Polemik pengelolaan Dana Pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus terbuka. Terbaru, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyebut setidaknya ada empat dapen BUMN sedang dalam proses investigasi. Keempat dapen tersebut masuk proses investigasi dikarenakan imbal hasil yang diberikan hanya di bawah 4%. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Mulyadi menyatakan, perlu ada pemetaan atau analisis yang lebih teliti terhadap keempat dapen BUMN yang memiliki imbal hasil di bawah 4% tersebut. Imbal hasil 4% tersebut jauh di bawah rata-rata imbal hasil dapen tahun 2022. Bambang menjelaskan, berdasarkan data statistik OJK, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) memiliki return on investment (ROI) di kisaran 6,45% hingga 6,59%. Sementara Dapen Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) memiliki ROI di kisaran 6,37%-7,32%. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki ROI sebesar 3,45%-4,82%. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan terus memantau pengelolaan investasi Dapen BUMN. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyoni menyebut, saat ini ada 61 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) BUMN.

Pemerintah memutuskan melanjutkan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G. Proyek yang tengah disidik oleh Kejaksaan Agung atas dugaan praktik rasuah itu, sejatinya bertujuan untuk pemerataan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Belajar dari peristiwa sebelumnya, langkah melanjutkan proyek menara BTS 4G sepatutnya dilakukan dengan terukur. Apalagi, proyek infrastruktur digital skala besar lainnya seperti Palapa Ring dan Satelit Satria, saat ini masih berjalan. Perencanaan terhadap proyek infrastruktur digital ke depan perlu dirancang matang. Demikian halnya dengan pertanggungjawaban anggaran yang mesti lebih transparan. Semua pemangku kepentingan perlu terlibat untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital sesuai dengan semangat awalnya, menciptakan keadilan dan kedaulatan digital di seluruh penjuru negeri.

Visi Indonesia emas pada 2045 merupakan wujud keinginan Indonesia untuk masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi sehingga tercapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan merata serta mampu menjadi bagian dari lima besar kekuatan ekonomi dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) diharapkan mencapai sekitar US$9,8 trilliun dengan PDB per kapita sebesar US$30.000. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya penghiliran industri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Senada hal itu, pemerintah mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit mulai 11 Juni 2023 guna mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Pemerintah berpendapat larangan bijih bauksit ini akan mempercepat penghiliran industri bauksit di dalam negeri. Estimasinya akan bisa mendongkrak nilai tambah bijih bauksit hingga US$1,9 miliar dengan manfaat sebesar US$1,5 miliar dan penciptaan lapangan kerja sekitar 7.627 orang di dalam negeri. Larangan ekspor bauksit yang mengacu pada UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), sebaiknya ditunda beberapa waktu dengan alasan berikut. Pertama, kebijakan larangan ekspor bauksit akan berdampak menghilangkan penerimaan negara dari bea keluar dan royalti bauksit sebesar Rp1,83 trilliun jika mengacu pada penerimaan negara tahun 2022. Kedua, jika produksi bauksit Indonesia diperkirakan 25 juta ton per tahun, sementara kapasitas smelter saat ini hanya bisa menyerap 13,25 juta ton per tahun maka dimungkinkan ada potensi produksi bauksit Indonesia tidak terserap sebesar 11,75 juta ton per tahun.

Ketiga, akibat tidak terserapnya bauksit tersebut maka harga jual bauksit dalam negeri pun diperkirakan akan lebih rendah daripada pasar dunia sehingga mendorong terjadinya penyeludupan bauksit ke luar negeri. Keempat, urgensi larangan ekspor bauksit perlu dilakukan bertahap seperti pemberian insentif pengolahan bauksit, pemberian bea ekspor alumina maupun produk hasil olahan bauksit lainnya, kemudian baru melarang ekspor bauksit mentah. Sekitar 12 perusahaan smelter yang rencananya dibangun, tetapi 8 perusahaan smelter ternyata masih dalam tahap persiapan lahan. Oleh karena itu, jika perusahaan penambang diharapkan untuk membangun smelter sendiri maka diperlukan pendanaan besar misalnya untuk membangun smelter dengan kapasitas input 3 juta ton bauksit dibutuhkan sekitar Rp 7,7 trilliun. Pembiayaan tersebut tentunya harus diberikan alternatif sumber pendanaan yang murah sehingga bisa diakses semua perusahaan penambang lokal. Penghiliran industri bauksit memerlukan langkah bertahap agar bisa berkelanjutan. Ketersediaan bahan baku harus selalu ada sehingga diharapkan perusahaan penambang lokal fokus menambang bauksit saja.

