;
Teknologi ...

Kejagung Temukan Barang Bukti di Plumpang
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung Indonesia telah menyita 17 kontainer dokumen terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS pada periode 2018–2023. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa dokumen yang disita berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), serta sampel dari 17 tangki minyak dan barang bukti elektronik. Selain itu, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa). Akibat perbuatan melawan hukum yang terungkap, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp193,7 triliun.

Teknologi ...

Independensi BI dalam Sorotan DPR
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Kontan (H)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) secara cepat. Revisi ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pasal terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) inkonstitusional secara bersyarat, sehingga anggaran LPS tidak lagi berada di bawah persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini membuat LPS sejajar dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam struktur kelembagaan.

Namun, muncul spekulasi bahwa revisi UU PPSK tidak hanya terkait LPS, melainkan juga menyangkut independensi BI. Ada wacana agar BI berada di bawah kendali pemerintah dan turut mendanai program pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah, dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer, sesuatu yang saat ini hanya bisa dilakukan di pasar sekunder.

Pembahasan revisi ini dilakukan secara tertutup oleh Komisi XI DPR, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Bahkan, telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal. Namun, Hekal menegaskan bahwa revisi hanya berkaitan dengan putusan MK dan tetap menjaga independensi BI.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan pakar seperti Mantan Kepala PPATK Yunus Husein dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Budi Frensidy, dibahas bahwa Pasal 7 UU PPSK memberi BI multiple target, yang membuka peluang intervensi. Peneliti CSIS Riandy Laksono memperingatkan bahwa jika independensi BI terganggu, stabilitas ekonomi bisa terancam, karena kebijakan makro menjadi kurang kredibel. Ia mencontohkan krisis keuangan berkepanjangan di Argentina akibat tekanan politik terhadap bank sentralnya.

Revisi UU PPSK harus diawasi dengan ketat agar tidak melemahkan independensi BI, yang saat ini berperan dalam menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi.
Teknologi ...

Setoran Pajak Awal Tahun Jeblok, Ekonomi Melambat
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Kontan
Pada awal tahun 2025, realisasi penerimaan pajak dalam APBN mengalami penurunan drastis, hanya mencapai Rp 88,89 triliun di Januari, atau anjlok 41,86% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 152,89 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam laporan APBN KiTa Februari 2025 menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak baru mencapai 4,06% dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,13 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang turun 57,38%, serta pajak penghasilan (PPh) migas yang merosot 38,91%. Namun, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya justru melonjak 174,07% karena adanya ketentuan baru terkait deposit pajak.

Secara keseluruhan, pendapatan negara di Januari 2025 turun 28,27% menjadi Rp 157,3 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 180,77 triliun, menyebabkan defisit APBN Rp 23,45 triliun atau 0,10% terhadap PDB, berbanding terbalik dengan surplus Rp 35,12 triliun di Januari 2024.

Risiko pelebaran defisit semakin nyata. David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), menilai kinerja APBN sejauh ini masih sesuai ekspektasi, tetapi data ekonomi menunjukkan tren negatif, seperti deflasi selama dua bulan berturut-turut, penurunan indeks keyakinan konsumen (IKK), serta kontraksi indeks penjualan riil (IPR).

Sementara itu, Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, memperkirakan shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300 triliun–Rp 400 triliun, yang otomatis memperlebar defisit APBN hingga mendekati Rp 800 triliun atau sekitar 3% dari PDB jika tidak ada langkah koreksi fiskal yang konkret. Angka ini bahkan lebih buruk dari prediksi Goldman Sachs yang memperkirakan defisit 2,9% dari PDB.

Dengan kondisi ini, pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif untuk menghindari pelebaran defisit yang lebih dalam dan memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.
Teknologi ...

Emas Masih Jadi Andalan Kinerja Emiten
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Kontan
Prospek kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) diprediksi tetap positif pada 2025, meskipun sahamnya masih mengalami tekanan. Ahmad Iqbal Suyudi, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, menyatakan bahwa likuiditas perbankan yang ketat tidak menghalangi prospek positif BRIS, terutama karena potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) dan peran BRIS sebagai bullion bank atau bank emas pertama di Indonesia.

