan yang menjadi hak mereka setiap bulan. Selama ini, tunjangan profesi dibayarkan setiap tiga bulan sekali, itu pun kalau lancar. Ada beberapa kasus, pembayaran tunjangan profesi guru oleh pemda, melalui rekening umum kas daerah, tidak selalu lancar. Tunjangan profesi diberikan kepada para guru, baik guru ASN maupun non-ASN, yang sudah memperoleh sertifikasi guru. Hingga kini ada 1,8 juta guru bersertifikasi, sebanyak 392.802 di antaranya merupakan guru non-ASN.

Tunjangan sertifikasi untuk guru ASN yang sebesar satu kali gaji pokok akan ditransfer pemda dan tunjangan sertifikasi untuk guru non-ASN sebesar Rp 2 juta akan ditransfer Kemendikdasmen. Kelancaran pembayaran tunjangan guru tersebut bergantung hasil verifikasi dan validasi guru, termasuk validasi rekening guru. Gerak cepat pemda menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi tersebut akan menentukan kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru tersebut perlu diikuti langkah lainnya agar terobosan kebijakan tersebut tak memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara guru bersertifikasi dan yang belum.

Hingga kini masih ada sekitar 1,6 juta guru belum bersertifikasi (Kompas.id, 16/2/2025). Perlu terobosan kebijakan untuk membantu guru yang belum bersertifikasi. Pendidikan profesi guru (PPG), syarat untuk mendapat sertifikat pendidik, dibatasi kuota. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini semakin membatasi kuota PPG. Meski hanya merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan kesejahteraan guru, tunjangan guru merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru yang baik diyakini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas guru, dan ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan. (Yoga)

Dua pekan jelang Idul Fitri, tingkat pemesanan hotel dan paket perjalanan dalam negeri kurang bergeliat. Trennya justru melambat dibanding Lebaran tahun lalu. Momentum Lebaran kali ini dikhawatirkan tidak optimal di tengah lesunya kondisi ekonomi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai, tingkat pemesanan hotel pada momen Lebaran kali ini justru lebih lambat dibanding tahun lalu. Padahal, saat ini sudah tepat dua minggu sebelum perayaan Lebaran. ”Okupansi hotel (hari ini) masih jelek, rata-rata 20 %. Untuk Lebaran, kami belum tahu, masih belum kelihatan. Intinya, untuk daerah tujuan pemudik dihitung H-14, memang lebih lambat dibanding tahun lalu,” tutur Hariyadi, Minggu (16/3).

Tahun lalu, dari 100 kamar yang tersedia, pihak hotel sudah mengantongi kepastian reservasi 50 kamar atau setengah kapasitas pada H-14 Lebaran. Saat ini, ada penurunan tren tingkat reservasi sekitar 30 %. “Harapannya, mendekati hari H, sekitar H-5 atau H-3 itu (tren) naik, hotel bisa picking up,” kata Hariyadi yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Hariyadi tetap meyakini tren semasa musim puncak (peak season) akan tetap lebih tinggi dibanding masa normal. Ia memprediksi tingkat keterisian hotel akan mencapai 80-100 %, seperti Lebaran tahun lalu, bergantung pada hotel favorit dan lokasinya. Menurut Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah, tren perjalanan saat Lebaran mendatang menyusut tipis, karena kondisi daya beli masyarakat yang masih lesu.

Kendati penurunan harga tiket pesawat sedikit mendongkrak animo masyarakat, efeknya tidak terlalu besar. Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengatakan, ia sedikit kecewa karena diskon tiket domestik Lebaran baru diumumkan sebulan sebelum Lebaran. Padahal, jika diumumkan sejak jauh hari, efeknya akan lebih baik. ”Kami jualan (tiket pesawat dan paket perjalanan) dari Agustus-September tahun lalu (2024). Kalau (harga tiket) diturunkan dari tahun lalu, akan lebih baik lagi. Supaya mengalihkan traveler yang ke luar negeri menjadi ke dalam negeri,” ujar Pauline. (Yoga)

Pengunjung terlihat mengerumuni kios kue kering Satu Hati di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, untuk membeli kue kering yang akan disuguhkan kepada tamu saat Lebaran, Sabtu (15/3/2025). Sebulan terakhir menjelang Lebaran penjualan kue kering laris manis, dalam sehari Satu Hati mampu menjual sekitar 3 kuintal berbagai jenis kue kering  dengan rentang harga Rp 60.000-Rp 185.000 per kilogram. (Yoga)

