Kolaborasi Swasta & Negara, Asa Baru Ekonomi
Kepengurusan baru Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024–2029 diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin, yang dipimpin oleh Anindya Novyan Bakrie, telah merancang sejumlah program prioritas, seperti pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program utama Pemerintah Indonesia. Selain itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berharap Kadin dapat membantu mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online dan rentenir.
Namun, penting untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara pemerintah dan dunia usaha, agar tidak terjadi kebijakan yang memihak pada kelompok pengusaha tertentu. Hal ini diingatkan oleh ekonom Wijayanto Samirin, yang menekankan pentingnya menjaga agar hubungan tersebut tidak menimbulkan potensi korupsi atau "state capture". Pelaku usaha harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan objektif.
Secara keseluruhan, Kadin diharapkan tidak hanya menjadi mitra strategis pemerintah tetapi juga berfungsi sebagai pengawas dan pemberi kritik yang konstruktif demi menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
Kesetaraan Gender, Katalis Pertumbuhan Bisnis
Masih ada banyak tantangan untuk mencapai kesetaraan gender, sektor swasta di Indonesia memiliki peran penting dalam mempercepat perubahan ini. Berdasarkan laporan Kesenjangan Gender Global 2024, diperkirakan diperlukan waktu minimal 134 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Namun, studi-studi yang dilakukan, termasuk oleh McKinsey dan Grant Thornton, menunjukkan bahwa perusahaan yang melibatkan perempuan dalam posisi manajemen senior cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih unggul dalam pengambilan keputusan.
Di Indonesia, meskipun beberapa perusahaan telah menyadari pentingnya keberagaman gender, masih ada kendala dalam memberikan ruang yang cukup bagi perempuan di posisi eksekutif. Hal ini berdampak pada potensi kinerja perusahaan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, langkah konkret yang perlu diambil oleh perusahaan adalah menetapkan target ambisius untuk kesetaraan gender dalam jajaran kepemimpinan mereka dan memastikan setidaknya 30% dari jajaran tersebut terdiri dari perempuan.
Selain itu, perusahaan perlu menyelaraskan strategi keberagaman dengan ekspektasi investor dan memperkuat komitmen untuk kesetaraan gender. Dukungan dari investor, regulator, dan pembuat kebijakan juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempercepat aksi untuk kesetaraan gender, perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global dan meraih keuntungan yang lebih besar, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.
BI Genjot Digitalisasi Sistem Pembayaran
Bank Indonesia (BI) telah merilis fitur terbaru QRIS, yaitu QRIS Tap, yang memungkinkan pembayaran lebih cepat di sektor transportasi umum, seperti MRT, Damri, dan RoyalTrans. Kepala Departemen Sistem Informasi Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menjelaskan bahwa fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi hanya dengan menyentuh perangkat pembayaran, tanpa perlu memindai kode QR seperti pada sistem QRIS sebelumnya. Pengujian menunjukkan bahwa pembacaan QRIS Tap hanya memerlukan waktu 0,3 detik, sehingga dapat mengurangi antrean di transportasi umum.
QRIS Tap sudah diterapkan di 2.353 mitra, termasuk 134 transportasi umum dan 550 rumah sakit. Saat ini, QRIS Tap terbatas pada tarif tunggal di MRT untuk rute Bundaran HI hingga Lebak Bulus, sedangkan untuk Damri dan RoyalTrans, pengguna bisa menikmati layanan ini secara penuh. BI berencana untuk memperluas penggunaan QRIS Tap, dengan target LRT pada Juni 2025 dan KRL serta KCI pada September 2025.
Dicky juga menambahkan bahwa saat ini QRIS Tap hanya tersedia untuk perangkat berbasis Android, namun BI sedang berupaya agar fitur ini juga bisa digunakan pada perangkat berbasis iOS. Penerapan QRIS Tap sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan pembayaran digital, yang diperkirakan akan terus berkembang, mengurangi kebutuhan uang tunai, dan meningkatkan volume transaksi digital di Indonesia.
Penggeledahan Kejari Jakpus di Empat Lokasi
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah menggeledah empat lokasi terkait dengan dugaan korupsi pada proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, sekarang Komdigi) periode 2020-2024. Penggeledahan ini dilakukan setelah Kejari Jakpus menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) pada 13 Maret 2025.
Kepala Seksi Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, menjelaskan bahwa lokasi yang digeledah mencakup kantor di Menara Salemba dan Menara Oasis Jakarta Pusat, serta kediaman pihak terkait di Cilandak Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan. Sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, uang, aset seperti mobil, tanah, dan bangunan, serta barang bukti elektronik, telah disita.
Kasus ini berawal dari dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa dalam proyek PDNS, yang diduga dimaksudkan untuk memenangkan PT AL dalam tender proyek senilai Rp958 miliar. Proses penyidikan ini menunjukkan upaya Kejari Jakpus dalam menindaklanjuti dugaan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ekonomi Sulit, Emas Kian Dilirik Investor
Penerimaan Non-Pajak Melemah, APBN Tertekan
Potensi Cuan dari Jasa Nikel
Industri Minuman Keras AS Terhantam Tarif 200%
Defisit Fiskal Menghadang, Strategi Diuji
Penurunan penerimaan pajak yang tajam pada awal tahun 2025 memicu kekhawatiran tentang pelebaran defisit APBN 2025. Pada Januari-Februari 2025, pendapatan negara tercatat Rp316,9 triliun, turun 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penerimaan pajak yang anjlok 30,2%. Hal ini berkontribusi pada defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun per Februari, berbalik dengan surplus yang tercatat pada tahun sebelumnya. Beberapa analis, termasuk Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas dan Ajib Hamdani dari Apindo, memprediksi defisit fiskal tahun ini bisa lebih besar dari yang direncanakan dalam APBN, bahkan mencapai 2,6%-2,8% dari PDB, akibat dampak dari lemahnya penerimaan pajak dan penurunan harga komoditas.
Kekhawatiran tentang defisit yang melebar ini juga berpotensi meningkatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) lebih besar dari yang direncanakan, yang bisa menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah naik, serta meningkatkan beban bunga. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada target defisit 2,53% PDB sesuai dengan APBN 2025, dan akan berupaya mengompensasi potensi hilangnya penerimaan pajak untuk menjaga kestabilan fiskal.
Lebaran Tiba, Pelindo & ASDP Beri Diskon
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) akan memberikan respons terhadap kebijakan pembatasan angkutan barang selama 16 hari pada periode Lebaran 2025 dengan beberapa langkah. Pelindo akan memberikan diskon tarif untuk peti kemas dan barang yang ditimbun di pelabuhan selama pembatasan tersebut, serta membuka layanan 24 jam untuk menghindari penumpukan kargo. ASDP juga akan menawarkan diskon tarif hingga 36% untuk layanan penyeberangan selama periode H-5 hingga H-1 Lebaran, dengan kebijakan tarif satu harga untuk kendaraan penumpang.
Kedua perusahaan BUMN ini berkomitmen untuk memfasilitasi kelancaran distribusi barang dan penumpang dengan berbagai kebijakan, termasuk insentif bagi pengusaha kargo dan peningkatan operasional pelabuhan dan kapal. ASDP juga memproyeksikan peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan pada Angkutan Lebaran 2025, serta menyiapkan tambahan layanan di pelabuhan-pelabuhan bantuan untuk mengurangi kepadatan di lintasan utama.