JAKARTA – Rendahnya transparansi dan partisipasi publik menjadi persoalan yang disoroti dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat masalah terbitnya aturan sedimentasi laut tersebut dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemarin, 12 Juni 2023. Hingga aturan ini diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Mei lalu, anggota Komisi Kelautan DPR, Slamet, berujar belum pernah mendengar adanya rancangan PP yang melibatkan publik. "Kami pun tahunya langsung muncul PP. Biasanya rancangan PP, ya, minimal ada angin-angin sayup terdengar bahwa akan ada PP," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. Slamet khawatir kurang transparannya proses pembentukan PP tersebut menimbulkan adanya penumpang gelap. Karena itu, kata dia, pembahasan PP dan aturan turunannya perlu dilakukan secara terbuka. PP itu pun dianggap perlu diuji publik. Misalnya, soal dasar aturan hingga jurnal-jurnal ilmiah yang menjadi acuan terbitnya aturan tersebut. Musababnya, Slamet melihat masih banyak keraguan dan potensi dampak terhadap lingkungan akibat aturan tersebut. Ia pun khawatir nantinya pengawasan terhadap penerapan aturan yang membuka keran ekspor pasir laut tersebut lemah sehingga justru hanya akan menguntungkan kelompok tertentu, alih-alih memberi dampak positif bagi negara. "Jadi, saya mengusulkan agar PP ini kemudian harus disampaikan kepada minimal Komisi IV karena kami tidak melihat adanya RPP hukum dan diajukan ke publik," kata Slamet. (Yetede)

Ancaman resesi global tampaknya tidak menyurutkan minat beberapa korporasi melakukan akuisisi atau merger di tahun ini. Terbukti, kendati kondisi ekonomi global diliputi ketidakpastian, aksi merger dan akuisisi masih semarak sepanjang tahun 2023 berjalan. Sejumlah perusahaan terlibat dalam aksi merger dan akuisisi. Misal, PT United Tractors Tbk (UNTR) yang membeli 19,99% saham Nickel Industries Limited (NIC) melalui anak usahanya, PT Danusa Tambang Nusantara. Berdasarkan perjanjian penyertaan modal atau share subscription agreement (SSA), NIC akan menerbitkan 857 juta saham baru kepada Danusa dengan harga AS$ 1,10 per saham. Total nilai akuisisi mencapai AS$ 943 juta atau lebih Rp 9,3 triliun. Masih di sektor tambang, PT Indobara Utama Mandiri terpantau mengakuisisi saham Gunung Bara Utama, aset milik terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat senilai Rp 1,94 triliun. Perusahaan ini melakukan transaksi setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang saham Gunung Bara Utama oleh Kejaksaan Agung pada Kamis (8/6) lalu. Akuisisi juga terjadi Februari lalu. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk juga mengakuisisi 70% saham PT Krakatau Daya Listrik, dan 49% saham PT Krakatau Tirta Industri. Nilai total akuisisi anak usaha PT Krakatau Steel Tbk itu mencapai Rp 3,24 triliun. Grup Indomobil melalui PT Indomobil Sukses International Tbk juga mengakuisisi saham PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia pada akhir Maret 2023. Dalam transaksi ini, Indomobil menggandeng Inchape. Saham Mercedes-Benz Indonesia beralih ke Indomobil sebanyak 30% dan Inchape 70%. Kementerian BUMN juga terus menggodok rencana merger BUMN Karya. Belum lama ini, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, akan melakukan merger BUMN Karya skala kecil di bawah Danareksa. Di sisi lain, BUMN Karya skala besar akan dikonsolidasikan. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, resesi global tak mempengaruhi aksi merger dan akuisisi. Menurut dia, tiap perusahaan telah menetapkan tujuan dalam aksinya. Ada yang untuk diversifikasi usaha, hingga memperkuat fundamental keuangan dan struktur modal perusahaan.

