Kementerian Pertahanan Beli 12 Pesawat Tempur Bekas
Kemenhan telah menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar. Pembelian pesawat bekas itu mengundang beberapa pertanyaan. Kepala Biro Humas Kemenhan Edwin Adrian Sumantha saat dikonfirmasi pada Selasa (13/6) mengatakan bahwa menurut informasi dari Kabid Matra Udara Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan, kontrak pembelian pesawat-pesawat tersebut sudah ditandatangani. Kemenhan melakukan pembelian sejumlah pesawat tempur itu dengan tujuan memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sambal menunggu pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan, jangan beli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.
Pada akhir Mei lalu, Kastaf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo, di sela-sela pemberian KSAU Award, mengatakan, Mirage 2000 adalah pilihan untuk mengisi kekosongan pesawat tempur TNI AU. Menunggu kedatangan pesawat baru membutuhkan waktu sekitar lima tahun. ”Bapak Menteri (Pertahanan) memiliki perencanaan untuk mengisi gap tersebut,” kata Fadjar. Menurut informasi dari pejabat Kemenhan, anggaran untuk pembelian pesawat asal Perancis itu sebesar 734,5 juta USD yang berasal dari pinjaman luar negeri sebagaimana disetujui Menkeu. Pesawat tempur bekas itu pertama kali diperoleh Qatar dari Perancis pada 1997 dan unit pesawat yang tertua berusia 26 tahun. (Yoga)
Bergerak Bersama Menuju Energi Berkelanjutan
Inggris merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Benua Eropa. Kedua negara memiliki sejumlah skema kemitraan untuk mempererat hubungan bilateral dan terus menggali potensi kerja sama di berbagai sektor. Salah satu fokus kerja sama saat ini adalah bidang energi terbarukan. Dari berbagai bidang kerja sama, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, Inggris melihat banyak potensi investasi di antara kedua negara, terutama industri masa depan seperti penggunaan mineral untuk teknologi baru dan kendaraan listrik. Apalagi Indonesia memiliki potensi besar untuk energi terbarukan yang murah, bersih, dan andal. Untuk mempererat hubungan bilateral, Indonesia dan Inggris sudah memiliki dokumen Peta Jalan Kemitraan 2022-2024 yang disepakati di tingkat menlu pada April 2022. Peta jalan itu memuat program kerja sama bidang ekonomi, politik, keamanan, kesehatan, transisi energi, dan lingkungan hidup.
Inggris mendukung Kemitraan Transisi Energi Indonesia yang Adil (JETP) yang diluncurkan saat KTT G20. Kemitraan ini akan membantu Indonesia mempercepat transisi energi, beralih dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. ”Indonesia sangat kaya akan energi alternatif itu,” kata Jenkins seusai acara peringatan ulang tahun Raja Inggris Raya, Rabu (7/6) di Jakarta. Empat tema Kerja sama di bidang keberlanjutan dan perubahan iklim dengan Indonesia, menurut Jenkins, sesuai dengan empat tema yang selalu menjadi perhatian Raja Inggris Raya Charles III, yakni generasi muda, keberagaman, komunitas, dan keberlanjutan. Namun, hubungan bilateral kedua negara tidak terbatas pada empat tema itu. Kedua negara ingin meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi. Apalagi karena nilai perdagangan Inggris dan Indonesia meningkat 33 % tahun lalu. (Yoga)
El Nino Bisa Tekan Produksi Pertanian
Risiko kekeringan, kebakaran, serangan hama, dan penurunan produktivitas pertanian berpotensi muncul jika El Nino terjadi. Oleh sebab itu, Komisi IV DPR meminta pemerintah fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif sehingga penurunan produktivitas yang berujung pada merosotnya produksi tidak menimbulkan lonjakan harga yang signifikan. Dampak El Nino di sektor pertanian menjadi salah satu bahasan dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo beserta jajarannya, Selasa (13/6) di Jakarta. Ketua Komisi IV DPR Sudin memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi serta jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Perum Bulog. Syahrul mengatakan, berdasarkan data yang dia himpun, kekeringan lahan pertanian akibat fenomena El Nino ekstrem bisa mencapai 560.000-570.000 hektar.
