Rp 1,54 Triliun diterima dari Setoran PNBP sawit di Kawasan Hutan
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperoleh setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,54 triliun dari penyelesaian kasus perkebunan sawit dalam kawasan hutan. PNBP itu berasal dari pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) Rp 323,56 miliar dan dana reboisasi (DR) Rp1,23 triliun oleh 297 dari total 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya menggunakan skema pasal 110A dari UU Cipta Kerja. Dalam laporan Kemenhut disebutkan, identifikasi oleh lima kementerian/lembaga, yakni Kementan, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kemenko Perekonomian, menunjukkan, kebun sawit dalam kawasan hutan kurang lebih 3.324.027 hektare (ha).
Berdasarkan SK Data dan Informasi Tahap I-XXIV,terdapat 4.561 unit perkebunan sawit dengan luas 2.926.609 hutan, yakni 2.331 unit perkebunan korporasi/koperasi 2.221.562 ha dan 2.230 unit perkebunan masyarakat 705.047 ha. Untuk 2.331 unit perkebunan korporasi diselesaikan dengan pasal 110A dan pasal 110B dengan 1.381 unit di antaranya masih proses pelengkapan data dan telaah yang terbangun di kawasan Khusus 365 subjek hukum perkebunan sawit dalam kawasan hutan yang penyelesaiannya dengan pasal 110A, sebanyak 297 subjek hukum melakukan pembayaran, 53 subjek hukum belum menyampaikan konfimasi, lima subjek hukum memperoleh keringanan, dan 10 subjek hukum keberatan. (Yetede)
Rekrutmen PPPK tanpa Afirmasi
Pemerintah akan menghentikan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan sistem afirmasi. “Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga, maupun pemda, untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita,' tutr Mensesneg Prasetyo Hadi pada konferensi pers di Kantor Kemen PAN/RB, di Jakarta, 17 Maret 2025. Sehingga sistem afirmasi pada rekrutmen PPPK tahun 2024 akan menjadi yang terakhir dilakukan oleh pemerintah.
“Berkenaan dengan proses penerimaanan PPPK untuk tahun 2024 ini, kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir." Prasetyo Hadi memperjelas, “Sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kebutuhan. "Ia menegaskan bahwa prosesrekrutmen pengangkatan ASN bukan mengenai membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarákat," tuturnya. (Yetede)
Impor Kurma Naik, Textil Turun
Nilai impor kurma pada Februari 2025 mencapai 16,47 ribu ton, lebih tinggi dari posisi Januari 2025 di 16,42 ribu ton. Secara nominal, nilai impor kurma pada Februari 2025 sebesar US$ 18,09 juta. Dalam lima bulan terakhir, impor komoditas ini terus mengalami peningkatan."Tren impor kurma mulai meningkat dalam lima bulan menjelang Ramadan dan paling tinggi di Januari dan Februari 2025. Impor kurma pada Februari 2025 tercatat sebesar 16,47 ribu ton atau senilai US$ 18,09 juta," ucap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Senin (17/03/2025). Jika dilihat berdasarkan negara asal, tiga negara yang menjadi asal impor terbesar kurma pada Februari 2025 adalah Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
BPS juga menyebut bahwa impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari Tiongkok mengalami penurunan sebesar US$ 141,1 juta secara bulanan. “Secara month to month, penurunan terbesar berasal dari Tiongkok sebesar US$ 141,1 juta atau 36,60% dibanding Januari 2025," ujar Amalia. Ia menambahkan, impor TPT mencapai US$ 606,8 juta atau turun 20,74% pada Februari 2025. Sedangkan ekspor TPT terbesar pada Februari 2025 ke negara Amerika Serikat dengan nilai US$ 17,4 juta atau naik4,13% dibandikan dengan Januari 2025. Total ekspor TPT pada Februari 2025 mencapai US$ 1,02 miliar. (Yetede)
Penghiliran Emas Memasuki Babak Baru
Indonesia memiliki potensi emas terbesar di dunia dengan cadangan 3,8 miliar ton dan produksi 139,25 ton per tahun, kini resmi memiliki pabrik pemurnian logam mulia (PMR) pertama yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. PMR ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/3) dan menjadi bagian dari smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Dengan investasi sebesar US$630 juta atau sekitar Rp10 triliun, pabrik ini mampu memproduksi 50 ton emas per tahun.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya PMR ini dalam mendukung program penghiliran yang memungkinkan Indonesia tidak hanya menjual bahan baku, tetapi juga mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, berharap fasilitas ini dapat mempercepat perkembangan industri emas hilir di Indonesia, menciptakan ekosistem baru melalui bank emas dan memperkuat sektor ekonomi nasional.
Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat bahwa Indonesia kini mampu memproduksi 60-70 ton emas per tahun, dengan kontribusi PMR PTFI yang menghasilkan 50 ton dan sisanya berasal dari Amman Mineral. Keberadaan PMR ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pajak, dan multiplier effect bagi sektor lainnya. Namun, penting bagi PT Freeport Indonesia untuk segera mendapatkan kepastian izin operasional agar penghiliran ini dapat berjalan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, PMR ini menjadi langkah signifikan bagi Indonesia dalam mewujudkan pengolahan sumber daya alam yang lebih bernilai, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memperkuat ekonomi melalui pengembangan industri logam mulia.
Urgensi Asuransi TPL di Indonesia
Indonesia harus segera menerapkan Asuransi Wajib Tanggung Jawab Pihak Ketiga (TPL) bagi semua pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan amanat Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang berlaku sejak Januari 2025. Asuransi TPL memberikan perlindungan finansial terhadap pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh pemilik kendaraan, mencakup cedera, kematian, dan kerusakan properti. Penerapan kebijakan ini sangat penting mengingat tingginya angka kecelakaan di Indonesia dan peningkatan klaim asuransi yang menunjukkan kebutuhan akan perlindungan semacam ini.
Namun, meskipun Indonesia sudah memiliki dasar hukum, regulasi yang lebih rinci, seperti Peraturan Pemerintah (PP), masih tertunda. Agar kebijakan ini efektif, beberapa hal perlu diprioritaskan, antara lain penetapan premi yang terjangkau, sistem klaim yang efisien, pengawasan yang ketat, dan integrasi dengan sistem registrasi kendaraan. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah lebih dulu menerapkan Asuransi TPL, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Penerapan Asuransi TPL di Indonesia tidak hanya akan memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan, tetapi juga memperkuat industri asuransi dan menciptakan disiplin berkendara yang lebih baik. Tantangan utama dalam implementasinya adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan penetapan premi yang adil serta terjangkau. Jika diterapkan dengan baik, Asuransi TPL dapat memperbaiki sistem transportasi Indonesia dan menjadikannya lebih aman dan tertib, sejalan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Peluang Cuan dari Libur Lebaran
Perusahaan otomotif besar di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, dan Hyundai, kembali menggelar program Posko Siaga dan Bengkel Siaga untuk menyambut arus mudik Lebaran 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik, dengan lebih dari 300 titik Posko Siaga dan bengkel siaga yang tersebar di seluruh Indonesia.
Toyota, yang memimpin pasar otomotif Indonesia, mengoperasikan lebih dari 300 titik Posko Siaga dan Bengkel Siaga, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang memeriksakan kendaraannya selama libur Lebaran. Program ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan pemudik, mengingat puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran.
Selain Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, dan Hyundai juga menyiapkan layanan serupa, termasuk diskon untuk suku cadang dan servis. Layanan ini berlaku selama periode mudik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima untuk perjalanan jauh. Dengan adanya layanan bengkel siaga dari berbagai merek mobil, diharapkan para pemudik dapat merasa aman dan nyaman selama perjalanan.
Bonus Hari Raya, Bentuk Apresiasi bagi Ojek Online
Pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka selama 12 bulan terakhir. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa pemberian BHR ini wajib dilakukan oleh perusahaan layanan transportasi online dalam bentuk uang tunai. Pengumuman terkait pemberian bonus ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, dihadiri oleh CEO GoTo Patrick Walujo dan CEO Grab Anthony Tan, serta perwakilan mitra ojek online.
Bonus ini diberikan kepada dua kategori pengemudi: full-time dengan jumlah 250.000 akun dan part-time yang mencapai 1 juta hingga 1,5 juta akun. Pengemudi yang produktif akan menerima bonus sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih mereka selama setahun. Misalnya, jika pendapatan bersih pengemudi Rp3 juta per bulan, maka bonus yang diterima adalah Rp600.000. Pengemudi yang tidak produktif akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Pemerintah menetapkan bahwa BHR ini harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri
