Rencana pemerintah membangun sejumlah kilang minyak dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari diharapkan dapat membantu memasok kebutuhan bahan baku nafta bagi industri petrokimia dan sektor lainnya. Dengan hadirnya kilang minyak baru, produksi nafta dapat dioptimalkan agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor. Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pembangunan kilang minyak berkapasitas besar ini akan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan industri, khususnya sektor petrokimia.

Selama ini, industri petrokimia memiliki peran krusial dalam memasok bahan baku bagi berbagai sektor industri lainnya. ”Kami sangat mendukung pembangunan refinery (kilang minyak) ini guna memperkuat sektor hulu petrokimia dalam upaya substitusi impor. Langkah ini dapat memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan nilai tambah dan investasi hingga penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Kamis (13/3). Menurut Agus, pembangunan kilang minyak ini akan mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi bahan baku penting bagi sejumlah sektor industri.

Nafta merupakan salah satu fraksi atau hasil olahan minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bensin maupun petrokimia. Fraksi ini dihasilkan terutama melalui proses distilasi minyak mentah di crude distillation unit (CDU), yaitu unit pemrosesan awal di kilang minyak yang berfungsi memisahkan minyak mentah menjadi berbagai fraksi, seperti nafta, kerosin, dan gas oil, berdasarkan titik didihnya. Untuk memproduksi 1 juta ton nafta per tahun, dibutuhkan sekitar 3,03 juta ton minyak mentah. (Yoga)

Pemerintah di era Presiden Prabowo telah menerbitkan Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Regulasi itu membuat petani senang, sedang distributor pupuk subsidi ketar-ketir. Perpres yang diundangkan dan berlaku per 30 Januari 2025 itu menyederhanakan 145 regulasi pupuk subsidi. Regulasi itu, berupa 41 UU, 23 PP, 6 perpres, dan 1 inpres. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Jekvy Hendra, Rabu (12/3) menjelaskan, Perpres No 6/2025 merupakan salah satu bentuk deregulasi dari regulasi-regulasi pupuk subsidi sebelumnya.

Perpres tersebut memuat sejumlah pembaruan penting dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Pertama, penerima pupuk subsidi tidak hanya petani dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), tetapi juga pembudidaya ikan. Kedua, jenis pupuk subsidi yang semula urea, NPK, dan organik, kini ditambah SP-36 dan ZA. Ketiga, komoditas yang dapat diberi pupuk subsidi ditambah singkong sehingga jumlahnya bertambah menjadi 10 komoditas. Keempat, verifikasi data penerima pupuk subsidi dilakukan oleh Kementan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

”Penetapan daftar penerima pupuk subsidi di daerah juga sudah tidak memerlukan lagi  SK bupati dan gubernur. Cukup dengan SK dinas pertanian setempat,” ujarnya dalam webinar ”Sosialisasi Tata Kelola Pupuk Subsidi” yang digelar Sinta TV di Jakarta. Rantai distribusi pupuk subsidi juga diperpendek. BUMN pupuk, pupuk subsidi langsung disalurkan kepada pelaku usaha distribusi, lalu ke titik serah, terdiri dari pengecer, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi. (Yoga)

Produsen cat terintegrasi PT Avia Avian Tbk berencana tetap agresif memenangi pasar, di antaranya memperkuat lini distribusi dan terus mengembangkan produk cat ramah lingkungan. Sepanjang 2024, kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dengan daya beli masyarakat yang lemah. Kondisi pasar yang menantang itu diprediksi berlanjut hingga tahun ini. Head of Investor Relations PT Avia Avian Tbk Andreas Timothy Hadikrisno mengemukakan, lemahnya pasar diprediksi berlanjut hingga semester I (Januari-Juni) 2025. Namun, perseroan menargetkan mampu menaikkan volume penjualan di kisaran 4-8 % pada tahun ini serta pendapatan (marketing sales) tumbuh 6-10 % melalui sejumlah strategi.

Pada tahun 2024, Avian mencatat pertumbuhan pendapatan 6,5 % secara tahunan menjadi Rp 7,5 triliun, sejalan dengan volume penjualan yang tumbuh 5 % secara tahunan. Laba bersih emiten berkode saham AVIA, yang juga masuk emiten Kompas100, itu tercatat Rp 1,66 triliun atau naik tipis 1,22 %. Menurut Andreas, keberhasilan perseroan dalam mencapai pertumbuhan penjualan pada tahun 2024 didorong strategi berkelanjutan yang difokuskan pada upaya merebut pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan cat lain. Strategi itu di antaranya inovasi produk, ekspansi pusat distribusi, strategi pemasaran yang terarah, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, serta program loyalitas kepada konsumen.