Kinerja PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) selama kuartal I-2023 kurang memuaskan. Tekanan biaya menjadi pangkal masalah dan pemberat kinerja emiten ini. Namun, para analis memprediksi, kinerja JPFA membaik pada akhir 2023. Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima mengatakan, tekanan harga day old chicken (DOC) dan broiler membuat para konsumen JPFA yaitu para peternak mengurangi pembelian pakan ternak. "Saat harga DOC dan broiler rendah maka jumlah DOC dan broiler di pasaran melimpah. Sehingga peternak mengurangi produksi sampai mencapai keseimbangan dan harga normal lagi," kata dia. Menurut Raphon, perlu waktu beberapa bulan hingga peternak menilai harga di level normal. Namun dia yakin, harga akan kembali membaik dan pembelian pakan ternak meningkat. "Kami memperkirakan kondisi ini akan terjadi di kuartal IV 2023," ujar dia. Pada kuartal I-2023, JPFA mencetak penurunan pendapatan 3,22% menjadi Rp 11,76 triliun. Sementara bottom line JPFA merugi Rp 249,92 miliar dari laba Rp 603,73 miliar pada kuartal I-2022. Equity Research Analyst Aldiracita Sekuritas Indonesia, Timothy Gracianov memaparkan, pencapaian tersebut di bawah estimasi. Penyebabnya antara lain, penurunan harga DOC dan biaya pemusnahan yang lebih tinggi. Segmen DOC mencatat kerugian operasional Rp 310 miliar, anjlok dari sebelumnya sebesar Rp 139 miliar. Ini terjadi lantaran penurunan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) sekitar 24% secara kuartalan. Selain itu, terjadi peningkatan biaya produksi akibat pemusnahan yang lebih intensif sehingga mendorong harga ayam pedaging menjadi lebih tinggi. Analis Sucor Sekuritas Benyamin Mikael berpendapat, daya beli di kalangan masyarakat menengah ke bawah telah menurun sejak kuartal IV-2022. Ini akibat kenaikan harga bahan bakar dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi tersebut menyebabkan turunnya harga ayam ras pedaging dan DOC.

Pasar modal Indonesia 'kebanjiran' emiten baru pada periode 2019 hingga awal Juni 2023. Ironisnya, tak sedikit dari perusahaan pendatang baru yang masuk dalam Papan Pemantauan Khusus yang baru diimplementasikan otoritas pasar saham. Dari 868 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 171 emiten mengalami mutasi ke Papan Pemantauan Khusus (PPK) mulai 12 Juni 2023. Seleksi dilakukan BEI berdasarkan 11 kriteria yang disusun. Lima di antaranya ialah harga saham di bawah Rp51, likuiditas saham yang rendah, ekuitas negatif, terlilit perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan mengalami suspensi saham akibat aktivitas yang tidak wajar. Di antara 171 emiten penghuni PPK itu, Bisnis mencatat ada 31 perusahaan yang baru melantai di BEI pada periode 2019 hingga 12 Juni 2023. Jumlah itu setara dengan 11,87% dari total emiten baru pada periode tersebut yang tercatat sebanyak 261 perusahaan. Mayoritas disebabkan oleh faktor harga saham di bawah Rp51, seperti saham PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) yang sudah lebih dari setahun terakhir parkir di level harga saham gocap. Selain itu, ada PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) yang terkapar di harga batas bawah Rp50 sejak 30 September 2019 atau 2 pekan setelah listing di BEI. Kriteria likuiditas yang rendah yang tecermin dari rata-rata harian saham kurang dari Rp5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan juga cukup banyak dialami oleh emiten pendatang baru yang masuk ke PPK. Kondisi itu a.l. dialami oleh saham PT Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR) dan PT Rockfields Properti Indonesia Tbk. (ROCK). Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memaparkan otoritas pasar modal memberi perhatian khusus bagi perusahaan yang baru dalam beberapa periode masuk BEI tetapi sudah masuk ke dalam PPK dan mendapat notasi saham. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menambahkan mekanisme call auction merupakan metode perdagangan yang lebih tepat untuk saham yang transaksinya lebih sedikit, sehingga dapat memperbaiki mekanisme price discovery. "Sistem ini juga dapat meredam volatilitas perdagangan saham.” ujarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi meluncurkan papan pemantauan khusus di lantai bursa mulai kemarin. