Penetapan NIP dan SK dipastikan oleh Kepala BKN
Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan penetapan nomor induk pegawai (NIP) bagi 1,2 juta calon ASN (CASN) hasil seleksi 2024 rampung sebelum mereka diangkat. BKN juga akan terus bergerak untuk memastikan SK pengangkatan CASN benar-benar diterbitkan. ”Target ini penting dilaksanakan agar memberi kepastian bagi semua pihak terkait,” ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Senin (10/3). BKN menargetkan penetapan NIP bagi CASN hasil seleksi tahun 2024 rampung sebelum jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil(CPNS) ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penetapan NIP bagi CPNS dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2025, sedangkan untuk calon PPPK pada 30 November 2025. Pemerintah telah memutuskan untuk mengangkat CPNS dan calon PPPK secara serentak. CPNS yang dijadwalkan diangkat pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025 mundur menjadi 1 Oktober 2025. Begitu pula calon PPPK yang semula dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 untuk tahap 1 dan Juli 2025 untuk tahap 2 diubah menjadi 1 Maret 2026. Pemerintah mengklaim keputusan itu telah sesuai dengan kesimpulan rapat antara pemerintah dan Komisi II DPR, 5 Maret 2025. Namun, Komisi II DPR membantah hal tersebut. (Yoga)
Rumah Melayang, hingga Suami Menghilang akibat terkena PHK
Dipecat dari pekerjaan membuat hidup jadi redup. Ada keluarga yang kehilangan rumah idaman, bahkan ada pula rumah tangga yang kandas karena tekanan ekonomi kian mencekik. Tembok rumah milik Iyus (40), di Bogor, Jabar, kertas dindingnya mengelupas. Perabotan tinggal kursi tamu. Rumput liar pun tumbuh di taman yang tadinya tertata rapi. Rumah dua lantai itu baru saja laku. Mobil yang tadinya disimpan di garasi sudah lebih dulu dijual. Semua terpaksa dilakukan ayah dua anak itu untuk bertahan setelah terkena PHK pada Mei 2024. ”Mau gimana lagi? Tak peduli kita kena PHK, kehidupan terus berjalan,” kata Iyus di rumahnya, Senin (17/2). Pekerjaan terakhir Iyus adalah IT (teknologi informasi) project manager di sebuah perusahaan rintisan di bidang lokapasar. Lima tahun bekerja, Ia mendapat gaji dua digit per bulan.
Iyus punya kerja sampingan di bidang IT juga dengan penghasilan belasan juta rupiah. Istri Iyus juga punya usaha kue rumahan dengan keuntungan Rp 5 juta per bulan. Dengan total pemasukan puluhan juta per bulan, Iyus merasa mampu membeli rumah kedua dengan cicilan Rp 17 juta per bulan. Iia juga ada tanggungan cicilan rumah pertama Rp 12 juta per bulan dan mobil Rp 5 juta per bulan. Tak dinyana, pada Mei 2024, perusahaannya mengubah model bisnis, dari berdagang secara daring kini berubah total menjadi toko konvensional. Akibatnya, 90 persen personel IT dipangkas, termasuk Iyus. Prioritas Iyus, dapur harus ngebul dan anak-anak harus tetap sekolah, membuat Ia menjual mobil dan rumah ke 2 nya
Alia (36), ibu satu anak, tengah menjalani proses perceraian. Pertikaian dengan suami yang meruncing kala kondisi ekonomi kian mencekik menjadi penyebab utama mereka berpisah. ”Dia (suami) udah enggak bantuin, malah nge-judge aku bermalas-malasan. Aku juga enggak mau jadi kayak gini, aku belum pernah nganggur selama ini seumur hidup aku,” tuturnya, Kamis (13/2). Alia tinggal di rumah kontrakan bersama anak semata wayangnya di Jaksel. Anak perempuannya yang sebelumnya bersekolah di PAUD, terpaksa berhenti sementara. ”Terpaksa berhenti sekolah karena biayanya mahal, Rp 4 juta per bulan. Untungnya dia masih kecil. Nanti kalau sudah usia TK harus sekolah lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Alia bekerja sebagai business development manager di sebuah perusahaan marketing technology. Saat itu gajinya mencapai belasan juta rupiah per bulan. Namun, baru empat bulan bekerja, ia sudah terkena PHK pada Oktober 2024. Sembari mencari pekerjaan baru, Alia membuka jasa sebagai empathic listener untuk membantu orang yang butuh didengarkan dan konsultan animal behaviour untuk membantu para pemilik hewan lebih memahami peliharaan mereka. Selain itu, ia juga menekuni pekerjaan lepas sebagai kontributor kecerdasan buatan (AI), orang yang melatih soal AI agar menjadi lebih kreatif. ”Dibanding waktu masih punya kerja tetap, sih, pendapatan jauh banget. Sekarang cuma Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Pas-pasan banget, yang penting bisa hidup, cukup makan dan minum,” ungkapnya. (Yoga)