Sehari sebelum menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud Md memanggil Arief Tri Hardiyanto, Inspektur Jenderal di Kemenkominfo ke kediamannya. Mahfud meminta penjelasan dari Arief Tri Hardiyanto terkait dengan penyelesaian kontrak pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G, proyek yang menyeret sejumlah pejabat teras Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berurusan dengan penyidik Kejaksaan Agung. Setelah mendapat penjelasan, Mahfud secara prinsip menyatakan proyek pembangunan menara BTS 4G harus tetap berlanjut. “Saya ingin tahu skema penyelesaiannya. Ini kan hal yang harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti,” ujar Mahfud saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR pada Senin (5/6). Pembangunan menara BTS 4G di Kemenkominfo menyita perhatian setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus adanya praktik rasuah. Kejagung sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 di Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) tahun anggaran 2020—2022. Proyek BTS 4G dianggap bermasalah karena diduga terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dana, sehingga banyak pembangunan menara BTS tak beroperasi secara optimal. Berdasarkan hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), potensi kerugian negara dalam kasus korupsi proyek itu mencapai Rp8,03 triliun. 

Kasus itu turut pula menyeret nama Menkominfo Johnny G. Plate. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Johnny Plate selama menjalani pemeriksaan di Kejagung, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md sebagai pelaksana tugas. Berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, beberapa output prioritas pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kemenkominfo pada periode 2018—2022 di antaranya penyediaan BTS yang ditargetkan menjadi 4.098 pada 2022. Lalu, penyediaan kapasitas satelit hingga 25 Gbps pada 2022. Selain itu, target lain menyangkut utilisasi Palapa Ring dari 26,3% pada 2019 untuk wilayah barat menjadi 45%, wilayah tengah dari 6,6% menjadi 40%, dan wilayah timur menjadi 40% dari sebelumhya 1,9% pada 2022. Target lain yang dirancang dalam APBN tahun ini yakni pembangunan Pusat Data Na­sional menjadi dua lokasi. Hal itu diakui oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong agar masyarakat Bali untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran suku bunga tinggi saat menabung agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.Kepala Divisi Hubungan Masyarakat LPS Haydin Haritzon mengharapkan agar masyarakat di Pulau Dewata memahami syarat penjaminan yakni 3T yaitu tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta tidak terindikasi dan/atau melakukan tindakan fraud.“Nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai,” katanya dalam kegiatan Literasi Keuangan yang digelar Bisnis Indonesia Kantor Perwakilan Bali di Seminyak, Sabtu (10/6). Jika perhitungan cashbackdan bunga yang diperoleh nasabah melebihi TBP maka simpanan tidak dijamin LPS. Oleh karena itu, LPS juga menekankan pentingnya perbankan menerapkan transparansi kepada nasabah khususnya saat menawarkan produk simpanan apabila tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS.Salah satu langkah cermat nasabah bank agar simpanan aman dan dijamin LPS dengan memilih bank dengan tingkat bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS. Dia menilai jika tingkat bunga simpanan melebihi TBP LPS, dan bank dinyatakan bangkrut, simpanan nasabah terancam tak bisa dibayarkan. Salah seorang mantan nasabah bank yang dilikuidasi, I Gede Ngurah Ari Prasetya mengatakan bahwa ketaatan mengikuti aturan LPS terbukti membantu saat bank mengalami masalah. Dia menceritakan ibunya adalah nasabah BPR Bank Pasar Umum (BPU) Bali yang dilikuidasi pada 2022. Saat itu ibunya memilih tabungan deposito senilai Rp2 miliar dan Rp500 juta. Ketika banknya dilikuidasi, dirinya tetap dapat mencairkan dananya secara utuh karena selama menabung mengikuti ketentuan 3T.

Akhir hayat Sudarto (39) penuh kegetiran. Dia meninggal dalam keadaan miskin dan tidak memiliki identitas kependudukan pada 4 Mei 2023. Lebar rumahnya hanya 2 meter diapit rumah lain di gang sempit di RT 002 RW 014 Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jaksel. RT ini dihuni 91 keluarga. Kematian Sudarto membuat Indarti, tetangga sebelah rumah dan pengurus RT, sigap mengurus proses pemakaman. Indarti meminta sumbangan dana dari warga karena tahu kondisi ekonomi almarhum yang sulit. Dalam waktu singkat, terkumpul Rp 4 juta. Namun, itu tetap tak cukup. ”Awalnya di pemakaman wakaf dekat di sini (sekitar 1 km), tetapi butuh Rp 8 juta. Itu belum biaya memandikan, ambulans, dan lain-lain. Akhirnya kami cari tempat pemakaman yang agak ringan (biayanya). Ketemu di Gang Seha, Kebayoran, dapat Rp 4 juta,” katanya, Rabu (7/6). Biaya pemakaman Sudarto menjadi mahal karena dia tidak punya KTP dan KK. Tanpa kedua kartu itu, Sudarto tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga Jakarta untuk pemakaman gratis di taman pemakaman umum (TPU) milik pemda.

