Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) merencanakan ekspansi bisnis, pengembangan layanan pelanggan, dan transforma-si digital pada tahun ini. Langkah strategis ini diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan kinerjanya. Tugu Insurance secara agresif melakukan berbagai strategi jitu. Manajemen Tugu Insurance berkomitmen mengelola risiko dengan tepat, mengoptimalkan kerja sama dengan mitra bisnis diberbagai sektor andalan, dan melakukan penetrasi aktif melalui berbagai distribution channel baru. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar agar perusahaan dapat terus bertumbuh dan menunjukkan kinerja terbaiknya.

Di sisi layanan (services), Tugu Insurance terus memperkuat strategi pemberian layanannya kepada para pelanggan. Berbagai upaya pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan, serta melakukan transformasi digital dengan tujuan dapat memberi kepuasan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Penerapan strategi tersebut menunjukkan tren positif terhadap kinerja emiten asuransi berkode TUGU. “Pertumbuhan ini ditandai dengan laporan keuangan yang positif sejak awal tahun dengan perolehan laba (parent only termasuk unit usaha syariah) Rp 46,02 miliar di Januari 2025. Raihan ini melonjak 363% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Peningkatan laba tersebut belum termasuk laba anak usaha inti, yang ditopang oleh pendapatan top line," tulis manajemen Tugu Insurance, akhir pekan lalu. (Yetede)

Surplus neraca perdagangan diperkirakan berlanjut Februari 2025, namun menyusut dibanding bulan sebelumnya, karena harga komoditas sedang mengalami moderasi yang mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Berdasar data BPS, neraca perdagangan surplus US$3,45 miliar pada Januari 2025. BPS akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Februari 2025 pada hari ini, Senin (17/3/2025). Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang memprediksi surplus neraca perdagangan akan menurun menjadi US$ 3,16 miliar, ditopang oleh ekspor yang tumbuh 9,1% secara tahunan (year on year/yoy), terutama dari komoditas minyak kelapa sawit dan batu bara, yang masíh mendapat dukungan harga cukup kuat di pasar global. Impor diperkirakan kontraksi 3,2% (yoy), seiring efisiensi anggaran pemerintah, perlambatan proyek infrastruktur, serta pelemahan harga minyak dunia yang mengurangi beban impor energi.

"Neraca perdagangan diperkirakan tetap surplus US$ 3,16 miliar pada Februari 2025. Hal ini menunjukkan ketahanan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global,” jelas Hosianna, Minggu (16/7/2025). Dia menilai laju ekspor Indonesia masih cukup tangguh meskipun sedang berhadapan dengan ketidakpastian global. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Febru-ari 2025 akan menyempit, didorong stabilisasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi China. Ekspor pada Februari 2025 diperkirakan mengalami kontraksi secara bulanan, namun tetap bertahan. (Yetede)

Tren penurunan penerimaan pajak awal tahun ini dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kelangsungan fiskal. Resiko fiskal akan meningkat bila pemerintah tidak segera memperbaiki strategi perpajakan dan pengelolaan belanja. Di sisi lain, mengandalkan utang untuk menutup defisit hanya akan menambah beban di masa depan. APBN mencatatkan defisit pada dua bulanpertama tahun 2025. Sebelumnya, defisit di awal tahun terjadi pada 2021, setelah itu kinerja APBN selalu dimulai dengan tren surplus pada awal tahun. "Kinerja APBN pada dua bulan pertama di tahun 2022, 2023, dan 2024 justru mengalami surplus. Kondisi defisit saat baru 2 bulan, tahun ini jelas bukan pertanda baik bagi kondisi fiskal." jelas ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, Minggu (16/3/2025).