Perusahaan Aplikasi dihimbau Beri Bonus Pengemudi-Kurir Daring
Presiden Prabowo mengumumkan kewajiban perusahaan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Para pengemudi ojek daring juga akan mendapatkan bonus hari raya kendati besarannya belum ditentukan. Pengumuman disampaikan Presiden Prabowo di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3) sore. ”Pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMD, paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri. Besarannya (diumumkan) Menaker melalui surat edaran,” kata Presiden. Presiden juga mengimbau para perusahaan aplikasi transportasi daring untuk memberi bonus hari raya kepada para ojek daring yang kerap disebut ojol. Begitu pula kurir daring diharapkan juga mendapat bonus hari raya.
”Pemerintah mengimbau untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja,” katanya. Sejauh ini tercatat 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif. Selain itu masih ada satu juta sampai satu setengah juta lainnya yang berstatus paruh waktu atau tidak bekerja penuh waktu. ”Untuk besaran (dan) mekanisme, kami serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menaker melalui surat edaran,” kata Prabowo. Salah seorang pengemudi daring yang ikut hadir di Istana, Suyanto, menyambut baik pengumuman ini. ”Bahagia banget dengan pemberitahuan kami dapat THR. Tahun ini pertama kali kami dapat. Terima kasih, Pak Prabowo dan Grab Indonesia.(Soal) besarannya belum tahu,” tuturnya kepada wartawan. (Yoga)
Kasus Minyakita diselidiki Kemendag dan Satgas Pangan
Kemendag dan Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki kasus Minyakita tak sesuai takaran, yang melibatkan tiga perusahaan pengemasan Minyakita di Depok, Kudus, dan Tangerang. Kasus itu bermula dari video Minyakita berkapasitas 750 mililiter yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pada Sabtu (8/3) Mentan, Andi Amran Sulaiman menemukan kemasan 1 liter Minyakita yang hanya berisi 750-800 mililiter minyak goreng saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jaksel. Minyakita tak sesuai takaran dijual di pasaran Rp 18.000 per liter. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita kemasan 1 liter Rp 15.700. Berdasarkan laporan Kementan dan Satgas Pangan, Minyakita tersebut diedarkan tiga perusahaan, yaitu PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jabar; Koperasi Terpadu Nusantara di Kudus, Jateng; dan PT Tunas Agro Indolestari di Tangerang, Banten.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan, ketiga perusahaan itu bergerak di bidang pengemasan ulang (repacking) minyak goreng. Sebenarnya Kemendag sedang mengawasi salah satu perusahaan yang berada di Tangerang. Kemendag juga telah memulai penyelidikan atas ketiga perusahaan tersebut, mulai dari kelengkapan dokumen, pengumpulan barang bukti, hingga mengecek pusat produksinya. ”Saat ini, proses pendalaman penyelidikan tengah berjalan. Jika terbukti melanggar Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, kami akan menindaknya sesuai ketentuan,” ujar Moga, Senin (10/3). (Yoga)
Dua Pabrik Alas Kaki di Tangerang Tetap Beroperasi, Meski mengurangi Karyawan
Meski harus mengurangi tenaga kerjanya, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia masih beroperasi di Tangerang, Banten. Kedua pabrik pemasok merek sepatu internasional itu juga tetap berencana merekrut karyawan baru. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, walau ada pengurangan karyawan, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh di Tangerang tidak tutup. Kedua perusahaan itu sampai saat ini masih beroperasi. ”PT Adis Dimension Footwear masih ada 10.000 karyawan dan PT Victory Ching Luh masih ada 13.000 karyawan,” kata Eddy, Senin (10/3).