”Kami agresif mengambil pangsa pasar dari kompetitor melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Kami memiliki jaringan distribusi terbesar yang merupakan advantage dalam merebut pasar,” ujar Andreas, Rabu (12/3/2025) sore. Inovasi produk digencarkan melalui produk-produk yang ramah lingkungan. Sebagian produk cattelah beralih ke ”water-based” yang memiliki keunggulan ramah lingkungan dan tidak bau. Avian menyasar sektor ritel, dengan pasar terbesarnya adalah toko bahan bangunan dan tukang cat. Upaya memperkenalkan merek agar dikenal sampai ke kalangan tukang cat hingga merebut pasar diakui membutuhkan waktu hingga belasan tahun. (Yoga)

Pemerintah harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaan pajak, belanja yang masih tinggi, serta tekornya anggaran di awal tahun. Sebab, pelebaran defisit bakal membuat pembiayaan anggaran meningkat, sehingga menambah beban APBN ke depan. Kenaikan pembiayaan anggaran sudah terlihat per Februari 2025, jumlahnya Rp 220,1 triliun atau 35,7% target dalam APBN 2025 Rp 616 triliun. Jumlah itu naik 19% dari periode sama tahun lalu Rp 185 triliun. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.909 triliun per Januari 2025, naik Rp 108 triliun dari Desember 2024. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode ini mencapai 39,6%.

Fitch Ratings, memprediksi rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun ini bisa menembus 40% dengan defisit 2,5%. Goldman Sachs bahkan menaksir defisit APBN menyentuh 2,9% tahun 2025, nyaris menyentuh batas atas 3%, seperti tercantum dalam UU Keuangan Negara. Langkah yang bisa diambil unuk mencegah pelebaran defisit APBN, antaralain meningkatkan kepatuhan pajak, diversifikasi sumber pendapatan negara, dan menunda belanja proyek yang memboroskan APBN, seperti makan bergizi gratis (MBG). setoran modal ke Danantara, proyekIbu Kota Nusantara, dan pembentukan koperasi desa. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan net kebutuhan uang tunai Rp 31,6 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di rnasyarakat selama 30 hari ke depan, yaitu pada 10 Maret hingga 8 April 2025 saat Ramadan menjelang Idul-fitri 1446 H. Jumlah net kebutuhan uang tunai tersebut naik 5,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara mengatakan, langkah ini diharapkan dapat membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan pada periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri mendatang, terutama pada masa pembayaran gaji dan THR ASN. Sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi mencapai Rp 48,6 triliun selama periode tersebut.

"Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.905 unit ATM/CRM (ATM setortarik) Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus diseluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran," katanya, Kamis (13/3/2025). Selain mesin ATM, Bank Mandiri juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi dengan cepat, antara lain dengan 264.000 mesin EDC dan aplikasi Livin' by Mandiri. (Yetede)

Paper.id, penyedia solusi invoicing dan pembayaran business to business (B2B), mengahdirkan ragam solusi digital yang ditujukan untuk segmen UMKM, diantaranya, untuk mengotomatisasi proses bisnis UMKM, termasuk e-invoicing, pembayaran digital, serta pencatatan transaksi real time. "Kami ingin pelaku UMKM lebih sadar bahwa mengelola keuangan bisnis tidak harus rumit. Melalui kampanye #SolusiPebisnisCerdas hadir untuk mendorong UMKM beradaptasi dengan digitalisasi dan mengelola bisnis lebih cerdas,"kata Chief Business Officer Paper.id Anthony Huang, Kamis (13/3/2025). Anthony menjelaskan, salah satu langkah cerdas yang bisa diterapkan adalah dengan memanfaatkan invoice otomatis dan pembayaran digital fleksibel untuk memastikan arus kas tetap lancar.

"Dengan Paper.id, proses menerbitkan invoice bermaterai, menerima maupun melakukan pembayaran bisa lebih cepat, transparan dan dapat membantu mereka memiliki kesempatan akses pembiayaan bisnis untuk menjamin pertumbuhan bisnis," ungkap Anthony. Pencatatan transaksi ini, tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses pernbiayaan lebih luas. Dengan solusi kartu kredit Paper.id, pelaku usaha juaga dapat memperpanjang tempo pembayaran hingga 60 hari, mengoptimalkan modal kerja, dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. "Saat ini, lebih dari 600.000 pemilik usaha telah menggunakan Paper.id untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar peluang untuk mengembangkan usaha, dan siap menghadapi tantangan bisnis di era digital," jelas Anthony. (Yetede)

Kemenkeu nengucurkan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari sampai Februari 2025. Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,"kata Wakil Menkeu, Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Bila dirinci, pada Januari 2025 diskon tarif listrik diberikan terhadap 71 juta pelanggan. Lalu pada Februari2025 tercatat ada 64,8 juta pelanggan menerima subsidi tarif listrik. Rumah tangga yang menerima subsidi tarif listrik adalah rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA), 900VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. diberikan diskon listrik atas kelompok pelanggan yang sampai dengan daya 2.200VA,"imbuh Suahasil.

