Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS untuk periode 2018—2023 dengan memeriksa empat saksi, dua di antaranya adalah mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dan Ego Syahrial. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Yoki Firnandi Cs. Selain kedua mantan pejabat tersebut, dua saksi lainnya adalah CJ, Analyst Light Distillato Trading di PT Pertamina, dan AYM, Koordinator Pengawasan BBM BPH Migas. Kasus ini melibatkan kerjasama antara penyelenggara negara dan broker dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun.

Gaji rendah membuat para pendidik dicekik kebutuhan ekonomi. Dosen tak bisa beli buku demi popok dan susu anak. Sudah sebulan, motor bebek tua milik Anggun Gunawan (40) lampunya mati, tapi tetap dipakai siang dan malam, karena itu satu-satunya kendaraan yang dipunya dosen Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta tersebut. ”Itu motor keluaran tahun 1997, saya beli waktu masih kuliah di UGM tahun 2006. Masih saya pakai karena belum mampu beli yang lain,” kata Anggun, Senin (17/2). Anggun menjadi dosen politeknik sejak Januari 2021. Juni 2024, ia diangkat menjadi dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia memperoleh gaji pokok Rp 4,4 juta dan uang makan Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per bulan. Jumlah penghasilan itu amat mepet untuk memenuhi kebutuhannya sebagai ayah dua anak. Di awal bulan, ia harus membayar Rp 1,7 juta untuk sewa kontrakan di Jagakarsa, Jaksel. Sisanya untuk kebutuhan pokok. Tak ada anggaran sama sekali untuk membeli buku yang amat penting bagi seorang dosen. ”Kalau kita beli buku yang dibutuhkan untuk meng-update materi pembelajaran mahasiswa maka tak ada lagi uang untuk beli susu dan pampers anak,” ujarnya.

Kondisi ini berbanding terbalik saat Anggun memperoleh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk kuliah S-2 di Oxford Brookes University, Inggris, pada 2019. Saat itu, ia mendapat anggaran Rp 10 juta per tahun khusus untuk membeli buku. ”Sekarang, setiap tanggal 15, gaji sudah habis. Saya harus ngutang ke teman, lalu dibayar waktu gajian bulan depan,” ucapnya. Untuk mencari penghasilan tambahan, Anggun mengajar di sekolah vokasi UI dan Universitas Terbuka (UT). Dari situ ia mendapat tambahan penghasilan Rp 1 juta per bulan. Namun, tak rutin karena tergantung masa kuliah mahasiswa (Yoga)

Fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan berpotensi memicu kenaikan harga barang-barang domestik. Para pelaku usaha membutuhkan insentif untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, para pelaku usaha sangat menyayangkan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat rupiah sempat menyentuh level terendahnya saat pandemi Covid-19. ”Akibatnya, confidence berusaha atau berinvestasi di Indonesia turut melemah meski Indonesia masih memiliki pasar domestik yang relatif stabil. Pelemahan nilai tukar ini sangat tidak kondusif bagi pelaku usaha karena kecenderungannya dalam menciptakan cost-push inflation terhadap beban produksi,” katanya, Jumat (7/3).

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, nilai tukar rupiah menembus Rp 16.575 per USD pada 28 Februari 2025. Sebelumnya, rupiah mendekati Rp 15.000 per USD pada September 2024 tapi melemah selama 2025 dan bertahan di atas Rp 16.000 per USD. Fluktuasi rupiah yang cenderung melemah menekan para pelaku usaha di sektor dengan ketergantungan tinggi terhadap impor, khususnya manufaktur. Alhasil, produktivitas dan daya saing melemah hingga ekspansi usaha di sektor formal makin terbatas mengingat beban usaha yang tidak kompetitif serta menghambat agenda hilirisasi. Pelaku usaha di sektor ekstraktif dan berorientasi ekspor, seperti pertambangan, relatif diuntungkan. Namun, keuntungan tersebut secara keseluruhan akan tetap rendah atau bahkan tidak ada karena pelemahan nilai tukar juga akan memicu kenaikan harga pasar di dalam negeri terhadap berbagai barang dan jasa. (Yoga)

Keputusan pendanaan untuk pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (pilkada) di 24 daerah yang sepenuhnya diambil dari APBD dikhawatirkan bakal mengganggu belanja daerah. Apalagi, sebelumnya, pemda sudah diminta pusat mengefisienkan anggaran. Terganggunya belanja daerah itu bisa berimbas pada pelayanan publik dan pembangunan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, berdasarkan data Kemendagri, kebutuhan anggaran PSU pilkada di 24 daerah bervariasi, mulai dari Rp 1 miliar hingga ratusan miliar rupiah. Kebutuhan anggaran paling besar untuk Provinsi Papua dengan kebutuhan lebih dari Rp 100 miliar.  

