Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif anggaran Rp 48,35 triliun pada tahun 2024, meningkat 7,2 % dibandingkan tahun 2023 yang senilai Rp 45,12 triliun. Usulan pagu indikatif Kemenkeu tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (12/6). Menkeu Sri Mulyani menyebut, terdapat lima program rencana kerja Kemenkeu pada tahun 2024. Kelima program tersebut adalah program dukungan manajemen, pengelolaan belanja negara, pengelolaan penerimaan negara, kebijakan fiskal, serta pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko. Dari lima program tersebut, program dukungan manajemen mendapatkan alokasi anggaran Rp 45,49 triliun disusul program pengelolaan penerimaan negara Rp 2,48 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, terdapat enam fokus strategis dalam program dukungan manajemen. Hal ini dilakukan untuk menjawab berbagaitantangan di masa yang akan datang melalui berbagai upaya perbaikan organisasi dan SDM. ”Fokusnya pada organisasi, sumber daya manusia, digital teknologi, pengawasan internal, serta pelaksanaan tugas-tugas khusus,” katanya. Selanjutnya, terdapat tujuh fokus strategis dalam program pengelolaan penerimaan negara, antara lain menyangkut kebijakan perpajakan yang turut mendukung iklim investasi, penguatan transformasi sistem administrasi penerimaan negara, serta efisiensi logistik. (Yoga)

Dalam sidang perdana kasus korupsi penyalahgunaan tanah kas desa di Kabupaten Sleman,  DIY, Direktur PT Deztama Putri Sentosa Robinson Saalino diduga memperoleh pemasukan sebesar Rp 29 miliar dari pembayaran sewa atau investasi properti di atas tanah kas desa. Padahal, properti itu dibangun tanpa izin. Sidang perdana kasus itu digelar di PN Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Senin (12/6). Sidang dipimpin ketua majelis hakim M Djauhar Setyadi dengan anggota Tri Asnuri Herkutanto dan Binsar Pantas. Robinson mengikuti sidang secara daring dari tempatnya ditahan. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum Ali Munip menyatakan, kasus itu bermula dari permohonan PT Deztama Putri Sentosa untuk menyewa tanah kas desa di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, 2015. Permohonan tersebut diajukan Direktur PT Deztama Putri Sentosa saat itu, Denizar Rahman Pratama.

Pada akhir 2017, PT Deztama Putri Sentosa mengalami kesulitan finansial untuk meneruskan proyek. Denizar lalu mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada Robinson. Setelah peralihan, Robinson menjadi direktur. Sesudah itu, menurut jaksa, Robinson berupaya menguasai tanah kas desa di Desa Caturtunggal seluas 16.215 meter persegi. Pada 2018, Robinson memerintahkan pemasangan pagar seng keliling di lahan dengan luasan tersebut. Padahal, PT Deztama Putri Sentosa hanya mengantongi izin sewa tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi. Artinya, ada tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi yang ikut dipagari meskipun belum ada izin sewanya. Pada Agustus 2020, PT Deztama Putri Sentosa mulai mendirikan bangunan di atas lahan tersebut, yang ditawarkan dengan skema sewa atau investasi kepada berbagai pihak.

Dari penyewaan atau investasi 66 kapling di tanah kas desa itu, Robinson menerima Rp 10,8 miliar. Sementara itu, dari sewa atau investasi 39 unit hunian tipe Mezzanine, dia mendapatkan Rp 13,5 miliar. Dari penyewaan atau investasi 17 unit hunian tipe Town House, ia mendapatkan Rp 4,7 miliar. Sehingga, menurut jaksa Ali Munip, total penerimaan/pemasukan dari para penyewa (investor) yang diterima oleh PT Deztama Putri Sentosa adalah Rp 29.215.920.000. Jaksa juga menyebut perbuatan Robinson itu merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,9 miliar. Kerugian negara terdiri dari tiga komponen. Pertama, biaya sewa tanah kas desa yang seharusnya diterima Pemerintah Desa Caturtunggal Rp 2,4 miliar. Kedua, biaya PBB tanah kas desa yang seharusnya dibayar PT Deztama Putri Sentosa sebesar Rp 32,7 juta. Ketiga, tunggakan pokok sewa dan denda atas pembayaran keterlambatan sewa yang harus dibayar PT Deztama Putri Sentosa sebesar Rp 452 juta. (Yoga)

JAKARTA,ID-Industri perbankan nasional terus membukukan  kinerja impresif sepanjang tahun ini. Itu tergambar pada laba tujuh  bank ternama yang  per akhir April 2023 mencapai Rp57 triliun, naik 22% dibandingkan periode sama tahun yang lalu yang sebesar Rp 46,9 triliun. Ketujuh bank itu adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI/BBRI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BYN/BBTN), dan PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS). Tren pertumbuhan laba bersih perbankan diyakini berlanjut sampai akhir 2023. Alasannya, laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat stabil. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga aucan BI-7 Day Reserve Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% sampai akhir tahun. Ini akan menguntungkan industri perbankan nasional, karena bisa mendongkrak margin bunga bersih. Melihat fakta ini, semua broker memberikan rekomendasi positif terhadap saham perbankan yang diriset. Mereka bahkan tidak segan menetapkan target harga tinggi, karena yakin dengan prospek kinerja keuangan industri perbankan tahun ini. (Yetede)

JAKARTA,ID- Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini maupun dalam enam bulan ke depan mengalami peningkatan. Hal ini, ditopang oleh kinerja perekonomian Indonesia yang tetap positif dibandingkan dengan negara lain ditengah ketidakpastian global. Keyakinan konsumen tercatat dalam Survei Konsumen bank Indonesia (BI) pada Mei 2023 yang dipublikasikan pada Senen (12/06/2023). Survei BI ini mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dnegan bulan sebelumnya. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Mei 2023 sebesar 128,3, lebih tinggi dibandingkan dengan 126,1 pada April 2023.  Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, menguatnya keyakinan konsumen pada Mei 2023 tersebut didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IEK) yang meningkat. IEK tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada Indeks Ketersediaan Lapangan kerja dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama IEK juga tercatat meningkat terutama pada Indeks Ekpektasi Kegiatan Usaha. (Yetede)

Pemerintah mengeluarkan jurus baru  untuk menyelamatkan dua BUMN karya, yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dari krisis utang dan arus kas negatif. Pemerintah berencana mengalihkan (inbreng 75% saham Waskita ke PT Hutama Karya (HK) dan memberikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp8 triliun ke Wika. Namun, dua aksi ini berpotensi terganjal kepentingan investor, baik pemegang obligasi maupun pemegang saham. Dalam kasus Waskita,  perseroan berencana meminta perpanjangan masa standstill alias penundaan pembayaran utang obligasi hingga September 2023 dari tadinya Juni. Berdasarkan catatan Mandiri Sekuritas (Mansek). Waskita akan menggelar rapat umum pemegang obligasi (RUPO) dalam waktu dekat untuk meminta persetujuan rencana itu. Jika pemegang obligasi menolak rencana itu, Waskita membutuhkan tambahan waktu untuk menuntaskan restrukturisasi utang, imbas berikutnya, imbreng saham pemerintah di Waskita kepada HK bisa tertunda. "Konsolidasi Waskita HK akan menurunkan total net gearing, Waskita mencapai 0,7 kali. Tahun lalu, net gearing Waskita mencapai 3,9 kali," tulis Mansek. (Yetede)

