Satgas Damai Cartenz mengungkap jaringan pembuat dan penyuplai senjata api ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yang terdiri atas dua mantan anggota Kodam XVIII/Kasuari bernama Yuni Enumbi dan Eko Sugiyono. Keduanya dipecat dari TNI karena terlibat penyelundupan senjata ke TPNPB-OPM pada 2022. Yuni Enumbi, yang berpangkat prajurit dua sebelum dipecat, ditangkap di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Kamis, 6 Maret 2025. Eko menyusul ditangkap di Manokwari, Papua Barat, tiga hari kemudian. Yuni berperan sebagai penyandang dana dan penyuplai senjata ke TPNPB-OPM pimpinan Lerimayu Telenggen di Distrik Puncak Jaya, Papua. Sedangkan Eko menjadi penghubung antara Yuni dan para perakit senjata api di Kabupaten Bojonegoro, Jatim.

Satgas Damai Cartenz, unit pasukan gabungan POLRI dan TNI yang menumpas TPNPB-OPM di Papua, bersama Polda Papua dan Polda Jatim juga mengungkap jaringan pembuat senjata api di Bojonegoro, yang terdiri atas Teguh Priyono, M. Kamaluddin, Pujiono, M. Herianto, dan Adi Pamungkas, sebagai pemasok peralatan dan bahan, pembuat, distributor, hingga penyimpan senjata api dan amunisi. "Tersangka baru ini terungkap berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan Yuni Enumbi," kata Kapolda Papua, Irjen Patrige Rudolf Renwarin, melalui tim humas Satgas Damai Cartenz, Selasa, 11 Maret 2025.

Saat menangkap Yuni, Satgas Damai Cartenz juga menyita enam senjata api, 882 amunisi, dan uang sebesar Rp 369 juta. Dua senjata api di antaranya berupa senjata laras panjang jenis SS1, yang dibuat di Bojonegoro. Empat pucuk lain berupa pistol jenis G2. Patrige Rudolf mengatakan Yuni, yang tercatat sebagai anggota panitia pemilihan distrik di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, dalam pilkada 2024, mengakui membeli senjata api tersebut seharga Rp 1,3 miliar dari luar Papua. Senjata api tersebut akan diserahkan kepada kelompok bersenjata di Puncak Jaya. (Yetede)

Pemerintah meyakini Indonesia mampu tidak impor beras hingga tahun depan. Syaratnya, produktivitas tanaman padi terjaga dan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog memadai. Karena itu, pemerintah mendorong dua hal agar syarat itu terpenuhi, yakni pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu serta Bulog dapat menyerap minimal 2 juta ton dari potensi surplus 3,59 juta ton setara beras di Januari-April 2025. Menurut Menko Pangan Zullkifli Hasan, merujuk proyeksi BPS, produksi beras nasional Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Janruari-April 2019. Sementara, konsumsi beras sekitar 2,6 juta ton per bulan atau 10,4 juta ton di Januari-April 2025. Artinya, Indonesia akan surplus 3 juta ton setara beras di Januari-April 2025.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebut, angka surplus beras di Januari-April tahun ini akan mencapai 3,59 juta ton. "Ini kabar gembira. Kalau tahun ini Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton setara beras itu enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan stok beras kita aman. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,"ungkap Menko Zulkifli. Salah satu pendukung terwujudnya surplus beras itu adalah pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum waktu tanam akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, selain mendorong Bulog menyerap minimal 2 juta ton surplus beras di Januari-April2025, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi agar RI benar-benar tidak impor beras lagi hingga 2026. (Yetede)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita. Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para produsen agar mengemas MinyaKita sesuai dengan takaran,yakni 1 liter/kemasan. “Kami minta pelaku usaha untuk menaati peraturan yang ada dan mengikuti peraturan yang berlaku Jangan sampai merugikan masyarakat,"kata dia, Selasa (11/3/2025). Kemendag juga terus melakukan operasi pasar dan diharapkan permasalahan tersebut dapat selesai dalam waktu dekat. Bahkan.sejauh ini langkah penyegelan sudah dilakukan di sejumlah tempat produksi MinyaKita yang bermasalah.

“Kami sudah melakukan pertama itu di Tangerang pada tanggal 24 Januari, kami sudah melakukan penyitaan. Kemudian tanggal 7 (Februari) kami mendatangi PT NNI dan melakukan penyegelan di Karawang. Kami terus melakukan operasi," kata Mendag. Hal tersebut berlaku sama untuk produsen yang kedapatan mengemas MinyaKita palsu untuk kemudian dipasarkan ke masyarakat. “Nanti kita cek, kita tutup apalagi yang palsu,"katanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita, karena pasokan akan lancar dan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Pihaknya mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan sehingga merugikan masyarakat. Kita harus mematuhi aturan yang berlaku, karena pemerintah akan bersikap tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,"kata Budi. (Yetede)

Menaker, Yassierli mengatakan, per Februari 2025, total ada 11.025 karyawan Sritex Group, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Yassierli menyebut PHK tersebut terjadi di Srítex Group sejak Agustus 2024 lalu. Sritex Group menaungi empat perusahaan, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Primayuda Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Biratex Industries. "Jumlah pekerja Sritex Group yang ter-PHK mulai Agustus (2024) sebenarnya itu sudah ada beberapa," kata Yassierli dalam rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (11/3/2025). Pada Agustus 2024 lalu PHK telah dilakukan pada 340 pekerja, sebelum Sritex Group dinyatakan pailit. PHK ini terjadi di PT Sinar Pantja Djaja, Semarang. Pada 1 Januari 2025 kurator melakukan PHK terhadap 1.081 pekerja PT Bitratex Industries. "Kasusnya di Bitratex ini akhirnya pekerja yang minta di PHK karena mereka membutuhkan kepastian," jelas Yassierli.

