Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, pelemahan daya beli masyarakat, harga komoditas rendah, serta suku bunga acuan yang masih tinggi diprediksi membuat ekonomi Lebaran 2025 kurang bertaji. Insentif yang diberikan pemerintah seperti diskon tiket pesawat diyakini tak cukup untuk memacu geliat ekonomi Lebaran, karena tekanan ke konsumsi rumah tangga masih cukup besar. Ini membuat demand side ekonomi lemah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 diprediksi berkisar 4,7-5%, melambat dibanding kuartal I dan II 2024 sebesar 5,1% dan 5,05%.

Pada 2024, Ramadandan Lebaran jatuh pada akhir kuartal I dan awal kuartal II. Ekonomi kuartal I tahun lalu juga terkerek belanja pemerintah dan partai politik seiring adanya pemilu. Pemerintah dinilai perlu menambah insentif untuk memaksimalkan potensi ekonomi Lebaran. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi optimal dapat dicapai. Sebab, memasuki kuartal II hingga kuartal III, tak adalagi sentimen yang bisa mendongkrak ekonomi. Baru pada pengujung tahun ada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya mendongkrak konsumsi rumah tangga.

Selama ini, konsumsi rumah tangga berperan sentral dalam ekonomi Indonesia karena menyumbang produk domestik bruto (PDB) 50% lebih. Kelompok pengeluaran lainnya seperti ekspor, investasi, dan belanja pemerintah belum bisa menggantikan peran konsumsi rumah tangga. Harapan muncul dari rencana pemberian bonus ke para driver ojek online (ojol). Namun itupun dirasa tak cukup.  Pemerintah harus memikirkan tambahan insentif untuk masyarakat agar Lebaran 2025 lebih bertaji, dengan misalnya pemberian  bansos, potongan tarif listrik, operasi pasar dan lain-lain untuk mendongkrak belanja rumah tangga selama Ramadhan. (Yetede)

Setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dari equal-weight (EW) menjadi underweight bulan lalu, Goldman Sachs memangkas peringkat saham Indonesia dari underweight menjadi market weight. Goldman Sachs memperkirakan adanya peningkatan risiko fiskal atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Penurunan peringkat tersebut memberi pukulan bagi pasar saham Indonesia yang terkoreksi dalam hingga 6.270 dan mencatatkan aksi jual bersih (net sell) asing Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Mengingat, rekomedasi keduanya biasanya menjadi rujukan investor asing dalam membenamkan investasinya.

Bloomberg, Senin (10/3/2025) juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diterbitkan BUMN untuk tenor 10 sampai 20 tahun menjadi netral. Penurunan peringkat itu terjadi setelah Goldman Sachs menaikkan proyeksi defisit fiskal Indonesia dari semula 2,5% menjadi 2,9% dari PDB. Penurunan peringkat tersebut, memberi tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup melemah 0,57% ke level 6.598,21 pada perdagangan Senin (10/3/2025). Investor asing mencatatkan net sell Rp 843,43miliar pada perdagangan kemarin,dan Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar keuangan domestik.

“Penurunan peringkat pasar saham Indonesia oleh MSCI dan GoldmanSachs dari overweight menjadi marketweight mencerminkan kekhawatiran investor global terhadap daya tarik pasar domestik,"kata Pendiri Stocknow.id Hendra Wardana, Senin (10/3/2025). Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah ketidakpastian ekonomí global, dampak perang dagang AS-China, serta perlambatan konsumsi dalam negeri yang terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga global juga menambah beban ekonomi domestik. Ketidak-pastian kebijakan dalam negeri dan volatilitas pasar membuat investor lebih berhati-hati. Untuk mengembalikan kepercayaan asing terhadap pasar saham Indonesia, regulator dan pemerintah perlu mengambil langkah konkret. (Yetede)

Emiten bank-bank pelat merah berpotensi kembali menghadapi risiko, setelah sebelumnya kemunculan Danantara memicu reaksi negatif para pelaku pasar. Kali ini, risiko baru datang dari inisiatif pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup 70.000-80.000 desa di seluruh Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah menugaskan bank Himbara seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank MandiriTbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk memberi pembiayaan awal kepada koperasi desa Merah Putih sebesar Rp 3-5 miliar per desa.

Desa akan melunasi pinjaman Bank Himbara tersebut dalam waktu tiga sampai lima tahun, yang dananya bersumber dari alokasi dana desa tahunan. Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman dalam riset yang dipublikasi menilai, pinjaman tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor. Sebab, pinjaman yang mencapai Rp 400 triliun atau US$24,5 miliar itu berpotensi berdampak. Keduanya merasa, kekhawatiran para pelaku pasar cukup beralasan karena menunjukkan adanya campur tangan politik dalam operasional bank-bank BUMN.

