;
Teknologi ...

Alih Fokus ke Bisnis Sewa Pesawat, BBN Airlines Tutup Rute Reguler
Yoga 13 Mar 2025 Kompas

PT Blue Bird Nordic (BBN) Airlines Indonesia menghentikan semua rute penerbangan regulernya di Indonesia akibat tingkat keterisian penumpang yang rendah, lalu beralih ke jasa sewa basah pesawat (wet lease). Setelah enam bulan mengudara sejak September 2024, PT Blue Bird Nordic Airlines Indonesia resmi menutup seluruh rute penerbangannya di Indonesia. Sejak November lalu, maskapai penerbangan ini telah menghentikan salah satu layanan penerbangannya setelah sebulan beroperasi. Kemenhub mengonfirmasi berhentinya BBN Airlines Indonesia melayani rute berjadwalnya. Terakhir, maskapai penerbangan itu melayani rute Jakarta (CGK)-Pontianak (PNK) pergi pulang (PP) serta Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) PP pada pertengahan Februari 2025.

Rute lainnya, Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) PP telah berhenti beroperasi lebih awal sejak Januari 2025. ”Alasan berhenti beroperasi adalah karena tingkat isian penumpang yang rendah. Berdasarkan evaluasi data produksi, rata-rata load factor (tingkat keterisian) penerbangan BBN Airlines Indonesia periode winter 2024 pada November 2024 sampai Januari 2025 adalah 50 %,” tutur Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, Rabu (12/3). ”Namun, PT BBN Airlines Indonesia masih beroperasi melayani penerbangan tidak berjadwal atau carter, khusus kargo, dan juga akan melayani penerbangan tidak berjadwal untuk penumpang atau kargo,” ujar Lukman. (Yoga)

Teknologi ...

Minyakita agar Ikut diawasi oleh Warga
Yoga 13 Mar 2025 Kompas

Aparat gabungan kepolisian dan pemda mengecek takaran Minyakita yang dijual di pasar-pasar tradisional Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (12/3). Warga juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian takaran komoditas minyak goreng bersubsidi tersebut. Petugas yang melakukan pengecekan adalah Satgas Pangan Polda DI Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, dan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan dipimpin Kepala Subdirektorat I Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Cahyo Wicaksono.

Cahyo Wicaksono menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengecekan ke pasar-pasar lain di seluruh wilayah DIY. Hal ini untuk memastikan Minyakita yang beredar di DIY sesuai takaran. ”Kalau nanti ada temuan, kami akan melakukan penyelidikan sesuai mekanisme hukum,” ucap Cahyo. Kadis Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar menambahkan, pengecekan Minyakita ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan ketepatan isi minyak goreng bersubsidi tersebut. Dia pun meminta kepada  warga untuk melaporkan ke Dnas Perdagangan Kota Yogyakarta jika menemukan ada Minyakita yang tak sesuai volumenya. (Yoga)

Teknologi ...

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta dikebut Pansus

Yoga 13 Mar 2025 Kompas

Nasib program sekolah swasta gratis di Jakarta menemui titik terang dengan terbentuknya Panitia Khusus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta. Dengan waktu kurang dari empat bulan sebelum tahun ajaran 2025/2026, pembahasan dan pengesahannya dikebut agar uji coba awal di 40 sekolah terwujud. Pansus Penyelenggaraan Pendidikan disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu (12/3) siang. Pansus akan membahas revisi Perda Provinsi Daerah Khusus Jakarta No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sebagai landasan sekolah gratis. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah memastikan program sekolah gratis diterapkan bertahap mulai 2025.

Penerapannya menyesuaikan kondisi keuangan daerah dan distribusi program bantuan pendidikan. ”Gubernur (Jakarta) sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan kekurangan sekolah negeri,” kata Ima. Program sekolah swasta gratis masuk dalam 40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Ima menyebutkan, program sekolah swasta gratis sudah dibahas dalam sejumlah rapat dengan Pemprov Jakarta ataupun Dinas Pendidikan Jakarta. Tahap selanjutnya, dinas akan menentukan lokasi sekolah gratis. (Yoga)

Teknologi ...

Penerimaan Pajak di Ujung Tanduk
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Laporan realisasi APBN 2025 pada Januari menunjukkan penurunan signifikan dalam penerimaan pajak, dengan penurunan sebesar 41,9% YoY, yang disebabkan oleh masalah dalam penerapan sistem administrasi pajak baru, Coretax. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak hanya mencapai Rp88,89 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis pajak, seperti PPh 21 dan PPh badan, mengalami penurunan yang cukup besar, bahkan lebih dari 40%. Meskipun demikian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa data ini benar adanya, namun ia meminta publik menunggu konferensi pers untuk penjelasan lebih lanjut.