”Seandainya ada (KTP/KK), di pemakaman terakhir yang kami temukan cuma dikenai biaya Rp 1,5 juta,” atanya. Masalah liang lahat terpecahkan. Kini muncul persoalan lain. Biaya untuk proses pemakaman Sudarto masih kurang. Indarti lalu sekali lagi mengumpulkan uang sumbangan dari warga. Didapatkan  tambahan Rp 2 juta sebelum azan Dzuhur berkumandang. Uang itu cukup untuk membiayai kebutuhan pemandian jenazah Rp 500.000, ambulans Rp 500.000, dan perlengkapan penguburan Rp 550.000. Tidak lupa sumbangan untuk ustaz yang mengimami shalat jenazah Rp 300.000. Indarti bersyukur warganya masih peduli. Namun, ia jadi memikirkan nasibnya jika meninggal dalam keadaan tidak berpunya. ”Bagaimana perasaan warga kalau harus dimintai sumbangan untuk kita,” ujarnya. Hidup serba sulit dalam belenggu kemiskinan. Mati pun sukar untuk mendapatkan rumah peristirahatan teakhir. (Yoga)

Keluarga yang memilih pemakaman mahal tak hanya untuk menunjukkan status sosial. keluarga memilih makam mahal agar tak lagi direpotkan oleh biaya sewa atau perawatan. Pemakaman tak sekadar tempat peristirahatan kekal bagi anggota keluarga yang telah berpulang. Sebagian keluarga rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan tempat pemakaman terbaik. Tujuannya, bukan hanya status sosial, tetapi lebih dari itu, yakni agar  keluarga yang ditinggalkan juga tenang dan damai dalam melanjutkan perziarahan di bumi. Emilia (54) dan ibunya, pada Jumat (9/6) siang, berdiri sambil melantunkan doa di pemakaman ayahnya di Cherry Blossom Mansion, San Diego Hills, Karawang, Jabar. Seusai berdoa, Emilia menggandeng tangan ibunya dan melangkah perlahan ke tepi danau yang hanya berjarak sekitar 10 meter dari makam ayahnya. Di tepi danau itu, mereka menikmati pemandangan air danau yang bening dikelilingi rerumputan, pepohonan, hingga perbukitan.

”Suasana enak, damai, sejuk.Rasanya tidak hanya berziarah, tetapi juga komplet dengan  liburan,” kata Emilia. Ayah Emilia berpulang pada Juni 2022. Saat itu, keluarga yang tinggal di Bandung, Jabar, itu memutuskan memakamkan ayahnya di San Diego Hills, lantaran mereka mengaku sulit mendapattempat pemakaman Kristen di Bandung. Selain itu San Diego Hills sebagai tempat pemakaman keluarga juga menguntungkan dan tak merepotkan keluarga dengan iuran atau pungutan lain. Di San Diego Hills, keluarga hanya sekali membayar di awal, yakni saat proses pembelian lahan. Dia memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk  pemakaman ayahnya Rp 100 juta. ”Tidak ada lagi biaya apa pun. Semua di awal sudah selesai. Kami ke sini hanya untuk berziarah,” katanya.

Sutia (48), salah satu pekerja pemakaman San Diego Hills, berkisah, di setiap mansion, petugas membersihkan rumput di area makam dikomandoi satu mandor yang mengawasi para pekerja sejak pagi hari pukul 08.00 sampai pukul 16.00. ”Satu mandor rata-rata memimpin 12 pembersih rumput. Kami juga sudah ada tugas masing-masing. Saya bertugas membersihkan 1.000 petak makam,” katanya. San Diego Hills Memorial Park, dikutip dari laman resmi mereka, disebut lebih dari sekadar pemakaman. Pemakaman yang mengusung slogan ”Memorial Park & Funeral Home” itu menawarkan tempat pemakaman yang indah untuk mengenang keluarga atau orang yang disayang dan dikasihi. Berdasarkan data dari salessandiegohills.com, harga lahan makam di San Diego Hills mulai Rp 74.250.000 untuk tipe single hingga yang termahal Rp 2 miliar untuk tipe paviliun. Harga lahan makam di San Diego Hills tak jauh berbeda dengan di tempat pemakaman Al-Azhar Memorial Garden yang letaknya berdekatan dengan San Diego  hills. (Yoga)

Kemenkeu akan memperluas cakupan sistem blokir otomatis untuk menagih piutang negara lainnya di luar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Perusahaan yang kerap mangkir dari kewajiban pembayaran akan semakin sulit mengakali sistem. Pemasukan dari berbagai sektor penerimaan negara pun diharapkan bisa meningkat lebih pesat. Sebelumnya, sistem blokir otomatis (automatic blocking system/ABS) hanya berlaku untuk menindak perusahaan yang kerap menunggak pembayaran PNBP. Korporasi yang belum membayar atau melunasi sisa kekurangan kewajiban PNBP akan diblokir dari Sistem Informasi Pembayaran PNBP On-line (Simponi) sehingga tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Pemerintah baru-baru ini merevisi regulasi untuk membuat pemblokiran itu menjadi lebih ketat melalui Permenkeu (PMK) No 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP.