Menjelang Idul Fitri, THR menjadi berkah tahunan yang dinanti pekerja. Tahun ini, pengemudi dan kurir daring turut mendapat bonus hari raya. Namun, sebagian buruh pabrik masih luput. THR digunakan untuk mudik, perayaan, dan tabungan. “Sebagian THR tahun ini dialokasikan untuk orangtua, saudara, dan keperluan saat mudik ke Blitar, termasuk bekal perjalanan pulang ke Jakarta. Sisanya ditabung, baik dalam bentuk tunai maupun reksa dana. Meski tak banyak, penting menyisihkan sebagian THR untuk tabungan,” ujar Rikha Khulafaurus (36) ASN di Jakarta

Menurut Sri Rahmawati (46), Buruh Garmen dan Pengurus FSBPI Sukapura, Jakut, “Bagi buruh, THR penting untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Sayangnya, tiap tahun masih ada buruh yang terlambat atau bahkan tidak menerima THR. Saya berharap pemerintah lebih tegas mengawasi perusahaan agar pembayaran THR tepat waktu, terutama tahun ini yang sudah ada indikasi keterlambatan, yang bisa berdampak pada daya beli buruh.

“Saya baru tahu dari teman bahwa mitra Grab bisa mendapat bonus hari raya (BHR). Syaratnya cukup berat, seperti menyelesaikan 250 order dalam sebulan, bekerja 9 jam sehari, pencapaian 90, rating baik, dan tidak melanggar kode etik. Jadi, saya harus berusaha mencapai target itu jika ingin mendapat BHR. Jika berhasil, bonusnya bisa membantu biaya servis motor dan kebutuhan hidup,” ujar Onta (37), Pengojek Daring asal Kota Tangerang, Banten. (Yoga)

Penolakan terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) muncul dari Merauke, Papua Selatan. Perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal sejumlah daerah yang terdampak proyek warisan Presiden Jokowi mendeklarasikan penghentian PSN yang dianggap mengorbankan rakyat. Koordinator Solidaritas Merauke, Franky Samperante, Sabtu (15/3) mengatakan, deklarasi ini merupakan hasil pertemuan Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Merauke. Selama empat hari, 250 warga masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terdampak PSN serta berbagai organisasi masyarakat sipil bertemu untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi. Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek food estate (lumbung pangan) Sumut, Kalteng, Keerom (Papua), serta Merauke dan Mappi (Papua Selatan).

Selain itu, juga datang perwakilan korban proyek Rempang Eco City di Kepri, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim dan proyek geotermal atau panas bumi Poco Leok di NTT. ”Kami menuntut penghentian total PSN serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang mengorbankan rakyat,” demikian petikan deklarasi yang disepakati. Pelaku kejahatan negara dan korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional. Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, yang hadir dalam deklarasi, mengatakan, pada 2020-2023, lembaganya menerima 114 kasus aduan terkait PSN yang diduga kuat melanggar HAM dalam berbagai bentuk. Komnas HAM juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait. Franky Samperante menyebutkan, deklarasi ini menjadi awal untuk melawan PSN yang justru mengancam kehidupan dan ruang hidup masyarakat. (Yoga)

Guna mengurangi kepadatan selama masa Lebaran 2025, sejumlah kementerian memperpanjang kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), hingga 8 April 2025. Pemerintah memberikan fleksibilitas WFA bagi ASN. Dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB No 2 Tahun 2025, ASN dapat melaksanakan WFA empat hari, yaitu 24-27 Maret. Kementhub mengusulkan untuk memperpanjang WFA sekaligus work from home (WFH) agar arus balik dapat terurai, seperti saat mudik. Permintaan belum diajukan, tetapi setidaknya dua kementerian telah memperpanjang WFA hingga 8 April.