JAKARTA,ID- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengeluarkan lagi aturan protokol kesehatan (Prokes) bagi pelaku perjalanan  untuk dalam dan luar negeri dimasa transisi endemi Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) baru. "SE Kemenhub ini merujuk pada  SE Satgas penanganan Covid-19 yang terbit pada 9 Juni 2023," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangan resmi yang diterima Investor Daily. SE Satgas itu menganjurkan  para pengelolas sarana  dan prasarana transportasi untuk tetap melakukan upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19, serta tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19. Menindaklanjuti SE Satgas tersebut. Kemenhub menerbitkan sebanyak empat SE yaitu SE No.14 untuk transportasi darat, SE No.15 untuk transportasi laut, SE No.16 untuk transportasi udara, dan SE No.17 untuk perkeretapian. Aturan ini mulai diberlakukan  pada 9 Juni 2023. "SE Kemenhub ditujukan kepada otoritas dan pengelola sarana dan prasaran transportasi, baik di darat, laut, udara dan perkeretaapian, sebagai pedoman penerapan  prokes bagi para pengguna jasa transportasi, baik sebelum dan saat melakukan perjalanan," terang Adita. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana Vietnam sebagai negara produsen beras untuk memangkas ekspor  tidak akan membahayakan ketersedian beras di Indoensia. Sebab, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berlangsung. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, kerja sama dengan negara-negara produsen lainnya masih berjalan dan saat ini stok yang tersedia  di gudang bulog mancapai 605 ribu ton. "Insha Allah aman,  karena kami membicarakan juga ini, masih banyak opsi lain," kata Budi di Komplek istana kepresidenan, Jakarta, Senin. Budi mengatakan, pihaknya menjajaki kerja sama pengadaan beras dengan berbagai negara produsen lain seperti India, Pakistan, Thailand, dan Myanmar. Menurut dia, Indonesia sudah mengamankan kerja sama beras dengan sejumlah negara, sehingga jika terdapat kekurangan di dalam negeri, Indonesia memiliki opsi untuk melakukan impor. "Kami jajaki semua, dan kami lakukan kontrak-kontrak, deal-deal yang bilamana dibutuhkan bisa diambil," kata dia. Sebagaimana dikutip dari  laporan Reuters, Vietnam dikabarkan bakal memangkas ekspor beras tahunannya hingga 44% mulai 2030 mendatang. Artinya, ekspor yang biasanya 7,1 ton hanya menjadi 4 juta ton per tahun. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pascapemberlakuan aturan larangan ekspor konsentrat untuk jenis bauksit oleh pemerintah per 10 Juni 2023, industri ini diperkirakan mengalami goncangan (suffer) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), over supply puluhan juta ton, dan hilangnya ratusan ribu dolar AS pendapatan negara (devisa) dari kegiatan ekspor. Untuk itu tak ada jalan lain, hilirisasi untuk bauksit harus segera direalisasikan di dalam negeri. "Karena ekspor konsentrat sudah dihapus oleh pemerintah, maka memang tidak ada jalan lain bagi para pelaku usaha bauksit, mereka harus menyelesaikan komitmen mereka untuk program hilirisasi dengan menggenjot pembangunan smelter," kata Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Muhammad Toha kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (11/06/2023). Menurut Toha, bukan hal mudah bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor ini, karena ada hal dilematis yang akan terjadi. Dengan adanya larangan ekspor ini, dia perkirakan akan terjadi PHK karena aktivitas di tambang berhenti. Kondisi ini, akan mempengaruhi tata niaga bauksit di pasar internasional khusunya harga, meski tak terlalu signifikan. Hal itu mengingat posisi Indonesia ada di urutan ke 5 penghasil bauksit terbesar di dunia (Yetede)

JAKARTA – Kasus rasuah pengadaan menara telekomunikasi yang menyeret nama Johnny Gerard Plate membuat Partai NasDem gerah. Mereka merasa skandal pengadaan 7.904 menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G itu hanya ditimpakan kepada Sekretaris Jenderal Partai NasDem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh disebut berupaya meminta Johnny mengungkap keterlibatan keseluruhan aktor dan korporasi yang menikmati proyek Rp 28,3 triliun itu. Karena itu, Surya Paloh menemui Johnny Plate di penjara untuk memberi dukungan agar Johnny sudi menjadi justice collaborator–pelaku yang mau bekerja sama memberikan kesaksian kepada aparat hukum.  ”Kedatangan Paloh menemui Plate merupakan dorongan agar kemudian kasus ini bisa terbuka secara utuh,” ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, kepada Tempo, Senin, 12 Juni 2023.  Pertemuan Surya dengan Johnny berlangsung di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Di sana, Ahmad Ali menceritakan, Surya meminta Johnny mengungkap kasus ini sesuai dengan porsi dan peran masing-masing yang beperkara. Tujuannya agar publik dapat menilai siapa yang semestinya diseret sebagai tersangka korupsi. (Yetede)