"Penerapan tata kelola yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi bagi parapemegang saham akan menjadi faktor krusial bagi Danantara untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor ke depan," tulis kedua analis. Dirut BBRI, Sunarso menjelaskan, pembiayaan awal koperasi sebesar Rp 5 miliar yang berasal dari Himbara, karena dana desa tidak cukup untuk langsung membiayai Rp 5 miliar. “Makanya, itu?lah yang diharapkan nanti, disampaikan bahwa kemudian dibiayai oleh Himbara. Tapi aman, wong sumber pelunasannya dari dana desa," ucap Sunarso di Kementerian BUMN, Senin (10/3/2025). (Yetede)

PT PLN (Persero) memastikan kelancaran perjalanan pemudik kendaraan elektrik pada momen Idulfitri 1446 Hijriah, dengan menghadirkan 1.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur mudik Trans Jawa-Sumatra, tersebar di 615 lokasi strategis dan dilengkapi personel siaga 24 jam nonstop. Pada lebaran 2025 ini, pemudik yang menggunakan kendaraan elektrik diproyeksi mencapai 21.570 unit, meningkat 500% dibanding tahun lalu, di 4.314 kendaraan elektrik. Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menyampaikan, keberadaan SPKLU diberbagai titik menjadi focus utama perseroan di momen Ramadan hingga Idulfitri 1446H, mengingat semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan elektrik.

"Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung penuh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan elektrik. Kami telah melakukan asesmen menyeluruh dan memetakan titik-titik strategis untuk memastikan pemudik dapat dengan mudah mengakses SPKLU selama perjalanan," kata Edi, Senin (10/2/2025). "Guna memastikan para pemudik nyaman dalam melakukan pengisian daya, PLN juga menyiagakan 12 unit SPKLU mobile yang tersebar di jalur Trans Ja-wa-Sumatra. Dukungan teknologi juga dihadirkan melalui aplikasi PLN Mobile, yang dilengkapi fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) untuk membantu pengguna menemukan lokasi SPKLU terdekat. (Yetede)

Proyek gasifikasi batu bara yang lama tak terdengar kembali mencuat. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mendorong pengolahan batu bara menjadi gas dimethyl ether (DME) berlanjut. Cara yang akan dipakai Bahlil adalah mendukung pendanaan proyek konversi benda padat batu bara menjadi gas. "Salah satu pemodalnya adalah Danantara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025. Menurut Bahlil, konversi batu bara menjadi gas itu merupakan salah satu bentuk penghiliran sumber daya alam. Kali ini, ia mengklaim, akan memakai pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

Bahlil menyebutkan proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa mengatakan produksi DME dengan bahan baku batu bara tidak layak secara ekonomi. Pada studi kelayakan pengelolaan batu bara menjadi DME yang dirancang PT Bukit Asam Tbk bersama perusahaan AS, Air Products and Chemicals, Inc. yang memulai kerja sama sejak 2019 itu menargetkan produksi DME sebanyak 1,4 juta ton, yang hasilnya bakal diserap PT Pertamina untuk mengganti sebagian kebutuhan elpiji domestik.  

Ongkos produksi mengubah batu bara menjadi gas terlalu tinggi sehingga harganya mahal. Saat itu perusahaan menargetkan bisa menghasilkan DME dengan harga US$ 400 per ton, lebih rendah dari elpiji yang harganya berada di kisaran US$ 500 per ton. Untuk membuat DME yang harganya bersaing dengan elpiji, perusahaan harus bisa mendapatkan harga batu bara di US$ 15-20 per ton. Sementara, rata-rata biaya produksi batu bara Bukit Asam, US$ 45 per ton. Ditambah estimasi margin sebesar 15%, ongkos bahan bakunya saja sudah US$ 55 per ton, hampir tiga kali lipat dari angka ideal. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa seluruh Indonesia. Pemerintahan Prabowo menargetkan hingga 70.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah alasan Prabowo mengeluarkan inisiatif tersebut. Prabowo, kata Tito, berharap Kopdes Merah Putih akan mampu mewujudkan ketahanan pangan hingga memotong rantai distribusi dari desa. Tito menyampaikan Kopdes Merah Putih bisa menyediakan lumbung pangan atau gudang bahan pokok yang dikelola secara lebih modern di desa-desa.

"Presiden mengharapkan bahwa setiap desa memiliki ketahanan pangan masing-masing," kata Tito seusai rapat di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. Nantinya, kata dia, lumbung atau gudang yang dikelola Kopdes Merah Putih akan menjadi tempat penyimpanan bahan baku. Stok tersebut, ucap Tito, bakal dibeli koperasi dari para petani. Tito menyampaikan Kopdes Merah Putih juga bakal mempersingkat rantai distribusi dari petani ke konsumen di wilayah-wilayah lain. Selama ini, kata Tito, distribusi hasil tani kerap diperantarai oleh tengkulak, rentenir, hingga praktik ijon yang membuat petani tidak menikmati keseluruhan nilai ekonomi panen mereka. (Yetede)