Chairman PT Adis Dimension Footwear, Harijanto juga mengklarifikasi bahwa PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh masih beroperasi dan tetap memproduksi alas kaki. Menurut Harijanto, pengurangan 1.500 pekerja di PT Adis Dimension Footwear dan 2.000 pekerja di PT Victory Ching Luh bukan terjadi pada 2025, melainkan pada 2024. Meski mengurangi pekerja, perusahaan tetap merekrut karyawan baru sesuai kebutuhan. ”Pengurangan (karyawan) terjadi pada 2024 dan sudah beres. PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh masih beroperasi. Karyawannya masih banyak,” ujar Harijanto yang juga Ketua Dewan Pembina Aprisindo. (Yoga)
Sarapan Gratis Masih Dikoordinasikan pelaksanaannya dengan BGN
Program sarapan gratis di Jakarta masih akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Jika program ini urung terlaksana, alokasi anggarannya akan dialihkan untuk pemberdayaan kantin sekolah. Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan program sarapan gratis bagi siswa sekolah saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 lalu. Namun, program ini bukan untuk mengganti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Setelah terpilih dan dilantik, Pramono-Rano belum mengimplementasikan sarapan gratis yang mereka janjikan. Menurut Pramono, ia sudah menyampaikan perihal program tersebut saat retret atau orientasi kepala daerah di Akmil, Magelang, Jateng, pada 21-28 Februari 2025, tapi, program ini tidak diperbolehkan karena sudah ada MBG.
”Jadi, saya akan minta waktu secara khusus pada Prof Dadan. Sebab, ketika retret, waktu itu disampaikan tidak diperbolehkan,” kata Pramono saat ditemui di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, Senin (10/3). Terkait hal ini, Pramono akan meminta waktu untuk bertemu Kepala BGN, Dadan Hindayana karena belakangan program sarapan gratis itu diperbolehkan. Dadan tak mempermasalahkan implementasi program itu dan tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta. Ia pun menyarankan sarapan gratis akan lebih bermanfaat untuk siswa SMP dan SMA. Diketahui program ini untuk semua siswa, terutama dari keluarga tidak mampu, agar dapat memulai hari dengan nutrisi yang cukup tanpa terkendala biaya. (Yoga)
Tunjangan dan Subsidi Rumah bagi Para Guru Segera Cair
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera mencairkan tunjangan sertifikasi guru dengan nominal sudah dinaikkan demi meningkatkan kesejahteraan guru. Para guru diminta melengkapi data demi menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran tunjangan. Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani mengutarakan hal itu, Senin (10/3). Penyaluran tunjangan guru mencakup tunjangan profesi guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), dan dana tambahan. Penghasilan ini akan disalurkan secara bertahap dan paling cepat dilakukan pada 21 Maret 2025.
Nunuk meminta para guru untuk segera melakukan validasi data rekeningnya melalui laman InfoGTK. Verifikasi dan validasi ini penting untuk memastikan penyaluran tunjangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. ”Segera lakukan validasi rekeningnya dengan mengecek InfoGTK-nya. Untuk memverifikasi data rekening masing-masing dapat mengklik ’Iya’ atau ’Tidak’ sehingga dapat terpantau. Jangan sampai tunjangan bapak atau ibu guru tertunda hanya karena data tak sesuai,” kata Nunuk. Berdasarkan data pemda, dari 900.000 data rekening guru yang masuk, 70 % dinyatakan valid oleh bank. Sekitar 200.000 data rekening dalam proses verifikasi oleh bank. (Yoga)
Harapan Baru di Himbara
Meskipun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadapi tantangan besar terkait dengan program-program pemerintah yang mengarah pada pembiayaan berbagai sektor, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, mereka tetap optimistis dalam mendukung program-program tersebut. Pemerintah, melalui arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mendorong Himbara untuk turut berpartisipasi dalam mendanai program-program tersebut, meskipun potensi risiko terhadap kualitas aset dan likuiditas bank BUMN bisa meningkat. Bank-bank seperti BRI dan BTN menunjukkan kesiapan untuk mendukung program tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan jaminan dari dana desa.
Keputusan pemerintah untuk melibatkan Himbara dalam program-program besar ini diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank BUMN, meskipun ada keyakinan bahwa pembiayaan ini akan didukung oleh dana yang aman, seperti dana desa. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dan Menteri Tito Karnavian memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi antara bank-bank BUMN dan sektor koperasi pedesaan demi mendukung ekonomi rakyat, meskipun dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
Bank BUMN: Mesin Ekonomi atau Beban Negara?
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pendirian koperasi Merah Putih di desa-desa dengan target sebanyak 70.000 hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Koperasi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lokal, dengan berbagai fasilitas seperti gerai sembako, apotek desa, dan unit usaha simpan pinjam. Dalam implementasinya, program ini akan melibatkan perubahan dalam penggunaan dana desa, dengan fokus pada pendirian koperasi yang memerlukan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa.
Untuk mendukung pendanaan koperasi ini, pemerintah berencana melibatkan bank-bank BUMN yang akan memberikan pembiayaan, dengan angsuran dilakukan secara bertahap oleh setiap desa. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, karena risiko pembiayaan koperasi yang sangat besar—sekitar Rp400 triliun untuk 80.000 koperasi—dapat meningkatkan beban kredit dan menurunkan kualitas aset bank BUMN. Selain itu, sejarah masalah kredit bermasalah, seperti yang terjadi pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat pandemi COVID-19, menambah kekhawatiran terhadap potensi kegagalan pembiayaan koperasi Merah Putih ini.
Meskipun bertujuan untuk memajukan ekonomi perdesaan, program ini perlu dipikirkan dengan matang agar tidak menambah tekanan pada bank-bank pelat merah dan menghindari risiko moral hazard, di mana pengelolaan koperasi yang lemah bisa menyebabkan penyalahgunaan dana dan gagal bayar.
Pengusaha Diversifikasi, China Tak Lagi Dominan
Para pengusaha smelter nikel di Indonesia sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar China, yang saat ini menyerap 80% hingga 90% dari konsumsi nikel Indonesia. Untuk itu, mereka sedang mencari pasar alternatif di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Asia lainnya. Djoko Widayatno, Dewan Penasihat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menekankan pentingnya diversifikasi pasar dan pemenuhan standar keberlanjutan internasional, seperti praktik pertambangan ramah lingkungan dan produk rendah karbon, agar produk nikel Indonesia diterima di pasar global.
Selain itu, kerja sama dengan perusahaan global di industri baterai dan kendaraan listrik juga dianggap penting untuk stabilitas permintaan nikel olahan. APNI juga mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan ekosistem penghiliran yang terintegrasi dengan industri dalam negeri, seperti manufaktur baterai dan baja tahan karat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Haykal Hubeis, menambahkan bahwa stimulus dari pemerintah sangat penting untuk menarik investor dan memperkuat daya saing industri nikel di dalam negeri. Pemberian kepastian pasokan bahan baku, jaminan hukum, regulasi jangka panjang, dan infrastruktur logistik yang andal menjadi faktor penting dalam menarik investasi di sektor penghiliran nikel.