Kondisi defisit ini disebabkan oleh kondisi pendapatan negara yang jeblok hingga 20,85% pada akhir Februari 2025. Kemenkeu melaporkan, APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun per 28 Februari 2025 atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB), karena pendapatan negara Rp 316,9 triliun dan belanja negara Rp 348,1 triliun. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. "Ini menjadi peringatan, karena kondisi setahunnya akan cukup berat. Dengan demikian, upaya mencegah defisit tidak melebar akan lebeih mengendalikan pengendalian belanja,” terang Awali. (Yetede)

Asian Agri dan Apical optimistis mencapai 100% target keberlanjutan di 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Asian Agri melalui Asian Agri 2030 di antaranya menyertifikasi semua petani mitra dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di 2025. Sedangkan Apical lewat Apical 2030, mendorong para petani memiliki pendapatan alternatif, seperti budi daya madu Trigona di Aceh Singkil dan kakao di Kutai Timur. Johan Kurniawan, Director of Corporate Affairs RGE Palm Business, mempertegas komitmen keberlanjutan Asian Agri dan Apical selaras dengan pedoman pada Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDGs) yang diimplementasikan dengan berpegang pada filosofi usaha RGE. Filosofi RGE adalah SCs, yakni Good for Community, Country, Climate, Customer, dan Company.

Melalui Asian Agri 2030 dan Apical 2030, kedua perusahaan itu berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap iklim, lingkungan,dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan," ungkap Johan saat bukapuasa bersama dan temu media di Jakarta, Jumat (14/03/2025) dalam rangka pemaparan perkembangan komitmen berkelanjutan kedua perusahaan yakni Asian Agri 2030 dan Apical 2030 setelah diluncurkan di 2022. Johan menyampaikan, nilai strategis komoditas sawit merupakan elemen kunci perekonomian nasional, mulai dari kontribusi devisa hingga penyedia lapangan kerja. Keberadaan industri sawit merupakan bagian integral upaya peningkatan kesejahteraan petani rakyat khususnya yang tergabung dalam program kemitraan dan intiplasma. (Yetede)

Mentan, Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga gabah di tingkat petani agar mereka mendapat keuntungan layak, dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di petani dan meningkatkan penyerapan gabah oleh Perum Bulog guna mencegah anjloknya harga saat musim panen. "Petani kita bahagia di musim panen sekarang, ini kebahagiaan pemerintah khususnya Bapak Presiden Prabowo, mudah-mudahan berlanjut terus. Dan harga ini dikawal sampai tingkat bawah, terima kasih kepada Bulog sudah mengawal sampai kebawah," ungkap Mentan saat panen dan serap gabah di Gresik, Jatim pada 14 Maret 2025.

"Alhamdulillah kita senang mendengar suara petani yang berterima kasihsetinggi-tingginya kepada Ba-pak Presiden, pupuknya sudahterpenuhi, harganya kita lihat langsung Rp 6.500 per kg. Itu akan mengangkat ekonomi mereka, kesejahteraan petani kita," jelas Mentan. Pemerintah akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan petani, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga berbagai kebutuhan lainnya. Dengan dukungan sarana dan prasarana pertanian tersebut, diharapkan dapat mendongkrak produksi padi nasional. (Yetede)

PT Rajawali Nusindondo (RN) anak perusahaan Holding BUMN Pangan ID Food, mendorong peningkatan distribusi stok minyak goreng (migor) sesuai harga eceran tertinggi (HET) demi menjaga pasokan komoditas itu di pasaran. Langkan tersebut dilakukan RN melahul operasi pasar pangan murah (OPPM) di sejumlah lokasi.

Sekretaris Korporasi RN, Sofyan Effendi menjelaskan, demi mendukung ketersediaan dan stabilisasi harga migor selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Lebaran 2025, RN meningkatkan OPPM. Dalam operasi pasar itu, RN menjual migor Rp 14 500 per liter kepada pengecer. Upaya RN mendorong pendistribusian migor dengan harga sesuai HET bertujuan menjaga stabilisasi harga komoditas tersebut di tingkat konsumen. (Yetede)

Para investor merasa sedikit lega dengan pendekatan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) yang memutuskan menunggu dan melihat perkembangan menyusul agresivitas Presiden AS, Donald Trump dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tarifnya. Sejak kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari 2025, kebijakan tarif Trump membuat pasar saham ketakutan dan merusak kepercayaan konsumen serta pelaku usaha. Menghadapi realitas baru itu, para investor berusaha menyeimbangkan harapan akan agenda-agenda probisnis, deregulasi, dan pajak yang lebih rendah, dengan ketakutan akan perang dagang dan potensi resesi ekonomi.