”Dana lebih dari Rp 100 miliar itu adalah nilai yang cukup fantastis di tengah efisiensi anggaran,” ujarnya. Sebelum diharuskan mencukupi kebutuhan anggaran untuk PSU, daerah-daerah sudah diminta pusat untuk mengefisienkan anggaran sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo. Kini, dengan beban baru menggelar PSU, daerah-daerah, terutama 24 pemda yang di daerahnya digelar PSU, bakal kian terbebani APBD-nya. Herman pun khawatir, imbas dari beban-beban tersebut, belanja daerah akan terganggu, terutama anggaran untuk pelayanan publik dan belanja pembangunan. (Yoga)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan Jampidsusu segera menyelesaikan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina tahun 2018-2023. Dalam jumpa pers, Kamis (6/3) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan, hingga saat ini tidak ada hal baru dalam penyidikan kasus tersebut ataupun tersangka baru. Sebaliknya, Burhanuddin telah memerintahkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah untuk segera merampungkan penyidikan perkara itu. ”Sehingga masyarakat lebih tenang lagi. Apalagi, menghadapi hari-hari raya, begitu,” kata Burhanuddin. Untuk itu, ia juga memerintahkan Jampidsus untuk segera menyelesaikan penghitungan kerugian keuangan negara, dibantu BPK. Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, jumlah kerugian keuangan negara Rp 193,7 triliun yang sudah pernah dirilis sebelumnya merupakan penghitungan sementara penyidik.

Saat ini hal itu masih diperiksa oleh auditor dari BPK dan akan diumumkan secara resmi nanti. Febrie tidak membenarkan kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut. Saat ini total terdapat sembilan tersangka, yakni enam orang dari anak perusahaan Pertamina dan tiga orang dari swasta. Padahal, proses hukum kasus belum sepenuhnya jelas. Di antaranya mengenai sosok sesungguhnya di balik pemufakatan jahat yang melibatkan jajaran direksi anak perusahaan Pertamina dan pihak swasta serta kemana aliran uang Rp 193,7 triliun yang disebut sebagai kerugian keuangan negara. Kerugian negara diperkirakan Rp 193,7 triliun yang terdiri dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker Rp 2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar Rp 126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi pada 2023 sebesar Rp 21 triliun. (Yoga)

Hampir satu bulan program Cek Kesehatan Gratis berlangsung, cakupan pemeriksaan di masyarakat masih rendah. Sejumlah skema disiapkan untuk mempercepat perluasan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satunya dengan membuka akses pelayanan pemeriksaan di luar hari ulang tahun. Data Kemenkes per 6 Maret 2025 menunjukkan, jumlah pendaftar program Cek Kesehatan Gratis 415.211 orang, dimana 80 % pendaftar hadir untuk melakukan pemeriksaan. Rata-rata harian jumlah peserta yang mendaftar sekitar 20.000 orang. Jumlah pendaftar terus meningkat. Pada minggu pertama program Cek Kesehatan Gratis berlangsung, jumlah pendaftar sekitar 5.000 orang per hari, kemudian meningkat menjadi 10.000 pendaftar pada minggu kedua dan 20.000 pendaftar pada minggu keempat.

”Masih jauh dari harapan. Dengan kuota berkisar 30-50 orang di setiap puskesmas, seharusnya kita bisa mendapatkan 300.000 (orang) per hari Jika sekarang baru 20.000 orang, itu berarti belum ada 10 %, peningkatannya kurang cepat,” ujar Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi dalam sosialisasi ”Peningkatan Capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Kesiapsiagaan Mudik Lebaran 2025” di Jakarta, Jumat (7/3). Ia menjelaskan, inisiatif dan inovasi harus terus dilakukan untuk memastikan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis bisa semakin luas. Sosialisasi perlu lebih masif dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang mengakses layanan program Cek Kesehatan Gratis. Pada akhir 2025 ditargetkan ada 100 juta penduduk yang telah mengakses pemeriksaan gratis. (Yoga)