Prianto Budi Saptono, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menyebutkan bahwa masalah implementasi Coretax menjadi penyebab utama penurunan tersebut, karena banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dan proses administrasi pajak. Namun, dia meyakini bahwa performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan berikutnya, seiring dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh Ditjen Pajak.

Sementara itu, meskipun penerimaan pajak mengalami kontraksi, belanja negara hanya turun tipis 1,8%, yang menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp23,5 triliun, atau 0,1% terhadap produk domestik bruto. Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas menilai bahwa defisit ini sesuai dengan ekspektasi pasar, yang dipengaruhi oleh masalah yang bersifat sementara terkait dengan Coretax dan efisiensi anggaran.



Teknologi ...

Independensi BI Diuji, Pasar Waspada
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. BI harus tetap independen dan bebas dari intervensi kekuatan politik agar dapat menjalankan tugasnya dalam mengatur kebijakan ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, keputusan BI untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung program pembangunan, seperti pembangunan 3 juta rumah dan penghiliran, menimbulkan pertanyaan mengenai potensi ancaman terhadap independensinya.

Apabila BI mulai terlibat terlalu dalam dengan program-program pemerintah, terutama jika ada intervensi politik, maka stabilitas ekonomi bisa terganggu, dan risiko inflasi serta krisis keuangan bisa meningkat. Selain itu, jika independensi BI terancam, maka kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap bank sentral dan pemerintah bisa berkurang. Oleh karena itu, meskipun BI mendukung berbagai program pemerintah, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menjaga integritas dan independensi BI dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.


Teknologi ...

Dorong Mobilitas, Operator Kapal Diminta Beri Diskon
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto, mengajak operator kapal penumpang untuk memberikan diskon khusus pada tarif tiket kapal selama periode Angkutan Laut Lebaran 2025. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memudahkan calon pemudik dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang hendak mudik. Namun, Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengungkapkan keberatan terhadap rencana diskon tersebut, mengingat kondisi industri pelayaran penyeberangan yang masih sulit, termasuk kenaikan biaya operasional yang signifikan.

Sementara itu, terkait transportasi darat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga mempertimbangkan pemberian diskon tarif tol hingga 20% selama periode Lebaran 2025. Diskon ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik, dengan rencana pemberlakuan diskon pada 17 ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Diskon ini juga diharapkan dapat mengatur distribusi volume lalu lintas agar lebih merata sebelum hari-H Lebaran.


Teknologi ...

Kejagung Temukan Barang Bukti di Plumpang
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Kejaksaan Agung Indonesia telah menyita 17 kontainer dokumen terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS pada periode 2018–2023. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa dokumen yang disita berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), serta sampel dari 17 tangki minyak dan barang bukti elektronik. Selain itu, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa). Akibat perbuatan melawan hukum yang terungkap, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp193,7 triliun.

Teknologi ...

Independensi BI dalam Sorotan DPR
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Kontan (H)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) secara cepat. Revisi ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pasal terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) inkonstitusional secara bersyarat, sehingga anggaran LPS tidak lagi berada di bawah persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini membuat LPS sejajar dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam struktur kelembagaan.

Namun, muncul spekulasi bahwa revisi UU PPSK tidak hanya terkait LPS, melainkan juga menyangkut independensi BI. Ada wacana agar BI berada di bawah kendali pemerintah dan turut mendanai program pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah, dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer, sesuatu yang saat ini hanya bisa dilakukan di pasar sekunder.

Pembahasan revisi ini dilakukan secara tertutup oleh Komisi XI DPR, yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Bahkan, telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal. Namun, Hekal menegaskan bahwa revisi hanya berkaitan dengan putusan MK dan tetap menjaga independensi BI.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan pakar seperti Mantan Kepala PPATK Yunus Husein dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Budi Frensidy, dibahas bahwa Pasal 7 UU PPSK memberi BI multiple target, yang membuka peluang intervensi. Peneliti CSIS Riandy Laksono memperingatkan bahwa jika independensi BI terganggu, stabilitas ekonomi bisa terancam, karena kebijakan makro menjadi kurang kredibel. Ia mencontohkan krisis keuangan berkepanjangan di Argentina akibat tekanan politik terhadap bank sentralnya.