Sementara para pembuat kebijakan di bank sentral AS mengisyaratkan sikap hati-hati. Usai pertemuan kebijakan dua hari, pada Rabu (19/03) siang waktu setempat, The Fed mempertahankan suku bunga acuan, tetapi mengakui bahwa risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi telah naik. Keputusan The Fed ini tetap memberi ketidakpastian bagi para pelaku pasar. Sementara pemangkasan suku bunga secara umum akan membantu perekonomian, khususnya dalam situasi perang tarif Trump sekarang. Namun, kelegaan yang ditunjukkan pasar finansial adalah karena The Fed juga mempertahankan perkiraan untuk memangkas suku bunga acuan, setidaknya sebanyak dua kali tahun ini.

Hanya saja, bank sentral tetap ragu memperkirakan lonjakan inflasi apakah bertahan lama atau ekonomi akan terpukul secara signifikan akibat tarif Trump. Gubernur The Fed, Jerome Powell dalam konferensi pers menekankan bahwa ketidakpastian masih tinggi. “The Fed menyesuaikan dengan risiko-risiko ekonomi," kata Josh Emanuel, kepala investasi di Wilshire, seperti dikutip Reuters, Kamis (20/03/2025). Selepas keputusan The Fed itu, pasar berjangka di AS pada Rabu menunjukkan para investor memperkirakan penurunan suku bunga acuan sebesar 68 basis poin tahun ini, naik dari 56 basis poin atau lebih dari dua kali penurunan sebesar 25 basis poin, pada hari sebelum The Fed mengeluarkan keputusannya. (Yetede)

Premanisme berjenjang yang menyasar sektor industri diduga melibatkan ormas hingga aparat. Mereka menekan pelaku usaha lewat surat rekomendasi, permohonan audiensi, hingga berunjuk rasa mengepung pabrik dengan mobilisasi massa. Situasi ini membuat pelaku usaha tergencet. Dan tak leluasa menjalankan bisnisnya. Tak jarang terjadi keributan jika pelaku usaha tak mematuhi tuntutan mereka. Ironisnya, sebagian aparat diduga bermain di air keruh dengan mencari-cari kesalahan pelaku usaha. Tim Investigasi Kompas menemukan fakta ini di Jabar dan Banten selama Januari-Februari 2025. Awal Februari lalu, LA, manajer perusahaan asing di Karawang, Jabar, mengeluarkan setumpuk surat, mulai dari permintaan audiensi hingga pemberitahuan unjuk rasa, yang berasal dari ormas, LSM, dan karang taruna. Surat-surat itu juga berisi permintaan mengelola limbah perusahaan, yaitu potongan besi yang bernilai ekonomi tinggi.

Masalahnya, perusahaan ini sudah bekerja sama dengan vendor pengelola limbah lain. ”Kami mau bangun pabrik baru. Mereka ingin jadi pengelola limbah untuk pabrik yang akan dibuat. Kami masih menggunakan vendor yang sebelumnya untuk pabrik baru karena lokasinya masih satu atap dengan pabrik saat ini,” ujar LA. Perusahaan didemo ormas pada Desember 2024 yang membuat resah investornya dari negara di Asia Timur, menyangkut rencana pembangunan pabrik baru bernilai ratusan miliar rupiah. Untuk meyakinkan situasi masih terkendali, LA mendatangi investor di negara asalnya. LA kemudian bersurat ke Presiden Prabowo tanggal 21 Desember 2024. Isinya, ”memohon perlindungan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi”. Beberapa hari setelah surat dikirim, pejabat dari Mabes Polri mendatangi perusahaan LA. Pejabat Polri itu juga bertemu dengan beberapa pihak, termasuk kepolisian setempat.