BRIS mencatat pertumbuhan pembiayaan 17% year-on-year (yoy) di Januari 2025, melebihi rata-rata industri yang tumbuh 10,2% yoy. Faiq Asad, analis Maybank Sekuritas, menyoroti bahwa pembiayaan payroll dan pembiayaan emas menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, terutama dengan ekspansi BRIS dalam ekosistem bisnis emas, termasuk trading emas dan deposito emas.

Pada Januari 2025, laba bersih BRIS tumbuh 15% yoy menjadi Rp 590 miliar, didukung oleh pembiayaan dan pendapatan berbasis komisi, sementara net interest margin (NIM) stabil di 5,1%. James Stanley Widjaja, analis Buana Capital, menyebut BRIS menargetkan pertumbuhan pembiayaan emas mendekati 100% pada 2025, yang akan mendorong NIM dan cost of credit (CoC) ke arah positif. Ia memperkirakan laba bersih BRIS pada 2025 bisa mencapai Rp 8,26 triliun, naik 18% dari tahun sebelumnya.

Namun, saham BRIS masih tertekan, dengan harga di Rp 2.540 per saham pada 12 Maret 2025. Dalam sebulan terakhir, harga BRIS turun 15,33%, akibat sentimen global terhadap Indonesia yang penuh ketidakpastian, menyebabkan keluarnya aliran dana asing, menurut Faiq.

Meskipun demikian, prospek jangka panjang BRIS tetap cerah dengan pertumbuhan bisnis emas, perkembangan industri syariah, serta daya saing yang semakin setara dengan bank konvensional. Faiq mempertahankan rating "buy" untuk BRIS dengan target harga Rp 3.600, sementara James dan Ahmad merekomendasikan target harga masing-masing Rp 3.500 dan Rp 3.200 per saham.
Teknologi ...

Investor Asing Mulai Kembali ke Saham Perbankan
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Kontan
Aksi jual asing di saham perbankan diperkirakan mulai mereda, terutama pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Dalam sepekan terakhir hingga 12 Maret 2025, investor asing mencatat beli bersih sebesar Rp 234 miliar di BBCA, meskipun dalam sebulan terakhir masih ada net sell sekitar Rp 2,43 triliun.

Namun, aksi jual asing masih terjadi di saham bank-bank besar lainnya. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami net sell Rp 229 miliar dalam sepekan dan Rp 1,99 triliun dalam sebulan. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tercatat net sell Rp 307 miliar dalam sepekan dan Rp 2,93 triliun dalam sebulan. Sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengalami aksi jual asing sebesar Rp 223 miliar dalam sepekan.

Indy Naila, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, menyatakan bahwa investor asing mulai kembali masuk ke saham-saham perbankan menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), di mana salah satu agendanya adalah pembagian dividen.

Dalam RUPST yang digelar kemarin, BBCA mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 37 triliun (Rp 300 per saham), dengan rasio dividen 67,4%. Keputusan ini direspons positif oleh pasar. Indy menilai bahwa pembagian dividen yang tinggi bisa mengurangi tekanan jual asing, mendorong investor asing kembali masuk dan mulai melakukan akumulasi saham setelah RUPST.

Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia, melihat bahwa tekanan asing di saham BBRI dan BMRI sudah mulai mereda secara harian. Ia memperkirakan bahwa aliran dana asing (inflow) bisa meningkat lebih lanjut jika The Fed memangkas suku bunga acuan (Fed Fund Rate) sebesar 25 bps dalam pertemuan FOMC Maret 2025.

Namun, Audi mengingatkan bahwa investor masih perlu mencermati kinerja kuartal I-2025 sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang. Sementara itu, Indy menambahkan bahwa sentimen negatif terhadap saham perbankan masih ada, terutama terkait program-program pemerintah yang mengandalkan pembiayaan bank.
Teknologi ...