"Selama Januari-Februari 2025, saat pemerintah mnemberikan diskon tarif listrik, turut memberikan dampak kepada komponen inflasi harga diatur pemerintah (administered price). Berdasarkan data BPS, komponen administered price mengalami deflasi secara bulanan 7,38% dan tahunan sebesar 6,41% pada Januari 2025. Sedangkan pada Februari 2025 komponen administered price mengalami deflasi 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan." Jadi kalau harga listrik turun, dia nanti menyumbang ke inflasi administered price yang juga turun. Ini disebut inflasi administered price turun akibat kebijakan pemerintah," tutur Suahasil. (Yetede)

Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya hampir saban tahun menunjukkan kegagalan pemerintah mengatasi akar masalah bencana ini. Tak sungguh-sungguh belajar dari peristiwa sebelumnya, pemerintah cenderung sporadis dan berpikir jangka pendek dalam menanganinya. Setelah air surut, masalah dianggap selesai sampai banjir datang lagi. Air besar yang merendam Jakarta, Bekasi, dan kawasan sekitarnya kemarin makin menunjukkan bahwa ulah manusia berperan besar bagi terjadinya banjir. Pelanggaran tata ruang di hulu hingga hilir menjadi biang kerok bencana ini.

Alam memang menurunkan hujan, tapi hujan tak akan menjelma menjadi air bah jika hulu sungai berfungsi sebagai daerah resapan. Di hilir, banjir tak akan terjadi jika manusia tak menyerobot daerah aliran sungai (DAS). Sudah semestinya pemerintah menata ulang kawasan hulu sungai di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kawasan hutan yang menjadi hulu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane itu telah beralih menjadi tempat wisata, perumahan, dan perkebunan. Sepanjang 2017-2023, deforestasi ataupun kerusakan hutan alam di ketiga daerah aliran sungai itu mencapai 2.300 hektare.

Akibat sebagian besar kawasan sudah tertutupi bangunan atau beralih fungsi, wilayah ini gagal menjadi daerah resapan air. Menurut data Kementerian Kehutanan pada 2022, luas DAS Kali Bekasi yang telah tertutupi bangunan, mencapai 42 persen. Lahan hutan di DAS Kali Bekasi hanya tersisa 1.700 hektare, kurang dari 2 persen dari total luas wilayah DAS yang sekitar 147 ribu hektare. Idealnya, luas wilayah hutan sekurang-kurangnya 30 persen dari luas DAS. Bukannya mempertahankan luas minimal tersebut, pemerintah justru mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. (Yetede)

Penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet menjadi kontroversial karena pemerintah dan DPR masih membahas perubahan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi UU TNI itu baru mengusulkan perluasan tentara di jabatan-jabatan sipil. “Sudah seharusnya Teddy pensiun dini karena penunjukannya sebagai Sekretaris Kabinet melanggar UU TNI,” ujar Ketua Centra Initiative, lembaga yang berfokus pada kajian pertahanan, Al Araf, Kamis, 13 Maret 2025. Koalisi masyarakat sipil sejak awal mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Sebab, pengangkatan Teddy dilakukan dengan mengubah aturan untuk posisi tersebut.

Perpres No 55 Tahun 2020 menyebutkan Sekretariat Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun, melalui Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet disebutkan menjadi bagian dari Sekretariat Militer Presiden. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI mengatur prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan di sepuluh kantor. Kesepuluh kantor itu membidangi koordinator politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, ketahanan nasional, pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotik nasional, serta Mahkamah Agung. (Yetede)

Kasus kelangkaan dan kenaikan harga MinyaKita kembali mencuat pada awal 2025. Setelah berbagai video yang mengungkap praktik kecurangan pengemasan Minyakita muncul di media sosial, sejumlah kementerian dan lembaga menyelidiki dugaan kecurangan oleh produsen serta distributor. Alih-alih menjadi alternatif minyak goreng kemasan yang terjangkau, MinyaKita justru dijual tak sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Pada Sabtu, 8 Maret 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginspeksi Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Ia menemukan MinyaKita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750-800 mililiter. Pemerintah menemukan kasus pengurangan volume dalam kemasan MinyaKita oleh sejumlah perusahaan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak menampik pemerintah kecolongan dalam mengawasi produk MinyaKita di pasaran. Ekonom menyarankan perbaikan tata kelola MinyaKita dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat, transparansi harga, dan subsidi, serta verifikasi kualitas dan kuantitas produk. (Yetede)