Padahal, ketika El Nino lemah hanya sekitar 200.000 hektar. El Nino berpotensi meningkatkan potensi kebakaran lahan pertanian, gagal panen, dan serangan hama penyakit tanaman. Dia menambahkan, produktivitas diperkirakan turun 15-20 %. ”Kami memantau prediksi yang menyebutkan El Nino berpeluang terjadi pada semester II-2023 dan puncaknya pada Agustus (2023),” ujarnya. Guna memitigasi risiko tersebut, Kementan akan mengidentifikasi dan memetakan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan. Setelah itu, lokasi-lokasi tersebut akan diklasifikasikan ke tiga kelompok berdasarkan tingkat keparahan akibat kekeringan. Pihaknya juga mendorong percepatan tanam dengan memanfaatkan curah hujan yang masih ada serta menyokongnya dengan alat mesin pertanian. Pemerintah turut menyediakan benih yang tahan kering dan organisme pengganggu tanaman. (Yoga)
Kerja Sama Energi Terbarukan Dipacu
Rencana kerja sama Indonesia dan Singapura dalam mengekspor listrik energi terbarukan dari Batam ke Singapura, disertai pengembangan modul surya dalam negeri, dinilai sebagai terobosan. Kerja sama serupa perlu dipacu di kawasan ASEAN, mengingat kawasan itu menjadi salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, Selasa (13/6/2023). (Yoga)
Akuisisi Saham Blok Masela Temui Titik Terang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Selasa (13/6/2023), mengatakan, proses akuisisi saham hak partisipasi Shell di proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela ditargetkan selesai akhir Juni 2023. Pengganti Shell, yang memiliki saham 35 % di Blok Masela, kemungkinan besar PT Pertamina dan Petronas. Keduanya akan membentuk konsorsium baru bersama Inpex Corporation sebagai pemegang saham 65 %. (Yoga)
Inflasi Diperkirakan Akan Terus Melandai
Tekanan inflasi diperkirakan akan terus menurun. Hal ini dikarenakan dampak kenaikan harga BBM pada September 2022 kian berkurang.Upaya pemerintah mengendalikan inflasi juga dinilai telah menunjukkan hasil. Kendati demikian, lonjakan inflasi akibat kegagalan panen karena efek El Nino tetap perlu diwaspadai. Mengutip Indeks Ekspektasi Harga (IEH) hasil survei BI, responden memperkirakan tekanan inflasi pada Juli 2023 berada di level 118,5, lebih rendah daripada Juni 2023 pada level 124,5. Adapun tekanan inflasi Oktober 2023 pada level 121,6, relatif stabil ketimbang September 2023 yang pada level 121,5.
”Tekanan harga yang terjaga itu didukung oleh ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Selasa (13/6). IEH merupakan bagian dari Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan BI. Adapun SPE merupakan survei bulanan terhadap lebih dari 700 pengecer di 10 kota yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai pergerakan PDB dari sisi konsumsi. Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengatakan, tekanan inflasi memang terus melandai. Hal ini tecermin dari inflasi Mei 2023 sebesar 4,00 % secara tahunan. Tingkat inflasi itu lebih rendah ketimbang April 2023 yang sebesar 4,33 %. (Yoga)
Produksi Kian Turun, Impor Garam Naik
Produksi garam nasional dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri hingga tahun 2024. Beberapa tahun terakhir, produksi garam domestik cenderung turun, sementara impornya naik. Usaha ekstra diperlukan untuk mendorong produksi, antara lain dengan memperluas lahan dan intensifikasi. Direktur Operasi dan Pengembangan PT Garam Fran Purwanto, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/6) mengatakan, pasokan garam untuk industri nasional belum bisa dipenuhi secara menyeluruh dari produksi dalam negeri. Intensifikasi hanya mampu mendongkrak produksi secara signifikan. Perpres No 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah mempercepat pembangunan pergaraman. Kebutuhan garam nasional harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri paling lambat pada 2024.
Kebutuhan garam nasional antara lain garam untuk konsumsi dan industri, yakni industri aneka pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, sabun dan detergen, tekstil,farmasi, serta kimia atau chlor alkali plant (CAP). Selain itu, garam untuk pengolahan air, peternakan dan perkebunan, pengeboran minyak, serta kosmetik. KKP mencatat, kebutuhan garam nasional 4,5 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, industri CAP jadi pengguna tertinggi, yakni 2,2 juta-2,3 juta ton per tahun, sementara garam untuk konsumsi sekitar 1,5 juta ton per tahun dan selebihnya diserap industri lain (Kompas.id, 27/2). Sementara itu, produksi garam dalam negeri cenderung turun beberapa tahun terakhir, dari 2,5 juta ton pada 2019 menjadi 1,06 juta ton pada 2020 dan 0,88 juta ton tahun 2021. Guna memenuhi kebutuhan industri, pemerintah mengizinkan impor garam. (Yoga)
Anak Jadi Korban dan Pelaku TPPO
Kepolisian Resor Kota Bogor mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan anak. Bukan hanya korban, dua pelaku TPPO juga anak-anak. Kapolresta Bogor Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, dalam kurun waktu 29 April-11 Juni 2023, terungkap enam kasus perdagangan anak dengan sembilan tersangka, yaitu Samir (24), Alfiansyah (19), Nursobah (19), Rijalludin (21), Achmad (27), Evan (18), Sandi (29), SL (17), dan SPS (16). ”Dari sembilan tersangka, dua di antaranya anak berhadapan dengan hukum. Enam korban merupakan anak,” kata Bismo, Selasa (13/6). Kasus TPPO anak itu berada di lima lokasi, seperti di sebuah penginapan di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor Tengah, dan sebuah apartemen di Kedung Badak, Tanah Sareal. Selain itu, terungkap pula tiga tempat indekos yang berada di Sindangsari, Bogor Timur; di Tegal Gundil, Bogor Utara; dan di Gunung Batu, Bogor Barat.