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk memberikan perlindungan investor, baik ritel ataupun institusi, serta menambah likuiditas perdagangan. Papan pemantauan khusus merupakan pengembangan dari daftar efek pemantauan khusus yang diimplementasikan 19 Juli 2021 dengan mengacu Peraturan No. II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus. Sejalan dengan itu, BEI memberlakukan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada 9 Juni 2023 dan Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus pada 12 Juni 2023. Beberapa kriteria emiten yang masuk pada papan pemantauan khusus, yaitu harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau periodic call auction kurang dari Rp51. Selain itu, laporan keuangan audit terakhir emiten mendapatkan opini disclaimer. Emiten tidak membukukan pendapatan atau tidak ada perubahan pada laporan keuangan audit atau interim terakhir, dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian masuk dalam pemantauan khusus. Total ada 11 kriteria bagi emiten yang masuk dalam daftar khusus. Emiten yang berasal dari papan pengembangan menjadi yang paling banyak menghuni papan pemantauan khusus, yakni mencapai145 efek. Emiten kategori ini memiliki kriteria harga saham bertengger di bawah Rp51 dalam 6 bulan terakhir.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasir laut dalam negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menteri Kelautan dan Per­ikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan prioritas itu membantah tudingan bahwa kebijakan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Per­aturan Pemerintah (PP) No. 26/2023 untuk memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Nusantara (IKN). “Enggak ada ke situ, PP-nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (12/6). Trenggono menegaskan, ekspor pasir laut dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 (2) huruf C PP No. 26/2023. Dalam beleid itu, pasir laut bisa dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, antara lain untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta FGD itu turut menghadirkan pakar yang mendukung pengerukan sedimentasi tidak akan menyebabkan masalah.

Sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Pemprov Sumsel) guna memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul cuaca panas yang mulai melanda wilayah ini.Salah satunya dengan melakukan modifikasi cuaca guna membasahi lahan gambut di sejumlah daerah rawan di provinsi ini.Aksi modifikasi cuaca itu bakal dilakukan dalam kurun waktu 12 hari dengan memanfaatkan pesawat CASA 212.Pejabat Pembuat Komitmen VI Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Zulfikar Ali mengungkapkan langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan awan cumolonimbus yang berpotensi masih ada di sekitar wilayah Sumatra Selatan. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tjahjo Pranoto menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengacu pada prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan geofi sika (BMKG). Dia mengungkapkan bahwa rencananya TMC yang akan dilakukan di Sumsel bakal membawa sekitar 800 kilogram hingga 1 ton garam (natrium klorida/NaCl) dalam setiap penerbangannya.Adapun, operasi ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp2,03 miliar.

Utang jumbo dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya turut membebani bank pembangunan daerah (BPD). Maklum, tak sedikit kredit dari BPD yang mengalir ke BUMN karya, baik secara langsung maupun lewat kredit sindikasi. Mengacu laporan keuangan perusahaan karya pelat merah pada kuartal I-2023, beberapa BPD yang memiliki portofolio kredit di lebih dari satu perusahaan konstruksi pelat merah. Ini baik dalam bentuk kredit jangka pendek maupun jangka panjang. Mayoritas BPD tersebut juga memiliki piutang ke PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Utang emiten ini bahkan menyebar dari BPD di Aceh hingga BPD Papua. Sejauh ini, Bank Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menjadi BPD pemberi pinjaman terbesar bagi perusahaan kosntruksi pelat merah, dengan total kredit di BUMN Karya sekitar Rp 3,22 triliun. Pinjaman tersebut ada yang untuk induk usaha, ada juga yang untuk anak usaha. Meski demikian, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan, segmen pembiayaan korporasi ke BUMN karya tidak mendominasi portofolio kredit korporasi di BJB. Ia merinci, penyaluran kredit ke BUMN masuk ke segmen kredit korporasi, dengan portofolio Rp 16,5 triliun. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Sumsel Babel) juga memiliki portofolio kredit senilai Rp 395,6 miliar ke BUMN karya. Kredit yang disalurkan oleh BPD Sumsel Babel merupakan kredit jangka panjang di WSKT. Ada juga kredit sindikasi dengan beberapa bank di Wijaya Karya senilai Rp 1,9 triliun.