Dalam Pasal 184E diatur, sistem blokir otomatis dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian piutang negara lainnya selain piutang PNBP. Upaya penyelesaian piutang negara lainnya itu diajukan melalui usulan dari unit eselon I di Kemenkeu, seperti dari DJP atau Bea dan Cukai, kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu. Usulan itu dapat disampaikan melalui sistem informasi yang sudah terintegrasi dengan ABS. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Ditjen Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo, Minggu (11/6) mengatakan, secara prinsip, sistem blokir otomatis kelak akan diterapkan untuk semua badan usaha yang mempunyai tunggakan kewajiban keuangan negara, baik PNBP maupun perpajakan (pajak dan bea cukai). Tunggakan pada salah satu sektor penerimaan akan berakibat pada diblokirnya layanan di semua sektor. (Yoga)

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo, mengatakan, rencana OJK mendorong penambahan modal memang bisa mendorong ketahanan keuangan perusahaan asuransi. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat risiko gagal bayar kewajiban perusahaan kepada nasabah hilang. ”Asumsinya, dengan peningkatan modal disetor tidak ada gagal bayar. Padahal, tidak otomatis akan seperti itu,” ujar Irvan saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/6). Menurut Irvan, masih banyak faktor lain yang bisa memengaruhi risiko gagal bayar perusahaan asuransi. Faktor itu, antara lain, pengawasan regulator, integritas manajemen, dan tata kelola.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menambahkan, rencana peningkatan modal minimum ini perlu terlebih dahulu berkaca dari kinerja keuangan pelaku industri. Saat ini banyak pelaku industri yang kesulitan memperbaiki kesehatan keuangannya. ”Industri asuransi umum saat ini tidak dalam keadaan sehat sehingga prioritas utama kami adalah bagaimana menyehatkan kembali industri tersebut,” ucap Budi. (Yoga)

Pekan lalu, Kementerian ESDM serta Komisi VII DPR sepakat mematok target produksi siap jual (lifting) minyak pada 2024 sebanyak 615.000-640.000 barel per hari. Dari sisi realisasi lifting, hingga 9 Juni 2023 sebanyak 608.773 barel per hari atau di bawah target APBN 2023 di 660.000 barel per hari. Realisasi tersebut menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, pada 2020 pemerintah telah mematok target produksi minyak sebanyak 1 juta barel per hari pada 2030. Artinya, waktu yang tersisa untuk mewujudkan target tersebut sekitar enam tahun saja. Sementara realisasi produksi dari tahun ke tahun semakin menjauhi target 1 juta barel per hari. Sumur-sumur minyak yang ada saat ini di Indonesia rata-rata berusia tua atau puluhan tahun dan telah melewati masa puncak produksi. Sumur sumur itu memang masih menghasilkan minyak, tetapi volumenya kian berkurang. Di samping itu, tak ada lagi penemuan cadangan baru minyak di Indonesia yang setidaknya mengandung potensi 500 juta barel setara minyak atau yang disebut sebagai penemuan besar.

Apabila kondisi tersebut tidak berubah, ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan impor BBM akan tetap tinggi. Dengan kemampuan produksi 600.000 barel per hari, impor minyak mentah dan BBM Indonesia masih besar lantaran konsumsi BBM nasional rata-rata 1,5 juta barel per hari. Kendati kampanye transisi energi semakin kencang belakangan ini, posisi minyak bumi sebagai energi fosil masih strategis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang digunakan di seluruh dunia. Sebagian besar transportasi dan industri bergantung pada minyak bumi sebagai bahan bakar. Birokrasi rumit dan masalah perizinan di Indonesia turut berkontribusi pada lambannya urusan eksekusi lapangan-lapangan migas yang ada. Masalah regulasi pun demikian. Persoalan lain adalah infrastruktur, seperti jaringan pipa, terminal, dan fasilitas pengolahan, yang masih terbatas di beberapa wilayah di Indonesia membatasi kemampuan untuk mengangkut dan mengolah minyak dan gas bumi secara efisien.  (Yoga)