Daya Beli Melemah, Ekonomi dalam Tekanan
Hairul Rizal 12 Mar 2025 Kontan
Menurunnya optimisme konsumen dan perubahan pola belanja masyarakat menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dapat berdampak pada daya beli dalam jangka panjang. Survei Bank Indonesia (BI) mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2025 turun ke 126,4, terutama akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan lapangan kerja. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja saat ini turun menjadi 106,2, sementara ekspektasi untuk enam bulan ke depan juga melemah ke 134,2.

Hasil survei ini sejalan dengan Mandiri Spending Index (MSI) yang menunjukkan peningkatan belanja, tetapi dengan perubahan pola konsumsi yang lebih hati-hati. Pengeluaran untuk restoran turun menjadi 16,1%, sementara belanja di supermarket naik menjadi 24,4%, mengindikasikan masyarakat lebih fokus pada kebutuhan pokok dibanding gaya hidup.

Tingkat tabungan masyarakat juga terus menurun. Jahen Fachrul Rezki, Wakil Direktur LPEM UI, menilai tren ini sebagai sinyal melemahnya daya beli, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama PDB Indonesia.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, melihat penurunan tabungan sebagai akibat dari meningkatnya pengeluaran menjelang Ramadan, seiring kenaikan harga bahan pokok. Jika tekanan inflasi terus berlanjut tanpa peningkatan pendapatan riil, kepercayaan konsumen bisa semakin melemah, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.
Teknologi ...

Harga Emas Naik, Jadi Pelindung Investasi
Hairul Rizal 12 Mar 2025 Kontan
Prospek PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) di 2025 tetap positif meskipun ada potensi kenaikan tarif royalti emas dan perak. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer, menyebut kenaikan royalti bisa menggerus margin keuntungan BRMS. Namun, dampaknya dapat diminimalkan dengan harga emas yang masih tinggi serta optimalisasi produksi dan efisiensi operasional.

Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, Indy Naila, memperkirakan jika tarif royalti naik menjadi 5%, margin BRMS bisa turun hingga 80%, mengingat emas menyumbang 98% dari total pendapatan perusahaan. Namun, BRMS masih menghadapi risiko fluktuasi harga emas dan perubahan regulasi komoditas.

Ekspansi melalui pabrik CIL3 di Citra Palu Minerals (CPM) menjadi katalis utama peningkatan produksi emas BRMS. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, menilai kenaikan tarif royalti bisa diimbangi dengan target produksi emas BRMS yang mencapai 75.000 ons troi di 2025. Diversifikasi ke logam dasar seperti seng dan perak juga bisa mendukung pertumbuhan emiten ini.

Analis Maybank Sekuritas, Hasan Barakwan, memperkirakan total produksi emas BRMS di 2025 naik 13,3% yoy menjadi 58.700 ons troi. Pendapatan BRMS diproyeksikan tumbuh 17,32% yoy menjadi US$ 149 juta, dengan laba bersih naik 12% yoy menjadi US$ 28 juta.

Dari sisi saham, Miftahul Khaer melihat harga BRMS masih sideways tetapi berpotensi meningkat. Dia merekomendasikan buy on weakness dengan target harga Rp 400 per saham. Indy Naila merekomendasikan trading buy dengan target Rp 428 per saham, sementara Arinda Izzaty dan Hasan Barakwan optimistis dengan target harga masing-masing Rp 450 dan Rp 480 per saham.
Teknologi ...

Bank Asing Tetap Optimis di Pasar Indonesia
Hairul Rizal 12 Mar 2025 Kontan
Akuisisi investor asing di industri perbankan Indonesia mengalami penurunan dibanding lima tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, hingga Desember 2024, pangsa pasar bank asing dan kantor cabang bank asing mencapai 24,96%, sedikit meningkat dari 24,70% pada 2023. Namun, kontribusi penyaluran kredit bank asing masih relatif kecil, yaitu Rp 1.724,48 triliun (22,03% dari total kredit), sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 1.920,58 triliun (21,73% dari total DPK).