”Sejauh ini, WFH waktu kembali belum kami ajukan, tetapi dari Kemendikdasmen sudah menerapkan sampai 8 April. Kemudian juga serupa dengan Kementerian BUMN,” kata Menhub, Dudy Purwagandhi saat konferensi pers seusai rapat koordinasi angkutan Lebaran 2025 di Jakarta, Jumat (14/3). Kementrian PAN dan RB, belum memberlakukan WFA/WFH saat arus balik. Namun, setidaknya arus balik diperkirakan dapat terurai karena pemberian diskon tarif tol. Pemberian diskon tersebut diharapkan mendorong para pemudik kembali lebih awal ke Jakarta dan ke daerah asal masing-masing. Sejauh ini pemerintah menetapkan diskon 20 % untuk tarif tol. Kebijakan itu berlaku empat hari saat arus mudik, yakni 24-27 Maret. Saat arus balik, aturan itu juga berlaku dua hari pada 8-9 April. (Yoga)

Untuk menambal penurunan signifikan dalam penerimaan pajak pada awal tahun ini, Kemenkeu menyasar 2.000 wajib pajak demi mengoptimalkan penerimaan negara pada 2025. Namun, upaya ini hanya dinilai sebagai solusi parsial jika tanpa diimbangi dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara komprehensif. Wakil Menkeu, Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2025, di Jakarta, Kamis (13/3) mengatakan, salah satu langkah untuk mengurangi selisih penerimaan pajak adalah dengan mengoptimalkan sumber lain melalui transformasi program bersama (joint program).

”(Program) ini dilakukan oleh eselon satu Kemenkeu. Ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang sudah diidentifikasi, kemudian akan dianalisis, dilakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen,” ujarnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti menyebut, 2.000 wajib pajak yang disebutkan oleh Wamenkeu adalah campuran wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai, langkah pengawasan yang berfokus pada 2.000 wajib pajak yang sudah teridentifikasi memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas penurunan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada Februari 2025 tercatat Rp 187,8 triliun atau terealisasi 8,6 % dari target APBN 2025, anjlok 30,19 % dibanding penerimaan pajak tahun lalu, yakni Rp 269,02 triliun atau 13,53 % dari target APBN 2024. (Yoga)

Setelah drama penundaan, Menkeu memaparkan kinerja APBN Januari-Februari 2025 yang memicu kekhawatiran baru, karena menunjukkan anomaly, dimana defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun. Defisit per 28 Februari 2025 tercatat Rp 31,2 triliun atau 0,13 % dari produk domestik bruto (PDB) melebar dari Rp 23,5 triliun (0,10 % PDB) per Januari 2025 dan dikhawatirkan terus membengkak dengan adanya berbagai program populis pemerintah yang semua membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN. Pendapatan negara Januari-Februari tercatat Rp 316,9 triliun (10,5 % target penerimaan 2025) turun 20,8 % dari periode sama 2024. Sementara realisasi belanjaRp 348,1 triliun atau 9,6 % dari total rencana belanja 2025. Penerimaan pajak per Februari 2025 Rp 187,8 triliun, anjlok 30,2 % dibanding Februari 2024.

Realisasi penerimaan PPN Januari 2025 anjlok 92,75 % (yoy), sementara PPh Badan dan PPh 21 anjlok 77,14 % dan 43,64 %. Dampak melemahnya harga komoditas, pembatalan PPN 12 %, mekanisme baru tarif efektif rata-rata PPh 21, dan penerapan sistem perpajakan baru, Coretax, yang bermasalah menjadi penyebab penerimaan pajak jeblok. Menkeu mengatakan defisit ini masih dalam target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 % PDB. Untuk menutup defisit ini, selama dua bulan pertama 2025 pemerintah sudah membuat utang baru Rp 438,1 triliun atau 35,7 % dari total rencana utang Rp 775,9 triliun pada 2025. Serangkaian program populis pemerintah, yang sifatnya lebih politis ketimbang ekonomis dikhawatirkan bisa mengancam pertumbuhan ekonomi jika tidak didukung strategi dan basis fiskal yang kuat.

Dua kali penundaan pengumuman kinerja APBN di era Prabowo (Oktober 2024 dan Januari 2025) sempat memunculkan tanda tanya terkait transparansi kinerja keuangan negara dan kredibilitas fiskal. Di tengah distrust publik yang tinggi, setiap langkah yang ditempuh pemerintah dicurigai dan dikritisi serta memengaruhi sentimen investor di pasar. Kondisi ini bisa menyebabkan persepsi risiko Indonesia meningkat dan berimbas makin tingginya imbal hasil surat utang atau cost of fund untuk pembiayaan defisit APBN. Diperlukan langkah-langkah kredibel, termasuk manajemen fiskal yang solid, untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik. (Yoga)

Situasi perekonomian digelayuti ketidakpastian. Arah kebijakan rezim baru pemerintahan AS memicu gejolak geopolitik global. Kondisi ekonomi domestik juga menunjukkan kerentanannya. Di sektor keuangan, misalnya, nilai tukar rupiah dan pasar saham dalam satu momentum kompak terjerembap akibat hengkangnya investor asing dari pasar keuangan domestik. Selain karena dampak situasi global, mereka juga mengalihkan aset investasinya lantaran ragu dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan fiskal ke depan. Pada 28 Februari 2025, rupiah menyentuh titik pelemahan terdalamnya sejak 2020, yakni ke level Rp 16.575 per USD atau terdepresiasi 2,58 % secara tahun kalender berjalan. Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) amblas ke level 6.300 atau terendah sejak 2021.