Dari hasil pemeriksaan, para pemilik tempat indekos menerima bagian dari transaksi prostitusi anak. Dengan adanya keterlibatan pemilik tempat indekos itu, Polresta Bogor akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memverifikasi jumlah, lokasi, dan izin tempat indekos. Dalam praktik TPPO itu, para korban dipaksa melayani pelanggan hingga lima orang per hari dengan tarif Rp 200.000-Rp 250.000. Jika pelanggan memesan melalui aplikasi MiChat, tarifnya menjadi Rp 250.000-Rp 350.000. ”Ini kejahatan luar biasa, tidak hanya eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tetapi juga prostitusi dan perdagangan anak. Tindakan hukum tegas bagi para pelaku,” ujarnya. Kasatreskrim Polresta Bogor Komisaris Rizka Fadhila menambahkan, dua pelaku berhadapan dengan hukum, SL (17) dan SPS (16), bisa terlibat TPPO karena terdesak kebutuhan ekonomi. Mereka tergiur menghasilkan uang dengan cepat. (Yoga)
DPR & Pemerintah Kerek Postur Makro Fiskal 2024
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat mengerek target penerimaan dan belanja negara dalam postur makro fiskal tahun 2024. Target ini akan menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Dalam postur makro fiskal, penerimaan negara ditargetkan 11,88% hingga 12,38% terhadap produk domestik bruto (PDB). Batas bawah target ini naik dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 yang sebesar 11,81% terhadap PDB.
Meningkatnya batas bawah target itu sejalan dengan kenaikan proyeksi dua pos penerimaan.
Pertama, penerimaan perpajakan yang dipatok berkisar 9,95%-10,2% terhadap PDB, naik dari usulan sebelumnya sebesar 9,91%-10,18% terhadap PDB.
Kedua, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar 1,92% hingga 2,16% terhadap PDB. Batas bawahnya naik dibandingkan usulan sebesar 1,9% terhadap PDB.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan perubahan target penerimaan negara, khususnya PNBP, sejalan dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP). Adapun kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VII DPR, rerata ICP 2024 sebesar US$ 70-US$ 80 per barel. Angka itu lebih rendah dari asumsi ICP pada tahun ini di level US$ 90-US$ 95 per barel.
Tak hanya itu, Banggar DPR dan pemerintah menyepakati target belanja negara dalam postur makro fiskal 2024 sebesar 14,03%-15,01% terhadap PDB. Batas bawah target tersebut naik ketimbang usulan awal dalam KEM PPKF yang sebesar 13,97%-15,01%.
Suntikan PMN Bukan Solusi Kesehatan BUMN
Pemerintah sedang mengutak-atik postur anggaran tahun depan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semisal, akan mempertahankan setoran dividen perusahaan negara di level Rp 80,2 triliun pada 2024.
Saat bersamaan, pemerintah juga bakal mengerek penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN menjadi senilai total Rp 57,96 triliun. Nilai PMN 2024 yang disodorkan Kementerian BUMN ini membengkak Rp 24 triliun atau 70,8% dari pagu awal senilai Rp 33,9 triliun. Suntikan modal negara tahun depan ini juga lebih tinggi daripada tahun ini Rp 47 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menjelaskan, PMN 2024 akan dipakai untuk menuntaskan sejumlah proyek. Salah satunya penyelesaian proyek jalan tol. Pemerintah juga ingin mendorong kinerja BUMN yang mendapatkan suntikan dana negara tersebut.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kebijakan PMN yang masih terus dinikmati BUMN. Menurut dia, suntikan modal hanya akan membuat BUMN yang bersangkutan bergantung kepada sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Contohnya: sokongan PMN bagi BUMN karya dalam membangun proyek jalan tol dan proyek lainnya.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengungkapkan, beberapa BUMN karya setelah mendapat PMN justru tak menunjukkan kinerja bagus.