Revisi UU PPSK harus diawasi dengan ketat agar tidak melemahkan independensi BI, yang saat ini berperan dalam menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi.
Teknologi ...

Setoran Pajak Awal Tahun Jeblok, Ekonomi Melambat
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Kontan
Pada awal tahun 2025, realisasi penerimaan pajak dalam APBN mengalami penurunan drastis, hanya mencapai Rp 88,89 triliun di Januari, atau anjlok 41,86% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 152,89 triliun. Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam laporan APBN KiTa Februari 2025 menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak baru mencapai 4,06% dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,13 triliun.

Penurunan terbesar terjadi pada pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang turun 57,38%, serta pajak penghasilan (PPh) migas yang merosot 38,91%. Namun, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya justru melonjak 174,07% karena adanya ketentuan baru terkait deposit pajak.

Secara keseluruhan, pendapatan negara di Januari 2025 turun 28,27% menjadi Rp 157,3 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 180,77 triliun, menyebabkan defisit APBN Rp 23,45 triliun atau 0,10% terhadap PDB, berbanding terbalik dengan surplus Rp 35,12 triliun di Januari 2024.

Risiko pelebaran defisit semakin nyata. David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), menilai kinerja APBN sejauh ini masih sesuai ekspektasi, tetapi data ekonomi menunjukkan tren negatif, seperti deflasi selama dua bulan berturut-turut, penurunan indeks keyakinan konsumen (IKK), serta kontraksi indeks penjualan riil (IPR).

Sementara itu, Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, memperkirakan shortfall penerimaan negara bisa mencapai Rp 300 triliun–Rp 400 triliun, yang otomatis memperlebar defisit APBN hingga mendekati Rp 800 triliun atau sekitar 3% dari PDB jika tidak ada langkah koreksi fiskal yang konkret. Angka ini bahkan lebih buruk dari prediksi Goldman Sachs yang memperkirakan defisit 2,9% dari PDB.

Dengan kondisi ini, pemerintah perlu segera mengambil langkah korektif untuk menghindari pelebaran defisit yang lebih dalam dan memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.
Teknologi ...

Emas Masih Jadi Andalan Kinerja Emiten
Hairul Rizal 13 Mar 2025 Kontan
Prospek kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) diprediksi tetap positif pada 2025, meskipun sahamnya masih mengalami tekanan. Ahmad Iqbal Suyudi, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, menyatakan bahwa likuiditas perbankan yang ketat tidak menghalangi prospek positif BRIS, terutama karena potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI) dan peran BRIS sebagai bullion bank atau bank emas pertama di Indonesia.

BRIS mencatat pertumbuhan pembiayaan 17% year-on-year (yoy) di Januari 2025, melebihi rata-rata industri yang tumbuh 10,2% yoy. Faiq Asad, analis Maybank Sekuritas, menyoroti bahwa pembiayaan payroll dan pembiayaan emas menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, terutama dengan ekspansi BRIS dalam ekosistem bisnis emas, termasuk trading emas dan deposito emas.

Pada Januari 2025, laba bersih BRIS tumbuh 15% yoy menjadi Rp 590 miliar, didukung oleh pembiayaan dan pendapatan berbasis komisi, sementara net interest margin (NIM) stabil di 5,1%. James Stanley Widjaja, analis Buana Capital, menyebut BRIS menargetkan pertumbuhan pembiayaan emas mendekati 100% pada 2025, yang akan mendorong NIM dan cost of credit (CoC) ke arah positif. Ia memperkirakan laba bersih BRIS pada 2025 bisa mencapai Rp 8,26 triliun, naik 18% dari tahun sebelumnya.

Namun, saham BRIS masih tertekan, dengan harga di Rp 2.540 per saham pada 12 Maret 2025. Dalam sebulan terakhir, harga BRIS turun 15,33%, akibat sentimen global terhadap Indonesia yang penuh ketidakpastian, menyebabkan keluarnya aliran dana asing, menurut Faiq.

Meskipun demikian, prospek jangka panjang BRIS tetap cerah dengan pertumbuhan bisnis emas, perkembangan industri syariah, serta daya saing yang semakin setara dengan bank konvensional. Faiq mempertahankan rating "buy" untuk BRIS dengan target harga Rp 3.600, sementara James dan Ahmad merekomendasikan target harga masing-masing Rp 3.500 dan Rp 3.200 per saham.

Pilihan Editor