Beberapa bank asing masih berupaya meningkatkan kinerja mereka. PT Bank KEB Hana Indonesia, milik investor Korea Selatan, mencatat pertumbuhan kredit 12,46% secara tahunan per Januari 2025, lebih tinggi dari rata-rata industri 10%. Direktur Kredit Hana Bank, Andre Santoso, menyatakan bahwa pemegang saham di Korea menginginkan kinerja lebih baik agar Hana Bank secara grup tetap solid.

Sementara itu, OK Bank, yang juga berasal dari Korea Selatan, mencatat pertumbuhan aset 12,82% yoy menjadi Rp 12,06 triliun, dengan penyaluran kredit meningkat 11,75% yoy menjadi Rp 9,32 triliun. Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, menilai bank masih memiliki ruang pertumbuhan yang cukup besar, terutama di segmen korporasi, ritel, dan UMKM.

Di sisi lain, PT Bank SMBC Indonesia Tbk mencatat kenaikan laba bersih 19,9% yoy menjadi Rp 3,22 triliun pada 2024. Direktur Utama SMBC Indonesia, Henock Munandar, optimistis bahwa industri perbankan Indonesia memiliki fundamental yang solid, dengan permodalan yang lebih kuat dibandingkan rata-rata ASEAN.

Secara keseluruhan, meskipun akuisisi investor asing di sektor perbankan mengalami penurunan, bank-bank milik asing seperti Hana Bank, OK Bank, dan SMBC Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan, dengan fokus pada peningkatan penyaluran kredit dan penguatan fundamental perbankan di Indonesia.
Teknologi ...

Presiden Mengumumkan THR Mulai Dibayarkan 17 Maret
Yoga 12 Mar 2025 Kompas (H)

Presiden Prabowo mengumumkan, tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) akan segera dibayarkan. Pencairan THR dimulai pada Senin (17/3) atau dua pekan sebelum Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan diberikan jelang tahun ajaran baru sekolah, pada Juni 2025. Pengumuman itu disampaikan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3) sore. ”Saya telah menandatangani PP No 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN,” ujar Prabowo. Ia menegaskan, baik THR maupun gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh ASN di pusat dan daerah. ASN yang dimaksud adalah para pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, hakim, serta para pensiunan. Berdasarkan penghitungan pemerintah, total ada 9,4 juta penerima tunjangan tersebut.

Secara umum, lanjut besaran THR dan gaji ke-13 adalah akumulasi dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 %. Namun, untuk ASN di daerah, besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Adapun para pensiunan akan mendapatkan tunjangan sebesar uang pensiun bulanan yang diterima. Presiden berharap kebijakan ini akan membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhannya selama musim mudik dan libur Lebaran. ”(Kebijakan lain adalah) pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD dan bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan kemarin,” tutur Presiden. (Yoga)


Teknologi ...

Dana Pelaksanaan PSU Pilkada di Pasaman Diupayakan dari APBD
Yoga 12 Mar 2025 Kompas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman dan Pemkab Pasaman, Sumbar, menyepakati anggaran Rp 10,4 miliar untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Pasaman pada 19 April 2025. Anggaran itu diharap segera cair untuk pelaksanaan tahapan-tahapan PSU. Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Taufiq, Selasa (11/3) mengatakan, pihaknya baru saja menandatangani kesepakatan dengan Pemkab Pasaman terkait jumlah anggaran yang disediakan pemkab untuk pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman.”Anggaran yang disepakati Rp 10,4 miliar,” kata Taufiq, Selasa sore.

Taufiq menyebut, anggaran itu sudah termasuk sisa anggaran sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024. Pasaman merupakan salah satu dari 24 daerah yang harus menggelar PSU pilkada. Pasaman juga merupakan salah satu dari 16 daerah yang sebelumnya menyatakan tidak mampu menyediakan anggaran untuk PSU. Hingga akhir Februari lalu, Kemendagri menyampaikan, perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menggelar PSU di 24 daerah itu hampir Rp 1 triliun. Kala itu, Kemendagri menyebut, bagi daerah yang tak mampu menyediakan dana untuk PSU akan didukung dari APBN. Namun, Kemendagri meminta pengadaan dana PSU diupayakan disediakan dari APBD. (Yoga)


Pilihan Editor