Di tengah gejolak tersebut, masyarakat turut menghadapi kenaikan harga barang-barang dari tahun ke tahun. Meski laju inflasi beberapa tahun terakhir terjaga di kisaran 1,5-3,5 %, kenaikan biaya hidup kian menggerus dompet masyarakat hingga muncul istilah makan tabungan. Kelas menengah bawah menjadi kelompok paling riskan terdampak berbagai gejolak ekonomi yang tengah terjadi. Dengan kemampuan finansial yang memadai di atas kelompok miskin, mereka tidak menerima bantuan sosial pemerintah. Namun, itu sekadar pas-pasan sehingga rentan tergelincir turun kelas. Agar masyarakat kelas menengah tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mulai dari mengatur keuangan hingga memilih instrumen investasi, sebagai antisipasi terhadap berbagai risiko ke depan.

Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, sementara penghasilan cenderung jalan di tempat, penting bagi warga kelas menengah untuk mengelola pengeluarannya. Mulai dari mengidentifikasi pengeluaran rutin sehari-hari, untuk kebutuhan, keinginan, dan untuk ditabung.  Dimana 10-20 % dari total penghasilan dapat dialokasikan untuk ditabung, untuk dana darurat, serta untuk berinvestasi. Head of Deposit and Wealth Management UOB Indonesia, Vera Margaret berpendapat, dibutuhkan juga kesadaran menahan keinginan untuk sesuatu yang lebih penting. Tidak mengherankan jika belakangan muncul gerakan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong gaya hidup minimalis (no buy challange) yang mulai populer, pada 2025. (Yoga)

Pelemahan pasar saham saat ini memberikan tantangan bagi saham-saham yang baru melakukan penawaran saham perdana atau IPO di 2025. Meskipun kondisi pasar melemahkan aktivitas IPO, sejumlah perusahaan beraset besar tetap percaya diri mencari pendanaan di bursa. Sebanyak 10 emiten baru mewarnai pasar modal Indonesia sejak awal tahun sampai 15 Maret 2025. Sepuluh perusahaan itu mampu menghimpun dana dari IPO sebesar Rp 3,88 triliun. Di antara mereka, ada dua perusahaan yang mampu menggalang dana jumbo, yakni PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), masing-masing Rp 0,62 triliun dan Rp 2,3 triliun.

Pengamat pasar modal Alfred Nainggolan, Jumat (14/3) di Jakarta, menilai, terjadi tren penurunan jumlah korporasi yang melakukan IPO. Jumlah pencatatan saham baru dan penghimpunan dana IPO jauh lebih besar pada periode sama di 2024 dengan 19 perusahaan yang mampu menghimpun dana hingga Rp 3,4 triliun. Bahkan, pada 2023 lebih banyak lagi, dengan 27 perusahaan yang mampu menggalang dana Rp 12,4 triliun. Saat ini, menurut dia, memang bukan momentum positif untuk IPO karena pasar saham tengah berada di tren penurunan atau bearish. Namun, kondisi ini tidak mengurungkan niat perusahaan beraset besar untuk melanjutkan penawaran saham perdana di pasar modal.

Data BEI per akhir Februari menunjukkan, ada 24 perusahaan yang mengantre untuk melantai di bursa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perusahaan beraset besar atau di atas Rp 250 miliar. Alfred menilai, IPO saat ini tidak terlalu menantang bagi perusahaan beraset besar karena mereka punya kemampuan lebih besar untuk mengapitalisasi pasar dan memperoleh dana. Hal ini akan sejalan dengan valuasi dan tingginya harga IPO mereka. ”Selain itu, perusahaan yang sudah memiliki anchor investor saat IPO tidak terlalu mempertimbangkan kondisi pasar mengingat sudah ada kesepakatan dalam penyerapannya,” kata Alfred. (Yoga)