Duduk perkara dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB mulai terkuak. Kasus yang menyeret mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil itu berkaitan dengan manipulasi dana iklan periode 2021-2023 dengan kerugian negara ratusan miliar rupiah. ”Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto lewat keterangan singkat, Selasa (11/3). Kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. KPK meningkatkan status kasus Bank BJB dari penyelidikan ke penyidikan per 27 Februari 2025. Hal ini ditempuh dengan penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik).

Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan perihal penerbitan sprindik untuk kasus dugaan korupsi di Bank BJB. KPK menyatakan siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk menangani kasus serupa. Pada Senin (10/3), KPK mulai menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Bank BJB. Salah satunya adalah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung, yang berlokasi di Gunung Kencana RW 006, Ciumbuleuit. ”Didasari keterangan saksi, perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara BJB,” kata Setyo. Jubir KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut, penyidik sudah mengantongi lima nama tersangka, tetapi belum bisa diumumkan kepada publik. Mereka terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta. (Yoga)

Tarif bea masuk impor untuk aneka komoditas AS ke China resmi berlaku. Perang dagang dengan AS membuat China mengalihkan sumber impor komoditas, terutama ke Brasil dan Argentina. Australia juga bisa meraup laba karena ekspor pertanian ke China. Media AS, CBS, Senin (10/3) malam waktu Washington DC atau Selasa pagi WIB, melaporkan, petani AS terpukul oleh kebijakan China. CBS menyebut, kebijakan itu pembalasan atas keputusan Presiden AS, Donald Trump yang lebih dulu mengenakan bea masuk impor terhadap aneka komoditas China ke AS. China menjatuhkan tarif impor 15 % untuk produk pertanian AS, seperti daging sapi, daging babi, daging ayam, dan kedelai.

Secara total, nilai impor daging dari AS oleh China 16,26 miliar USD. Selain itu, setengah produksi kedelai AS juga dijual ke China. Karena itu, China mengalihkan sumber impor ke beberapa negara. Brasil adalah negara yang diperkirakan paling diuntungkan. Brasil pengekspor kedelai, daging sapi, daging ayam, dan kapas terbesar di dunia. Bahkan, pada perang dagang di masa jabatan pertamaTrump (2017-2021), AS kehilangan pasar kedelai terbesar mereka gara-gara China beralih ke Brasil. Brasil pada 2024 mengalami surplus neraca perdagangan dengan China senilai 30 miliar USD. Bagi Brasil, ini tren positif. Meski begitu, ada harga yang harus dibayar karena pasokan kedelai untuk pasar domestik berkurang. Walhasil, harga pakan ternak akan meningkat. (Yoga)

Kemenaker menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex telah menyelesaikan pembayaran upah kepada eks karyawan. Sementara pembayaran hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan THR kepada eks karyawan menunggu hasil penjualan aset oleh kurator. Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (11/3) di Jakarta, Menaker, Yassierli hanya berharap supaya pembayaran hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan THR kepada hampir 11.000 orang eks karyawan Sritex selesai sebelum Lebaran 2025. ”Kami telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan kurator. Intinya, komitmen kurator adalah hasil penjualan aset untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan, dan THR. Itu semuanya bersifat utang,” tuturnya.

Sejauh ini, Kemenaker sudah turut memfasilitasi agar hak eks karyawan Sritex lainnya terpenuhi. Misalnya, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kemenaker telah berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja provinsi, kabupaten, dan pengurus serikat pekerja untuk memastikan kelengkapan berkas persyaratan klaim JHT dan JKP. Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan per 10 Maret 2025, jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK dari empat pabrik yang tutup mencapai 10.824 orang. Sebanyak 4.539 orang eks karyawan telah mengajukan klaim JHT dan 3.544 orang di antaranya sudah dibayar klaimnya. Kemudian, ada 2.015 orang eks karyawan mengajukan klaim JKP dan 794 orang di antaranya sudah dibayar klaimnya. (Yoga)

Kementerian ESDM merilis regulasi baru tentang pedoman perjanjian jual beli tenaga listrik dari sumber energi terbarukan. Perangkat kebijakan baru ini diharapkan mampu mengatasi hambatan investasi pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). Aturan itu tertuang dalam Permen ESDM No 5 Tahun 2025 yang dirilis 5 Maret 2025. Permen ini adalah turunan dari Perpres No 112 Tahun 2022 tentang Percepatan EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Sepekan setelah diterbitkan, Kementerian ESDM menyosialisasikan aturan baru tersebut kepada pemangku kepentingan, mulai dari industri kelistrikan, asosiasi, hingga lembaga keuangan, di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/3).

Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, permen itu menjadi satu dari tiga aturan terkait EBT yang dirilis awal tahun ini. Adanya aturan baru itu bukan untuk memperlambat implementasi EBT di dalam negeri. Menurut dia, regulasi baru, seperti Permen ESDM No 5/2025, bertujuan untuk meningkatkan nilai keekonomian dari pengembangan pembangkit EBT dari sumber yang melimpah di dalam negeri, sesuai arahan Presiden Prabowo terkait program ketahanan energi di Astacita. Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menjelaskan, aturan baru pedoman jual beli listrik terbarukan itu, menjawab isu seputar tidak adanya kesepakatan aturan transaksi, yang kerap membuat pelaksanaan proyek EBT selama ini terkendala dan memakan waktu lama. (Yoga)

Terjadinya deflasi bulanan dan tahunan menjelang Ramadhan merupakan sebuah anomali yang memberi sinyal bahwa ekonomi tengah terkontraksi akibat melemahnya daya beli konsumen. Meningkatnya PHK menjadi salah satu faktor utama pendorong turunnya harga secara berkelanjutan. Berdasarkan data BPS, deflasi tahunan Februari 2025 tercatat sebesar 0,09 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Deflasi merupakan penurunan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. BPS mencatat, terakhir kali deflasitahunan terjadi 25 tahun lalu atau pada pergantian milenium alias tahun 2000.

Selain deflasi tahunan, deflasi secara bulanan juga terjadi pada Februari 2025 sebesar 0,48 %. Kondisi ini menjadi anomali mengingat tahun ini Ramadhan sudah dimulai pada 1 Maret 2025. Secara historis, dari tahun ke tahun, konsumsi masyarakat meningkat menjelang Ramadhan. Tahun lalu saat Ramadhan dimulai pada 11 Maret 2024, BPS mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,37 % pada Februari 2024. Jika daya beli masyarakat sedang baik, tingginya tingkat permintaan akan mengerek naik harga barang dan jasa. Dalam keterangan resmi, Selasa (11/3), Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebutkan, terjadinya deflasi secara tahunan pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh program diskon tarif listrik 50 % pada Januari dan Februari 2025. (Yoga)

Sungguh sial nasib warga Jakarta. Saat harga sejumlah bahan kebutuhan pokok naik menjelang Lebaran, mereka masih harus menanggung kerugian akibat takaran minyak goreng yang tidak sesuai ketentuan. Hasil pantauan Polda Metro Jaya, Selasa (11/3) menunjukkan, takaran Minyakita dalam kemasan botol dari beberapa produsen tidak sesuai ukuran semestinya. Minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat itu pun di sejumlah pasar dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET). Alih-alih berisi 1 liter seperti tertera pada label kemasan, volume minyak goring tersebut hanya 750-800 mililiter. Sementara harga ecerannya Rp 16.500 sampai dengan Rp 18.000 per liter, di atas ketentuan HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.

Abdul (30), salah satu pedagang, terkejut ketika didatangi polisi dari Subdirektorat Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat sidak ke Pasar Kemayoran, Japus, Selasa (11/3) siang. Kasubdit Industri dan Perdagangan Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyampaikan, timnya hanya ingin mengukur takaran Minyakita. Anggi membeli dua botol Minyakita kemasan 1 liter. Satu produksi Koperasi UMKM di Kudus, Jateng dan satu lagi produksi PT dari Depok, Jabar. ”Ternyata isinya hanya 800 mililiter,” ujar Anggi. Selanjutnya, Anggi dan tim menuju ke seorang distributor di Sumur Batu, Jakarta. Ia menjual 1 liter Minyakita kemasan botol dengan harga Rp 16.500.

Polisi menguji takaran dua botol Minyakita ukuran 1 liter dari toko ini. Keduanya produksi sebuah CV dari Tangerang, Banten. Uji takar menunjukkan ukuran dua botol tersebut hanya 750 mililiter dan 800 mililiter. Pada pemantauan Selasa siang itu, dari pasar dan distributor didapati tiga produsen Minyakita memasok produk tak sesuai ukuran. Hanya satu produsen yang memasok sesuai ukuran pada label. ”Kami lengkapi bukti hingga temukan tersangka,” kata Anggi. Satgas Pangan Polda Metro Jaya juga membuka nomor pengaduan di 081908192016. Warga diimbau cermat dalam berbelanja dan segera melapor jika ada kecurigaan. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat, utamanya di periode Ramadan dan Lebaran, melalui sejumlah kebijakan strategis. Bersama para pelaku usaha, pemerintah juga menggelar sejumlah program menarik agar bisnis di sektor ritel kembali menggeliat. Untuk menaikkan daya beli masyarakat, pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan akan dicairkan pada 17 Maret 2025 atau dua minggu sebelum lebaran. Sementara, gajike-13 bagi ASN akan diberikan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal Tahun Ajaran Baru Sekolah.

Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan aplikator akan segera memberikan THR untuk pengemudi ojek digital, dalam bentuk Bonus Hari Raya (BHR) sebesar 20% pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya IdulFitri 1446 H. Pemberian THR ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. "Kami optimis karena adanya THR akan mendorong konsumsi masyarakat. Namun, tantangannya adalah memastikan stok barang, terutama produk impor, tetap tersedia," kata Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah di Jakarta. (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang beranggotakan empat bank BUMN bakal kembali mendapat tambahan tugas dari negara. Ke empat bank itu diminta untuk memberikan pendanaan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan dibentuk pemerintah. Himbara diharapkan tetap bersikap hati-hati (prudent) dan tegas dalam menjalankan tugas baru itu. Presiden Prabowo berencana membangun Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di 70.000-80.000 desa untuk menciptakan pusat ekonomi, yang mencakup pembangunan gudang dan enam gerai yang menjual produk pertanian. Pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut akan menggunakan Dana Desa. Anggaran yang diperlukan untuk masing-masing koperasi mencapai Rp 3-5 miliar. Pemerintah telah menyediakan anggaran setiap tahun melalui alokasi Dana Desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih.

Himbara terlebih dahulu akan memberikan pendanaan kepada koperasi tersebut. Program ini dinilai memberikan manfaat langsung khususnya dalam meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa. Selain itu, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 masuk dalam kategori desa tertinggal dan 4.850desa masuk kategori desa sangattertinggal. (Yetede)

PT Bank MuamalatIndonesia Tbk mencatat volume pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah iB Hijrah Baitullah tumbuh lebih dari tiga kali lipat secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir 2024. Lonjakan pertumbuhan tersebut disebabkan kebutuhan perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi menjadi pendorong pencapaian tersebut. Direktur Bank Muamalat, Karno melalui keterangan tertulisnya menyatakan, peningkatan volume pembiayaan atau booking KPR iB Hijrah Baitullah tersebut sejalan dengan melonjaknya number of account (NoA) yang mencapai lebih dari lima kali lipat pada periode yang sama.

"Untuk menggenjot pembiayaan KPR syariah, Bank Muamalat menawarkan program KPR iB Hijrah Baitullah dengan hadiah porsi pendaftaran haji atau paket umrah tanpa diundi. Ada juga opsi hadiah lain seperti wakaf masjid, wisata halal, dan logam mulia," imbuh Karno, Selasa (11/3/2025). Bank Muamalat menawarkan skema angsuran ringan dengan tenor hingga 25 tahun melalui produk pembiayaan perumahan. Nasabah dapat memilih skema angsu?ran berjenjang (step-up) atau tetap(fixed) sepanjang tenor.

Karno menjelaskan, margin pembiayaan KPR mulai dari 5,88% per tahun selama dua tahun untuk skema step up. Tersedia pula single margin setara mulai 9,25% fixed selama 10 tahun KPR iB Hijrah Baitullah menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Tujuan pembiayaan menyesuaikan kebutuhan nasabah seperti untuk pembelian rumah, takeover, top up maupun refinancing. "Harga rumah yang kami biayai umum-nya berkisar Rp 300 juta hingga Rp 5 miliar. Rata-rata harga rumah yang diminati nasabah Bank Muamalat sekitar Rp 850juta,"sambung Karno. (Yetede)

Penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di Bandung, Jabar, pada Senin, 10 Maret 2025. Salah satunya rumah mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Bandung, berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB. Surat perintah penyidikan atas dugaan korupsi Bank BJB itu terbit KPK pada 27 Februari 2025. Penyidik telah menetapkan lima tersangka. Namun KPK masih merahasiakan nama-nama mereka. "Ada penyelenggara negara, ada pula dari pihak swasta," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, Senin, 10 Maret 2025. Ihwal pemanggilan terhadap Ridwan Kamil, kata Tessa, penyidik belum membuat keputusan.

Namun secara umum penyidik bisa memanggil siapa saja yang dianggap memiliki keterangan untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani. Ridwan membenarkan soal kedatangan penyidik KPK di rumahnya. Dia mengatakan tim KPK datang dengan menunjukkan surat resmi. “Selaku warga negara yang baik, saya sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," ujarnya melalui keterangan tertulis. Dugaan penyelewengan anggaran di Bank BJB itu pernah ditulis majalah Tempo pada 22 September 2024 dengan judul "Siapa Terlibat Korupsi Anggaran Iklan Bank BJB".

Laporan tersebut memuat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bernomor 20/LHP/XVII.BDG/03/2024 yang terbit 6 Maret 2024. BPK menemukan indikasi kebocoran dana promosi iklan itu. Indikasi tersebut, terlihat dari tagihan yang diterima Bank BJB untuk belanja iklan yang mencapai Rp 37,9 miliar. Padahal biaya riil yang dibayarkan kepada media penampung iklan hanya Rp 9,7 miliar. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK yang diterbitkan pada 6 Maret 2024, dalam proyek pemasangan iklan, Bank BJB menggandeng enam agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. (Yetede)