Dari bukti percakapan antara pejabat Mabes Polri dan LA didapat kesimpulan, ”Kepolisian setempat kalah sama premanisme, ada kemungkinan oknum kepolisian terlibat mengganggu pelaku usaha.” Indikasi ketidakmampuan polisi membendung premanisme di Karawang tergambar di lapangan. Polisi terindikasi tebang pilih menangani unjuk rasa di perusahaan, khususnya di kawasan industri berstatus obyek vital nasional. Untuk perusahaan LA yang mendapat ”atensi dari Istana”, Kapolres Karawang menyurati ormas di daerah itu dan meminta membatalkan unjuk rasa. Alasannya, perusahaan berada di kawasan industri yang berstatus obyek vital nasional, merujuk UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengecualikan obyek vital nasional sebagai lokasi unjuk rasa.

”Surat sakti” yang ditandatangani Kasat Intelijen dan Keamanan Polres Karawang, Ajun Komisaris Agustana Eka Kusuma ini efektif. Perusahaan LA tak lagi diganggu ormas hingga kini. Namun, perusahaan lain yang juga berlokasi di sekitar kawasan itu tetap dikepung massa. Contohnya, unjuk rasa ormas di depan sebuah pabrik pada akhir Januari 2025. Sekitar 100 orang berpakaian hitam hendak memblokade akses keluar-masuk ke pabrik itu. Ironisnya, unjuk rasa itu bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pungutan liar (pungli) oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Andry Wibowo. Pada acara itu, Andry menegaskan, salah satu pelaku pungli di kawasan industri adalah ormas. Di saat yang sama, ormas sedang beraksi di tempat itu. (Yoga)

Investor mana yang tidak kesal jika perusahaannya diganggu kelompok massa yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi? Ketika jaminan keamanan dari aparat tidak dapat diraih, bersurat ke Presiden pun terpaksa ditempuh. Itulah yang dialami LA, manajer perusahaan asing (penanaman modal asing atau PMA) di Jabar. Akhir 2024, banyak surat pemberitahuan unjuk rasa dan audiensi dating dari berbagai ormas. Biasanya isi surat menyebut silaturahmi atau permohonan audiensi. Beberapa surat gamblang menyebutkan permintaan proyek untuk mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan non-B3. Limbah menjadi komoditas primadona yang diperebutkan komunitas tersebut. ”Limbah ini nilainya miliaran. Jadi, kalau limbah tidak dapat, akhirnya nego ke pengusaha limbah untuk dapat duit yang jumlahnya tidak kecil, rerata limbahnya besi,” kata LA.

Unjuk rasa di perusahaan LA diduga berawal dari beredarnya informasi tentang rencana perusahaan mendirikan bangunan baru di samping pabrik. Padahal, perusahaan telah bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah. Artinya, semua sisa produksi metal dari pabrik lama dan baru bakal ditangani vendor yang sama. Cuplikan surat ormas A berbunyi, ”Kami pimpinan ormas A bermaksud melaksanakan aksi unjuk rasa kepada perusahaan X untuk membangun mitra kerja sama mengelola limbahB3 dan non-B3 pabrik melalui badan usaha yang sah sesuai ketentuan aturan. Demi terciptanya kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan kemajuan organisasi kami.” Rumusan surat serupa juga tertulis di ormas B.

Perusahaan LA sudah menolak permohonan audiensi mereka. Namun, unjuk rasa di depan pagar pabrik tetap berlanjut, bahkan mereka mengancam untuk demo lagi. Saat unjuk rasa berlangsung, LA meminta vendor pengelola limbahnya untuk menjaga gerbang pabrik agar tidak jebol. Vendor pengelola limbah menjaga mati-matian. Kalau sampai pertahanannya lolos,taruhannya mereka tidak dibayar. Sementara oknum aparat justru mengizinkan pengunjuk rasa berorasi di depan gerbang pabrik. Pengamanan aparat tidak gratis, ada biaya tambahan yang diminta oknum aparat tersebut. Menjelang Tahun Baru atau Lebaran, tumpukan surat dari ormas/LSM kian banyak. ”Saya balas. Kalau maksa, saya lawan,” kata LA. Untuk menghadapi situasi ini, LA menyiapkan dua strategi. Langkah pertama adalah berkirim surat ke Presiden Prabowo akhir 2024, berisi permohonan perlindungan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.