Konsumsi masyarakat cenderung menurun setelah Ramadan dan Idulfitri usai. Hal tersebut tergambar dari data Mandiri Spending Index (MSI) terkini. Estimasi data MSI pada Mei 2023, Indeks Nilai Belanja sebesar 175,1, atau menurun dari indeks April yang mencapai 210,8. Begitu pula dengan Indeks Frekuensi Belanja bulan lalu yang diperkirakan sebesar 361,6, turun dari April yang mencapai 366,9. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan, penurunan tingkat belanja tersebut murni karena pola musiman. Sebab, saat Ramadan dan Idulfitri, pola belanja masyarakat meningkat. Namun demikian, Yudo tetap melihat adanya perbaikan konsumsi masyarakat dibandingkan momen setelah Ramadan dan Idulfitri tahun 2022. Asal tahu saja, Ramadan tahun lalu jatuh pada April dan Idulfitri pada awal bulan Mei 2022. Pasca Idulfitri tahun lalu, tepatnya Juni, Indeks Nilai Belanja tercatat sebesar 134,6 dan Indeks Frekuensi Belanja sebesar 188,8. Keduanya lebih rendah dibandingkan periode setelah hari raya di tahun ini. Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat bahwa penurunan tingkat belanja masyarakat pada periode tersebut tidak murni karena normalisasi pasca Idulfitri. Menurut dia, ada kemungkinan masyarakat mulai menahan belanja dan bahkan ada pula lapisan masyarakat yang mulai mengalami pelemahan daya beli. Ia menyebutkan, ada sejumlah peristiwa yang mendasari hal ini. Pertama, tingkat inflasi yang masih tinggi. sehingga masyarakat memprioritaskan belanja kebutuhan pokok. Survei Penjualan Ritel Bank Indonesia (BI) menunjukkan, pembelian suku cadang kendaraan per April 2023 turun 6,6% secara tahunan atau year on year (yoy) dan pembelian perlengkapan rumah tangga turun 3,9% yoy. Kedua, pertumbuhan upah minimum yang mini menjadi hambatan pemulihan konsumsi masyarakat. Ketiga, ada faktor psikologis masyarakat yang mulai khawatir dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pergerakan saham emiten rumah sakit mulai menunjukkan perbaikan. Jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit yang meningkat juga diperkirakan bisa mengerek pertumbuhan kinerja emiten sektor tersebut ke level normal di tahun ini. Sejumlah saham yang mengalami kenaikan adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT Medikaloka Herminta Tbk (HEAL), PT Siloam Internationals Hospital Tbk (SILO). Lalu ada PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) dan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME). Kepala Riset Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima mengatakan, kenaikan harga saham karena beberapa emiten rumah sakit masuk dalam masa pembagian dividen. Sehingga pada awal Mei, harga sahamnya rebound. Analis Samuel Sekuritas Jonathan Guyadi justru mengatakan, secara kumulatif, pertumbuhan pendapatan SILO, HEAL dan MIKA sebesar 11,3% secara tahunan dan naik 3,3% secara kuartalan. Namun, Raphon menyarankan investor mencermati faktor risiko, seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat. "Hal ini berpotensi memperkecil ruang kenaikan tarif rumah sakit," kata dia. Equity Analyst Sinarmas Sekuritas, Michael Fillbery menambahkan, potensi pertumbuhan sektor ini juga bergantung pada pemerintah. Sebab pengeluaran layanan kesehatan per kapita Indonesia masih relatif rendah. Pada sistem BPJS Kesehatan pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif, pengendalian biaya, peningkatan subsidi dan penerapan klaim online. Penyesuaian tarif membantu meningkatkan keberlanjutan keuangan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada 2023, pemerintah berencana memperkenalkan layanan kesehatan dua kelas standar untuk menggantikan sistem tiga kelas yang ada saat ini.