Berikutnya pada 26 Februari 2025sebanyak 9.604 pekerja yang terdiri atas 8.504 orang dari PT Sritex Sukoharjo, 956 orang oleh PT Primayuda Boyolali, 40 orang dari PT Panca Jaya Semarang, dan 104 dari PT Bitratex Industries Semarang. Menaker Yassierli mengaku hingga kini pesangon dan tunjangan hari raya (THR) untuk eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) belum dibayar. “Pembayaran pesangon untuk eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group akan dilakukan usai harta asset pailit telah terjual. Yang belum adalah terkait pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel, dan THR juga sama akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel," kataYassierli. Untuk upah eks pekerja Sritex, kurator telah membayar upah mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex hingga Februari 2025. (Yetede)

Sektor konsumer di pasar saham Indonesia tengah menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada awal 2025. Meskipun demikian, sektor konsumer masih optimistis untuk bangkit, seiring dengan harapan terhadap momentum Ramadan, Lebaran, dan ekspansi beberapa perusahaan besar. Beberapa emiten konsumer, seperti ICBP, MYOR, dan CMRY, diperkirakan akan mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan, meskipun margin mereka dapat tertekan akibat kenaikan harga bahan baku.

Analis seperti Baruna Arkasatyo dan Joanne Ong dari CGS International Sekuritas Indonesia memprediksi pemulihan konsumsi akan terjadi paling cepat pada Mei 2025, setelah musim panen dan pelaksanaan program pemerintah. Di tengah kondisi pasar yang lesu, sektor konsumer tetap menunjukkan potensi melalui rencana IPO dari beberapa perusahaan, seperti PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. yang sedang dalam proses penawaran umum. Meskipun prospek daya beli menjadi tantangan utama, sektor konsumsi masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk tetap melaksanakan IPO.

Menurut Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas, konsumsi tetap menjadi sektor yang penting meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, dan hal ini memberikan keyakinan bahwa sektor konsumer dapat tetap menarik minat pasar meskipun pasar saham secara keseluruhan sedang tertekan.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik penipuan terkait produk MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada kemasannya. Brigjen Pol Helfi Assegaf, sebagai Kepala Dittipideksus Bareskrim, menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh tersangka AWI adalah membeli minyak curah dari PT ISJ di Bekasi dengan harga Rp18.100 per kilogram, kemudian mengemasnya dengan menggunakan mesin, namun takarannya tidak sesuai. Botol atau pouch yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya terisi sekitar 850 ml hingga 920 ml.

Praktik ini berlangsung sejak Februari 2025 dan dijalankan oleh tersangka yang ditunjuk oleh PT Aya Rasa Nabati (ARN) dan PT MSI. Kapasitas produksi gudang minyak tersebut mencapai 400-800 karton minyak kemasan botol atau pouch. Tindakan ini menyalahi aturan dan dapat merugikan konsumen yang membeli produk dengan harapan takaran sesuai label.

Kemampuan berbelanja menjelang Lebaran berkurang karena daya beli warga yang rendah. Padahal, tingkat konsumsi warga di momen itu lebih tinggi daripada periode waktu biasa. Harapan adanya geliat ekonomi yang bergairah bisa meleset. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengolah Data Bulanan Survei Konsumen BI tahun 2020-2024. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata proporsi belanja warga menjelang Lebaran semakin kecil dibanding proporsi belanja konsumsi tahun sebelumnya. Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3 % poin, tetapi pada 2022 turun menjadi 0,1 % poin. Pada 2023 sama dengan rata-rata proporsi belanja tahun itu atau 0 poin.

Pada 2024 turun lagi lebih tajam, hingga minus 0,4 % poin. Proporsi belanja menjelang Lebaran 2024 tersebut terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan konsumsi pada momen Lebaran juga terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam struktur produk domestik bruto (PDB). Selama 2021-2024, konsumsi rumah tangga periode Lebaran, yang ada di triwulan II, tumbuh melambat. Pada 2021, konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh 5,96 %, pada 2024, melambat menjadi 4,93 %. Sep (29), warga Jatim, juga berencana mengurangi konsumsi Lebaran tahun ini. Ayah satu anak ini belum lama kehilangan pekerjaan.

Kontrak Sep sebagai konsultan individu instansi pemerintahan di Jatim tidak diperpanjang per 1 Februari 2025. Sebelumnya, Sep mendapat gaji Rp 5 juta per bulan, untuk ditabung Rp 500.000, kebutuhan susu formula balitanya Rp 1,6 juta, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, Sep harus menghemat pengeluarannya, termasuk konsumsi menjelang Lebaran, karena tabungan yang tersisa hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga bulan ini. Untuk menyambung hidup, Sep berusaha mencari pekerjaan baru, termasuk mendaftar sebagai pengojek aplikasi. ”Saya bingung. Biasanya kalau Lebaran saya beli parsel untuk dibagikan ke keluarga terdekat. Mungkin saat ini berhenti dulu. Konsumsinya untuk keluarga, untuk orang lain nanti dulu,” ujar Sep, Selasa (18/2). (Yoga)