Surat itu mendapatkan respons Presiden Prabowo yang ditandai dengan kedatangan pejabat Polri ke perusahaan LA. Strategi kedua, jika surat tidak direspons, semua karyawan diminta untuk siaran langsung (live) di media sosial sambil embacakan permohonan bantuan keamanan ke pemerintah. Unjuk rasa mengepung pabrik berpotensi mengganggu investasi karena menghambat pengiriman produk. Misalnya ada demo satu hari penuh di depan gerbang pabrik, membuat truk pengirim barang tak bisa lewat, padahal produk harus segera dikirim ke pabrik lain. Dampak lain, barang terlambat atau gagal diterima klien dan perusahaan terkena penalti. Biaya kerugian yang dibebankan bisa mencapai miliaran rupiah. Di luar sana ada banyak perusahaan yang menghadapi permasalahan sama, yaitu premanisme, tetapi takut bersuara. Ampun, tolong, Pak Presiden..... Bantu kami atasi Premanisme. (Yoga)

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka seusai operasi tangkap tangan (OTT) KPK tersebut diduga terlibat pemufakatan jahat pengurusan dan perencanaan proyek. Penerima suap adalah Kadis PUPR OKU, Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD OKU, M Fahrudin, anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah dan Ketua Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati. Dua tersangka lain merupakan pemberi suap dari pihak swasta, yakni M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Mereka terjaring dalam OTT KPK di OKU, Sabtu (15/3). Ketua KPk, Setyo Budiyanto saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3), menjelaskan, kasus bermula dari pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran 2025 pada Januari 2025.

Agar RAPBD tersebut dapat disahkan, anggota DPRD menemui pihak pemerintah dahulu. ”Kemudian, pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir (usulan dari anggota DPRD untuk pengadaan barang dan jasa) seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR,” kata Setyo. Hasil kongkalikong DPRD dan Pemda OKU menyepakati jatah pokir Rp 45 miliar. Ini dihitung dari nilai proyek untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU sebesar Rp 5 miliar, sedangkan anggota DPRD Rp 1 miliar. Namun, akibat efisiensi anggaran, jatah pokir terpangkas jadi hanya Rp 35 miliar. Jatah proyek pokir Rp 35 miliar itu diubah menjadi fee atau komisi untuk anggota DPRD sebesar 20 % (Rp 7 miliar) dan Dinas PUPR 2 persen (Rp 700 juta). Akibatnya, total anggaran Dinas PUPR di APBD OKU 2025 menggelembung dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar.

Jatah pokir dan penerimaan fee itu diwujudkan dalam bentuk sembilan proyek, yakni rehabilitasi rumah dinas bupati (Rp 8,3 miliar), rehabilitasi rumah dinas wakil bupati (Rp 2,4 miliar), dan pembangunan kantor Dinas PUPR OKU (Rp 9,8 miliar), pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur (Rp 983 juta), peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus dan Desa Bandar Agung (Rp 4,9 miliar), peningkatan jalan Desa Panai Makmur dan Desa Guna Makmur (Rp 4,9 miliar), peningkatan jalan unit 16, Kedaton Timur (Rp 4,9 miliar), peningkatan Jalan Letnan Muda M Sidi Junet (Rp 4,8 miliar), dan peningkatan jalan Desa Makarti tama (Rp 3,9 miliar). Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menuturkan, pihaknya bakal lanjut mengejar keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat daerah dan legislator setempat. (Yoga)